Petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kota Pekalongan, menggagalkan aksi penyelundupan 100 butir pil koplo yang disembunyikan di dalam dubur salah seorang tahanan. Terungkap, pelaku mendapatkan pil koplo dari seorang wanita yang menjenguknya saat berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Pekalongan.

Kepala Rutan Kota Pekalongan, Sastra Irawan, mengatakan temuan ini berawal saat pelaku HH kembali ke Rutan usai mengikuti sidang di PN Kota Pekalongan. Sastra menyebut HH bukan warga binaan Rutan melainkan tahanan titipan yang masih menjalani proses persidangan perkara narkoba.

"Sebetulnya (HH) itu tahanan (titipan) ya, bukan warga binaan. Jadi masih proses hukum, menjalani persidangan di PN Pekalongan," kata Sastra kepada wartawan, Jumat (22/11/2024).

Seperti biasanya, petugas melakukan penggeledahan sebelum HH masuk ke Rutan. Dalam penggeledahan itu, petugas mencurigai HH menyembunyikan benda mencurigakan.

"Didapati dari tahanan inisial HH itu diperoleh benda asing yang disimpan di dubur yang bersangkutan. Oleh teman-teman pengamanan dilakukan pengecekan dan mengeluarkan barang tersebut," kata Sastra.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati bungkusan berisi 100 butir pil koplo. Atas peristiwa tersebut, pihaknya langsung menghubungi Polres Pekalongan Kota.

"Dilakukan pengecekan didapati kondom yang di dalamnya dibungkus dengan lakban hitam di dalamnya ada plastik berisi seratus butir obat jenis Alprazolam," imbuhnya.

Dari pemeriksaan, terungkap bahwa HH menerima paket itu dari RDY (20), wanita warga Desa Tangkil Tengah, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. RDY menyerahkan paket pil koplo itu saat HH tengah menunggu giliran sidang di ruang tahanan PN Pekalongan.

Polisi yang mendapatkan laporan, kemudian bergerak dan menangkap RDY. Polisi lalu mengungkap modus RDY yang berpura-pura membesuk HH lalu menyerahkan paket pil koplo hingga tak diketahui petugas.

"Pembesuk datang kemudian (obat) diselipkan, maaf ya ini wanita diselipkan di bagian dada, terus (dada) nempel di jeruji (tahanan) kemudian diambil, dan langsung dimasukkan ke dalam dubur," kata Kapolres Pekalongan Kota, AKBP Prayudha Widiatmoko, saat menggelar rilis di Mapolres Pekalongan Kota, hari ini.

Akibat perbuatannya, RDY dipastikan akan menyusul HH. RDY dijerat dengan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

*) Ada perbaikan judul dan sebagian isi artikel ini pada Jumat 22 November 2024 pukul 20.14 WIB karena ada pembetulan pernyataan dari narasumber.

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

Momen Buron Nomor 1 Thailand Gelagapan saat Ditangkap di Bali

KPU Sampang melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada tujuh petugas di bawah naungannya. Beberapa di antaranya dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon (paslon).

Ketua KPU Sampang Aliyanto menyebut 2 dari 7 petugas yang di-PAW, merupakan petugas di Kecamatan Camplong. Lalu, ada salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengundurkan diri dan digantikan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Darma, Camplong.

"Penggantinya adalah anggota PPS yang saat itu ikut seleksi PPK, namun berada di urutan keenam. Posisi anggota PPS yang kosong otomatis digantikan peserta tes PPS dengan nomor urut empat," ujar Aliyanto, Jumat (22/11/2024).

Selain itu, terdapat lima anggota PPS lainnya yang dicopot melalui proses sidang etik KPU setelah menerima laporan masyarakat.

"Ada lima orang anggota PPS yang diganti melalui sidang etik. Satu anggota dari PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah; lalu dari Kecamatan Kedundung ada PPS Desa Bajrasokah, Pesarenan, dan Rabasan, serta di Kecamatan Omben dari Desa Meteng," jelas Aliyanto.

Menurut Aliyanto, beberapa petugas dicopot karena terafiliasi dengan salah satu paslon, sementara lainnya tersandung kasus hukum.

"Anggota PPS Desa Bajrasokah dicopot karena terafiliasi dengan salah satu pasangan calon. Sedangkan PPS Desa Pesarenan pernah divonis lima tahun, dan PPS Desa Rabasan tengah menjalani proses hukum di Polres Sampang," tandasnya.

Aliyanto juga menambahkan anggota PPS Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, dicopot setelah diketahui pernah menyelinap masuk ke gudang logistik secara diam-diam selama tiga hari saat Pemilu 2019, hingga memicu konflik di wilayah tersebut.

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Video Emil Dardak Pamer Jatim Punya Pengelolaan Limbah B3 Terbesar

Bengkayang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Bengkayang Kalimantan Barat melibatkan warga binaan permasyarakatan (WBP) dalam mendukung program ketahanan pangan yang dirancang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Untuk mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk ketahanan pangan pihak Rutan kelas IIB Bengkayang memanfaatkan lahan kosong di sekitar untuk menyukseskan program dan melibatkan warga binaan," kata Kepala Rutan Kelas IIB Bengkayang Keynes di Bengkayang, Jumat.

Untuk mengelola lahan yang ada di sekitar Rutan, kata Keynes juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkayang, terutama dalam hal penyediaan traktor untuk membajak lahan agar bisa ditanami berbagai macam tanaman.

Kemudian tenaga kerja juga memberdayakan warga binaan yang ada, sehingga mereka juga punya aktivitas yang positif. Hal tersebut kata dia, untuk menciptakan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

"Kita akan memanfaatkan setiap jengkal lahan di sini, bahkan ada warga binaan kita juga mulai bertanya-tanya kapan tanaman Kalamsoi mereka bisa dipanen," kata dia.

Lewat kerja sama dengan Dinas Pertanian Bengkayang, kata dia akan menjadikan program ketahanan pangan di Bengkayang khususnya di Rutan kelas IIB Bengkayang sukses.

Dalam waktu dekat lanjut dia, Rutan juga akan mulai panen Kalamsoi ini menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dan memberdayakan warga binaan.

"Ini menjadi bukti bahwa dengan pendidikan dan pelatihan yang tepat, warga binaan dapat berkontribusi positif dan membangun masa depan yang lebih baik," katanya.

Surabaya (ANTARA) -

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat.

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan artificial intelligence (AI) dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Adi mengatakan penting bagi pemerintah Indonesia dan seluruh pihak untuk mengantisipasi fenomena penggunaan teknologi dalam aktivitas teroris ini.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia karena hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi, terkhusus AI.

"Minimnya penggunaan AI dalam pekerjaan pemerintahan di bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme menjadi tantangan tersendiri," katanya.

Walau demikian, pihaknya yakin pemerintah akan melakukan terobosan melalui kebijakan yang strategis demi mencegah aktivitas terorisme yang bersinggungan dengan teknologi AI.

Dengan demikian, Indonesia bisa terus dalam kondisi kondusif dan mempertahankan status zero terrorism attack.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Surabaya (ANTARA) -

"Semua telah ditentukan oleh Ditjen Pemasyarakatan, kami hanya menerima mereka," kata Heni.

Menurut Heni, secara teknis pelaksanaan kegiatan pemindahan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan pengawalan Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri.

"Selain itu, didampingi juga perwakilan jaksa penuntut umum (JPU), Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)," kata Heni.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jatim Heri Azhari menambahkan proses pengiriman napi terorisme dimulai dari Lapas Bojonegoro.

Rombongan datang di lapas yang dipimpin Sugeng Indrawan itu sekitar pukul 09.30 WIB. Satu orang narapidana berinisial KA dititipkan di lapas itu.

"Selanjutnya sekitar tengah hari, dua orang narapidana kasus terorisme berinisial SA dan P sampai dan diterima oleh petugas Lapas Lamongan," kata Heri.

Terakhir, lima orang narapidana kasus teroris berinisial AM, S, SB, SR, dan B akan dibina di Lapas Surabaya.

"Seluruhnya belum pernah ikrar setia NKRI sehingga akan kami perhatikan dan lakukan asesmen setelah melewati masa pengenalan lingkungan selama 14 hari," tutur Heri.

Heri menjelaskan bahwa selama November 2024 ini, pihaknya telah menerima 14 orang narapidana kasus terorisme. Sebelumnya, pada 7 November 2024 lalu, pihaknya telah menerima enam narapidana kasus terorisme yang didistribusikan ke tiga lapas.

"Dua orang dibina di Lapas Tulungagung, satu orang di Lapas Madiun dan tiga orang di Lapas Malang," jelas Heri.

Tidak hanya menerima pelimpahan, pihaknya juga telah melakukan pembebasan bersyarat satu orang narapidana kasus terorisme berinisial TS di Lapas Tuban.

"Saat ini total narapidana kasus terorisme yang dibawa pembinaan kami ada 21 orang yang tersebar di enam lapas," katanya.

Dari jumlah itu, hampir separuhnya ditempatkan di Lapas Kelas I Surabaya di Porong dengan sepuluh orang narapidana kasus terorisme.

"Pada jangka pendek, kami akan melakukan intervensi sosial sehingga diharapkan para narapidana bisa berikrar kembali ke pangkuan ibu pertiwi," katanya.

Surabaya (ANTARA) -

Medan (ANTARA) - Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara Rudy F Sianturi bersama Tim Satops Patnal melaksanakan tes urine di di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Medan untuk mencegah peredaran narkoba.

"Untuk menjaga keamanan, kita perlu melakukan deteksi dini. Malam ini kita melakukan razia blok hunian dan tes urine," ujar Rudy di Medan, Kamis.

Rudy mengatakan 10 orang warga binaan yang dipilih secara acak serta petugas jaga sebanyak 15 orang petugas. Selain itu, dilakukan razia barang-barang yang dilarang masuk ke rutan.

Kegiatan razia ini berjalan lancar dan tanpa insiden berarti, dan juga dilalukan di beberapa rutan dan lapas se Sumut. Ini mencerminkan komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara dalam menjaga integritas dan ketertiban di lingkungan Pemasyarakatan.

Lamongan (ANTARA) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) kelas II B Kabupaten Lamongan, Heri Sulistyo menyatakan kesiapanya menjalankan program deradikalisasi terhadap dua narapidana terorisme (napiter) limpahan dari Rutan Kelas I Depok, Jawa Barat.

"Hari ini kami menerima pelimpahan dua narapidana terorisme dari Rutan Kelas I Depok. Ini merupakan bagian dari program pembinaan terpadu yang dirancang untuk membantu narapidana terorisme dalam meninggalkan paham radikal," ujarnya usai serah terima pelimpahan dua napiter di Lapas II B Lamongan, Jawa Timur, Kamis.

Heri mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program deradikalisasi, Lapas Lamongan akan memberikan pembinaan intensif, baik secara keagamaan, sosial, maupun psikologis.

"Para napiter nantinya akan mengikuti sejumlah kegiatan seperti diskusi keagamaan, pelatihan keterampilan hingga program yang mendorong introspeksi diri," katanya.

Program deradikalisasi yang didukung oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), tokoh agama, dan tim ahli tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran dan memberikan keterampilan bagi para napiter agar nantinya ketika kembali ke masyarakat dapat berkontribusi positif.

Sebagaimana informasi yang dihimpun, proses pelimpahan kedua napi terorisme tersebut mendapat pengawalan ketat dari Anggota Densus 88 AT bersama petugas Rutan Kelas I Depok dan didampingi oleh anggota Polres Lamongan dan Kodim 0812.

Kedatanganya diterima petugas bagian registrasi Lapas Lamongan, kemudian dilaksanakan penggeledahan barang da badan. Selain itu, pemeriksaan kondisi kesehatan, serta kelengkapan dokumen serah terima pemindahan napiter juga dilakukan sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP).

Selain itu, pihak Lapas setempat saat ini juga meningkatkan pengawasan dan keamanan untuk memastikan stabilitas di dalam dan sekitar lapas sebagai antisipasi potensi ancaman dan menjaga ketenangan warga sekitar.

MAMUJU, iNewsMamuju.id - Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi, Akhmad Herriansyah menghadiri acara Penutupan Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi WBP Rutan Kelas IIB Mamuju, Kamis (21/11/2024).

Hadir dalam kegiatan penutupan, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Mamuju H. Ibrahim Plh. Kepala Bidang Pencegahan BNNP Sulawesi Barat dr. Caezar, Kepala Rutan Kelas IIB Mamuju Novian Endus Santoso 

Kepala Rutan Mamuju Novian menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan rehab sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pecandu/penyalahguna narkotika. 

Kegiatan Rehab sosial bagi WBP Rutan Mamuju dilaksanakan secara bertahap dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2024 dengan jumlah peserta/residen sebanyak 20 orang.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan berharap dengan adanya kegiatan rehab sosial di Rutan Mamuju, Warga Binaan dapat memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta memperkuat kepribadian yang lebih baik.

Selanjutnya ia mengucapkan selamat dan terima kasih kepada para peserta rehab dan pendamping atas keberhasilannya menyelesaikan program rehab.

Secara terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Pamuji Raharja mendukung upaya yang dilakukan oleh jajaran Divisi Pemasyarakatan.

"Sehingga memberi dampak terhadap peningkatan kinerja," harapnya.

Editor : Lukman Rahim

ANTARA - Rutan Kelas IIA Pontianak berkomitmen menjaga kemurnian demokrasi di lingkungan internal melalui upaya pencegahan berbagai bentuk praktik politik praktis menjelang Pilkada 2024. Komitmen ini diwujudkan dengan sejumlah hal, dimulai dari penguatan sistem keamanan dan personel hingga edukasi dan sosialisasi kepada 849 Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). (Indra Budi Santoso/Arif Prada/Rinto A Navis)

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa Rina Pertiwi selaku panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur periode 2020—2022 meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengubah status tahanannya menjadi tahanan kota.

Tim penasihat hukum Rina mengatakan bahwa permintaan tersebut seiring dengan kondisi kesehatan kliennya yang kurang baik.

"Izin majelis hakim, kami sampaikan surat permohonan terkait dengan pengalihan status tahanan Rina dari tahanan rutan menjadi tahanan kota karena alasan kesehatan," ujar penasihat hukum Rina di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Tahanan kota adalah salah satu jenis penahanan yang dilakukan di kota tempat tinggal tersangka atau terdakwa dengan beberapa ketentuan, antara lain, wajib melapor pada waktu yang ditentukan serta tidak boleh ke luar kota, kecuali dengan izin penyidik, penuntut umum, maupun hakim yang memberikan perintah.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Ketua Eko Aryanto mengatakan bahwa majelis hakim akan melihat terlebih dahulu surat permohonan dan mempertimbangkannya.

"Kami akan pertimbangkan dahulu seluruhnya karena ini perkara extraordinary crime. Untuk saat ini, terdakwa silakan kembali ke rutan," ucap hakim.

Rina didakwa menerima suap senilai Rp1 miliar terkait dengan kasus dugaan korupsi pada pengurusan eksekusi lahan PT Pertamina (Persero) pada tahun 2020—2022.

Suap diduga diterima Rina dari terpidana Ali Sopyan melalui perantara Dede Rahmana untuk mempercepat eksekusi atas putusan permohonan peninjauan kembali (PK) Nomor 795 pada 14 November 2019. Dalam putusan itu, pada pokoknya menghukum Pertamina membayar ganti rugi sebesar Rp244,6 miliar

Meski demikian, dari total uang suap yang diberikan, Rina hanya menerima Rp797,5 juta, sedangkan sisanya Rp202,5 juta diberikan Rina kepada Dede.

Dede disebutkan memberikan uang tersebut secara bertahap sebanyak dua kali, yakni sebesar Rp747,5 juta secara tunai dan Rp50 juta secara transfer kepada Rina.

Dengan demikian, perbuatan Rina diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan yang dilayangkan jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung, Rina tak mengajukan keberatan atau eksepsi. Dengan begitu, sidang Rina akan langsung dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 5 Desember 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024