Jakarta (ANTARA) - West Ham United menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James' Park, Newcastle, dengan salah satu gol merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka untuk West Ham.

Mengutip laman Liga Inggris di Jakarta pada Selasa, gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya pada pertandingan yang digelar Selasa dini hari WIB itu.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United, Stadion St James' Park.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi.

Bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol Tomas Soucek yang memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen liga dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga.

Hasil positif itu pun disambut bahagia oleh pelatih dan para pemain West Ham United.

"Kami senang karena mendapatkan tiga poin. Kami pantas menang. Pemain sudah bekerja keras dan memberikan yang terbaik di lapangan," ujar pelatih West Ham United Julen Lopetegui.

Kapten West Ham United Jarrod Bowen menyebut penampilan timnya sangat bagus.

Newcastle, Bowen melanjutkan, adalah tim yang apik dan terkenal sulit ditaklukkan di Stadion St James' Park.

"Namun, kami membuat dua gol ke gawang mereka ditambah tidak kebobolan. Itulah level West Ham United. Setiap pemain menunjukkan hasrat dan kerja keras. Sekarang waktunya istirahat karena kami harus memiliki laga sulit pada hari Sabtu nanti," tutur dia.

West Ham United selanjutnya menjamu Arsenal pada Minggu dini hari WIB pekan ini.

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (25/1 1).

Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Hakim PN Andoolo vonis bebas guru honorer Supriyani

​​​​​​Majelis hakim Pengadilan Negeri Andoolo, Senin, menjatuhkan vonis bebas kepada guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani.

Anggota majelis hakim PN Andoolo Vivi Fatmawaty Ali saat membacakan amar putusan mengatakan bahwa dalam fakta-fakta persidangan, terdakwa Supriyani dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.

Baca selengkapnya di sini.

Seorang siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol.Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang itu.

Baca selengkapnya di sini.

Polri menegaskan telah menerapkan standar operasional prosedur (SOP) terkait penggunaan senjata api (senpi) pada personel kepolisian.

“Tentu saja setiap SOP sudah dibuat dan sudah dilaksanakan oleh kepolisian di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, baik itu terkait dengan masalah administrasi maupun tes psikologinya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Baca selengkapnya di sini.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) akan menggunakan uang hasil korupsi untuk ongkos tim sukses pada Pilkada Bengkulu.

"Kalau dilihat dari bukti-bukti chatting WA yang berhasil diamankan dari HP-nya itu tergambar jelas, bahwa uang ini nanti untuk tim sukses. Jadi, tim sukses ada permintaan uang untuk kelompok ini, untuk warga sini, dan seterusnya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Ternate (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula dan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara kembali mengadakan tes urine bagi narapidana dan beberapa petugas lapas.

"Pemeriksaan tes urine ini, untuk memastikan bahwa narapidana sebagai warga binaan menjalani masa pidana mereka dengan baik tanpa pengaruh zat-zat terlarang," kata Kepala Lapas Sanana, Ardian Alamsyah di Ternate, Senin.

Dia mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan di Klinik Laksana Lapas Sanana oleh dokter dan tim medis Lapas.

Di samping itu, tes urine ini bertujuan untuk mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan Lapas.

Sedangkan, Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi dan Kadiv Pemasyarakatan Hensah mengapresiasi pelaksanaan tes urine oleh jajaran Lapas Sanana.

Andi Taletting Langi terus mendorong jajaran lapas/rutan di Malut untuk menghindari masuknya narkotika oleh oknum yang tak bertanggung jawab ke dalam lapas.

"Jaga nama baik diri, keluarga dan organisasi dengan menghindari narkoba dan benda terlarang lainnya, terutama cegah dan deteksi dini jangan sampai masuk ke dalam lapas/rutan," tegas Andi Taletting Langi kepada para Kepala Lapas/Rutan.

Dokter Farid, ASN Lapas Sanana yang memimpin tim medis dalam kegiatan ini menjelaskan bahwa hasil tes urine menunjukkan hasil yang memuaskan.

"Dari sejumlah WBP yang menjalani tes urine, semua menunjukkan hasil negatif. Ini berarti upaya kami untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam Lapas sudah berjalan dengan baik," ujar dr Farid.

Ternate (ANTARA) - Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara (Malut), memperkuat sinergi dengan Polres Ternate dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Kota Ternate.

"Tentunya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membangun kerja sama yang lebih solid dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba," kata Kasat Narkoba Polres Ternate, IPTU Suherman di Ternate, Senin.

Dia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Rutan Ternate Kemenkumham Malut merupakan langkah positif untuk memitigasi dan mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan narkoba, baik di dalam maupun di luar rutan.

"Kami mengapresiasi inisiatif ini. Dengan kerja sama yang erat, kami optimis dapat memberantas peredaran narkoba secara lebih efektif," ujarnya.

Sedangkan, Kepala Rutan Ternate, Nurchalis Nur menambahkan, sinergisitas ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, maupun di lingkungan rutan.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi narkoba untuk berkembang, baik di dalam rutan maupun di masyarakat," ujar Nurchalis.

Nurchalis mengungkapkan, pihaknya bersama Polres Ternate bersepakat untuk meningkatkan koordinasi melalui razia gabungan, edukasi kepada warga binaan.

"Selain itu, pelatihan deteksi dini penyelundupan narkoba juga akan diberikan kepada petugas rutan sebagai langkah preventif," ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi mendukung penuh langkah sinergisitas jajarannya bersama Aparat Penegak Hukum dalam pemberantasan narkoba.

Andi Taletting Langi mengungkapkan, seluruh satker Kanwil Kemenkumham Malut baik lapas, rutan, maupun imigrasi berkomitmen dalam pemberantasan narkoba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK untuk dihukum selama empat sampai enam tahun penjara.

Jaksa menilai, tindakan belasan pegawai Rutan KPK dengan melakukan pungutan liar (pungli) kepara para tahanan mencoreng kepercayaan publik terhadap Komisi Antirasuah.

“Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK,” kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, oetugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

Muhammad Ridwan dituntut membayar uang pengganti Rp 159.500.000 subsider delapan bulan. Kemudian Mahdi Aris dituntut membayar uang pengganti Rp 96.200.000 subsider enam bulan kurungan

Lalu Suharlan dituntut membayar uang pengganti Rp 103.400.000 subsider delapan bulan bui, Ricky Rachmawanto dituntut membayar uang pengganti Rp 116.450.000 subsider delapan bulan penjara.

Berikutnya Wardoyo dituntut membayar uang pengganti Rp 71.150.000 subsider enam bulan penjara dan Muhammad Abduh dituntut membayar uang pengganti Rp 93.950.000 subsider enam bulan bui.

Terakhir, Ramadhan Ubaidillah dituntut membayar uang pengganti Rp 135.200.000 subsider delapan bulan kurungan.

Dalam perkara ini, jaksa Komisi Antirasuah mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan beragam fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank dan bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta. Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan.

Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Sementara itu, mereka yang berstatus petugas rutan mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta setiap bulannya.

Tahanan KPK yang tidak ikut menyetor uang akan dibuat tidak nyaman oleh para petugas, misalnya kamar tahanan dikunci dari luar, pelarangan dan pengurangan jatah olahraga dan mendapat tugas jatah jaga dan piket kebersihan yang lebih banyak.

Para tahanan yang diperas antara lain Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Ma'sud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi

Atas perbuatannya, 15 eks pegawai di Rutan KPK dianggap terbukti melanggar Pasal 12 huruf e UU Tipikor Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pungutan liar (pungli) atau pemerasan kepada tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2019-2023 dituntut pidana selama 4 tahun hingga 6 tahun penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Syahrul Anwar menilai para terdakwa, yang merupakan mantan Pegawai Rutan Cabang KPK tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

"Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.

Adapun 15 terdakwa dimaksud, yaitu Kepala Cabang Rutan KPK periode 2022-2024 Achmad Fauzi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Cabang Rutan KPK 2021 Ristanta, serta Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK periode 2018-2022 Hengki.

Selain itu, para Petugas Rutan KPK yang meliputi Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rahmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, serta Ramadhan Ubaidillah.

JPU memerinci Eri, Agung, Ari, Ridwan, Mahdi, Suharlan, Ricky, Wardoyo, Abduh, dan Ramadhan dituntut masing-masing selama 4 tahun penjara, sedangkan Sopian dituntut pidana penjara 4 tahun 6 bulan.

Sementara itu, Ristanta dan Achmad masing-masing dituntut 5 tahun penjara. Untuk Deden dan Hengki dituntut masing-masing pidana penjara selama 6 tahun.

Kemudian, 15 terdakwa itu juga dituntut pidana denda masing-masing sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan penjara.

Kecuali Ari, sebanyak 14 terdakwa dituntut pula pidana tambahan berupa uang pengganti. Rinciannya, Deden dituntut sebesar Rp398 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Hengki Rp419 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Ristanta Rp136 juta subsider 1 tahun kurungan, serta Eri Rp94,3 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, Sopian dituntut membayar uang pengganti Rp317 juta subsider 1,5 tahun kurungan, Achmad Rp34 juta subsider 1 tahun kurungan, Agung Rp 56 juta subsider 6 bulan kurungan, Ridwan Rp159,5 juta subsider 8 bulan kurungan, serta Mahdi Rp96,2 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Suharlan juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp103,4 juta subsider 8 bulan kurungan, Ricky Rp116,45 juta subsider 8 bulan kurungan, Wardoyo Rp71,15 juta subsider 6 bulan kurungan, Abduh Rp93,95 juta subsider 6 bulan kurungan, serta Ramadhan Rp135,2 juta subsider 8 bulan kurungan.

Dalam melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan beberapa hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan tersebut, yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Di sisi lain, hal meringankan yang dipertimbangkan JPU, yaitu para terdakwa belum pernah dihukum
serta perbuatan para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, kecuali Achmad.

Dalam kasus dugaan pungli atau pemerasan kepada tahanan di Rutan Cabang KPK, 15 terdakwa tersebut diduga melakukan pungli senilai Rp6,38 miliar pada rentang waktu 2019-2023.

Pungli dilakukan para terdakwa di tiga Rutan Cabang KPK, yakni Rutan KPK di Pomdam Jaya Guntur, Rutan KPK di Gedung C1, dan Rutan KPK di Gedung Merah Putih (K4). Dari setiap Rutan Cabang KPK, pungli yang dikumpulkan senilai Rp80 juta setiap bulan-nya.

Perbuatan dilakukan dengan tujuan memperkaya 15 orang terdakwa tersebut, yaitu memperkaya Deden senilai Rp399,5 juta, Hengki Rp692,8 juta, Ristanta Rp137 juta, Eri Rp100,3 juta, Sopian Rp322 juta, Achmad Rp19 juta, Agung Rp91 juta, serta Ari Rp29 juta.

Selanjutnya, memperkaya Ridwan sebesar Rp160,5 juta, Mahdi Rp96,6 juta, Suharlan Rp103,7 juta, Ricky Rp116,95 juta, Wardoyo Rp72,6 juta, Abduh Rp94,5 juta, serta Ramadhan Rp135,5 juta.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung memberikan bantuan sosial berupa 25 paket sembilan bahan pokok kepada keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu.

Kegiatan ini dalam rangka mendukung implementasi program asta cita Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam memperkuat penyelarasan, kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, serta memantapkan swasembada pangan dan wujud implementasi dari salah satu program diantara 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

"Ketika program ini muncul, kami merespon cepat dengan mendata keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang kurang mampu dan melakukan penyaringan ketat agar bansos yang diberikan tepat sasaran. Upaya ini dilakukan agar bansos yang dibagikan jatuh ke tangan yang benar-benar membutuhkan," ujar Evan Yudha Putra Sembiring selaku Kepala Rutan Tarutung, Senin, (25/11)

Disebutkan, kegiatan tersebut tindak lanjut atas arahan pimpinan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna dan arahan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Rudy Fernando Sianturi untuk mendukung dan melaksanakan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Bansos merupakan wujud kepedulian terhadap keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar sekaligus dukungan dalam mewujudkan program asta cita Presiden dan Wakil Presiden RI serta salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi bapak ibu sekalian. Ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap sesama, khususnya bagi keluarga warga binaan dan masyarakat sekitar yang membutuhkan uluran tangan," terang Evan.

Ke depannya, Rutan Tarutung akan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar.

Evan Sembiring pun menyampaikan paket sembako ini berasal dari partisipasi seluruh Pegawai Rutan Tarutung, serta sejumla pihak ketiga, seperti CV Subur Lestari, dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi.

Paket sembako bersumber dari sumbangsih pegawai Rutan Tarutung dan dari mitra , CV Subur Lestari dan PT Tujuh Enam Jaya Abadi .

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Rutan, mitra kerja, perwakilan penerima bantuan sosial dan warga binaan.

Kemudian kegiatan dilanjutkan pembagian bantuan sosial dimulai dari Kepala Rutan, dilanjutkan dengan perwakilan CV Subur Lestari, Ance Sihombing, perwakilan PT Tujuh Enam Jaya Abadi, Suci Lestari, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, Kasubsi Pengelolaan, Mian Halomoan Ronald Simarmata, Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, perwakilan Pegawai Ojak Hutabarat.

Pemberian bansos disambut baik oleh keluarga warga binaan dan masyarakat satu keluarga earga binaan yang menerima bansos, Rusti, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kegiatan ini.

"Bansos ini sangat berarti bagi kami. Terima kasih banyak atas kepedulian dan bantuan yang diberikan kepada kami selain membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, juga membuat kami merasa tidak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Semoga berkah dan sukses selalu untuk seluruh petugas Rutan Tarutung," ungkapnya dengan haru.

Tak lupa pada kegiatan ini juga mengucapkan selamat hari guru nasional tahun 2024 kepada semua Bapak/Ibu di seluruh Indonesia.

"Di tangan para guru, anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang kelak memimpin bangsa ini. Oleh sebab itu, kita semua wajib mendukung peran guru dan memberikan penghargaan yang layak atas dedikasi mereka," tukasnya.

Sebanyak 15 terdakwa kasus dugaan pemerasan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK dituntut dengan pidana empat hingga enam tahun penjara.

Sidang tuntutan pidana tersebut dibacakan tim jaksa KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11) malam.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP," ujar jaksa.

Jaksa menuturkan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Para terdakwa dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

Teruntuk hal meringankan yaitu para terdakwa belum pernah dihukum. Perbuatan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut putusan lengkap 15 terdakwa dimaksud:

Kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK memasuki babak baru. Sebanyak 15 terdakwa kasus ini dituntut 4-6 tahun penjara.

Sidang tuntutan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (25/11/2024). Jaksa menyakini 15 terdakwa dalam kasus ini melanggar pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP.

"Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan.

Jaksa mengatakan para terdakwa mengetahui perbuatan yang telah dilakukan melanggar aturan, tapi tetap dijalankan. Jaksa mengatakan tak ada alasan pemaaf, pembenar, dan penghapus pertanggungjawaban pidana untuk perbuatan tersebut.

"Dilakukan secara sadar dan sengaja dan segala akibat yang ditimbulkan diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa," ujar jaksa.

Hal memberatkan tuntutan adalah perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK. Sementara hal meringankan tuntutan adalah para terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya kecuali terdakwa VI Achmad Fauzi.

Berikut tuntutan lengkap 15 terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK:

1. Deden Rochendi, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 398 juta subsider 1,5 tahun

2. Hengki, dituntut 6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 419 juta subsider 1,5 tahun

3. Ristanta, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 136 juta subsider 1 tahun

4. Eri Angga Permana, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 94.300.000 subsider 6 bulan

5. Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 317 juta subsider 1,5 tahun

6. Achmad Fauzi, dituntut 5 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider 1 tahun

7. Agung Nugroho, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 56 juta subsider 6 bulan

8. Ari Rahman Hakim, dituntut 4 tahun penjara, denda 250 juta subsider 6 bulan

9. Muhammad Ridwan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 159.500.000 subsider 8 bulan

10. Mahdi Aris, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 96.200.000 subsider 6 bulan

11. Suharlan, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 103.400.000 subsider 8 bulan

12. Ricky Rachmawanto, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 116.450.000 subsider 8 bulan

13. Wardoyo seluruhnya, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 71.150.000 subsider 6 bulan

14. Muhammad Abduh, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 93.950.000 subsider 6 bulan

15. Ramadhan Ubaidillah, dituntut 4 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp 135.200.000 subsider 8 bulan

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan narapidana mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara dalam Pilkada Jakarta 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Pemprov telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan setiap narapidana dapat mencoblos gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

"Kemenkumham (Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan) sudah menyampaikan juga kesiapan untuk penghitungan suara di lapas dan rutan," ujar Teguh saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Andika Dwi Prasetya memastikan, seluruh narapidana akan diberikan akses untuk memilih calon pemimpin Jakarta.

"Seluruh narapidana yang memiliki hak yang ada di lapas rutan Jakarta diberikan akses untuk mengikuti pilkada sesuai dengan undang-undang," ujar Andika.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Jakarta bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta menggelar pertemuan membahas soal finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta 2024, Senin (25/11/2024).

Selain Teguh dan Andika, pertemuan ini juga dihadiri Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar, dan Komisioner KPU Jakarta Fahmi Zikrillah.

"Kami baru menggelar rapat untuk membahas finalisasi kesiapan Pilkada Jakarta. Kami nyatakan Insya Allah siap untuk pelaksanaan pilkada khususnya pemungutan suara dan perhitungan suara," kata Teguh.

Sebagai informasi, terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024.

Calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yakni Ridwan Kamil-Suswono.

Nomor urut 2, calon independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana. Sementara, paslon nomor urut 3 ada pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno.

Masa kampanye Pilkada 2024 telah resmi berakhir pada 23 November 2024. Hari pemungutan suara akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada 27 November 2024.

MAGELANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mencatat sebanyak 50 tahanan di Polresta Magelang dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magelang Siti Nurhayati mengatakan, pihaknya mula-mula mendapati ada 72 tahanan di rumah tahanan (rutan) Polresta Magelang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 50 tahanan yang bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilkada Kabupaten Magelang dan Jateng, terdiri atas 26 warga Kecamatan Mungkid dan 24 warga Kecamatan Mertoyudan.

“(Tahanan lain) ada yang dari luar Jawa Tengah dan yang dari luar Kabupaten Magelang,” ujar Nurhayati usai rapat koordinasi pilkada di Atria Hotel Magelang, Senin (25/11/2024).

Mengakomodir para tahanan

Dia menyampaikan, hanya warga dengan kartu tanda penduduk Jateng yang dapat mengajukan pindah memilih.

Nurhayati melanjutkan, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta pengawas tempat pemungutan suara (PTPS) akan menyambangai rutan pada hari pencoblosan, Rabu (27/11/2024), dua jam sebelum TPS ditutup atau pukul 11.00 WIB.

“Kami siapkan bilik suara untuk tahanan. Surat suaranya diambil oleh KPPS dari empat TPS terdekat, yakni dua dari Kelurahan Sawitan dan dua dari Kelurahan Mendut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Polresta Magelang Kombes Mustofa menyatakan, pihaknya mengakomodasi para tahanan agar dapat menggunakan hak pilihnya di pilkada 2024.

“Kami berusaha maksimal untuk tidak menghilangkan hak pilih para tahanan di Polresta Magelang,” katanya, Senin (25/11/2024).