KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan Kabinet Merah Putih periode jabatan 2024-2029 pada Minggu (20/10/2024) malam di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kabinet tersebut, terdapat dua sekretaris yang bakal membantu Prabowo, yakni sekretaris negara dan sekretaris kabinet.

Posisi Menteri Sekretaris Negara dijabat oleh Prasetyo Hadi, sedangkan Sekretaris Kabinet diemban oleh Teddy Indra Wijaya yang merupakan ajudan Prabowo.

Dua sekretaris dalam kabinet pemerintahan tersebut sudah ada sejak lama.

Dalam nomenklatur Kabinet Indonesia Maju era Joko Widodo (2019-2024), misalnya, ada dua sekretaris pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Meski ada dua sekretaris dalam pemerintahan, terdapat perbedaan di antara keduanya.

Lantas, apa saja perbedaan dua posisi sekretaris tersebut?

Perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet

Dikutip dari Kompas.id (22/10/2019), pada awal reformasi, jabatan menteri sekretaris negara merangkap tugas sebagai sekretaris kabinet.

Rangkap jabatan ini terjadi pada Kabinet Reformasi Pembangunan era BJ Habibie dan Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri.

Sebutan “menteri” bagi sekretaris negara baru digunakan pada Kabinet Indonesia Bersatu era Susilo Bambang Yudhoyono.

Sementara jabatan sekretaris kabinet lebih konsisten dalam hal penamaan. Namun, pada Kabinet Persatuan Nasional era Gus Dur, disebut sebagai Kepala Sekretariat Kabinet.

Baik Kementerian Sekretariat Negara maupun Sekretariat Kabinet, keduanya merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Meski memiliki kesamaan dalam bidang kesekretariatan, terdapat perbedaan mendasar pada fungsi kedua lembaga tersebut.

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara lebih banyak memberi dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, serta memberi pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada presiden dan wakil presiden.

Sementara, fungsi Sekretariat Kabinet berfokus pada pengkajian dan rekomendasi kebijakan hingga dapat diimplementasikan, serta pengelolaan persidangan kabinet.

Lebih rinci, berikut fungsi lengkap Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet:

Fungsi Kementerian Sekretariat Negara

Dilansir dari laman resminya, fungsi Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara
• Pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri
• Pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden
• Pembinaan, penataan, dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi dan perumusan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pengelolaan arsip Kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan
• Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara
• Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

Fungsi Sekretariat Kabinet

Dikutip dari laman resmi, berikut ini fungsi Sekretariat Kabinet sebagai berikut:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi memilih politisi Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara alias Mensesneg. Dia menggantikan Pratikno yang dikenal dekat dengan Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi).

"Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (21/10/2024) malam.

Orang dekat Prabowo ini lahir 28 Oktober 1979 di Ngawi. Dia telah menjabat sebagai Ketua Organisasi Gerindra sejak 2008.

Pras juga menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019–2024 dan ditugaskan di Komisi II. Sementara itu, Prasetyo memiliki jabatan di sejumlah perusahaan yakni Direktur Utama di PT Tusam Hutani Lestari dan Komisaris di PT Sentra Strategis Indonesia.

Adapun, Prasetyo mengenyam jenjang pendidikan di SD Katolik Santo Yosef (1986-1992); SMP Negeri 2 Ngawi (1992-1995); SMA Taruna Nusantara (1995-1998). Pras kemudian menempuh gelar sarjananya di S1 Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (1999-2006).

Harta Kekayaan Prasetyo

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN), Prasetyo memiliki total harta sebanyak Rp7,1 miliar.

Perinciannya, Pras memiliki satu aset tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,3 miliar. Aset tersebut tercantum merupakan hasil dari miliknya sendiri.

Selanjutnya, Pras juga memiliki total aset transportasi dan mesin dari dua jenama otomotif asal Jepang, yakni Honda dan Toyota senilai Rp959 juta.

Secara terperinci, mulai dari Toyota Fortuner 2014 dan 2016 masing-masing Rp265 juta dan Rp355 juta serta Toyota Alphard (2012) Rp325 juta.

Sementara itu, Pras juga tercatat memiliki dua sepeda motor Honda GL (2013) senilai Rp10,5 juta dan Honda N Rp3,5 juta. Adapun, harta kas dan setara kas milik Pras mencapai Rp2,8 miliar.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Calon Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkap alasannya.

Prasetyo mengakui adanya rencana Prabowo membawa menterinya untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang. Ia menyebut pembekalan itu digelar 25-27 Oktober.

"Ada rencana, ada rencana beliau akan mengumpulkan kita kembali dalam satu kegiatan di akademi militer," kata Prasetyo kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Prasetyo mengatakan agenda yang akan dilakukan dalam pembekalan itu. Salah satunya, Prabowo akan menjelaskan program prioritas. Ia menyebut akan ada petunjuk dan arahan kepada masing-masing kementerian.

"Pertama ya pembekalan tentunya. Yang kedua beliau akan menjelaskan program-program prioritas pemerintah yang kemudian itu juga ajan memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis kepada masing-masing kementerian," ujarnya.

Prasetyo lantas mengungkap alasan lain Prabowo mengumpulkan menteri. Yakni agar mengenal satu sama lain mengingat jumlah kementerian kini bertambah.

"Kenapa dikumpulkan jadi satu? Supaya masing-masing dapat saling mengenal satu sama lain. Itu kan belum semua juga saling mengenal," ujarnya.

"Jumlah kementerian yang bertambah dari periode yang lalu, tentu membutuhkan kerjasama yang erat. Oleh karena itulah Pak Prabowo mempercepat proses kerjasamanya itu dengan kita sering-sering dikumpulkan," lanjutnya.

Simak Video 'Menteri-Wamen Prabowo akan Dikumpulkan di Akmil Magelang':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/lir)

Agus Andrianto mengundurkan diri dari Polri setelah dilantik menjadi Menteri Imigrasi di Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto.

Agus mengaku sudah menyerahkan surat pengunduran diri itu. Ia fokus menjalankan posisi di kabinet Prabowo.

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus usai pelantikan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Agus berkata sudah tak lagi menerima perintah dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia berkata saat ini berposisi sebagai anak buah presiden.

"Kami hanya mendapat tugas dari Bapak Presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Terpisah, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri pengganti Agus. Listyo akan memilih perwira tinggi untuk mengisi posisi itu.

"Iya, betul (dipilih langsung Kapolri). Masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujar Dedi saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin.

Sebelumnya, Prabowo menunjuk Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi. Sebelum menjadi menteri, Agus adalah Wakapolri.

Agus menjadi salah satu menteri Prabowo yang punya latar belakang kepolisian. Nama lainnya adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

Bisnis.com, JAKARTA - SDM Polri bakal menunjuk satu perwira tinggi atau pati untuk mengganti posisi Agus Andrianto dari jabatannya sebagai Wakapolri.

Sebelumnya, Agus telah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah-Putih.

Terkait hal ini, As SDM Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan posisi yang ditinggalkan Agus bakal dipilih langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya betul [pengganti Agus ditunjuk Kapolri],” ujar Dedi kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Jenderal polisi bintang dua ini menyatakan, bahwa proses penunjukan itu akan segera dilakukan. Mengingat, saat ini posisi Wakapolri masih kosong usai ditinggalkan Agus.

Namun, keputusan penunjukan ini tetap mengikuti keputusan dari Kapolri Listyo.

“Iya masih menunggu dulu [dari Kapolri],” pungkas Dedi.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolri Komjen Agus Andrianto mengaku telah mundur dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jenderal polisi bintang tiga ini menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari Polri atas keinginan dirinya sendiri.

"Sudah, sudah [mundur]. Pensiun atas permintaan sendiri," kata Agus di Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, saat ini Agus menyatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo di Kabinet Merah-Putih periode 2024-2029.

"Arahnya dari bapak presiden, nanti kami hanya mendapatkan tugas untuk membantu beliau," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo segera menunjuk pengganti Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto yang mengundurkan diri usai dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih.

"Iya, betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo ketika dihubungi awak media di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan posisi Wakapolri akan diisi perwira tinggi, tetapi belum diketahui siapa yang akan menggantikan Agus Andrianto.

Dedi mengatakan keputusan penunjukan sosok pengganti Agus Andrianto merupakan keputusan penuh Kapolri.

"Iya, masih menunggu dulu (dari Kapolri)," ujarnya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Polisi Agus Andrianto dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelantikan itu digelar pada Senin pagi ini di Istana Negara, Jakarta Pusat. Pelantikan jajaran menteri tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Agus dilantik bersama 47 menteri dan lima pejabat setingkat menteri. Berikut nama-namanya:

1. Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
3. Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Pratikno sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
6. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan
8. Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara
9. Muhammad Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri
10. Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri
11. Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan
12. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama
13. Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum
14. Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia
15. Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
16. Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan
17. Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
18. Satryo Soemantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
19. Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan
20. Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan
21. Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial
22. Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan
23. Abdul Kadir Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
24. Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian
25. Budi Santoso sebagai Menteri Perdagangan
26. Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
27. Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum
28. Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
29. Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
30. M. Iftitah Sulaiman sebagai Menteri Transmigrasi
31. Dody Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan
32. Meutya Viada Hafid sebagai Menteri Komunikasi dan Digital
33. Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian
34. Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan
35. Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
36. Nusron Wahid sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
37. Rachmat Pambudy sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
38. Rini Widyantini sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
39. Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara
40. Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN
41. Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
42. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
43. Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi
44. Maman Abdurahman sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
45. Widianti Putri sebagai Menteri Pariwisata
46. Teuku Riefky Harsya, sebagai Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif
47. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
48. Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga
49. Sanitiar Burhanuddin sebagai Jaksa Agung
50. Muhammad Herindra Sebagai Kepala Badan Intelijen Negara
51. AM Putranto sebagai Kepala Staf Kepresidenan
52. Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden
53. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo segera menunjuk pengganti Wakapolri Komjen Agus Andrianto.

Seperti diketahui, Agus mundur dari Korps Bhayangkara usai didapuk sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri),” kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Senin (21/10/2024).

Adapun posisi Wakapolri akan diemban oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun demikian, belum diketahui sosok yang akan menduduki kursi orang nomor dua di Korps Bhayangkara itu.

Dedi menambahkan, Kapolri yang nantinya akan menentukan siapa Pati Polri yang pantas mengemban jabatan sebagai Wakapolri.

“Iya masih menunggu dulu dari Kapolri,” tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Komjen Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolri ditunjuk untuk menempati jabatan sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Prabowo telah melantik Agus di Istana Kepresidenan, pada Senin (21/10/2024) bersama dengan 47 menteri dan enam pejabat setingkat menteri.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri baru pengganti Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu dilakukan menyusul masuknya Agus menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo, Senin (21/10/2024).

Dedi menjelaskan, posisi Wakapolri akan diisi oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, dirinya belum bisa memerinci siapa sosok yang akan menggantikan Agus. Sebab, penunjukan Wakapolri akan langsung dilakukan oleh Kapolri.

"Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri)," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Salah satu yang diumumkan ialah Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk orangnya dari Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Prasetyo Hadi adalah salah satu orang kepercayaan Prabowo. Dia merupakan Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra sejak 2008.

Dikutip dari lama resmi Fraksi Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 ini lantas melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Kemudian, Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Prasetyo Hadi dilantik menjadi Anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri. Dia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR RI, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Reformasi Birokrasi, Kepemiluan serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Selain, di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang dan Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 7.109.000.000 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 24 April 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, kas dan setara kas sebesar Rp 2.850.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp 7.109.000.000 karena Wihaji tidak melaporkan kepemilikan utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara.

Juri Ardiantoro bakal mendampingi yang ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun ke depan.

Lantas, siapa Juri Ardiantoro dan rekam jejaknya?

Pria kelahiran Brebes, 6 April 1973 ini mengawali kariernya di bidang kepemiluan. Dia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Lalu, tercatat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KIPP pada 2003.

Tak berhenti di situ, Juri lantas terpilih sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta periode 2008-2013.

Hingga akhirnya, terpilih menjadi anggota KPU RI periode 2012-2017. Tetapi, pada 7 Juli 2016, Juri Ardiantoro terpilih sebagai Ketua KPU menggantikan menggantikan Husni Kamil Manik yang meninggal dunia.

Kemudian, pada 22 Juni 2020, Juri Ardiantoro dilantik menjadi Deputi IV KSP yang membidangi informasi dan komunikasi.

Namun, pada 6 November 2023, pria yang menempuh pendidikan S3 di Universiti Malaya, Malaysia ini memutuskan mundur dari jabatannya.

Pengunduran diri tersebut dilakukan Juri bergabung sebagai tim kampanye pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya Juri Ardiantoro, Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko)," kata Juri dalam keterangan tertulisnya pada 6 November 2023.

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas Aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye pasangan capres dan cawapres,” ujarnya lagi.

Saat itu, Juri memang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebagai salah satu wakil ketua.

Namun, selepas Pilpres 2024, Presiden Jokowi kembali menunjuk Juri Ardiantoro menjadi Staf Khusus (Stafsus) Presiden pada 15 Mei 2024.

Selain Juri, Jokowi juga mengangkat Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menjadi Stafsus Presiden.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, penugasan stafsus itu berlaku per 15 Mei 2024.

Jakarta -

Prasetyo Hadi hadir di Istana Negara Jakarta untuk diperkenalkan menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia mengaku telah belajar sedikit-sedikit kepada Pratikno.

Awalnya, kepada wartawan, Prasetyo Hadi tak menyebut posisi apa yang akan dia emban. Dia mengaku dalam undangan tak disebutkan.

"Belum tahu, belum ada keterangan di undangan," kata Prasetyo Hadi, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Wartawan pun menyinggung Pratikno, yang sebelumnya menjadi Menteri Sekretaris Negara (Sesneg) pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Prasetyo pun menyebut telah belajar sedikit-sedikit.

"Sedikit-sedikit," ujarnya.

Dia pun menyebut, belajar tak hanya dari Pratikno, tapi dari pihak-pihak lainnya.

"Ngobrol dengan beliau (Pratikno) kami kan komunikasi, termasuk saat transisi kami koordinasi, tak hanya dengan Pak Pratik," ujarnya.

Simak Video: Dasco Sebut Formasi Kabinet Prabowo-Gibran akan Diumumkan Malam Ini

[Gambas:Video 20detik]

(eva/aik)