Jakarta (ANTARA) - Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization/FAO) menggelontorkan dana internal untuk proyek Regenerasi Petani di Indonesia senilai Rp7,5 miliar hingga Rp8 miliar.

Hal itu disampaikan Asisten FAO Representative Program in Indonesia Ageng Herianto dalam konferensi pers peluncuran program Regenerasi Petani di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu.

"Maksimal yang bisa diberikan oleh FAO sebagai save money itu sekitar Rp7,5 miliar sampai Rp8 miliar per proyek," ujarnya.

Dikatakan Ageng, proyek ini merupakan bagian dari technical cooperation project yang sangat penting bagi negara anggota FAO untuk kapasitas pelatihan bagi tiga angkatan.

Proyek itu dirancang bergulir selama dua tahun, mulai 1 Januari 2024 hingga Desember 2025. FAO bekerja sama dengan KSP mendiseminasikan hasil proyek melalui media sosial dan media massa, sehingga dapat menciptakan "champion-champion" baru yang menjadi inspirasi bagi generasi muda.

"Ini betul betul nanti dipergunakan untuk kapasitas training untuk tiga angkatan. Tetapi kami juga merancang dengan KSP untuk mendiseminasikan lewat sosial media, bagaimana hasil yang ada, kemudian champion-champion yang terlahir dari proyek ini bisa menjadi contoh bagi pemuda lainnya," katanya.

Ageng menambahkan bahwa pelatihan itu akan difokuskan pada 100 peserta per angkatan dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, dengan prioritas diberikan kepada anggota pramuka yang telah lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau perguruan tinggi seperti Politeknik Pembangunan Pertanian.

"Itu kriteria yang kita miliki supaya tidak direpotkan dengan sekolahnya. Mereka fokus dan mereka memang harus pekerja. Itu yang kita fokuskan program ini," ujarnya.*

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan, keberadaan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) di era pemerintahan yang akan datang bakal bergantung pada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal ini menanggapi telah dibentuknya Presidential Communication Office (PCO) yang bertugas mengelola materi dan strategi komunikasi maupun informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

"Sekarang ada kantor Kepala Staf Kepresidenan, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," kata Moeldoko di KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menyampaikan, KSP merupakan sebuah lembaga struktural yang penugasannya bergantung dari pemimpin nasional.

KSP sendiri dibentuk pada tahun 2015 ketika Jokowi menjabat sebagai presiden. Cikal bakal pembentukan KSP ini kata Moeldoko, sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto.

"(Nanti) tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk. Itu ada referensinya, dulu zamannya Pak Harto kan ada Sesdalopbang (Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan)," beber dia.

Moeldoko menyampaikan, tugas-tugas KSP sangat bervariasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Selain mengatur komunikasi politik, lembaga ini juga melakukan monitor dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis atau proyek prioritas yang menjadi andalan Presiden.

Tak hanya itu, KSP juga mengelola komunikasi publik dan isu-isu strategis sehingga cakupannya lebih luas.

Ia tidak memungkiri, pembentukan PCO untuk pemerintahan yang akan datang kemungkinan akan membatasi tugas-tugas KSP, mengingat sebagian tugas diserahkan kepada PCO.

"Kalau seandainya ada unit kerja seperti KSP ini, pastinya tugas-tugasnya akan dibatasi. Mungkin tidak lagi ada lagi komunikasi politik dan komunikasi publik, mungkin tidak ada lagi-lagi karena sudah diambil oleh PCO," ucapnya.

KSP, kata Moeldoko, mungkin saja akan lebih fokus pada kerja monitoring dan evaluasi terhadap program prioritas nasional dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," ungkap Moeldoko.

Kendati demikian ia mengaku belum berkomunikasi dengan Prabowo mengenai KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan ke-KSP-an," sebut Moeldoko.

Sebagai informasi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan dilakukan dengan pertimbangan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

“Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden,” sebut Perpres.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyerahkan nasib kelanjutan lembaga yang dipimpinnya itu kepada presiden terpilih selanjutnya, Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan tersebut secara penuh berada di tangan presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto yang memiliki mandat yang menjalankan pemerintahan.

"Jadi KSP ini sebuah lembagaan struktural ya, dan itu sangat tergantung dari pemimpin nasional, tergantung dari Bapak Presiden, apakah dibentuk dengan nama yang sama atau juga bisa dibentuk dengan nama yang lain atau bahkan juga tidak dibentuk," ucapnya kepada wartawan di Kantor KSP, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa KSP pun dibentuk menjadi lembaga struktural pada 2015 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan, kata Moeldoko pada zaman Presiden Soeharto, lembaga Negara yang dimilikinya adalah Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan.

Kemudian, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempunyai Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

"Jadi, apakah itu nanti ada atau tidak? Ini sangat tergantung dari urgensinya Bapak Presiden yang akan datang," tuturnya.

Oleh sebab itu, Purnawirawan Jenderal TNI itu menegaskan bahwa lembaga yang dibentuk pemimpin Negara itu tugas yang senada yaitu guna memonitor dan mengevaluasi program-program kerja presiden.

Meski begitu, dia melanjutkan bahwa KSP memiliki fungsi yang lebih luas yakni, komunikasi politik dan komunikasi publik serta mengelola isu-isu strategis. Namun, dia melanjutkan untuk isu strategis, saat ini pemerintah memiliki Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dibentuk Jokowi pada Agustus 2024.

Menurutnya, apabila tetap dipertahankan di era kepemimpinan Prabowo Subianto, maka nanti tugas unit kerja seperti KSP hanya akan memonitor proyek strategis nasional (PSN).

"Berikutnya mungkin apa tugasnya yang titik beratnya di sini? Mestinya menurut saya kayaknya ke Monev, Monitor dan Evaluasi terhadap program-program Prioritas Nasional dan PSN. Yang kedua, memastikan bahwa program itu bisa berjalan dengan baik. Saya pikir mungkin kira-kira disitu, untuk komunikasi publiknya mungkin sudah tidak ada lagi," tuturnya.

Meski begitu, Moeldoko melanjutkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan dengan Prabowo terkait kelanjutan KSP.

"Belum, secara pribadi belum ada, khusus yang berkaitan dengan KSP," pungkas Moeldoko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan tidak ada program khusus Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang dititipkan kepada pemerintahan baru, saat dirinya purna tugas.

Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya bakal fokus kepada masa transisi pemerintahan.

"Tidak ada, tidak ada program-program khusus, tidak ada, tapi justru semuanya fokus pada tadi, pada proses transisi. Karena waktu efektif pemerintahan ini tinggal beberapa hari," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/10/2024).

Moeldoko menuturkan, pada masa transisi, semua pihak bakal fokus menata segala hal untuk disiapkan dengan baik.

Tak heran, dalam sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, penyiapan transisi ke pemerintahan berikutnya menjadi topik penting. Dengan begitu, tidak ada hambatan psikologis ketika pemerintahan baru mulai memimpin.

"Itu semua pihak harus memberikan dukungan penuh, dan alhamdulillah sepertinya enggak ada sesuatu yang menjadi bottleneck, handicap, dan seterusnya. Semuanya telah tersiapkan dengan baik, dan program-program prioritas yang menjadi andalan yang disampaikan pada saat campaign juga sudah semuanya teralokasi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan, bakal fokus mengembangkan usaha mobil dan baterai listrik usai purna tugas.

Moeldoko menuturkan, keputusan itu bukan tanpa alasan. Ia meyakini, baterai listrik memiliki masa depan cerah di Indonesia, mengingat ekosistemnya mulai terbentuk.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," bebernya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan minatnya untuk kembali menekuni proyek baterai untuk kendaraan listrik yang telah ia rintis, setelah masa jabatannya berakhir.

Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu, mengatakan pengembangan baterai listrik itu dilakukan melalui proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI).

“Kan ada Mobil Anak Bangsa, dan saya sudah justru melangkah lagi, lebih maju lagi bagaimana membuat baterai Indonesia," katanya.

Moeldoko menjelaskan bahwa sejak 2012, ia telah memiliki visi bahwa baterai listrik adalah masa depan Indonesia. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan teknologi di bidang tersebut.

“Saya berkeyakinan bahwa masa depan adalah baterai listrik, dan baterai listrik adalah masa depan,” tegasnya.

Proyek Elektrik Baterai Indonesia (EBI) ini, menurut Moeldoko, sudah dalam tahap lanjutan untuk dikembangkan di dalam negeri.

"Untuk itu saya kejar teknologi itu dan alhamdulillah saya sudah menemukan para peneliti, dan saya sudah tata semuanya, tinggal proses produksinya," katanya.

Moeldoko menambahkan bahwa proyek ini sejalan dengan dorongan global untuk mempercepat transisi energi ke sumber daya yang lebih ramah lingkungan, di mana baterai listrik memegang peran kunci dalam pengembangan kendaraan listrik dan teknologi energi bersih.

ANTARA - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab isu mengenai penghapusan Kantor Staf Presiden di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Moeldoko, saat memberikan pernyataan pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (2/10), memperkirakan tugas KSP berikutnya lebih kepada monitoring dan evaluasi terhadap program-program prioritas dan strategis nasional. (Afra Augesti/Andi Bagasela/Rijalul Vikry)

Hamburg: Warga Negara Indonesia (WNI) di Jerman Utara, khususnya pemuda Indonesia yang datang ke Jerman untuk belajar dan bekerja (ausbildung dan aupair) kerap mengalami depresi karena culture shock dan kurangnya sistem pendukung (support system) untuk membantu mereka menghadapi situasi yang sama sekali berbeda dengan situasi di tanah air.

Sebanyak 6.655 masyarakat Indonesia yang berada di wilayah kerja KJRI Hamburg harus menyesuaikan dengan situasi sosial dalam berinteraksi dengan warga lokal yang beragam pula. Derap kehidupan di Jerman yang sangat cepat pascacovid-19, membuat beberapa anggota masyarakat Indonesia merasa kerekatan dan perasaan kebangsaan semakin berkurang.

Merespons situasi tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan KJRI Hamburg, Jerman menjalin kerja sama strategis dalam acara Silaturahmi Kebangsaan yang diselenggarakan KJRI Hamburg, 11-13 September 2024. Kegiatan ini mengandung makna strategis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila terhadap WNI di wilayah kerja KJRI Hamburg.
Dewan Pakar Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri BPIP, Darmansyah Djumala menuturkan, Pancasila merupakan solusi atas segala permasalahan sosial. Bukan hanya bagi Bangsa Indonesia, melainkan bagi masyarakat dunia secara universal.

“Pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1960 yang berjudul ”To Build the World Anew” telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of The World. Ini berarti PBB mengakui bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diadopsi, baik oleh PBB maupun negara lain”, terang Djumala.

Ia menjelaskan, nilai-nilai kebaikan dalam Pancasila akan tetap kokoh bertahan dari masa ke masa sebagai kekuatan Bangsa Indonesia, termasuk bagi para diaspora di Jerman.

“Dengan Pancasila, Bangsa Indonesia tetap utuh dan mampu bertahan dalam kesatuan meski terjadi dinamika politik dunia. Berakhirnya Perang Dingin pada 1991 telah meruntuhkan Uni Soviet dan Yugoslavia. Arab Spring pada 2011 membuat banyak negara-negara Arab Timur Tengah bubar dan dilanda perang saudara. Namun di tengah gejolak politik dunia itu, Indonesia tetap utuh dengan Pancasila dan NKRI-nya,” ujar Djumala.

Djumala juga menguatkan para WNI agar selalu berpegang teguh kepada Pancasila untuk saling bergotong royong dalam menyelesaikan sejumlah persoalan selama tinggal di negara bagian yang memiliki keunggulan dalam industri penerbangan (Airbus dan Lufthansa Technik) ini. Ia juga berharap, WNI di Hamburg dapat selalu menjaga eksistensi Pancasila sebagai pedoman hidup yang menjadi citra diri sehingga kini mereka dihormati sebagai bangsa yang beretika dan dipandang positif oleh warga Jerman maupun pemerintah Jerman.

“Saat ini ideologi Pancasila menghadapi ancaman dari ideologi transnasional. Masyarakat Indonesia di Hamburg dapat mewaspadai hal tersebut karena dapat menyebabkan keterbelahan sosial dan bisa mencederai citra masyarakat Indonesia di luar negeri,” ungkap Djumala.

Di tengah intensnya hubungan antar-bangsa di dunia, masyarakat Indonesia di luar negeri sangat terekspose terhadap nilai-nilai baru yang dibawa oleh ideologi transnasional, yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. BPIP menilai, upaya menjaga ketahanan ideologis di kalangan masyarakat menjadi hal yang mendesak dalam pembinaan masyarakat Indonesia di luar negeri.

Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Braunschweig untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia di tanah rantau dengan senantiasa menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. Bangsa Indonesia yang merdeka didirikan bukan karena atas pertimbagan mayoritas atau minoritas. Tapi bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia yang beraneka ragam suku, etnik, bahasa, budaya dan agama,” ungkapnya.

Basarah juga mengajak masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mejaga keutuhan, persatuan dan kesatuan dengan menghormati perbedaan dan keberagaman.

KJRI Hamburg dan Perwakilan-Perwakilan Indonesia di luar negeri memainkan peran strategis untuk senantiasa menjaga kekompakan dan keharmonisan hubungan sosial sesama bangsa Indonesia di luar negeri. Untuk itu, Konjen KJRI Hamburg, Renata Siagian berharap pembinaan kepada para diaspora terus dilakukan guna memupuk ketahanan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Kurangnya pemahaman terhadap budaya Indonesia menyebabkan mereka yang lahir di Jerman menjadi kurang peka terhadap isyarat sosial dari keluarga mereka sendiri, maupun ketika berinteraksi dengan keluarga di tanah air,” ungkap Renata.

Ia menambahkan, dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat, KJRI menerima masukan mengenai concern orang tua yang menginginkan anak-anaknya dapat belajar Bahasa Indonesia, mengenal budaya dan nilai-nilai bangsa Indonesia, tanpa menutup diri terhadap hal-hal positif yang mereka pelajari di Jerman.

“Karena itu nilai-nilai tersebut perlu terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Jerman,” tutup Renata.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengusulkan dibentuknya UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur pokok-pokok beretika. Hal itu untuk mengatasi masalah etika penyelenggara negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Rekomendasi tersebut terungkap dalam Focus Groud Discussion (FGD) dengan tema "Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara" yang diselenggarakan BPIP di Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2024.

FGD ini mengeksplorasi bagaimana kerapuhan etika memengaruhi sistem hukum, demokrasi, dan tata kelola publik, serta membahas upaya mengembalikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan cita negara

?Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely? merupakan sebuah adagium yang dikemukakan oleh Lord Acton yang patut untuk direnungkan dalam memotret realitas berbangsa dan bernegara saat ini terutama dengan semakin penuhnya coretan tinta penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara negara.

?Tampak jelas betapa nilai Pancasila dan etika di dalam berpolitik dan menaati hukum itu terjadi degradasi yang amat sangat,? kata Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ikrar Nusa Bhakti, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan adagium Lord Acton, kekuasaan yang absolut pasti akan menyebabkan korupsi ini bukanlah sebuah adagium slogan, namun telah dilegitimasi oleh berbagai kajian akademis. "Kekuasaan memiliki tingkat adiksi yang tinggi bahkan lebih dari adiksi terhadap narkoba," katanya.

Kekuasaan mampu mengaktifkan sistem penghargaan neuronal di otak sehingga membuat orang yang berada pada posisi kekuasaaan memiliki adiktivitas untuk terus mempertahankan kekuasannya. Hal ini berdampak pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

?Ternyata begitu mendapat kekuasaan, mampu mengubah cara pandang seseorang, tentang dunia, dan dirinya sendiri. Orang yang tadinya rendah hati, melayani, itu bisa berubah menjadi menuntut orang lain melayani dia,? ujar Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga Ramlan Surbakti.

Implikasi dari penyalahgunaan kekuasaan tersebut dapat mengakibatkan perilaku nepotisme yang melahirkan kolusi dan berujung pada praktik-praktik korupsi yang masif sehingga menyebabkan dominasi terhadap kekayaan negara dan penghalalan segala cara demi mempertahankan kekuasaan.

Bentuk penyalahgunaan yang lebih serius adalah manipulasi terhadap sistem hukum baik pada tatanan legislasi hingga proses law enforcement atau penegakan hukum.

Pada titik ini, substansi hukum yang seharusnya menjunjung etika moralitas, justru dijauhkan dari nilai-nilai etika.

?Ada persoalan besar bahwa hukum dituhankan dan dianggap lebih tinggi dari etik, ini jelas terbalik,? ujar Pakar Hukum STH Jentera Bivitri Susanti.

Begitu pula dengan proses legislasi yang seharusnya melibatkan partisipasi publik justru dilakukan secara tertutup dan tanpa transparansi.

?Etika harusnya jadi kompas moral dari penyelengara negara untuk menjaga integritas dan kepercayaan rakyat. Mereka juga harus teguh dalam perilaku etis, sekarang dipamerkan cara pengambilan keputusan yang tidak etis,? ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo.

Selain itu, proses legislasi juga dilakukan tanpa adanya naskah akademis yang kritis dan mendalam hingga terdapat istilah DPR lebih berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rezim bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lagi dengan independensi lembaga peradilan yang juga ikut terdegradasi.

"Pada akhirnya hukum tidak lagi mampu melindungi hak-hak asasi manusia dan kepentingan publik secara adil, tetapi justru dimanfaatkan untuk memperkuat kekuasaan politik," ucapnya.

Hal ini berujung juga pada kualitas demokrasi yang semakin tergerus. Berkaca dari data The Economist Intelligence Unit (EIU) pada 2024 misalnya, Indonesia termasuk dalam kategori demokrasi cacat atau flawed democracy dengan skor 6,53 dan berada di peringkat ke-56 dunia, turun 2 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya.

?flawed democracy menjadi situasi kita. Mekanisme elektoral yang jadi syarat prosedural demokrasi dan kebebasan sipil tetaplah belum cukup kokoh karena menghadapi oligarki di level atas, tapi di bawah rakyat menghadapi intoleransi akibat proses politik itu,? jelas tokoh agama dan ahli Etika yang juga pengajar di STF Driyarkara Martin L Sinaga.

Beberapa catatan krusial dengan penilaian rendah dalam indeks tersebut berkaitan dengan budaya politik 4,38 dan kebebasan sipil 5,29. Sementara itu, berdasar data Freedom House 2024, Indonesia termasuk dalam kategori partly free dengan nilai 57/100, turun 1 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

?Demokrasi berkorelasi positif dengan indeks ekonomi dan sosial. Kalau mau ketimpangan menurun maka harus demokrasinya diutamakan. Hari ini Indonesia demokrasinya lemah dan ekonominya stagnasi,? ujar Pakar politik yang memimpin Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2022-2023 Andi Widjajanto.

Berdasarkan FGD tersebut, BPIP memberikan rekomendasi mengatasi problematika etika penyelenggara negara yakni, perlu dibentuk UU Lembaga Kepresidenan yang mengatur mengenai pokok-pokok beretika.

Alasannya adalah lembaga eksekutif di bawah presiden, legislatif dan yudikatif telah memiliki regulasi etikanya masing-masing misalnya di legislatif ada UU MD3, di Yudikatif ada UU MK, MA, KY dan di Eksekutif ada UU Kementerian Negara, Watimpres, TNI, Polri dan lain-lain, sedangkan di lembaga kepresidenan belum ada.

"Proses legislasi harus berkualitas dengan naskah akademik yang mendalam, mengutamakan proses yang transparan dan inklusif, serta melibatkan partisipasi publik yang lebih luas," katanya.

Kemudian, memperkuat struktur dengan mengembalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga independen dan imparsial.

"Memperkuat independensi dan imparsialitas lembaga peradilan serta memperbaiki institusi kepolisian menjadi lembaga penegak hukum dan keadilan, bukan sekadar penjaga ketertiban," katanya.

Di politik, perlu perombakan sistem pada partai politik (parpol) sehingga kaderisasi partai politik memiliki ruh yang menjunjung tinggi etika dan moralitas.

"Partai politik juga harus dibiayai oleh negara dengan syarat bahwa partai-partai politik harus memenuhi syarat yang ketat dan pentingnya kaderisasi partai-partai politik sehingga memiliki ideologi yang jelas," katanya.

Di bidang pendidikan, materi Pendidikan Pancasila agar berbasis hak dan nilai masyarakat bukan sekedar mengutamakan pengajaran normatif, simbolis seperti hormat bendera sikap seremonial.

"BPIP juga harus menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan praksis dan menyuarakan kebenaran, bukan lembaga dogmatis, yang hanya bertugas sosialisasi, tetapi lembaga yang menyuarakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," paparnya.

Penyelenggara negara harus mengacu pada TAP MPR No. VI Tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk menciptakan tatanan etika yang kuat di berbagai aspek kehidupan dan mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum yang terjadi pada masa lalu.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar penamaan instansinya diubah menggunakan bahasa Inggris.

Usulan itu Hasan sampaikan saat menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (20/8).

"Tadi saya minta izin kepada Bapak Presiden untuk menggunakan nama Presidential Communication Office (PCO)," kata Hasan.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga memberikan arahan kepada Hasan untuk segera merampungkan pembentukan dan penyusunan organisasi.

Selain itu, Ia juga diminta berkoordinasi dengan Sekretariat Negara (Setneg) terkait gedung atau tempatnya bekerja.

Hasan menyebut Jokowi dalam hal ini tidak memberi dirinya target. Namun Hasan menargetkan seluruh progres pembentukan organisasi di Kantor Komunikasi Kepresidenan akan selesai dalam waktu empat pekan.

"Termasuk juga supaya dukungan kesekretariatan dari Setneg juga segera diselesaikan," kata dia.

Lebih lanjut, Hasan memastikan keberadaan instansinya tidak akan menghapus atau menggantikan Kantor Staf Presiden (KSP) secara keseluruhan. Mereka hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

Hasan mengatakan Kantor Kepala Kepresidenan bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah.

Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

"Deputi 4 KSP beralih menjadi bagian dari Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO," ujar Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 15 Agustus 2024.

Kemudian, pada Senin (19/8/2024), Jokowi melantik pendiri lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor 82 Tahun 2024, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas presiden.

Kemudian, Kantor Komunikasi Kepresidenan memiliki enam fungsi yang diantaranya menganalisis, mengelola isu dan informasi terkait program prioritas presiden. Serta, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian/lembaga terkait mengenai program prioritas tersebut.

Lantas bagaimana dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang selama ini juga menjalankan fungsi tersebut?

Berdasarkan bunyi Pasal 48 Ayat (1) maka fungsi bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP) dialihkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Tidak hanya tugas dan fungsinya, pegawai, perlengkapan, pendanaan dan dokumen-dokumen pendukung juga dialihkan dari KSP ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Tetapi, dikoordinasikan oleh kementerian terkait, yakni Kementerian Sekretariat Negara.

“Pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekertariatan negara dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait,” demikian bunyi Pasal 48 Ayat (2).

Kemudian, pada Pasal 49 Ayat (2) dikatakan bahwa pengalihan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat satu tahun sejak Perpres 82/2024 ini berlaku.

Sementara itu, Pasal 50 mengatur bahwa seluruh jabatan dan pejabat di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya jabatan dan diangkatnya pejabat yang baru.

Lebih lanjut, Kantor Komunikasi Kepresidenan diatur sebagai lembaga nonstuktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri dari kepala, Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi, Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dan Juru Bicara Presiden.

Khusus Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang kini dijabat Hasan Nasbi memiliki tugas memimpin pelaksaan tupoksi yang telah disebutkan pada Pasal 3 dan 4.

Menariknya, pada Pasal 17 disebutkan Kepala Kantor Kepresidenan juga bisa bertindak sebagai Juru Bicara Presiden.

Meskipun, dalam Perpres 82/2024 sudah disebutkan bahwa ada jabatan Juru Bicara Presiden dalam struktur Kantor Komunikasi Kepresidenan yang memiliki tugas memberikan informasi, keterangan, dan pernyataan resmi presiden mengenai isu-isu strategis kepada publik. Sebagaimana termaktub pada Pasal 18.

Kemudian, disebutkan dalam Perpres bahwa Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Demikian juga, dengan jabatan Juru Bicara Presiden.

Pada Pasal 31 Ayat (1) diatur bahwa masa jabatan kepala, juru bicara presiden, deputi dan tenaga profesional paling lama sama dengan masa bakti presiden.

Oleh karenanya, pada Pasal 38 disebutkan bahwa Kepala Kantor Kepresidenan melaporkan kinerjanya kepada presiden paling sedikit satu kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Selanjutnya, semua jabatan pada Kantor Komunikasi Kepresidenan bisa berasal dari pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil. Dengan ketentuan terkait kenaikan pangkat dan sebagainya diatur pada Pasal 33-34.

Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) yang dipimpin Hasan Nasbi akan mengambil sebagian fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hasan mengatakan lembaganya tak akan menggantikan KSP secara keseluruhan. K3 hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

"Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini. Tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Hasan mengatakan K3 bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

Lembaga tersebut juga bertugas meluruskan isu-isu miring terkait presiden dan istana. Hasan menyebut lembaganya akan berupaya membuat masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan.

"Ini bukan soal menangkal, tetapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu akan menaungi para juru bicara presiden.

Hari ini, Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa kehadiran lembaga bari Kantor Komunikasi Presiden tidak akan membuat kinerja dari Kantor Staf Presiden menjadi tumpang tindih.

Bahkan, Ngabalin memastikan bahwa posisi Moeldoko sebagai Kepala KSP tidak akan terganggu lantaran ada perbedaan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) dari kedua lembaga Negara.

“Iya pak Moeldoko tetap kepala KSP, tetapi kemungkinan besar kalau kantor komunikasi kepresidenan itu dibentuk, maka yang di [Deputi IV] KSP itu semua ditarik karena kedeputian IV di KSP itu menjadi deputi pertama, kan ada tiga deputi di Kantor Komunikasi Presiden nanti. Hebat itu, lebih fokus,” ujarnya kepada Bisnis di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).

Lebih lanjut, dia pun mentatakan bahwa nantinya hanya Deputi IV yang akan ditarik ke dalam lembaga baru tersebut.

Mengingat tugas dari deputi itu terkait dengan mengelola Strategi Komunikasi Politik, Hubungan Masyarakat, Pemerintah, Media, Strategi Diseminasi Informasi, Pengelolaan Strategi Komunikasi di Lingkungan Lembaga Kepresidenan dan Kedaulatan Digital.

“Nah, Kantor Komunikasi Kepresidenan mengurus tentang Komunikasi paling tidak utama dan secepatnya deputinya ditarik ke luar. Deputi IV masuk ke badan baru,” pungkas Ngabalin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Hasan Nasbi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden usai perombakan kabinet (reshuffle) yang digelar Senin (19/8/2024).

Pengangkatan dan pelantikan Hasan Nasbi di jabatan baru yang dibentuk Jokowi itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan di Istana Kepresidenan pagi ini.

Hasan Nasbi akan menjadi orang pertama yang menduduki jabatan tersebut, usai dibentuknya Peraturan Presiden (Perpres) No.82/2024 tentang Kantor Komunikasi Presiden pada 15 Agustus 2024.

"Memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing, Saudara Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan," demikian bunyi Keppres yang dibacakan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (19/8/2024).