Kepala Staf Kepresidenan (KSP), AM Putranto, melaksanakan rapat perdana dengan Komisi XIII DPR hari ini. Dalam rapat itu, Putranto turut menyampaikan pagu alokasi anggaran lembaganya pada tahun ini.

Rapat digelar di ruang rapat Komisi XIII DPR di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memimpin rapat tersebut.

Putranto mulanya menyampaikan pagu alokasi anggaran KSP di 2024 sebesar Rp 122 miliar.

"Untuk KSP mendapat pagu alokasi anggaran 2024 sebesar Rp 122.033.004.000," kata Putranto.

Selanjutnya, papar Putranto, sempat ada pergeseran anggaran dari KSP ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk mendukung Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) pada periode pemerintahan sebelumnya. Saat ini, anggaran itu masuk di lembaga KSP sebesar Rp 1,077 miliar.

"Kemudian menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II waktu itu, pada tanggal 13 September, untuk melakukan pergeseran anggaran dari Satker Kantor KSP ke Satker Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp 1.077.184.000 yaitu untuk mendukung kebutuhan anggaran Satker Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru dibentuk itu," katanya.

Lihat juga Video 'KSP Targetkan 5 Ribu Mobil Maung di 100 Hari Prabowo Menjabat':

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Komunikasi Kepresidenan (K3) yang dipimpin Hasan Nasbi akan mengambil sebagian fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hasan mengatakan lembaganya tak akan menggantikan KSP secara keseluruhan. K3 hanya bakal mengambil alih fungsi komunikasi publik di KSP.

"Tugas dan fungsi dari Deputi 4 saja yang pindah ke kantor ini. Tugas dan fungsi Deputi 4 saja. Sementara yang lainnya saya rasa tetap akan ada di lembaga lama," kata Hasan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8).

Hasan mengatakan K3 bertugas menyampaikan hasil capaian program-program prioritas pemerintah. Mereka akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga/kementerian dalam melakukan hal itu.

Lembaga tersebut juga bertugas meluruskan isu-isu miring terkait presiden dan istana. Hasan menyebut lembaganya akan berupaya membuat masyarakat paham apa yang sebenarnya terjadi di pemerintahan.

"Ini bukan soal menangkal, tetapi kemudian kita kan harus memberikan pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi membentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024. Lembaga itu akan menaungi para juru bicara presiden.

Hari ini, Jokowi resmi melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.