"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan pengembangan kajian terorisme merupakan aspek krusial dalam kesiapsiagaan nasional.

Dalam acara bedah buku di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI), Jakarta, Senin (5/5), ia menuturkan kajian terorisme bisa memberikan pencerahan melalui wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat untuk menghadapi tantangan ke depan.

"Semoga penanggulangan terorisme di Indonesia semakin efektif sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa kita capai bersama," ujar Komjen Pol. Eddy, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Adapun BNPT menjalankan kesiapsiagaan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, perlindungan terhadap objek vital, serta kajian dan pemetaan daerah rawan terorisme.

Maka dari itu, Kepala BNPT memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya kegiatan bedah buku berjudul JI The Untold Story: Perjalanan Kisah Jemaah Islamiyah, yang digelar bekerja sama antara UI dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Polri tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu merupakan bagian penting dari upaya pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam kerangka kesiapsiagaan nasional.

Sementara itu, Wakil Direktur Keuangan, Sumber Daya, dan Kerja Sama SKSG UI Maureen Pomsar Lumban Toruan berharap kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar kolektif menuju masa depan yang damai dan inklusif.

"Saya berharap acara ini tidak hanya menjadi forum akademik, tetapi juga ruang pertemuan antara pengetahuan, pengalaman, dan harapan bahwa bangsa ini mampu belajar dari masa lalunya dan menata masa depan yang lebih damai, adil, serta inklusif," tutur Maureen dalam kesempatan yang sama.

Kepala Densus 88 AT Polri Inspektur Jenderal Polisi Sentot Prasetyo pun berharap buku itu dapat menjadi sumber pembelajaran berharga bagi masyarakat luas, terutama dalam menjaga keamanan dan perdamaian Indonesia dari ancaman terorisme.

"Buku ini merupakan bagian dari semangat pembelajaran bersama, fakta-fakta di dalamnya semoga bisa dimanfaatkan, terutama oleh kalangan akademisi. Terima kasih atas antusiasme semua pihak," ucap Irjen Pol. Sentot, yang juga merupakan penulis buku tersebut.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten memperkuat sinergi dalam mengawasi aktivitas orang asing, khususnya dalam praktik investasi ilegal yang merugikan perekonomian daerah.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) yang digelar di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo mengatakan pengawasan terhadap investasi asing yang menyimpang menjadi prioritas kerja sama antarinstansi.

"Kita sudah temukan beberapa orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal dengan tujuan investasi. Ini sangat mengganggu karena investasi asing di Banten harus kita amankan," ujar Hendro.

Ia mengungkapkan baru-baru ini pihaknya mengamankan delapan warga negara Pakistan yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan modus investasi, dan mereka telah dideportasi oleh Kantor Imigrasi Tangerang.

"Ini menjadi bukti nyata pentingnya pengawasan bersama. Kami berharap semua unsur, baik Pemprov, TNI, Polri, Forkopimda, maupun tokoh agama dapat berperan aktif dalam pengawasan ini," kata dia.

Gubernur Banten Andra Soni menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan yang dilakukan Tim Pora.

Menurut dia, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami akan terus berkolaborasi dan mendukung penuh pengawasan ini karena kita memiliki tujuan yang sama untuk memastikan investasi asing memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian Banten," kata Andra.

Ia juga mendorong masyarakat agar turut berpartisipasi dalam mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di lingkungannya.

"Pengawasan ini juga harus menjadi gerakan bersama agar investasi yang masuk benar-benar bermanfaat bagi Banten," ujar dia.

Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan kesediaannya menjabat kembali sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan karena loyalitasnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

"Saya 'kan loyal sama Presiden. Jadi, tahu diri itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan loyalitas 'kan. Begitu diperintahkan untuk melanjutkan, ya sudah saya sebagai bawahan beliau, sebagai anak bawahan beliau, ya patuh untuk melanjutkannya," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menegaskan bahwa hubungannya dengan pihak Istana tetap baik dan tidak ada masalah.

Ia menjelaskan bahwa keputusannya saat itu untuk mundur sebagai Kepala PCO karena terdapat beberapa hal yang tidak dapat diatasinya.

Di sisi lain, dia menyadari batas kemampuannya dalam menangani persoalan tersebut. Akan tetapi, Hasan enggan menjelaskan lebih perinci mengenai persoalan itu.

Namun, kata dia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya telah menyatakan kesediaan untuk membantu menyelesaikan kendala yang dihadapinya sebelumnya.

"Bapak Mensesneg dan Bapak Seskab kemudian menyatakan bahwa hal-hal yang kemarin kemudian tidak bisa diatasi, beliau berdua akan bantu mengatasinya," ujar dia.

Sebelumnya pada hari Selasa, 29 April 2025, Hasan Nasbi mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka sambil memperlihatkan tayangan hari terakhir dia berkantor sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 April 2025.

Hasan menjabat sebagai Kepala PCO sejak masa transisi pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 2024, kemudian Presiden Prabowo kembali menetapkan Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO pada tanggal 21 Oktober 2024.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," kata Hasan Nasbi saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Namun, belakangan Hasan mengaku telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto dan diminta untuk melanjutkan perannya memimpin lembaga tersebut.

"Saya bertemu dengan Presiden, kemudian saya bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa peran antara dirinya dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi selaku Juru Bicara Presiden tidak tumpang tindih.

"Jadi, sebenarnya kalau Mensesneg mau lebih aktif bicara, itu sama sekali tidak tumpang tindih karena pasti sama apa yang disampaikan oleh Mensesneg itu juga bagian dari hal-hal yang harus juga kami sampaikan," kata Hasan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Hasan menyatakan bahwa tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan telah diatur dalam peraturan presiden (perpres).

Sementara itu, kata dia, Mensesneg sebagai pejabat paling senior di Istana memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi apa pun terkait dengan kebijakan pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tetap konsisten menjalankan tugas sesuai dengan amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu mengomunikasikan informasi strategis terkait dengan visi Astacita Presiden Prabowo serta program prioritas lainnya.

"Tapi ya kalau Mensesneg itu juga bisa bicara apa saja karena beliau yang paling tahu semua kebijakan pemerintah," kata Hasan.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengonfirmasi kabar mengenai perannya sebagai Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Enggak perlu dilantik, kami semua diharapkan menjadi juru bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg, diminta juga untuk ikut aktif," ujar Prasetyo, Kamis (17/4).

Saat ditanya soal perannya sebagai juru bicara dibandingkan dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prasetyo menegaskan tidak ada perbedaan atau pergantian.

"Semua bareng, PCO tetap, nah kami tetap diminta untuk membantu," katanya.

Hasan Nasbi sempat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala PCO. Namun, belakangan Hasan menyampaikan bahwa dirinya diminta untuk melanjutkan tugasnya memimpin lembaga tersebut.

"Saya ada bertemu dengan Presiden, kemudian saya ada bertemu dengan Pak Mensesneg, bertemu juga dengan Bapak Seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin kantor PCO. Jadi, kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Aplikasi Sistem Manajemen Kurikulum Berbasis OBE (Simkobe) karya Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri telah mencatatkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)-nya ke Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor EC002025037204 sejak 9 April 2025.

“Aplikasi ini mencakup berbagai modul, mulai dari manajemen sistem, manajemen data, manajemen profil lulusan dan CPL prodi, pembentukan mata kuliah, pengelolaan kurikulum, perencanaan asesmen, hingga evaluasi CPL di setiap program studi," kata Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Nusa Mandiri Anton dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Anton menyebut Simkobe merupakan inovasi yang dikembangkan oleh tim dosen yang terdiri atas Sukmawati Anggraeni Putri, Tati Mardiana, Arfhan Prasetyo, Faruk Aziz, dan Yudhistira dan sejumlah mahasiswa yakni Andita Alizhari (Prodi Sains Data), serta Jenghiskhan dan Alwi Hadad (Prodi Informatika).

Aplikasi Simkobe dikembangkan untuk memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) melalui pemetaan yang terintegrasi antara profil lulusan, mata kuliah, dan asesmen berbasis OBE, yang memungkinkan program studi untuk memantau ketercapaian CPL setiap mahasiswa secara visual.

“Setiap program studi dapat memantau ketercapaian CPL mahasiswa secara visual dan informatif melalui tampilan spider chart, sehingga proses evaluasi pembelajaran menjadi lebih mudah dan terukur,“ katanya.

Ke depan sistem Simkobe tidak hanya akan digunakan untuk pengelolaan kurikulum, tetapi juga dikembangkan untuk mendukung analitik kompetensi dan rekomendasi karir bagi lulusan.

Kehadiran Simkobe diharapkan tidak hanya menjadi alat bantu dalam pengelolaan kurikulum, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis capaian pembelajaran.

"Simkobe merupakan bagian dari komitmen UNM sebagai Kampus Digital Bisnis untuk terus berinovasi dan menjawab tantangan pendidikan di era digital. Kami berharap aplikasi ini dapat membantu program studi memantau, mengevaluasi, dan menyempurnakan proses pembelajaran secara berkelanjutan agar lulusan benar-benar siap bersaing di dunia kerja,” ucap Anton.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

Dalam pernyataannya, Hasan menyampaikan bahwa keputusannya sudah melalui pertimbangan matang.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujarnya.

Surat pengunduran dirinya telah disampaikan kepada Presiden melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hasan menyebut keputusan untuk mundur diambil agar posisi Kepala PCO bisa diisi oleh sosok yang mampu memperkuat komunikasi pemerintah di masa mendatang.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang dan demi kebaikan komunikasi pemerintah pada masa yang akan datang," tuturnya.

Tetap Hadir di Sidang Kabinet, Hasan Jadi Perhatian

Meski telah menyatakan pengunduran diri, Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.

Terbaru, Hasan masih terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).

Kehadirannya setelah mengumumkan mundur pun langsung menarik perhatian publik.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo tampak berkeliling menyapa para menteri sebelum sidang dimulai, termasuk Hasan Nasbi.

Hasan hadir dengan mengenakan kemeja putih seperti anggota Kabinet Merah Putih lainnya.

Ia duduk di antara Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji serta Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Di hadapannya terpasang papan nama bertuliskan KKK/PCO, jabatan yang sebelumnya diemban sebelum Hasan menyatakan dirinya mengundurkan diri.

Sumber:
antaranews.com
nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Hasan Nasbi kembali menjalankan tugas sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), meski sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka kepada publik.

Belakangan, ia tampak kembali bekerja seperti biasa di Gedung Kwartir Nasional, Lantai 14, Jakarta.

Konfirmasi soal kembalinya Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO disampaikan langsung olehnya di hadapan wartawan.

“Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO. Per hari ini, saya kembali berkantor di PCO,” kata Hasan Nasbi di Jakarta, pada Selasa (6/5/2025).

Namun, saat ditanya apakah Presiden Prabowo menolak pengunduran dirinya, Hasan memilih tidak memberi penjelasan lebih lanjut.

Ia hanya menyarankan agar pertanyaan tersebut diarahkan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebagai informasi, Prasetyo Hadi sebelumnya ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Juru Bicara Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Kontroversi Mundurnya Hasan Nasbi

Hasan pertama kali ditunjuk sebagai Kepala PCO saat masa transisi pemerintahan, tepatnya pada 19 Agustus 2024.

Ia kemudian kembali dilantik untuk jabatan yang sama oleh Presiden Prabowo pada 21 Oktober 2024.

Namun, setelah menjabat sekitar tujuh bulan, Hasan tiba-tiba memutuskan untuk mundur.

Sebelum mengumumkan pengunduran dirinya, Hasan sempat menjadi sorotan usai berkomentar soal teror kepala babi di kantor Tempo.

Saat itu, alih-alih mengecam tindakan tersebut, ia justru menanggapinya dengan melontarkan candaan.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Hasan kemudian meminta agar insiden itu tidak diperbesar karena, menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap berkomitmen terhadap kebebasan pers.

Belakangan, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka pada Selasa (29/4/2025).
Ia juga sempat membagikan dokumentasi hari terakhirnya berkantor sebagai Kepala PCO pada 21 April 2025.

JAKARTA, iNewsDepok.id - Hasan Nasbi dipastikan masih menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Ia bahkan terlihat menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/5) kemarin.

“Kemarin saya diundang rapat kabinet. Sejauh ini saya diperintahkan untuk tetap lanjut memimpin PCO,” kata Hasan kepada awak media, Selasa (6/5/2025).

Meskipun sempat mengajukan surat pengunduran diri pada 21 April 2025, Hasan Nasbi mengonfirmasi akan kembali berkantor sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) hari ini.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai alasan surat pengunduran dirinya belum ditandatangani oleh Presiden Prabowo.

“Mungkin lebih baik Mensesneg yang jawab ya,” pungkasnya. 

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi telah menyatakan bahwa surat tersebut memang belum diputuskan oleh Presiden

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengajukan pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menseneg Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden Prabowo disinyalir jadi faktor kuat Hasan memilih mundur.

Keputusan Hasan mundur diumumkan kepada publik pada 28 April 2025 melalui kanal YouTube Total Politik. Dalam video itu, Hasan berangkat dari rumahnya menaiki mobil berpelat nomor RI-33 menuju kantor PCO, yang berada di luar kompleks Istana Presiden Republik Indonesia.

Di kantornya, Hasan membuat surat pengunduran dirinya dan ditujukan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Sifatnya: sangat segera.

Hasan sendiri diduga ingin menyampaikan secara langsung surat pengunduran diri ke Prabowo. Dia sudah meminta waktu untuk bertemu, "Setkab meminta untuk menunggu ketemu Presiden dulu, tapi ditunggu sampai seminggu nggak ketemu-ketemu," ungkap sumber dikutip dari detikX.

Setelah tidak kunjung ada pertemuan itulah, Hasan baru menyampaikan pengunduran dirinya kepada staf PCO melalui pesan WhatsApp. Menurut sumber detikX di lingkaran dekat Hasan, situasi di PCO dalam beberapa bulan terakhir memang cukup berat bagi Hasan. Hampir setiap bulan, Hasan harus menalangi gaji puluhan staf PCO lantaran anggaran negara belum juga cair sampai hari ini.

Di tengah situasi yang sulit itu, Hasan juga terus-menerus mendapat kritik terkait sejumlah pernyataannya yang kontroversial. Setiap hari, kata sumber ini, ada saja pemberitaan negatif terkait Hasan dan PCO secara kelembagaan.

Apalagi pada 17 April 2025, Prabowo malah menunjuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai juru bicaranya. Keputusan Prabowo ini dirasa telah mendelegitimasi kewenangan Hasan sebagai Kepala PCO.

Sumber detikX mengatakan Hasan cukup terkejut atas keputusan itu. Sebab, sehari sebelum penunjukan Prasetyo Hadi sebagai jubir Presiden, Letkol Teddy sempat memanggil Hasan ke Istana Negara dan meyakinkan Hasan bahwa posisinya sebagai Kepala PCO tetap aman dan tidak akan diganti.

"Dievaluasi nggak, mau diganti nggak, cuma dibilang, 'Pak Hasan tenang, posisi Pak Hasan aman'," kata sumber yang mengetahui pertemuan itu.

Ditambah, setelah itu, pemerintah malah membentuk Tim Satuan Tugas Komunikasi (Satgas Komunikasi), yang seolah-olah menyinggung kinerja Hasan yang dianggap buruk. Satgas Komunikasi dibentuk secara informal untuk memperbaiki komunikasi kebijakan pemerintah yang selama ini dianggap kurang baik.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang, bahwa sudah saatnya menepi ke luar lapangan dan duduk di kursi penonton. Memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan. Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional," kata Hasan. detikcom telah mendapat izin dari Hasan untuk mengutip pernyataannya tersebut.

Hasan tidak menjelaskan secara terperinci alasannya mundur dari kursi Kepala PCO. Dia hanya mengatakan tidak akan jauh-jauh dari dunia politik dan pemerintahan.

"Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Hasan.

Video: Hasan Nasbi Ikut Sidang Kabinet Meski Sudah Ajukan Mundur dari PCO

Video: Hasan Nasbi Ikut Sidang Kabinet Meski Sudah Ajukan Mundur dari PCO

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi terlihat masih menghadiri Sidang Kabinet Paripurna. Sebelumnya, Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala PCO.

Pantauan detikcom, Senin (5/5/2035), Sidang Kabinet Paripurna digelar di kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pukul 16.00 WIB. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sidang kabinet tersebut didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Seluruh menteri, wakil menteri, hingga kepala lembaga kompak mengenakan pakaian putih-hitam. Dalam sidang kabinet, Hasan Nasbi terlihat hadir.

Hasan Nasbi duduk di jajaran menteri dan kepala lembaga. Sedangkan para wakil menteri duduk di bagian belakang.

Prabowo tampak menyalami satu per satu menteri dan kepala lembaga yang berada di depan, termasuk dengan Hasan Nasbi. Keduanya tampak tersenyum saat bersalaman.

Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO

Sebelumnya, Hasan Nasbi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Surat pengunduran diri Hasan Nasbi itu sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan masih dikaji.

Hasan Nasbi mengaku telah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo melalui Seskab dan Mensesneg. Surat resign itu disampaikan sejak 21 April lalu.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba, surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden lewat dua kawan baik saya: Mensesneg dan Seskab," kata Hasan Nasbi dalam video yang diunggah Total Politik, Selasa (29/4).

Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO). Prasetyo mengatakan surat pengunduran diri Hasan Nasbi sudah dilaporkan ke Presiden Prabowo.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4).

Namun, kata Prasetyo, surat itu belum diteken Prabowo. Prasetyo mengatakan Prabowo masih mempelajari surat tersebut.

"Dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujarnya.

'Simak juga Video: Respons Prabowo soal Hasan Nasbi Mundur dari Kepala PCO'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira menyatakan, kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) berikutnya tidak boleh hanya andal dalam mengelola komunikasi Istana.

Andreas berpandangan, sosok yang akan menggantikan Hasan Nasbi itu juga harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia (HAM).

"Posisi ini harus diisi oleh orang yang memiliki kepekaan tinggi terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang menyeluruh," kata Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Andreas menilai, kepala PCO yang baru harus memiliki pandangan yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Sebagai pemimpin juru bicara Istana, kata Andreas, PCO harus menjadi representasi presiden untuk mengkomunikasikan kepada publik informasi yang dikehendaki oleh kepala negara.

Ia juga meminta agar pengganti Hasan bisa berkomunikasi merespons berbagai isu yang berkembang di luar secara elegan.

"Untuk itu, jubir harus memahami persis hal-hal apa yang dikehendaki oleh Presiden untuk dikomunikasikan dan apa yang tidak untuk dikomunikasikan. Maka, kantor komunikasi harus benar-benar memahami berbagai arus informasi di dalam dan isu yang berkembang di luar," kata Andreas.

Politikus PDI-P menyakini Presiden Prabowo bisa memilih pengganti Hasan yang tepat.

"Presiden Prabowo sangat tahu siapa yang tepat untuk posisi ini. Saya percaya beliau akan memilih sosok yang tidak hanya sambung pikirannya, tetapi juga satu napas dalam memahami misi besar pemerintahan ini," ujar Andreas.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang juga sebagai juru bicara Presiden RI, menyampaikan bahwa pemulihan kondisi sistem kelistrikan karena pemadaman listrik di Pulau Bali terus dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan stabilitas dan keselamatan sistem.

Prasetyo menyatakan bahwa PT PLN (Persero) telah berhasil memulihkan sebagian besar pasokan listrik di Bali dalam waktu sekitar 45 menit, sehingga fasilitas strategis yang terdampak menjadi prioritas dalam penanggulangan.

"Pemulihan masih terus dilakukan secara bertahap, dengan tetap mengutamakan stabilitas dan keselamatan sistem," kata Prasetyo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Prasetyo menjelaskan bahwa setelah mendapat laporan mengenai gangguan kelistrikan di Bali, dan atas arahan Presiden, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Direktur Utama PLN serta jajaran terkait.

Berdasarkan laporan yang dihimpun, pemadaman listrik terjadi akibat gangguan pada kabel laut yang menghubungkan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan Bali.

Gangguan tersebut menyebabkan trip pada seluruh pembangkit listrik di sistem Bali, sehingga memicu pemadaman luas di sejumlah wilayah.

Wilayah terdampak mencakup Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan. Beberapa fasilitas strategis seperti rumah sakit dan bandara sempat terganggu, namun langsung menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan.

Mewakili Presiden, Mensesneg menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi.

Di saat yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim PLN yang telah bekerja cepat, tangguh, dan profesional di tengah kondisi darurat.

"Pemerintah terus memantau proses pemulihan secara intensif dan akan memastikan bahwa layanan publik kembali berjalan normal secepat mungkin," katanya.