Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Maluku Utara (Malut) mencatat sebanyak 1.017 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) baik tahanan masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wagub Malut 2024.

"Mereka yang masuk DPT itu merupakan narapidana maupun anak didik pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan Negara (Rutan) maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di lingkungan," kata Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi di Ternate, Rabu.

Ia memastikan bahwa kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap Lapas/Rutan di Malut telah optimal. Hal tersebut, kata Andi berkat sinergi dan kolaborasi jajarannya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Aparat Penegak Hukum (APH).

"Warga binaan yang masuk ke DPT Pilgub tersebar pada 10 Lapas, Rutan, LPKA di Malut dan kami pastikan semua mengikuti pencoblosan, karena suara setiap warga negara Indonesia dalam mencoblos, akan berdampak pada perkembangan daerah kedepannya," ujar Andi.

Andi memastikan bahwa TPS khusus pada Lapas dan Rutan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut telah steril. Dirinya meminta agar petugas Lapas/Rutan dapat menjaga netralitas ASN dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun atas pilihan setiap WBP.

Sementara itu, Kadiv Pemasyarakatan Hensah menerangkan bahwa jajaran Lapas, Rutan, LPKA saat ini telah siap mengikuti pencoblosan pada Rabu (27/11/2024).

Sebab, selama ini, UPT pemasyarakatan telah membangun sinergi dan terlibat aktif dalam setiap persiapan bersama KPU.

"Warga binaan dapat mencoblos pada TPS khusus yang telah tersedia pada Lapas dan Rutan. Gunakan hak suara sebaik mungkin untuk memilih calon pemimpin," katanya.

Adapun sebaran WBP yang masuk DPT Pilgub di Malut yaitu, Lapas Ternate 245, Lapas Sanana 121, Lapas Tobelo 173, Lapas Jailolo 72, Lapas Labuha 52, LPP Ternate 34, LPKA Ternate 21, Rutan Ternate 123, Rutan Soasiu 119, Rutan Weda 57.

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 417 orang warga binaan pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, siap berpartisipasi aktif menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Rabu, 27 November 2024.

Kepala Rutan Kelas IIB Situbondo Rudi Kristiawan menyebutkan dari jumlah keseluruhan warga binaan sebanyak 445 orang di rumah tahanan negara itu, tercatat 417 yang punya hak pilih.

"Sementara 28 orang warga binaan lainnya tidak bisa memberikan hak pilihnya karena berbagai alasan di antaranya 3 orang tidak punya NIK, 8 orang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap, 15 orang domisili luar Jawa Timur dan 2 orang warga binaan lainnya usia anak," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Selasa.

Rudi Kristiawan mengemukakan, selain warga binaan pemasyarakatan ada sebanyak 63 Pegawai rumah tahanan negara yang juga akan memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) Khusus 901.

"Pegawai rutan termasuk saya juga akan memberikan hak pilih saya di sini," ujarnya.

Untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu (27/11) besok, lanjut Rudi Kristiawan, telah mempersiapkan TPS dengan tema "Kepahlawanan" seiring dengan Hari Pahlawan yang jatuh pada bulan November termasuk juga peringatan Hari Guru Nasional.

"Di TPS khusus ini kami bikin TPS tema 'Kepahlawanan' karena November kan bulan peringatan Hari Pahlawan Nasional dan Hari Guru," katanya.

Rudi Kristiawan memastikan seluruh warga binaannya yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk memberikan hak pilihnya.

"Dari sebanyak 417 warga binaan yang punya hak pilih itu, 238 orang di antaranya warga Situbondo, selebihnya warga kabupaten/kota Jawa Timur," ujarnya.

Jakarta -

Hari pencoblosan Pilkada 2024 akan digelar serentak besok. Apakah para tahanan KPK tetap bisa mencoblos?

"Terkait pencoblosan di rutan KPK, informasi yang kami dapatkan KPK tidak membuka TPS sendiri. Namun, akan ada petugas dari TPS terdekat yang akan datang ke rutan untuk memberikan kesempatan para tersangka mencoblos," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Namun Tessa belum mengetahui bagi para tersangka yang domisilinya jauh. Hal itu, kata dia, perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Namun apakah tersangka yang berdomisili di luar daerah ini memiliki kesempatan atau hak, kalau hak bisa mencoblos ya, tapi secara teknisnya ini dari KPU saya belum terinfo karena secara riilnya kertas suaranya ada di masing-masing regional di daerah tersebut. Jadi tidak dikirimkan ke rutan KPK," tuturnya.

Salah satu tersangka KPK yang baru saja ditahan adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang juga maju dalam Pilkada 2024 ini. Terkait apakah Rohidin bisa mencoblos, Tessa juga mengatakan perlu ada informasi lebih lanjut dari KPU.

"Iya itu nanti ditanyakan saja sama KPU apakah memang Rohidin bisa mencoblos di rutan KPK atau tidak," sebutnya.

"Tapi pada prinsipnya, KPK memfasilitasi bila para tersangka ini memang punya suara di daerah khususnya di Jabodetabek untuk dari TPS terdekat, nanti infonya akan ada petugas yang datang," tambah dia.

(ial/azh)

ANTARA - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meningkatkan daya produktivitas positif di lingkungan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pembentukan kelompok tani dan sentra aquaponik, Hasil budi daya sektor pertanian dan perikanan ini tidak hanya bermanfaat bagi kemandirian penghuni rutan, namun juga membawa pengaruh pada ketahanan pangan. (Indra Budi Santoso/Yovita Amalia/Rinto A Navis)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menyiapkan 134 tempat pemungutan suara (TPS) khusus yang tersebar di 78 lokasi, meliputi rumah tahanan, panti jompo, lembaga sosial, hingga pondok pesantren, Rabu (27/11) besok.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim Insan Qoriawan mengatakan, TPS khusus itu tersebar di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya untuk membantu warga yang berhalangan mencoblos di TPS wilayah asalnya.

"TPS khusus di Jawa Timur ada 134 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Itu meliputi Lapas, pondok pesantren, dan liponsos itu," kata Insan dikonfirmasi, Selasa (26/11).

Penyediaan TPS khusus ini, kata dia, bertujuan untuk menekan angka golput. Tapi nantinya, KPU Jatim juga menerapkan persyaratan bagi calon pemilih.

"Warga yang ingin mencoblos di TPS khusus wajib memenuhi persyaratan yang berlaku, di antaranya surat pindah pemilihan. Kalau total DPT di loksus hampir 50 ribu di 134 TPS khusus," ujarnya.

Namun KPU Jatim tidak mendirikan TPS khusus di rumah sakit bagi warga yang sakit. Sama halnya seperti Pilpres pada Februari 2024 kemarin.

KPU Jatim juga membuka Data Center pada pelaksanaan Pilkada 2024. Hal ini bertujuan untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemantauan proses penghitungan suara di 60.751 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh Jatim.

Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi mengatakan, data center ini adalah wadah monitoring agar informasi penguitungan suara di tingkat TPS bisa secara cepat dan akurat saat diakses.

"Kita bisa melakukan monitoring secara mudah dan cepat lewat Data Center ini. Kita mendapatkan update informasi dari 60 ribu sekian TPS yang sudah kita siapkan untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November," kata Aang.

Data Center akan digunakan untuk memastikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS terdokumentasi dengan baik, sebelum akhirnya diunggah ke aplikasi Sirekap.

"Tujuannya bukan untuk menghitung cepat, tapi memastikan bahwa dokumen-dokumen di rapat pemungutan dan penghitungan suara itu ter-upload. Sehingga, jika ada pihak yang ingin melakukan koreksi, catatannya sudah terdokumentasi dengan baik," kata dia.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jatim, Insan Qoriawan menambahkan, Data Center ini berfungsi untuk memastikan akurasi data Formulir C atau hasil penghitungan suara di TPS.

"Terlihat pada adanya 21 titik validasi sebelum data ditayangkan. Kalau dulu, foto formulir sering kali kurang jelas. Sekarang, dengan empat titik indikator, hasil foto akan lebih stabil dan kualitasnya bagus. Sehingga, pembacaan hasilnya lebih akurat," kata Insan.

Data Center, kata Insan, juga berfungsi sebagai pusat pemantauan, pusat bantuan atau help desk bila ada pihak yang menginginkan koreksi data, serta sebagai pusat sumber informasi, data dan ruang komunikasi KPU dengan media.

Sementara itu, kata Insan, hasil resmi Pilkada 2024 di Jatim, tetap akan ditentukan melalui rekapitulasi manual secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

"Penetapan hasil pemilu Pilkada nanti adalah hasil rekapitulasi secara berjenjang. Sirekap hanya alat bantu percepatan informasi," ujarnya.

Dengan peluncuran Data Center ini, KPU Jatim berharap proses Pilkada 2024 berjalan lebih transparan, akurat dan dapat meminimalkan potensi kesimpangsiuran data seperti yang pernah terjadi pemilu sebelumnya.

Untuk diketahui pada Pilkada Jawa Timur 2024 terdapat 60.751 TPS dan 31.284.418 Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan gubernur, termasuk kabupaten dan kota.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) memastikan pemilih yang masih dalam masa tahanan tetap mendapatkan hak untuk mencoblos pilihannya saat pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

"Jadi, memang fleksibel dalam aturannya, tinggal kita lihat mana yang paling memungkinkan. Idealnya memang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) nanti yang akan datang ke Polsek masing-masing," kata Ketua KPU Jakarta Pusat Efniadiansyah di Jakarta, Selasa.

Efni menyebut, pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika polisi ingin membawa tahanan ke tempat pemungutan suara (TPS). Hal itu tergantung keamanan dan keputusan dari pihak Polres atau Polsek.

"Tapi ini tergantung juga dari tingkat keamanan. Kalau merasa lebih aman dikawal para tahanan diantar ke TPS, silakan saja," ujar Efni.

Efni menegaskan, pada prinsipnya KPU Jakarta Pusat akan memberikan dan memfasilitasi seluas-luasnya bagi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ber-KTP Jakarta agar bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Alhamdulillah, itu semua juga sudah terpenuhi baik Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), maupun logistiknya," ucap Efni.

Selain itu, Efni mengungkapkan adanya perpindahan TPS bagi warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba karena kejadian kaburnya tujuh tahanan Rutan Salemba pada Selasa (12/11) dini hari.

Efni berharap, pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November nanti tetap berlangsung aman, damai dan lancar tanpa kendala.

KPU Jakarta Pusat telah mendirikan tujuh Tempat Pemungutan Suara Khusus di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba untuk Pilkada Jakarta 2024.

Tujuh TPS itu tersebar di Rutan Salemba sebanyak empat TPS dan tiga TPS lainnya tersedia di Lapas Salemba, Jakarta Pusat.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 di Rutan Salemba sebanyak 2.212 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 2.190 dan pemilih perempuan 22 orang.

Sedangkan di Lapas Salemba jumlah DPT sebanyak 1.325 dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 1.309 dan pemilih perempuan 16 orang.

Pemungutan suara Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

GARUT, iNewsGarut.id – Sebagai bentuk upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Garut, Jawa Barat, telah melakukan rehabilitasi sosial bagi para pengguna narkoba, dan membentuk satuan tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika (P4GN).

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan Lapas Garut menjadi contoh Lapas Bersih Dari Narkoba (Bersinar).Selain itu, Lapas kelas II A Garut akhirnya ditetapkan sebagai Lapas Bersih Dari Narkoba atau Bersinar.

Ditetapkan sebagai Lapas Bersinar, hal tersebut berdasarkan hasil tes urine puluhan petugas dan 676 narapidana pada beberapa waktu lalu. Dan hasil test urine nya negatif oleh petugas BNN Kabupaten Garut.

Atas keberhasilan Lapas kelas II A Garut ini dalam diberikan dengan penyerahan piagam Lapas Bersinar.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat Masjuno mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen Kemenkum Jabar dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi bersama Pemerintah Daerah dengan pengukuhan Satgas P4GN.

Tak hanya itu, Lapas kelas II A Garut pun telah merehabilitasi sebanyak 60 warga binaan agar bebas dari ketergantungan narkoba, sehingga kini kembali sehat dan bisa menjalani kehidupan normal.

"Ya ini bentuk komitmen dan konsisten Kami untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dan merehabilitasi bagi para pengguna narkoba sesuai program Pak Menteri imigrasi dan pemasyarakatan, "ungkapnya, Senin (25/11/2024).

Masjuno menyatakan program rehabilitasi sosial pengguna narkoba yang dilakukan Lapas kelas II A Garut berhasil. Rencananya, imbuhnya, tahun depan seluruh jajaran Lapas dan rutan di Jawa Barat pun akan mengikuti kegiatan rehabilitasi medis dan sosial.

"Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi efek yang siginifikan untuk Kami berjuang memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba,"ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas II A Garut Rusdedy mengatakan, bahwa dari ratusan narapidana yang mengikuti rehabilitasi narkoba ini ada sebanyak 70 warga binaan yang tengah mengikuti program tersebut.

"Jadi ada 70 warga binaan disini yang mengikuti program tersebut. Dan dari jumlah itu para warga binaan sudah pulih,"ucapnya.

Editor : ii Solihin

Bojonegoro (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Bojonegoro, Jawa Timur, menerima seorang narapidana kasus teroris (napiter), Khonurul Anas bin Moch. Bakri dari Rutan Cikeas, untuk dilakukan pembinaan di Lapas kategori menengah (medium security).

"Lapas Bojonegoro menerima pindahan napiter dari Cikeas untuk dilakukan pembinaan, sehingga dikirim ke sini," kata Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas IIA Bojonegoro, Sugeng Indrawan, di Bojonegoro, Jawa Timur, Selasa.

Disampaikan Sugeng, pemindahan napiter tersebut berdasarkan surat Direktur Jendral pemasyarakatan nomor PAS-PK.05.05-1547 tertanggal 26 Juli 2024, terkait persetujuan pemindahan narapidana tindak pidana terorisme. Narapidana tersebut baru masuk Lapas Bojonegoro, pada Kamis (21/11).

"Saat ini napiter masih menjalani orientasi dengan penempatan di ruangan khusus, karena masa pengenalan lingkungan jadi harus disendirikan dan tidak dicampur dengan penghuni lapas yang lain," terangnya.

Setelah menjalani orientasi, menurut Sugeng, melalui program admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan (mapenaling) yang merupakan program awal dalam melakukan penelitian dan pengamatan terhadap sikap maupun perilaku narapidana.

"Orientasi tersebut dilakukan 14 hari, penilaian tergantung dari narapidana itu sendiri, pola pikir, observasi dan perilaku. Dia sudah merasa bisa bergaul dengan narapidana yang lain atau belum," jelas Sugeng.

Dikatakan dia, jika dianggap belum bisa bergaul dengan narapidana yang lain, maka napiter tersebut kembali menjalani masa orientasi selama 14 hari, sebelum dilakukan pembinaan.

"Dikarenakan saat pembinaan baru dilakukan bersama-sama dengan narapidana yang lainnya," katanya.

Sugeng menambahkan, napiter tersebut menjalani hukuman 3 tahun dan dijadwalkan akan bebas pada 1 Desember 2025, serta baru pertama kali terlibat jaringan teroris.

"Remisi akan dilihat nanti seperti apa sikap dan perilaku narapidana," imbuh Sugeng.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

Selanjutnya, eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK bernama Ristanta dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan bui.

Ristanta juga dituntut membayar uang pengganti Rp 136.000.00 subsider satu tahun kurungan.

Berikutnya, petugas Rutan KPK bernama Eri Angga Permana dituntut empat tahun penjara, denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan.

Eri juga dituntut membayar uang pengganti Rp 94.300.000 subsider enam bulan kurungan.

Lalu, petugas Rutan bernama Sopian Hadi, dituntut 4,5 tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 317.000.000 subsider 1,5 tahun.

Berikutnya, eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi dituntut lima tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 34 juta subsider satu tahun kurungan.

Selanjutnya, petugas Rutan KPK bernama Agung Nugroho dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.00 subsider enam bulan bui, serta uang pengganti Rp 56.000.000 subsider enam bulan penjara.

Terakhir, petugas Rutan bernama Ari Rahman Hakim dituntut empat tahun penjara, denda 250.000.000 subsider enam bulan kurungan.

Tidak hanya delapan terdakwa, Jaksa Komisi Antirasuah juga menuntut tujuh orang petugas rutan lain selama empat tahun penjara dan denda Rp 250.000.000 subsidair enam bulan kurungan.

Mereka adalah Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh dan Ramadhan Ubaidillah. Meskipun pidana penjaranya sama, mereka masing-masing dituntut dengan pidana uang pengganti yang berbeda-beda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut 15 petugas Rumah Tahanan (Rutan) KPK dengan hukuman penjara antara empat hingga enam tahun.

Tuntutan ini terkait dengan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh para petugas terhadap tahanan, yang dinilai mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, menyatakan bahwa tuntutan JPU sudah tepat dan diharapkan dapat memberikan efek jera.

"Para petugas memang sudah menerima suap ratusan juta dari para tahanan. Namun, yang memberatkan adalah mereka tidak menjunjung integritas," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (26/11/2024).

Yudi menambahkan, hukuman empat hingga enam tahun penjara bagi 15 petugas Rutan KPK sepadan dengan perbuatan mereka.

Ia berharap hal tersebut dapat memberikan efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut korupsi.

"Dan sekali lagi memang hukuman 4-6 tahun saya pikir sudah sepadan dengan perbuatan mereka, ini juga diharapkan akan membawa efek jera bagi pegawai KPK lain agar tidak ikut melakukan korupsi juga," ujarnya.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (25/11/2024), jaksa menyatakan bahwa tindakan belasan pegawai Rutan KPK merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK.

"Perbuatan para terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap KPK," kata Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).

Menurut Jaksa, hukuman terhadap belasan pertugas Rutan itu layak dijatuhi lantaran perbuatan mereka tidak mendukung program pemerintah dalam dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam perkara ini, mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rochendi dituntut selama enam tahun penjara.

Selain pidana badan, Deden juga dituntut dijatuhi pidana denda Rp 250.00.000 subsider enam bulan kurungan.

Selain itu, eks pimpinan Rutan KPK itu juga dituntut pidana uang pengganti sebesar Rp 398.000.000 subsider 1,5 tahun bui.

Kemudian, Jaksa KPK juga menuntut eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki selama enam tahun penjara.

Hengki juga dituntut membayar denda Rp 250.000.000 subsider enam bulan, serta uang pengganti Rp 419.000.000 subsider 1,5 tahun kurungan.

GARUT,iNewsPantura.id - Sebagai bentuk komitmen dan wujud nyata P4GN, Lapas Garut menggelar acara penutupan Program Rehabilitasi Sosial Penggunaan Narkoba sekaligus penyerahan Piagam Lapas Bersinar dan pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). 

Langkah ini diambil dalam upaya mendukung optimalisasi keamanan dan mewujudkan Jajaran Pemasyarakatan di Jawa Barat sebagai Pioneer Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Turut hadir dalam acara tersebut, Kakanwil Kemenkumham Jabar, Masjuno, Pj Bupati Garut, Barnas Adjidin, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat,  Anas Saefudin, Perwakilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Garut, Forkopimda Garut, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Barat dan beberapa kepala SKPD Garut. 

Program rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di Lapas Garut melibatkan sekitar 70 peserta. Mereka telah menjalani berbagai asesmen dan skrining yang melibatkan tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menentukan tingkat ketergantungan narkoba para peserta. 

Hasil dari skrining ini kemudian menjadi dasar bagi pihak lapas untuk memberikan penanganan rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.

Rusdedy menerangkan bahwa kaitan upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pihaknya telah membentuk satgas P4GN, Satgas Patroli dan satgas Taliban untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang yang keluar masuk Lapas. 

Semua upaya ini didukung transparansi melalui kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. 

Barnas Adjidin pada sambutannya menyampaikan bahwa untuk memberantas Narkoba kita harus bersama bahu membahu dan tidak bisa dilakukan bagian per bagian. 

Begitupun dengan program Rehabilitasi, perlu keseriusan dari berbagai pihak terkait termasuk masyarakat, karena Rehabilitasi adalah merubah mindset seorang pecandu narkoba. 

Bukan hal yang mudah untuk merehabilitasi seseorang tanpa adanya kebersamaan Pemerintah Daerah dan Stakeholder, selain itu P4GN ini harus dilakukan secara berkelanjutan.

Perwakilan BNNP Jawa Barat Anas Saefudin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kemenkumham khususnya Lapas Garut atas dedikasinya telah melaksanakan P4GN melalui pelaksanaan program Rehabilitasi bagi pecandu narkoba di dalam Lapas dan Rutan. 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan yang luar biasa ini bisa menjadi contoh bagi wilayah-wilayah yang lain. Kita harus bersiap dengan alternatif-alternatif pembinaan bagi pelanggar hukum. 

"Kita harus mulai memanfaatkan sumber daya WBP untuk berbuat positif, merubah mindset mereka untuk bisa hidup menjadi lebih baik dengan berbagai skill yang dimiliki. Kapal tidak dibuat untuk disandarkan, tapi dipakai untuk mengarungi lautan. Untuk itu, Sinergitas yang sudah terjalin sampai saat ini untuk bisa ditingkatkan di masa mendatang,"jelasnya.

Pada kesempatan yang sama PJ. Bupati Garut melakukan Pengukuhan P4GN Tahun 2025 di Lingkungan Lapas Garut yang terdiri dari berbagai Instansi serta Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Garut. 

Atas keberhasilan tersebut, rencananya tahun depan di Lapas Garut juga akan dilaksanakan program rehabilitasi medis untuk pengguna narkoba yang merupakan program prioritas nasional. 

Editor : Eddie Prayitno

Jakarta: West Ham United sukses menundukkan tuan rumah Newcastle United 2-0 pada pertandingan Liga Inggris di Stadion St James Park, Newcastle, Selasa, 26 November 2024 dini hari WIB.

Salah satu gol The Hammers merupakan sumbangan perdana bek Aaron Wan-Bissaka. Sementara gelandang Thomas Soucek menjadi pencetak gol West Ham lainnya.

Bagi Wan-Bissaka, gol ke gawang Newcastle menjadi yang ketiga sepanjang kariernya di Liga Inggris. Uniknya, dua dari tiga gol itu dibuat di kandang Newcastle United.

Kemenangan ini membuat West Ham United memutus rentetan tiga kemenangan beruntun Newcastle United dalam semua kompetisi. Sementara bagi West Ham, tiga poin ini sangat berharga setelah hanya mendapatkan satu poin dari dua laga sebelumnya.

West Ham United unggul 1-0 pada menit ke-10 berkat gol sundulan Tomas Soucek memanfaatkan assist bek kiri Emerson Palmieri.

Sementara Aaron Wan-Bissaka, yang baru bergabung dengan West Ham United pada musim ini dari Manchester United, melesakkan gol pada menit ke-53 usai menerima operan kapten Jarrod Bowen.

Kemenangan 2-0 itu membuat West Ham United berada pada posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan 15 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Newcastle pada urutan ke-10 dengan 18 poin dari 12 laga. AFP PHOTO/Paul Ellis


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)