Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berpendapat soal Badan Legislasi Nasional yang sempat disinggung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

Supratman menyampaikan pihaknya tak masalah dengan hal tersebut karena muaranya pun nanti berada pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

“Ya tergantung presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Kendati demikian, dia menyebut hingga sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional di ranah pemerintahan.

Lebih lanjut, dia menerangkan saat ini sebenarnya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan berada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh,” katanya.

Dia mencontohkan, alternatif pembentukan badan itu pun bisa melekat pada menteri seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang. Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang berfungsi menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Dia mengatakan hal ini sudah menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025), mengingat pembentukan badan itu belum dilakukan hingga saat ini.

“Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah,” ujarnya.

Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Atas mengatakan bahwa keberadaan Badan Legislasi Nasional dibutuhkan untuk mereformasi pihak yang berwenang menjalankan tugas menggodok rancangan produk legislasi di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

"Intinya kami butuh untuk melakukan reformasi menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah," kata Supratman ditemui usai menghadiri rapat kerja Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Dia pun menyebut ada beragam alternatif dalam pembentukan Badan Legislasi Nasional. Meski demikian, dia mengaku sejauh ini belum ada pembicaraan di internal pemerintah terkait pembentukan Badan Legislasi Nasional.

"Bentuknya bisa berubah, kayak seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal. Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah, itu alternatifnya masih panjang," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa pembentukan perundang-undangan di internal pemerintahan saat ini diampu oleh Kementerian Hukum, di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP).

"Mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan, pengesahan itu semua, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara, karena akibat perubahan revisi Undang-Undang tentang PPP (Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Nah, kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden," katanya.

Dia menyebut Kementerian Hukum akan ikut memberikan dukungan terhadap kehadiran Badan Legislasi Nasional, sebagaimana dukungan yang diberikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ya, tergantung Presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum enggak ada masalah," ucapnya.

Dia lantas berkata, "Pokoknya apa pun yang Presiden anggap baik maka sebagai pembantu Presiden kami patuh."

Sebelumnya, Selasa (11/2), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang bertugas menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

Hal tersebut, kata dia, sebagaimana yang menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP).

"Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah," kata Yusril saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Legislasi Nasional bakal bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Wacana membentuk Badan Legislasi Nasional diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum tidak ada masalah dengan pembentukan badan tersebut.

Politikus Partai Gerindra ini memastikan bakal mematuhi apapun keputusan yang diambil Prabowo.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa belum ada pembicaraan lebih detail mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Supratman menyebutkan, sampai saat ini, rencana pembentukan undang-undang di ranah pemerintah masih diatur oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, sebelum rancangannya dibawa ke DPR RI.

"Belum (ada pembicaraan). Sekarang yang namanya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan itu berada di Kementerian Hukum. Dalam hal ini Dirjen PP mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan. Kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara," ujar dia.

Supratman menambahkan, bisa saja Badan Legislasi Nasional berdiri terpisah dari Kementerian Hukum, tetapi bisa pula Menteri Hukum merangkap jabatan Kepala Badan Legislasi Nasional.

"Bentuknya bisa berubah. Kayak seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal. Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah, itu alternatifnya masih panjang," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, dalam pelaksanaannya, badan tersebut akan bertugas menggodok dan mengoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) di tingkat pemerintah, sebelum dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR yang punya Badan Legislasi,” ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

“Pemerintah semestinya juga memiliki satu badan yang menggodok program legislasi internalnya," katanya lagi.

Menurut Yusril, beleid tersebut juga mengatur bahwa selama badan tersebut belum dibentuk, maka tugas-tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sementara saat ini, Kemenkumham sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan ada satu Kemenko yang mengkoordinasikan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Badan Legislasi Nasional bakal bergantung pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Wacana membentuk Badan Legislasi Nasional diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan Presiden," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

Supratman mengatakan, Kementerian Hukum tidak ada masalah dengan pembentukan badan tersebut.

Politikus Partai Gerindra ini memastikan bakal mematuhi apapun keputusan yang diambil Prabowo.

Di sisi lain, ia mengakui bahwa belum ada pembicaraan lebih detail mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Supratman menyebutkan, sampai saat ini, rencana pembentukan undang-undang di ranah pemerintah masih diatur oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, sebelum rancangannya dibawa ke DPR RI.

"Belum (ada pembicaraan). Sekarang yang namanya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan itu berada di Kementerian Hukum. Dalam hal ini Dirjen PP mulai dari perencanaan sampai semua pembentukan. Kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara," ujar dia.

Supratman menambahkan, bisa saja Badan Legislasi Nasional berdiri terpisah dari Kementerian Hukum, tetapi bisa pula Menteri Hukum merangkap jabatan Kepala Badan Legislasi Nasional.

"Bentuknya bisa berubah. Kayak seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan, atau Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal. Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah, itu alternatifnya masih panjang," jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, dalam pelaksanaannya, badan tersebut akan bertugas menggodok dan mengoordinasikan penyusunan rancangan undang-undang (RUU) di tingkat pemerintah, sebelum dibawa ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.

"Ketika terjadi perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011, sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legislasi Nasional, seperti halnya DPR yang punya Badan Legislasi,” ujar Yusril di Gedung DPR RI, Selasa (11/2/2025).

“Pemerintah semestinya juga memiliki satu badan yang menggodok program legislasi internalnya," katanya lagi.

Menurut Yusril, beleid tersebut juga mengatur bahwa selama badan tersebut belum dibentuk, maka tugas-tugasnya dijalankan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Sementara saat ini, Kemenkumham sudah dipecah menjadi tiga kementerian, dan ada satu Kemenko yang mengkoordinasikan ini.

"Dan pembentukan Badan Legislasi Nasional sampai sekarang belum dilakukan,” ujar Yusril.

Meski begitu, Yusril mengaku sudah menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dan melakukan rapat dengan tiga menteri di bawah koordinasinya, demi merealisasikan pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Ada beberapa opsi yang dipertimbangkan dalam pembentukan badan tersebut, salah satunya adalah membentuk lembaga baru.

Opsi lainnya adalah mentransformasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menjadi badan yang lebih tinggi.

“Jadi diusulkan ditransformasikan ke atas, atau apakah itu akan di bawah Kementerian Hukum, kemudian Menteri Hukum merangkap sebagai Kepala BPHN, seperti Bappenas, BPN, atau akankah ditarik ke Kemenko, diserahkan kepada Presiden,” kata Yusril.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan bahwa masih ada pemahaman yang berbeda di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) saat melakukan efisiensi anggaran. Perbedaan pemahaman khususnya terjadi dalam menentukan jenis belanja yang harus diefisiensikan.

“Tentunya banyak teman-teman K/L bukan salah tafsir, memiliki pemahaman yang masih agak berbeda,” ucap Prasetyo kepada awak media di Gedung DPR pada Jumat (14/2/2025).

Efisiensi anggaran dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Jumlah anggaran yang diefisienkan adalah Rp 306,69 triliun yang terbagi dalam efisiensi anggaran belanja K/L sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah sebesar Rp 50,5 triliun.

Menurut dia, fenomena perbedaan pemahaman menjadi wajar karena banyak K/L yang belum memahami betul tentang pelaksanaan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, saat ini pihaknya secara gencar memberikan sosialisasi kepada seluruh K/L agar penerapan efisiensi anggaran bisa berjalan optimal.

“Menurut saya sih wajar, karena ini kan proses dan terus kita berikan penjelasan,” imbuh Prasetyo.

Sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Wihadi Wiyanto mengatakan efisiensi anggaran bermula dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyisiran terhadap program-program yang dianggap tidak efisien. Efisiensi dilakukan karena memang pemerintah melihat adanya program-program yang tidak efisien dan bisa diefisiensikan.

“Ini didorong oleh memang presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan angka di K/L karena nomenklatur kementerian 2024 berbeda dengan tahun 2025,” tutur Wihadi.

Dia mengatakan, dalam penentuan realokasi anggaran terdapat miskomunikasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L lain. Hal tersebut berimbas pada pemangkasan anggaran terhadap program-program yang tidak seharusnya dilakukan efisiensi. Lantaran Kemenkeu hanya memberikan guidance untuk pemotongan anggaran berdasarkan persentase.

“Jadi misalnya kemarin kan dengan suratnya yang awal bahwa misalnya perjalanan dinas 80% atau 90%. Nah, perjalanan dinas itu bukan dipotong 80% atau 90%. Perjalanan dinas yang memang dianggap tidak perlukan, mana yang diperlukan dan itu tetap dilakukan. Akhirnya kan ketemu program-program mana yang masih memerlukan perjalanan dinas, yaitu jalan saja,” tutur Wihadi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Rapat di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Selasa (11/2) mengubah peta efisiensi anggaran Rp306,69 triliun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Semula, ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari mimpi buruk pemotongan. Salah satunya adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Anggaran mereka senilai Rp2,4 triliun awalnya tak diutak-atik. Namun, Plt Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengaku baru mendapatkan titah pemotongan Rp471 miliar pada malam hari tadi.

Sekretaris Utama BPKP Ernadhi Sudarmanto menjelaskan perubahan itu terjadi usai ada pertemuan di Kemensetneg. Ia hadir langsung dalam agenda yang juga mengundang seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

"Kemarin (benar ada pertemuan dengan Mensesneg Prasetyo Hadi), saya datang. (Mulai) pagi ini ditindaklanjuti (hasil pertemuan di Kemensetneg), semua K/L akan bertemu mitra kerjanya (masing-masing komisi DPR RI)," ucapnya selepas Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (12/2).

"Kami juga tahu-tahu ada angka (efisiensi Rp471 miliar). Kita lihat seperti apa (pos yang harus dihemat)," sambung Ernadhi.

Ernadhi tidak menjawab tegas apakah angka itu 'ditodong' oleh Kementerian Keuangan atau Kemensetneg. Ia hanya menegaskan munculnya besaran efisiensi selepas pertemuan dengan Prasetyo Hadi Cs.

Ia juga tak merinci siapa pihak Kemenkeu yang ikut menghadiri pertemuan di Kantor Kemensetneg itu. Terlebih, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata baru ditangkap Kejaksaan Agung beberapa hari lalu imbas kasus korupsi Jiwasraya.

"Tadi malam ada (lanjutan pembahasan) tim BPKP dengan tim Direktorat Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu). Saya tidak tahu persisnya (siapa yang menyodorkan angka efisiensi), tapi tadi malam baru (diberi tahu)," tutur Ernadhi.

"Spirit kita sama, efisiensi ... Sebenarnya dari awal kalau kita akan mengikuti efisiensi, efisiensi BPKP juga tidak ada salahnya. Intinya hasil harus tetap (baik), kontribusi harus tetap, kualitas harus tetap. Ada ruang-ruang untuk itu," imbuhnya.

Bukan cuma BPKP yang gagal selamat dari efisiensi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga kena. Anggaran Rp354 miliar di 2025 harus rela dihemat Rp109,8 miliar alias 31 persen

Serupa, pemotongan itu terjadi tepat sehari usai perkumpulan sekjen seluruh K/L di Kemensetneg. PPATK dan mitra kerja Komisi III DPR RI lainnya melakukan rapat pada hari ini.

Padahal, sehari sebelumnya Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bersyukur pihaknya tak terdampak efisiensi.

"Alhamdulillah kami (PPATK) termasuk K/L yang tidak terkena (efisiensi anggaran)," ucap Ivan kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).

Ivan bahkan membeberkan alasan mengapa PPATK selamat dari pemotongan besar-besaran. Menurutnya, ini sejalan dengan harapan Prabowo terkait keseriusan dalam upaya penegakan hukum.

Secara khusus proses hukum yang berkaitan dengan menjaga semua potensi penerimaan negara, sumber daya alam, dan kekayaan negara. Sang Kepala Negara diklaim berharap agar sumber itu sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

"Selain itu, kita baru saja menjadi anggota tetap dari Financial Action Task Force (FATF) pada Oktober 2023 lalu yang telah diperjuangkan lebih dari 10 tahun. Ini sebagai bukti tingginya integritas sistem keuangan Indonesia di mata dunia internasional," tegas Ivan.

"Kontribusi nyata PPATK terkait dengan menambah penerimaan negara dalam beberapa tahun ini cukup signifikan, khususnya dalam membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC), dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan potensi penerimaan serta penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana," sambungnya.

Sebelumnya ada 16 kementerian/lembaga (K/L) yang selamat dari pemotongan APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun.

Daftar ini mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kementerian Keuangan membantah data itu buatan mereka, tapi CNNIndonesia.com sebelumnya mengonfirmasi langsung kepada 16 K/L dalam daftar tersebut.

Mereka menyatakan memang tak kena pemangkasan anggaran.

Berikut daftar 16 K/L selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Para Sekretaris Jendral (Sekjen) kementerian/lembaga negara berkumpul untuk membahas program efisiensi anggaran pemerintah di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Selasa (11/2) kemarin.

Hal ini dibenarkan oleh Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Togar M. Simatupang dan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

Togar menjelaskan ada ruang untuk lebih hemat anggaran bagi kementerian/lembaga dengan acuan penghematan berdasarkan surat edaran dari Kementerian Keuangan.

Ia mengatakan ada salah tafsir terhadap program efisiensi tersebut, sehingga menyeret isu seperti tidak ada dana pemeliharaan, gaji, dan lain-lain.

"Sudah jelas bahwa ini adalah pola pikir hemat agar bisa membuang kegiatan atau program yang tidak produktif, tidak berdampak, atau bisa di optimalisasikan," kata Togar, Rabu (12/2).

Togar mengatakan dana kementerian/lembaga yang berhasil diefisiensikan tersebut untuk bisa mempercepat program-program prioritas Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Misalnya swasembada energi, pangan, sampai hilirisasi. Dengan penghematan maka dalam 1-2 tahun ke depan sudah dapat melihat hasilnya pada program prioritas," kata dia.

Terpisah, Kamaruddin Amin menjelaskan efesiensi anggaran kementerian/lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah. Supaya belanja pemerintahan lebih produktif dan berdampak kepada masyarakat.

"Efesiensi bertujuan mentransformasi "lemak lemak jenuh" yang tidak sehat, tapi tidak mengganggu kekuatan otot," kata Kamaruddin kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/2).

Kamaruddin mengatakan program yang berpotensi pemborosan nantinya akan dialihkan ke dalam program prioritas yang berdampak kepada masyarakat.

"Kami sepenuhnya mendukung dan segera mengambil langkah langkah teknis untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut," ujarnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Mensesneg Prasetio Hadi dan Wamensesneg Juri Ardiantoro untuk mengonfirmasi kabar pertemuan dengan para sekjen kementerian/lembaga tersebut di Setneg kemarin. Namun yang bersangkutan belum merespons hingga kabar ini diturunkan.

Keputusan pemerintah dalam melakukan efisiensi anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dalam aturan itu, Presiden Prabowo menargetkan total penghematan anggaran negara sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Rp50,59 triliun dari dana transfer ke daerah.

Seluruh sekretaris jenderal kementerian/lembaga (K/L) telah melakukan pertemuan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membahas efisiensi anggaran Rp306,69 triliun yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (11/2).

CNNIndonesia.com mendengar informasi tersebut dari pihak yang ikut pada pertemuan di Kemensetneg pada Selasa (11/2). Ada dua agenda utama pertemuan yang juga dihadiri perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu.

Pertama, pembahasan secara umum soal rencana penghematan anggaran seluruh K/L yang ditargetkan senilai Rp256,1 triliun. Pertemuan tersebut dihadiri seluruh sekjen.

Sedangkan agenda kedua khusus diikuti oleh sekjen dari kementerian/lembaga yang diklaim tak terdampak efisiensi anggaran. Ada sekitar 16 K/L yang disebut-sebut selamat dari efisiensi ini.

Daftar 16 K/L yang selamat dari efisiensi anggaran itu mencuat dari foto viral di media sosial, menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Ditambah satu pos anggaran yang tak diutak-atik adalah milik Bendahara Umum Negara (BUN).

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro  dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengonfirmasi perihal pertemuan seluruh sekjen K/L itu. Kendati, yang bersangkutan belum memberikan respons hingga berita ini tayang.

Penghematan anggaran besar-besaran dilakukan Prabowo terhadap belanja APBN 2025. Ini sejalan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Lalu, disusul dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berikut daftar 16 K/L yang diklaim selamat dari pemotongan anggaran 2025:

1.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Rp6,1 triliun2.Mahkamah Agung (MA): Rp12,6 triliun3.Kejaksaan Agung (Kejagung): Rp24,2 triliun4.Kementerian Pertahanan: Rp166,2 triliun5.Polri: Rp126,6 triliun6.Badan Narkotika Nasional (BNN): Rp2,4 triliun7.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Rp2,4 triliun8.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR): Rp969 miliar9.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): Rp6,6 triliun10.Badan Intelijen Negara (BIN): Rp7 triliun11.Mahkamah Konstitusi (MK): Rp611 miliar12.Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK): Rp354 miliar13.Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Rp1,2 triliun14.Badan Gizi Nasional: Rp71 triliun15.Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp268 miliar16.Kementerian Ekonomi Kreatif: Rp279 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan biaya untuk pelaksanaan pembekalan atau retreat Kepala Daerah tidak menggunakan dana pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan akan menggunakan dana pemerintah.

Kendati demikian, dia berujar hingga sejauh ini belum ada kepastian besaran pengalokasian anggaran. Namun, dia menyebut hal ini akan diurus oleh pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memastikan ada dananya.

“Enggak [dana dari Presiden Prabowo] dong, dari Pemerintah. Belum [besaran anggaran], Pak Mendagri [yang urus],” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

Pada pelaksanaan retreat Kabinet Merah Putih lalu, Prabowo diketahui memakai dana pribadinya untuk membiayai agenda itu. Prasetyo menjelaskan, hal ini dilakukan Prabowo karena saat itu adalah awal-awal masa pemerintahannya.

“Iya karena itu kan di awal-awal ya, di awal-awal masa pemerintahannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus Gerindra ini mengatakan pihaknya merasa retreat Kepala Daerah ini sangat penting untuk menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga agenda ini perlu dilakukan.

“Efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga. Kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pembekalan atau Retreat Kepala daerah bakal digelar sebelum Ramadan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dia menekankan bahwa pemerintah perlu untuk menyamakan visi terhadap para pejabat pemenang hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 itu.

“Ya, kita tentu berharap pembekalan ini bisa dilakukan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita berharap, ya,” katanya kepada wartawan di Gedung Krida Bhakti Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/1/2025) malam.

Kendati demikian, Bima menekankan bahwa terkait dengan jadwal resmi pembekalan di Akmil Magelang akan tetap menyesuaikan tanggal pelantikan kepala daerah nantinya.

Menurut rencana, susunan dasar aturan untuk melaksanakan pelantikan kepala daerah secara bertahap mulai 6 Februari 2025 itu, bakal diserahkan Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis (30/1/2025) hari ini

“Perpresnya hari ini kita sampaikan ke Setneg draftnya dan insya Allah nanti akan diproses finalisasi oleh Setneg,” ujar Bima Arya kepada wartawan, Kamis (30/1/2025).

Bima Arya menekankan, salah satu poin utama dalam revisi perpres tersebut adalah penetapan tanggal pelantikan untuk kepala daerah terpilih, yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu, Perpres terbaru tersebut juga akan menegaskan bahwa pelantikan bupati dan wali kota terpilih juga dilakukan oleh Presiden, seperti halnya pelantikan gubernur terpilih.

“Karena yang direvisi adalah tentu tanggal disitu, dan kemudian pelantikan yang langsung dilakukan oleh Presiden terhadap Bupati wali kota. Tapi tempatnya tetap di ibu kota negara Jakarta,” pungkas Bima Arya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai 6 Februari 2025.

Untuk tahap pertama, pelantikan akan dilaksanakan bagi kepala daerah terpilih yang hasil Pilkadanya tidak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara untuk pelantikan kepala daerah yang masih bersengketa di MK akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari hasil sidang perselisihan.

Dengan kesepakatan itu, Komisi II DPR RI pun meminta pemerintah menyiapkan payung hukum atau merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 untuk menjadi landasan melaksanakan pelantikan mulai 6 Februari 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengirimkan karangan bunga ucapan selamat ulang tahun kepada Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat mengantarkan keberangkatan Prabowo ke luar negeri melalui Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

"Sudah kirim sesuatu, karangan bunga atau apa?" tanya awak media.

"Kirim," jawab Prasetyo singkat.

Selain mengirim bunga, kata Prasetyo, Prabowo biasanya juga memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada tokoh-tokoh tertentu.

Namun, Prasetyo tidak memastikan apakah kali ini Prabowo juga menyampaikan ucapan secara langsung atau melalui telepon kepada Megawati, mengingat Prabowo harus berangkat melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri pada saat Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78.

"Biasanya beliau langsung (mengucapkan). Mau tahu saja (apakah lewat telepon), biasanya beliau langsung," ujarnya.

Belakangan diketahui, Prabowo mengirimkan bunga anggrek berwarna putih dan ungu untuk Megawati.

Kabar ini dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang turut hadir dalam perayaan ulang tahun Megawati di Batu Tulis, Bogor.

"Bunga papan dan bunga anggrek," kata Hasto, seperti dilansir dari Kompas.id, Jumat (24/1/2025).

Anggrek adalah salah satu bunga yang populer di dunia karena keindahannya.

Setiap warna dari bunga anggrek juga dianggap memiliki makna atau filosofi tertentu.

Berdasarkan catatan Kompas.com (20/12/2024), anggrek putih melambangkan kesucian, kemurnian, dan kerendahan hati.

Bunga ini sering diberikan dalam momen sakral, seperti perayaan ulang tahun, penghormatan, atau tanda penghargaan.

Sementara itu, anggrek ungu melambangkan kecerdasan dan kebijaksanaan.

Warna ungu juga erat kaitannya dengan kekuasaan dan kebangsawanan.

Anggrek ungu bahkan kerap disebut sebagai "ratu sejati" di antara bunga-bunga lainnya.

Kombinasi kedua warna ini dalam kiriman bunga Prabowo tentu dapat diartikan sebagai simbol penghormatan, penghargaan, serta harapan baik untuk Megawati.

Untuk diketahui, Megawati merayakan ulang tahunnya yang ke-78 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Kamis (23/1/2025).

Acara yang berlangsung hangat dan sederhana itu dihadiri oleh keluarga, sahabat, serta sejumlah tokoh nasional.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, mantan Kepala BIN Hendropriyono, mantan Menkopolhukam Mahfud MD, dan mantan Mensesneg Bambang Kesowo.

Dari jajaran PDI-P, hadir Sekjen Hasto Kristiyanto dan beberapa Ketua DPP partai, misalnya Ganjar Pranowo, Yasonna Laoly, hingga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dalam acara tersebut, Megawati memotong tumpeng dan memberikannya kepada kakaknya Guntur Soekarnoputra, Boediono, Mahfud MD, dan Ganjar Pranowo.

Dia juga memeriahkan suasana dengan menyanyikan dua lagu favoritnya, "Cinta Hampa" dan "My Way," disertai selingan kelakar yang membuat para tamu tertawa.