Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap delapan terduga terorisme teroris di beberapa wilayah Indonesia. Mereka disebut tergabung dalam kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap delapan tersangka kelompok Negara Islam Indonesia (NII) di beberapa wilayah di Indonesia," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar dalam keterangan tertulis, Kamis (21/11/2024).

Aswin mengungkap delapan tersangka berinisial NAA, JN, ER, IS, SW, DYT, MA, dan SY. Mereka diringkus pada hari yang sama, yaitu pada Selasa, 19 November 2024.

Aswin menyebut kelompok teror dan radikal akan terus berupaya menanamkan pengaruh dan pemikiran radikal kepada masyarakat melalui kegiatan terselubung. Karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut.

"Diharapkan masyarakat selalu waspada terhadap adanya penyebaran pengaruh radikal dengan memiliki kepekaan terhadap hal tersebut, dengan menjaga diri, keluarga, dan lingkungan, serta menyampaikan kepada pihak berwenang apabila menemukan adanya penyebaran paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara," ujar Aswin.

Aswun menuturkan penangkapan terhadap tersangka memberikan fakta bahwa kelompok teror secara sistematis berupaya melakukan perekrutan dan menanamkan pemahaman yang keliru di tengah masyarakat. Karen itu, masyarakat hendaknya waspada dan mampu memilah.

"Agar tidak terpengaruh oleh propaganda serta paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara," pungkasnya.

Eks Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Rina Pertiwi, didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait kasus pengurusan eksekusi lahan salah satu perusahaan BUMN. Rina minta statusnya dialihkan sebagai tahanan kota.

Permohonan itu disampaikan kuasa hukum Rina usai pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (21/11/2024). Alasan kesehatan menjadi dasar permohonan pengalihan status tahanan tersebut.

"Baik Yang Mulia, terima kasih. Ini Terkait dengan permohonan yang kita sampaikan adalah terkait dengan permohonan pengalihan status tahanan terdakwa dari tahanan rutan menjadi tahanan kota, dengan alasan kesehatan terdakwa. Terima kasih Yang Mulia," ujar kuasa hukum Rina.

Ketua majelis hakim Eko Aryanto mengatakan akan mempertimbangkan permohonan tersebut. Hakim mengatakan perkara ini merupakan extraordinary crime.

"Seperti itu, yang penting sudah kita terima. Kita akan, ini penuntut umum, mau melihat, cukup ya? Kita nantilah, kita akan pertimbangkan untuk seluruhnya. Karena ini perkara extraordinary crime, seperti itu. Intinya kan seperti itu. Jadi itu, terdakwa," ujar hakim.

Rina Pertiwi tak mengajukan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus tersebut. Jaksa mengatakan total ada 30 saksi yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan.

"Saya akan menanyakan kepada penuntut umum, dalam perkara ini, dalam berkas ada berapa saksinya penuntut umum?" tanya hakim.

"30 saksi," jawab jaksa.

Jaksa mengatakan akan ada lima saksi yang akan dihadirkan dalam sidang pertama pemeriksaan pokok perkara kasus tersebut. Sidang ditunda pada Kamis (5/12).

"Kita akan tunda sidang hari Kamis, tanggal 5 Desember, jam 9.00 WIB, pagi. Terdakwa, kembali ke tahanan, sidang ditutup," pungkas hakim.

Sebelumnya, Rina Pertiwi didakwa menerima suap sebesar Rp 1 miliar terkait pengurusan eksekusi lahan salah satu perusahaan BUMN. Jaksa mengatakan Rina menerima bagian Rp 797 juta dari total suap tersebut.

"Telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat dakwaan.

Rina Pertiwi didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tujuh tahanan kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri (PN) Cianjur pada Senin 25 Maret 2024 silam. Mereka kabur dengan cara menjebol teralis kamar mandi sel tahanan PN Cianjur.

Namun, udara bebas yang mereka rasakan hanya sementara. Sebagian besar dari para tahanan itu berhasil kembali ditangkap.

Total, ada enam tahanan kabur yang ditangkap lagi. Asep Gunawan alias Haji, berhasil diamankan di wilayah Kampung Benda, Desa Jamali, Kecamatan Mande, sedangkan Rifki Mahesa alias Asep ditangkap saat hendak menemui istrinya di kawasan Puncak, Cianjur, Jawa Barat.

Tahanan bernama Raihan dan M Akbar berhasil ditangkap di Bekasi, sedangkan Riko Permana dan Yeri Abdurahman ditangkap di perkebunan di kawasan Cikalongkulon.

Namun, ada satu tahann kabur yang masih 'licin' sampai sekarang. Sosok itu adalah Ujang Irfan alias Boncel. Delapan bulan berlalu, Boncel masih buron sampai sekarang.

Hal itu bikin pihak Kejari Cianjur pusing. Sejumlah upaya pun dilakukan, namun belum kunjung berbuah hasil. Sehingga, Boncel masih berkeliaran di luar sana.

Kepala Seksi Pidana Umum (Pidum) Prasetya Djati Nugraha, mengatakan berdasarkan informasi terakhir yang didapat, Ujang alias Boncel masih berada di pulau Jawa. Namun keberadaan pastinya masih belum diketahui.

"Informasi terakhir dia masih di (Pulau) Jawa, belum menyeberang ke pulau lain. Tapi sampai saat ini belum ada informasi terbaru dan masih terus dilacak," kata Prasetya, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, Kejari Cianjur terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memburu Boncel. "Sampai saat ini kami masih terus berkoordinasi dengan kejagung untuk pencarian 1 tahanan atas nama boncel yang kabur pada saat tahap persidangan," jelas Prasetya.

Dia mengatakan informasi 'perburuan' Boncel juga masih disebar di Adhyaksa Monitoring Center (AMC). "Sudah dimasukan dalam AMC. Jadi pencariannya dilakukan oleh seluruh kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi se-Indonesia. Semua memburu dia," ucapnya.

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Video: Ini Gorong-gorong yang Jadi Jalan Murtala Cs Kabur dari Rutan Salemba

Medan (ANTARA) - Rutan Kelas IIB Humbang Hasundutan (Humbahas) menggelar kegiatan pemberian bantuan sosial berupa sembako bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitaran Rutan.

"Kegiatan ini sekaligus sebagai sarana memperkuat silaturahmi antara petugas dengan keluarga WBP disertai harapan agar dapat mempermudah dan mendukung terhadap upaya pembinaan kepada warga binaan yang sedang berjalan," ujar Kepala Rutan Kelas IIB Humbahas Sahat Parsaulian Sihombing, di Humbahas, Kamis.

Sahat mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk terus bersinergi, berkontribusi dan berkinerja untuk masyarakat.

Melalui penyelenggaraan pemberian bantuan sosial, tentu sedikit banyak akan dapat memupuk rasa kepedulian antar sesama. Berbagi kebaikan khususnya kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan di tengah berbagai tantangan kehidupan merupakan bentuk solidaritas yang harus terus dijaga dan diwujudkan.

“Dalam momentum yang baik ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pegawai yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini," ucap Karutan.

Karena, penyelenggaraan kegiatan bantuan sosial ini merupakan bukti bahwa kepedulian sosial masih hidup dan tumbuh di tengah kita semua. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi para penerima.

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring didampingi Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan dan Staff Subseksi Pelayanan Tahanan, Alexander Panggabean mengunjungi Kepolisian Resor Tapanuli Utara demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung.

"Kepala Rutan Tarutung mengunjungi Polres Taput demi sinergitas mewujudkan pelaksanaan Pilkada aman, khususnya di lingkungan Rutan Tarutung," ungkap Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Rabu (20/11).

Kunjungan Kepala Rutan Tarutung disambut Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak di ruang kerjanya di Mapolres Taput.

"Kunjungan ini merupakan kedua kalinya dalam meningkatkan sinergitas antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung dan Polres Tapanuli Utara terkait pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Utara khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung," sebut Evan.

Dalam pertemuan tersebut juga sekaligus dilaksanakan koordinasi terkait tahanan titipan Polres Taput dan yang akan dititipkan ke Rutan Kelas IIB Tarutung untuk ditambahkan ke Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS Lokasi Khusus (TPS 901) Rutan Tarutung.

Pada kesempatan itu, AKBP Ernis Sitinjak berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan baik antara Polres dan Rutan, terutama dalam menjaga keamanan dan kami siap membantu dan mendukung pengamanan menjelang Pilkada Serentak tahun 2024 khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung.

KOMPAS.com - Nama Robby Ardriansyah viral usai memvideokan dugaan pesta narapidana di Lapas Tanjung Raja Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

Hasil tes urine Robby menunjukkan ia positif mengonsumsi Benzodiazepine.

Kepala Rupbasan Baturaja, Sumsel, Palben Manurung SH mengatakan, obat tersebut bukan termasuk narkoba.

Dilansir dari WebMD, benzodiazepine adalah sejenis obat penenang yang biasanya direkomendasikan dokter untuk orang-orang yang mengalami gangguan medis, seperti insomnia, kecanduan alkhohol, mudah gelisah, gangguan kecemasan, kontrol kejang, dan relaksasi otot.

"Bukan narkoba, dari hasil test petugas kesehatan urine Robby mengandung Benzodiazepin (BZD/BZO), saya tidak mengerti zat apa itu," katanya saat ditemui, Rabu (20/11/2024).

Diketahui, Robby saat ini menjadi sorotan karena dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Baturaja, OKU tak lama setelah video napi diduga pesta sabu di Lapas Tanjung Raja viral di sosial media.

Bahkan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Sumsel, Mulyadi mengungkap Robby adalah ASN bermasalah yang mengkonsumsi narkoba bahkan sudah 2 direhabilitasi.

Setibanya di Rupbasan Baturaja menjalani tes urine.
Dikatakan Palben, tes urine memang dilakukan rutin oleh petugas kesehatan dari Rutan Baturaja.

Tanggal 14 November 2024 dilakukan tes terhadap lima karyawan Rupbasan Baturaja termasuk Robby Adriansyah.

Hasil tes Robby postif mengandung BZO/BZD, Palben mengaku dirinya tidak mengerti jenis obat apa itu.

Di kesempatan itu Palben mengatakan memang Robby minum obat rutin untuk mengurangi kecemasan berlebih.

Palben mengaku dirinya tidak tahu persis cerita masa lalu Robby Adriansyah. Tapi dia masih bisa bekerja dan layak bekerja.

“Saya lihat tadi dia live di salah satu televisi swasta, bagus bicaranya terarah,” kata Kapala Rupbasan Baturaja.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Raja, Badarudin dan KPLP Tanjung Raja, Ade Irianto.

Penonaktifan kedua pejabat Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Sumatera Selatan, itu guna pemeriksaan terkait video viral sejumlah warga binaan sedang berpesta sambil memainkan musik remix.

"Sudah (instruksi penonaktifan)," kata Agus saat dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (19/11/2024).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSumsel.com dengan judul Hasil Tes Urine Robby Adriansyah Eks Petugas Lapas Tanjung Raja, Positif Benzodiazepine

Calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Jozua Mamoto, turut menyoroti persoalan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan olek KPK. Benny menilai perlu ada payung hukum yang menaungi pelaksanaan OTT.

Hal itu disampaikan Benny saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu (20/11/2024). Awalnya ia menyinggung adanya kewenangan penyidik tindak pidana narkoba untuk melakukan tangkap tangan seperti diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009.

Benny mengatakan dalam aturan itu penyidik narkoba bisa melakukan teknik control delivery atau penyerahan di bawah pengawasan. Dia menilai hal itu serupa dengan OTT yang dilakukan KPK.

"Nah kami melihat dalam hal ini OTT KPK, mirip-mirip dengan teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan," kata Benny.

Benny lantas menyinggung belum ada aturan khusus di Undang-Undang yang mengatur tentang OTT dari KPK. Menurutnya, hal itu rawan untuk dipersoalkan sejumlah pihak.

"Maka dalam hal OTT KPK menurut kami juga perlu satu aturan yang dibuat atau payung hukum sehingga nanti tidak dipermasalahkan," ungkap Benny.

"Nah ini satu hal yang menurut kami menarik untuk didiskusikan dan nanti dibahas," tambahnya.

Diketahui, Komisi III DPR melakukan uji tes kelayakan dan kepatutan cadewas KPK hari ini. Berikut urutan cadewas KPK yang akan dites:

1. Mirwazi (Kabid Pemberantasan Narkoba BNN Aceh)
2. Elly Fariani (mantan Inspektur Jenderal Kemkominfo)
3. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum)
4. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas)
5. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin)
6. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta)
7. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing)
8. Hamdi Hassyarbaini (Anggota Komite Audit Superbank)
9. Heru Kreshna Reza (Komisaris Independen PT Asuransi Kredit Indonesia)
10. Iskandar Mz (mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri)

Lihat juga video: Cadewas Mirwazi Soroti Ego Sektoral di KPK: Pimpinan Merasa Paling Jago

[Gambas:Video 20detik]

MANGGARAI, KOMPAS.com - KPU Manggarai menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk narapidana di rumah tahanan kelas II B Ruteng, pada Pilkada 2024.

Komisioner KPU Manggarai, Hery Harun, menjelaskan bahwa pihaknya sudah mendistribusikan C pemberitahuan kepada pimpinan Rutan Kelas II B Ruteng pada Rabu (20/11/2024).

"KPU Kabupaten Manggarai sudah mendistribusikan surat C pemberitahuan KWK atau undangan bagi pemilih di TPS lokasi khusus (Loksus) rumah tahanan kelas II B Ruteng," jelas Hery saat dikonfirmasi Rabu sore.

Ia mengatakan bahwa penyerahan C pemberitahuan tersebut merupakan bagian dari tugas KPU Manggarai dalam melayani pemilih yang berada di TPS tersebut.

"Lokasi khusus di Rutan Kelas II B Ruteng berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai bernomor 220/PL.02.1-BA/5310/2024 tentang penetapan TPS lokasi khusus dalam pemilihan serentak tahun 2024," katanya.

Ia menerangkan bahwa jumlah pemilih di TPS lokasi khusus rumah tahanan kelas II B Ruteng sebanyak 117, terdiri dari 109 laki-laki dan 8 perempuan.

Total surat suara yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Manggarai untuk memenuhi kebutuhan pemilih di rumah tahanan tersebut sesuai jumlah pemilih pada TPS bersangkutan dan ditambah surat suara cadangan 2,5 persen dari jumlah pemilih di TPS tersebut.

"Total surat suara yang disiapkan sebanyak 120 termasuk surat suara cadangan. Untuk surat C pemberitahuan atau undangan untuk memilih telah kita serahkan ke ketua KPPS," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemilih di TPS Rutan Kelas II B Ruteng berasal dari Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan beberapa kabupaten lain.

"Petugas KPPS di lokasi khusus diambil dari petugas Lapas sendiri. KPU Manggarai telah melakukan bimbingan teknis terkait tata cara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara, termasuk juga dalam mengelola aplikasi Sirekap," imbuhnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imbauan sang istri, Franciska Wihardja menjadi alasan bagi Tom Lembong untuk terus tersenyum saat tiba di Rumah Tahanan (rutan) Salemba, Jakarta Pusat, usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2015-2016.

"Pada saat saya melihat borgol yang akan dipasangkan pada tangan saya, tiba-tiba saya ingat imbauan istri saya 'tetaplah bersinar untuk kita semua, apa pun keadaannya," kata Tom melalui surat kesaksian yang disampaikan melalui tim kuasa hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Rabu (20/11/2024).

Dari perkataan sang istri, maka saat borgol dipasangkan pada tangannya, Tom memilih untuk terus tersenyum sampai tiba di Salemba. Ditegaskan, meski dalam kondisi mental yang tertekan, dia akan terus melanjutkan untuk tersenyum.

"Kondisi tertekan saya, pasti lebih terlihat pada saat saya menjalankan tes kesehatan oleh dokter kejaksaan," ujar Tom.

Kemudian, dalam surat kesaksian itu, juga disebutkan Tom telah menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebanyak empat kali pada 8, 16, 22, dan 29 Oktober 2024. "Saya dipanggil hanya sebagai saksi untuk dimintai keterangan, saya tidak meminta untuk didampingi penasihat hukum," ujarnya.

Namun tak lama setelah itu, diberitahukan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Tom sebagai tersangka dan diputuskan untuk segera ditahan. Dari saat itu, Tom tidak lagi diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak di luar kejaksaan.

Kemudian, Tom menjalani pemeriksaan langsung yang salah satunya penunjukan penasihat hukum sementara oleh Kejagung. Dia mengaku bingung dan tertekan sehingga hanya dapat mengikuti proses pemeriksaan, termasuk saat menandatangani persetujuan penunjukan penasihat hukum oleh Kejagung.

"Karena saya dalam kondisi tertekan dan bingung, saya hanya dapat mengikuti perintah pemeriksa, termasuk menandatangani surat persetujuan penasihat hukum yang ditunjuk oleh kejaksaan untuk mendampingi saya, yaitu Eko Purwanto dan Arief Taufik Wijaya," jelas Tom.

PN Jaksel menggelar sidang gugatan praperadilan tahap penyerahan bukti terkait kasus Tom Lembong pada Rabu pagi mulai pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kemendag pada 2015-2016.

JAKARTA, KOMPAS.com - Istri eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ciska Wihardja mengungkap kondisi suaminya saat ini baik-baik saja di rumah tahanan Salemba.

Hal ini ia sampaikan usai mengikuti sidang praperadilan penetapan tersangka Tom Lembong dengan agenda penyerahan bukti oleh pemohon dan termohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (20/11/2024).

"Beliau sehat-sehat saja dan seperti biasa dia memang disiplin ya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi," kata Ciska ditemui di depan ruang sidang utama PN Jaksel.

Ciska mengenal Tom Lembong adalah orang yang rapi dalam segala hal.

Kata dia, suaminya selalu mencatat semua hal yang dihadapi, termasuk soal penetapan dan penahanan sebagai tersangka.

"Dan semuanya rapi catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan ada wah aneh gitu buat saya. Sejanggal gitu. Karena dia itu benar-benar sangat meticulous, rapi dan semuanya teratur. Jadi di dalam tahanan pun beliau juga tetap disiplin dan menjaga kesehatan," ungkap Ciska.

Lebih lanjut, Tom juga disebut memberikan pesan agar tidak takut dalam situasi apa pun.

Tom juga disebut meyakini atau menyerahkan semua kepada penasihat hukum yang mendampinginya.

"Kita percayakan kepada penasihat hukum. Dan hukum Indonesia karena kita tahu kebenarannya," ucap Ciska menirukan pesan Tom Lembong kepadanya.

Terakhir, Ciska mengaku sedih dan kaget ketika suaminya tersangkut kasus dan dijadikan tersangka.

Ia tak habis pikir suaminya ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi. Padahal, menurutnya, Tom selama ini selalu bekerja untuk kebaikan.

"Tapi karena dia merasa ini buat kebaikan banyak orang dan kebaikan untuk Indonesia. Dia selalu kedepankan itu, selalu kedepankan itu. Walaupun ya buat keluarga berat gitu kan," ujar dia.

Sebagai informasi, Tom Lembong ditetapkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Selasa (29/10/2024) terkait dengan dugaan korupsi impor gula tahun 2015-2016.

Mantan Mendag itu menjalani pemeriksaan oleh Kejagung sebanyak tiga kali sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

Terakhir, dibalik tahanan Tom menulis surat terbuka kepada masyarakat Indonesia. Dalam surat itu, Tom menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah, sedang, dan terus membantunya.

"Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya," kata Tom dalam surat tersebut, Minggu (10/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang hukum terjadi pada Selasa (19/11), mulai dari Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP, sampai Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba.

Berikut sajian berita bidang hukum yang dirangkum LKBN ANTARA.

Capim KPK Johanis Tanak ingin OTT ditiadakan karena tak sesuai KUHAP

Calon Pimpinan (Capim) KPK Johanis Tanak menginginkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK ditiadakan karena tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut dia, OTT tidak tepat karena kata operasi adalah sesuatu hal yang telah dipersiapkan dan direncanakan. Lalu pengertian tangkap tangan berdasarkan KUHAP adalah peristiwa penindakan hukum yang pelakunya seketika langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Selengkapnya baca di sini.

BNN musnahkan barang bukti dua kasus sabu seberat 20 kg

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 20,22 kilogram yang berasal dari dua kasus, yakni penyergapan di Bogor, Jawa Barat, serta penyergapan di Batam, Kepulauan Riau.

“Hari ini dimusnahkan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 20.221,35 gram yang berasal dari dua kasus,” ucap Sekretaris Utama BNN Tantan Sulistyana dalam kegiatan pemusnahan barang bukti di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenag gandeng KPK awasi pelaksanaan haji

Menteri Agama Nasaruddin Umar menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan mengawasi berbagai program Kementerian Agama, salah satunya adalah soal penyelenggaraan haji.

"Poin konkretnya kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji, termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan," kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Bareskrim: Narkoba dari lab di Bali dipasarkan bentuk "pods system"

Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Ditipidnarkoba) Bareskrim Polri menyebutkan pemasaran narkotika jenis hasis dari clendestine laboratory di Bali menggunakan pods system.

"Modus operandi peredaran narkoba dengan menggunakan pods system merupakan strategi yang digunakan oleh para pelaku karena memanfaatkan tren populer di kalangan anak muda," kata Kabareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada saat konferensi pers di Badung, Bali, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Kemenimipas-Polri kerja sama kejar buronan Rutan Salemba

Direktorat Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bekerja sama dengan Polri untuk memburu tujuh tahanan yang kabur dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta.

“Pada saat ini, kami sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO (daftar pencarian orang) 7 orang tersebut,” kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerja sama Ditjenpas Marselina Budiningsih setelah menghadiri pemusnahan barang bukti berupa sabu-sabu di Kantor BNN RI, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mendalami kemungkinan keterlibatan narapidana lain dalam kasus kaburnya tujuh napi dari Rutan Salemba.

"Memetakan keterkaitan apakah ada orang-orang lain yang ada yang kasus serupa. Apabila ada maka kita mengalokasikan beberapa orang tersebut untuk dipisahkan," kata Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Ditjenpas Marselina Budiningsih di BNN Cawang, Selasa (19/11/2024).

Selain itu, pencegahan juga dilakukan dengan memetakan fasilitas di Rutan Salemba yang tidak memadai.

"Dan kemudian kita akan memetakan juga sarana prasarana yang tidak terlalu mendukung akan segera ditindaklanjuti," ungkap Marselina.

Marselina menjelaskan, Ditjen Pas akan melakukan kerja sama dengan Polri untuk melakukan pengejaran ketujuh narapidana yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

"Pada saat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian terkait DPO, tujuh orang tersebut," ucap Marselina.

Selain bekerja sama dengan kepolisian, Ditjen Pas akan bekerja sama dengan BNN.

"Karena dua orang (narapidana) tersebut salah satunya adalah penyidiknya berasal BNN," tambah Marselina.

Sebelumnya diberitakan, tujuh tahanan dan narapidana kasus narkotika melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dengan cara menjebol terali kamar.

Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani mengungkapkan, kejadian tersebut berlangsung pada Selasa (12/11/2024) dini hari.

“Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," kata Agung dalam keterangan resminya.

Setelah mengetahui kaburnya tujuh tahanan, petugas Rutan Salemba segera melakukan pengecekan di kamar dan menyisir area sekitar rutan.

Tujuh nama tahanan yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, akhirnya terungkap. Tujuh nama tahanan tersebut yaitu:

1. Maulana bin Sulaiman
2. Meri Janwar bin Zainal
3. Murtala bin Ilyas
4. Annas Alkarim bin Rusli
5. Wahyudin bin Tamrin
6. Agus Salim bin Nurdin
7. Jamudin bin Ibrahim