"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum) guna mendukung program prioritas pemerintah.

Hal ini berkaca pada kondisi empiris, di mana masih terdapat peraturan menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai.

"Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani," kata Supratman dalam sambutannya pada kegiatan pembukaan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 di Jakarta, Selasa (3/12) dikutip dari keterangan resminya pada Rabu.

Supratman menjelaskan bahwa selama ini sejumlah peraturan menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah peraturan menteri yang dikeluarkan.

Tercatat, selama 2019-2023 sebanyak 5.267 peraturan menteri telah diterbitkan yang mana Kemenkum menyumbang 3,2 persen dari total tersebut.

"Dikhawatirkan hiper regulasi ini menyebabkan adanya tumpang tindih peraturan dengan kementerian/lembaga lain," ujar Supratman.

Lebih lanjut, Supratman kembali menekankan pentingnya peran strategis BSK Hukum untuk mengatasi masalah hiper regulasi ini dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

Aspek meaningful public participation yang kerap mendapat sorotan tajam juga perlu mendapatkan perhatian.

"Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada menteri, wakil menteri, dan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum," katanya.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh Kepala BSK Hukum Andry Indrady yang menyatakan bahwa salah satu tugas mandatory yang dilakukan oleh BSK Hukum, yaitu penilaian indeks reformasi hukum (IRH) yang salah satu variabelnya adalah harmonisasi peraturan menteri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil penilaian IRH tahun ini diharapkan menjadi evaluasi bagi para kementerian terutama dalam hal harmonisasi peraturan menteri yang dikeluarkan. Harapannya, ke depan semua kementerian bisa mendapatkan nilai minimal baik dan dapat mengurangi jumlah peraturan yang tumpang tindih," ucap Andry.

Untuk diketahui, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kemenkum. BSK Hukum memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Adapun, kegiatan Refleksi Akhir Tahun BSK Hukum Tahun 2024 dilakukan sebagai momentum evaluasi kinerja BSK Hukum.

Pada kesempatan itu, juga diberikan penghargaan capaian kinerja kantor wilayah (kanwil) terbaik di lingkungan Kemenkum, yakni Kategori Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Kemudian, Kategori Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah Tahun 2024; Kategori Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM Tahun 2024; dan Kategori Diskusi Strategi Kebijakan di Wilayah Tahun 2024.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id – Kementerian Hukum dan HAM akan mengkaji ulang sebanyak 5.267 Peraturan di Kementerian Hukum. Hal ini untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy) di lingkungan Kementerian.

“Sejumlah Peraturan Menteri yang diterbitkan merupakan solusi praktikal untuk merespons sebuah masalah. Alhasil, terjadi pembengkakan jumlah Peraturan Menteri yang dikeluarkan,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Grand Ballroom Hotel JS Luwansa Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Dikatakan Supratman, berkaca pada kondisi empiris, terdapat Peraturan Menteri yang tidak didukung oleh kajian atau analisis yang memadai. Hal ini mendorong adanya peningkatan kualitas kebijakan untuk peningkatan startegi kebijakan hukum dan mendukung program prioritas pemerintah Presiden Prabowo Subianto. 

“Seluruh kebijakan yang dikeluarkan, saya minta harus melewati (kajian) Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum dulu sebelum saya tanda tangani,” tambahnya.

Supratman menuturkan sepanjang tahun 2019 hingga 2023 terdapat 5.267 Peraturan Menteri yang diterbitkan, di antaranya Kementerian Hukum menyumbang sebanyak 3,2% dari total tersebut. Dia menyebut ini sebagai hiper regulasi, dan dikhawatirkan menyebabkan tumpang tindih peraturan dengan kementerian atau lembaga lain.

Karena itu, Supratman menekankan pentingnya peran strategis hukum untuk mengatasi hiper regulasi tersebut. Kajian ulang itu akan dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan evaluasi kebijakan. Aspek meaningful public participation juga akan menjadi perhatian. 

“Baik diminta atau tidak, BSK Hukum harus memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri, Wakil Menteri, dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Hukum,” tandasnya.

Sebagai informasi, BSK Hukum merupakan salah satu unit utama yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf terkait transfer of prisioner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine".

"Kami juga sudah menyerahkan sebuah draf untuk dipelajari oleh pemerintah Australia, khususnya oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta tentang poin-poin yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam konteks melakukan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons dari Pemerintah Australia. Ia mengatakan, pemindahan anggota Bali Nine bisa segera dilakukan, jika Pemerintah Australia menyetujui seluruh poin dalam draf tersebut.

"Kami menunggu respons dari pemerintah Australia. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama masalah ini dapat didiskusikan dan dicapai satu kesepakatan sehingga proses transfer of prisoners itu dapat dilaksanakan," ujarnya.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," sambungnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk mematau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan, telah menyerahkan draf transfer of prisoner atau pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" ke Pemerintah Australia.

Yusril mengatakan, jika negosiasi berjalan lancar, pemindahan narapidana anggota Bali Nine yang tersandung kasus pengedaran narkoba itu bisa rampung pada Desember 2024.

"Kami berharap dapat menyelesaikan hal ini pada bulan Desember," kata Yusril usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke, di Aula Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

Yusril mengatakan, pihaknya menunggu respons Pemerintah Australia terkait draf yang berisi sejumlah syarat transfer of prisoner anggota Bali Nine.

"Jadi bola ada di tangan mereka (Pemerintah Australia) sekarang, kita nunggu saja," ujarnya.

Yusril mengatakan, dalam pertemuan tersebut, ia sudah membacakan draf yang berisi poin-poin yang disyaratkan pemerintah Indonesia.

Poin-poin tersebut yakni, pertama, negara yang bersangkutan menghormati kedaulatan negara Indonesia.

Kedua, negara tersebut menghormati putusan final pengadilan Indonesia dan tidak bisa mempertanyakan hal itu.

Ketiga, ketika dilakukan pemindahan narapidana, Indonesia tetap diberi akses untuk memantau perkembangan narapidana.

Keempat, Indonesia menghormati kedaulatan negara yang bersangkutan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana.

"Jadi kewenangan untuk memberikan remisi, grasi, amnesti sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang bersangkutan," tuturnya.

Terakhir, Yusril mengatakan, Indonesia berhak memberikan status pencekalan terhadap narapidana yang telah dipindahkan ke negara asal.

"Jadi syarat-syarat itu kita sampaikan kepada mereka, nah tergantung apakah mereka setuju atau tidak dengan syarat-syarat yang kita berikan," ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia sepakat untuk memulangkan lima anggota tersisa dari kelompok Bali Nine, yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup di Indonesia, ke Australia.

Selain pemulangan anggota Bali Nine, Indonesia juga akan mengupayakan pemulangan narapidana asal Indonesia yang saat ini ditahan di Australia.

“Presiden telah menyetujui secara prinsip atas dasar kemanusiaan,” ujar kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada Reuters.

Kesepakatan ini tercapai setelah Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, membahas isu narapidana tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto, di sela-sela KTT APEC di Peru.

Keputusan ini menyusul langkah Indonesia sebelumnya yang mengizinkan Mary Jane Veloso, seorang warga Filipina yang terpidana mati karena kasus narkoba, untuk menjalani sisa hukumannya di Filipina.

Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus pada kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam rilis yang diterima di Pangkalping, menyebutkan penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum, Edward O.S. Hiariej kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto.

Adapun tiga penghargaan yang diraih Kanwil Kemenkumham Babel yaitu, Terbaik I Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Wilayah tahun 2024. Kemudian Terbaik II Pendampingan Penilaian Mandiri Indeks Reformasi Hukum (IRH) di Wilayah tahun 2024 untuk Kategori Provinsi Kecil. Serta Terbaik II Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan SIPKUMHAM tahun 2024.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas saat membuka kegiatan meminta kepada seluruh unit kerja untuk serius dalam melakukan penilaian 4 mandatori yang diberikan Badan Strategi Kebijakan seperti Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), serta Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK).

Menkum Supratman juga menyampaikan jika tantangan Reformasi Hukum salah satunya hiper-regulasi, termasuk dari Kementerian Hukum.

“Badan Strategi Kebijakan Hukum memiliki posisi yang strategis untuk mengatasi masalah hiper-regulasi dengan memastikan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi kebijakan. Peran tersebut perlu didukung dengan kewenangan yang jelas, legitimasi yang kuat, serta partisipasi para stakeholder di Pusat dan wilayah,” ujarnya.

Supratman berharap, semua unit kerja jika terdapat kebijakan dan aturan Menteri harus dievaluasi oleh Badan Strategi Kebijakan sebelum kebijakan tersebut ditandatangani oleh Menteri. Kepala BSK juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi atas semua kebijakan yang diambil kepada Kementerian Hukum¬.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady dalam laporannya mengatakan, tema Refleksi Akhir Tahun BSK 2024 ini yaitu “Evaluasi Kinerja BSK Hukum Guna Meningkatkan Kualitas Berbasis Bukti Untuk Mendukung Asta Cita”.

Andry menuturkan, jika Kementerian Hukum memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Asta Cita ketujuh, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Dalam usahanya untuk mewujudkan ‘reformasi hukum’ melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 155 tahun 2024 tentang Kementerian Hukum, salah satunya melalui Badan Strategi Hukum,” ujarnya.

Andry melanjutkan, sejak tahun 2022 Kemenkumham sebagai leading institution Indeks Reformasi Hukum (IRH) melalui BSK Hukum melaksanakan peran untuk melakukan sinergitas regulasi berbasis simplifikasi, serta partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui Penilaian IRH. Hingga saat ini, terdapat jumlah peningkatan partisipan sebesar 22,42% yang disertai peningkatan kualitas IRH sebesar 41,34%.

“Maka dari itu, diperlukan kerja sama antara Kementerian Hukum dengan Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan reformasi hukum serta penilaiannya,” pungkasnya.

Kepala BSK Hukum melanjutkan, untuk Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), rencana pengembangan kegiatan IKK ke depannya akan menjalin kerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara selaku instansi penilai dengan penggunaan teknologi informasi (digitalisasi) dalam penilaian IKK.

Lalu dalam Penilaian Survei SPKP dan SPAK, BSK Hukum melaksanakan kegiatan Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Korupsi Pelayanan Publik dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenkumham untuk seluruh Satker (874 Satker) berdasarkan persepsi dari pengguna layanan melalui Aplikasi Survei 3AS. Aplikasi ini telah dimanfaatkan/ direplikasi oleh 10 (sepuluh) K/L/Pemda.

“BSK Kumham juga mendapatkan penugasan mengukur Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) pada seluruh Satker Kemenkumham. ILK digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan kesekretariatan yang terdiri atas layanan Kepegawaian, Perencanaan dan Penganggaran, BMN dan Umum, serta Kehumasan,” katanya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Babel, Harun Sulianto, mengapresiasi capaian yang diraih oleh jajaran Kanwil Kemenkumham Babel. Ia juga berterima kasih kepada jajaran Pemerintah Daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan Hukum di wilayah.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri diwakili Kepala Badan Strategi Kebijakan Kemendagri (Yusharto Huntoyungo), Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum (Nico Afinta), Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Reynhard Silitonga), Plt Dirjen Pemasyarakatan (Y. Ambeg Paramarta), Para Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I, serta Para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM seluruh Indonesia.

Lalu hadir dari Kanwil Kemenkumham Babel, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Fajar Sulaeman Taman), Kepala Divisi Administrasi (Dwi Harnanto), serta Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Poppy Rinafany).

Banda Aceh (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas secara terang-terangan memuji kopi arabika gayo pada penutupan tahun tematik indikasi geografis dan pencanangan tahun hak cipta dan desain industri.

"Pada pentas kejuaraan kopi antarnegara, kopi gayo dari Aceh, selalu dalam peringkat yang luar biasa, sehingga menjadi produk ekspor kita yang mempunyai nama besar di luar," ujar Supratman di Jakarta, Selasa.

Supratman menyebutkan bahwa tahun tematik indikasi geografis (IG) 2024 telah menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk-produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Kopi arabika dari Gayo telah terdaftar langsung di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa," ungkapnya.

Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024. Jumlah ini telah meningkat 324 persen atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Kini, ada 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, 167 dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri.

Pemerintah tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh agar bernilai tambah lebih tinggi.

"Selanjutnya, kita akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025-2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan IG," terang Supratman.

Pada kesempatan yang sama, Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman menyampaikan bahwa pihaknya selalu mendorong daerah di Aceh untuk menginventarisir indikasi geografis yang potensial.

"Ya, kita terus mendorong daerah untuk melakukan hal tersebut, mendaftarkan indikasi geografis daerahnya," kata Meurah Budiman.

Selain itu, tak hanya IG, per 30 November 2024, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan, yaitu untuk hak cipta sebanyak 151.197 permohonan.

Kemudian, desain industri sebanyak 6.769 permohonan, merek sebanyak 130.253 permohonan, paten sebanyak 13.614 permohonan, kekayaan intelektual komunal sebanyak 890 permohonan, desain tata letak sirkuit terpadu sebanyak sembilan permohonan, dan rahasia dagang sebanyak 35 permohonan.

Surabaya (ANTARA) - Kanwil Kemenkumham Jatim meraih penghargaan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, karena berperan aktif dalam meningkatkan permohonan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait indikasi geografis.

Kepala Kanwilkumham Jatim Heni Yuwono dalam keterangannya di Surabaya, Senin, mengatakan penghargaan itu diterima dalam kegiatan Penutupan Tahun jndikasi geografis (IG) 2024 dan launching Tahun Hak Cipta dan Desain Industri 2025.

Heni mengatakan bahwa capaian ini adalah buah dari kerja kolektif yang telah dilakukan jajarannya selama tahun 2024. "Apresiasi setinggi-tingginya untuk tim Kanwil Kemenkumham Jatim yang telah bekerja keras selama tahun 2024," kata Heni.

Heni juga menyinggung sinergi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah menjadi kunci penting. "Tentu pemda melakukan kerja sama yang baik, memberikan dukungan yang kami butuhkan, sehingga capaian terbaik bisa diraih," kata Heni.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman menyatakan bahwa tahun tematik indikasi geografis (IG) 2024, menjadi momentum penting dalam upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk meningkatkan kesadaran dan pelindungan terhadap produk-produk unggulan Indonesia yang memiliki ciri khas dan bernilai ekonomi tinggi.

"Tahun ini, kita bisa melihat bahwa semakin banyak produk daerah indikasi geografis mendapat pengakuan global. Kopi Arabika Gayo, Garam Amed Bali, dan Lada Putih Muntok telah terdaftar di Uni Eropa. Ini sebagai bukti nyata bahwa kekayaan budaya dan alam Indonesia memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian bangsa,” ujarnya.

Selama tahun tematik IG 2024, kata dia, DJKI melaksanakan berbagai program strategis, di antaranya forum indikasi geografis nasional, penyusunan peta jalan IG nasional, serta GI goes to marketplace yang mendorong promosi dan komersialisasi produk IG di tujuh wilayah terdaftar.

Program lainnya, termasuk GI drafting camp untuk mempercepat penyelesaian permohonan IG, dan pameran IG di Jakarta dan Jenewa, yang memperkenalkan produk IG Indonesia ke pasar internasional. Seluruh upaya untuk meningkatkan permohonan IG ini berhasil mencatatkan sebanyak 55 permohonan produk IG baru di tahun 2024.

Jumlah ini meningkat 324 persen atau lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya, yakni 17 permohonan. Kini, ada 182 produk IG yang terdaftar di Indonesia, 167 dari dalam negeri dan 15 dari luar negeri. Pemerintah tengah mendorong hilirisasi produk pertanian untuk enam komoditas strategis, yakni kelapa sawit, kelapa, lada, kakao, kopi, dan cengkeh agar bernilai lebih tinggi.

"Selanjutnya, kita akan melakukan soft launching Peta Jalan Indikasi Geografis Nasional 2025–2029 yang disusun sebagai panduan strategis berkelanjutan untuk menjaga, melestarikan, memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan IG," kata Supratman.

Tak hanya IG, per 29 November 2024, DJKI juga berhasil membukukan peningkatan penerimaan permohonan, yaitu untuk hak cipta sebanyak 150.217 permohonan; desain industri sebanyak 6.231 permohonan; merek sebanyak 129.819 permohonan; paten sebanyak 13.577 permohonan; kekayaan intelektual komunal sebanyak 1.091 permohonan.

"Total penerimaan permohonan sebanyak 273.990 permohonan dan jumlah ini akan terus bertambah sampai dengan akhir Desember 2024," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu mengatakan bahwa DJKI berkomitmen untuk melakukan penguatan ekosistem KI dari hulu ke hilir.

"Kita tidak hanya bicara soal masyarakat mengajukan permohonan KI dan diberi hak. Kita bicara tentang ekosistem KI yang terdiri atas empat pilar utama, yaitu penciptaan karya, pelindungan karya, utilisasi, dan penegakan hukum. Seluruh komponen ini dilakukan oleh DJKI. Kita dorong mulai dari pemahaman masyarakat hingga penegakan hukumnya," tutur Razilu.

Ia menjelaskan upaya ini juga perlu didukung dengan kerja sama pentahelix dengan para pemangku kepentingan terkait, yaitu pemerintah, akademisi, swasta, masyarakat dan media.

Semua pihak harus bekerja sama, terutama media sebagai corong DJKI untuk melakukan publikasi dan edukasi KI ke masyarakat. Perlu ada lokakarya untuk media agar lebih memahami KI. Sebagai kelanjutan dari program ini, DJKI mencanangkan tahun 2025 sebagai tahun hak cipta dan desain industri.

"Fokus utama adalah memperkuat pelindungan kekayaan intelektual yang relevan dengan kreativitas dan inovasi masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo bertemu Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk membahas penanganan masalah dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) yang sudah berlangsung sekitar 14 tahun.

"(hal) Yang paling utama (untuk mengatasi masalah dualisme) yakni penugasan pimpinan agar pak menteri hukum menjadi ketua umum tenis meja," kata Dito Ariotedjo dalam pertemuan itu sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenpora di Jakarta, Senin.

Dito yang didampingi Staf Khusus Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama dan Staf Khusus Komunikasi dan Hubungan Internasional Chaerany Putri juga menyampaikan terima kasih kepada Menhum yang telah banyak membantu dalam proses naturalisasi atlet-atlet untuk olahraga Indonesia.

Terkait dualisme PTMSI tersebut, Staf Khusus Menpora Dito Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan bahwa dualisme di cabang olahraga tenis meja terjadi sejak lama atau lebih dari satu dekade.

Akibat dualisme tersebut, lebih dari tiga kali ajang tenis meja Indonesia tidak mengirim atlet untuk mengikuti ajang SEA Games.

"Mas Menpora sebelumnya juga telah melakukan komunikasi keduanya tapi hasilnya masih belum," ujarnya.

Ia menjelaskan, Menpora juga telah melakukan komunikasi intensif dengan federasi internasional dan telah mendapatkan dukungan untuk pembentukan federasi baru yang direncanakan bernama Federasi Tenis Meja Indonesia.

Sementara itu, Menhum Supratman Andi Agtas menyarankan agar proses lebih lanjut terkait persoalan tersebut bisa dilakukan melalui Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang berkomunikasi dengan federasi internasional tenis meja.

Dengan demikian, kata dia, tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah melakukan intervensi lebih jauh terhadap federasi.

"Dari federasi internasional dengan penyelenggaraan kejuaraan kita tidak masalah kan?, nanti KOI saja yang maju koordinasi karena kalau dari pemerintah pasti tidak diterima karena dianggap intervensi," ujarnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan, komitmennya untuk mendukung Kemenpora dalam segala hal termasuk terkait dengan hukum dan prestasi olahraga Indonesia.

"Nanti disiapkan saja apapun itu, termasuk seperti Permenpora nanti kami support. Intinya, siap pak menteri nanti kita sukseskan dan kita dukung Kemenpora demi kejayaan olahraga Indonesia," ujarnya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Terpidana mati kasus penyalahgunaan narkoba Mary Jane Veloso tidak bisa kembali lagi ke Indonesia jika dipindahkan ke negara asalnya, Filipina.

Hal itu pun berlaku apabila kelak Filipina memutuskan Mary Jane telah menyelesaikan masa pidana usai ditransfer dari Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada aturan mengenai penangkalan dalam batas waktu tertentu yang mengikat narapidana yang dipindahkan tahanannya ke negara asal. Teruntuk kasus narkotika, penangkalan berlaku seumur hidup.

"Mereka enggak bisa masuk (Indonesia). Kalau penangkalan itu kalau enggak salah sepuluh tahun. Kalau (kasus) narkotika seumur hidup," ujar Yusril di kantornya, Jakarta, Kamis (28/11).

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk terpidana Bali Nine asal Australia dan salah seorang narapidana asal Prancis yang rencananya dalam waktu dekat-- ditargetkan bulan Desember mendatang--dikembalikan ke negara asal.

Yusril menegaskan pemindahan tahanan atau transfer of prisoner harus melalui sejumlah persyaratan seperti negara asal tetap mengakui putusan pengadilan di Indonesia. Namun, karena Filipina tidak mengatur pidana mati, kemungkinan besar Mary Jane akan mendapat keringanan hukuman.

Pemerintah Indonesia, terang Yusril, akan menghormati apa pun keputusan Filipina yang akan diterapkan kepada Mary Jane.

"Kalau presidennya, kalau di sini menteri hukum atau menteri imigrasi atau sekarang Kakanwil mau memberikan remisi ya kewenangannya mereka. Kalau presidennya mau memberikan grasi, kewenangannya mereka. Kita harus menghormati kewenangan itu, tapi kita tetap mempunyai hak untuk memantau orang ini diapain pulang ke negaranya," kata Yusril.

"Jadi, pihak Filipina itu katanya Mary Jane mau ditempatkan di sebuah penjara wanita di City of Mandaluyong namanya, di tengah-tengah kota Manila itu ada nama kota Mandaluyong, dan katanya akan ditempatkan di situ," sambungnya.

Sementara itu, teruntuk pemindahan narapidana asal Australia dan Prancis masih dalam pembahasan. Utusan Australia akan tiba di Indonesia pekan depan. Sedangkan Prancis baru hanya mengirim surat permintaan saja.

Sementara itu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menilai wacana pemindahan napi narkoba Mary Jane hingga Bali Nine ke negara asal itu adalah  sebuah solusi atas dua permasalahan.

"Ya, ini kan salah satu solusi, supaya kita jangan, itu menahan orang di negeri kita itu, kan beban juga dan itu juga, kita di lain pihak meminta juga, kalau ada orang kita luar negeri yang penting untuk masalah hukum di Indonesia juga kita minta seperti itu. Jadi, (manfaat) kedua belah pihak," kata JK ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis siang.

Saat Jusuf Kalla masih menjabat sebagai wakil presiden RI, permohonan grasi Mary Jane ditolak Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) melalui sebuah keppres pada tahun 2014.

Namun kini, JK melihat wacana pemindahan Mary Jane ini juga akan berbuah keuntungan diplomatis bagi Indonesia, khususnya menyangkut pertukaran tahanan atau narapidana.

"Ada (WNI), ada di Filipina juga, itu yang, tentang penggelapan apa itu. Itu dijual, pencucian uang. Itu ada di Filipina," kata JK.

"Ya (wacana pemindahan Mary Jane) untuk suatu tepat atau tidak itu terserah pada hukum. Tapi kan saya katakan itu biasa saja, bisa saja," sambungnya.

Pandangan JK serupa dengan wacana pemindahan lima anggota sisa 'Bali Nine' di Indonesia ke Australia. Para terpidana ini ditangkap ketika JK masih menjabat sebagai Wapres RI tahun 2005 silam.

Permohonan grasi dua anggota Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga ditolak oleh Jokowi pada 2015 lalu.

JK tak ambil pusing para terpidana mati ini dipulangkan, asal mereka termasuk Mary Jane tetap dihukum setelah menjalani proses pemindahan dari Indonesia.

"Iya, enggak apa-apa, asal di negerinya tetap dihukum. Kita kan sanksinya, selama di penjara di Indonesia dan penjara Australia kan beda-beda. Bisa saja," kata JK.

Sebelumnya, pemerintah RI yang kini dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana pemindahan napi narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso. Mary Jane yang ditangkap 2010 silam karena kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin telah divonis hukuman mati di RI, dan akan menyelesaikan sisa hukumannya di Filipina.

Pada 2015 silam, dia sebetulnya akan dieksekusi bersamaan dengan napi Bali Nine, namun ditunda pada menit-menit akhir.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan Mary Jane akan dikembalikan ke Filipina dengan kebijakan "transfer of prisoner" atau pemindahan narapidana pada Desember mendatang.

Yusril menyebut Mary Jane kemungkinan besar akan lolos dari hukuman mati apabila ada grasi yang diberikan Presiden Filipina.

Adapun untuk lima anggota sisa dari jaringan penyelundupan narkoba 'Bali Nine', Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui proses pemulangan mereka ke Australia.

Supratman menjelaskan Indonesia belum memiliki aturan terkait mekanisme transfer terpidana antarnegara secara umum. Karena itu, Supratman mengatakan Prabowo meminta kepada Yusril dan dirinya untuk melakukan kajian.

"Prosesnya tinggal finalisasi. Kami akan melakukan itu dalam waktu, mungkin apakah Desember bisa atau awal tahun, saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).

Supratman menjelaskan Prabowo telah mempertimbangkan persoalan kemanusiaan terkait pemulangan anggota Bali Nine serta Mary Jane ke negara asalnya masing-masing. Terlebih, Supratman menjelaskan Indonesia juga memiliki persoalan warga negara yang bermasalah secara hukum di negara lain.

Atas persoalan ini, ia berencana membentuk sebuah undang-undang yang mengatur mekanisme transfer narapidana antarnegara atau cukup diselesaikan melalui mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) semata.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto pada prinsipnya sudah menyetujui pemindahan narapidana (napi) asal Australia yang merupakan kelompok anggota "Bali Nine" ke negara asal.

"Kalau 'Bali Nine', sekali lagi saya ulangi, prinsipnya Presiden telah menyetujui untuk dilakukan proses pemindahan," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Namun, Supratman mengatakan, pemindahan narapidana tidak boleh dilakukan terburu-buru karena menyangkut soal mekanisme.

"Bahwa mekanisme transfer secara umum kita belum punya rules-nya. Makanya Presiden menegaskan kepada Pak Menko Hukum, kepada Menteri Hukum, untuk melakukan kajian,” katanya.

Menurut Supratman, proses kajian itu tinggal melakukan finalisasi. Pihaknya akan melakukan dalam waktu antara Desember atau awal tahun 2025.

"Saya belum bisa pastikan. Tapi pada prinsipnya Presiden setuju dan kami mempersiapkan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Supratman menyebutkan bahwa pengkajian pemindahan para terpidana WNA seumur hidup itu masih dilakukan bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra dan pemangku kepentingan terkait.

Hasil kajian itu akan nantinya dikonsultasikan kepada Presiden agar keputusan diambil merupakan yang terbaik.

Sementara itu, diberitakan Kompas.com sebelumnya, Menteri Perdagangan Australia Don Farrell mengatakan, pemulangan lima anggota yang tersisa dari jaringan narkoba "Bali Nine" terus dibahas dengan Indonesia.

Farrell mengungkapkan, kepulangan lima warga negara Australia itu bisa terwujud jika pembicaraan yang sedang berlangsung membuahkan hasil.

"Pembahasan masih berlangsung," kata Farrell mengenai nasib lima anggota "Bali Nine" yang tersisa, kepada Sky News Australia pada Minggu (24/11/2024).

"Mereka akan tetap menjalani hukumannya. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam beberapa hari dan minggu ke depan," ujarnya dikutip dari kantor berita AFP.

Departemen Luar Negeri Australia menyatakan, pihaknya memberikan dukungan konsuler kepada para pria anggota "Bali Nine" dan keluarganya, serta akan terus mengadvokasi kepentingan mereka.

Kelima anggota "Bali Nine" yang masih dipenjara adalah Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.