JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan salah satu faktor pendorong munculnya wacana tersebut, yakni angka golput yang tinggi.

?Salah satunya juga, buktinya angka partisipasi pemilih menunjukkan kecenderungan penurunan. Karena masyarakat lebih berpikir tentang bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dan karena itu tugas pemerintah untuk mengatasi hal-hal tersebut," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Kendati demikian, kata Supratman, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD tersebut belum diputuskan. Pemerintah, katanya, masih mendiskusikan hal tersebut dengan DPR dan ketua umum partai politik.



"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ungkapnya.

Supratman menilai wacana yang dilempar oleh Prabowo itu baik untuk dipertimbangkan. "Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan,? katanya.

?Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," sambungnya.

Pertimbangan lainnya, kata Supratman, juga terkait dengan efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Dan juga aspek sosial, serta kerawanan. "Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar,? kata Supratman.

Supratman mengungkapkan bahwa usulan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik. "Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," ungkapnya.

Terkait kemunduran demokrasi mengenai pilkada oleh DPRD itu, menurut Supratman tergantung kepada kebutuhan bangsa Indonesia. Menurut dia, yang terpenting bukan prosedural semata tetapi mengenai subtansi.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata Supratman.

"Nah karena itu beri kesempatan kepada pemerintah dan termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian dan ini saya pikirkan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029. Masih panjang ya,? pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan, wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji. Dia menganggap, kepala daerah dipilih DPRD termasuk juga demokratis.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) malam WIB. Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata Supratman.

Sebagai kader Partai Gerindra, Supratman berharap, wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa. "Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh, Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi. Pasalnya, sistem seperti itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelas Supratman.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah, termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian. "Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar Supratman.

Jakarta -

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut wacana perbaikan sistem Pilkada dengan opsi gubernur dipilih DPRD yang disampaikan Presiden Prabowo perlu dipertimbangkan. Ia menyebut hal ini menyangkut efisiensi anggaran.

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

"Yang kedua, juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada. Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan," lanjutnya.

Supratman mengatakan wacana itu kembali mendapat momentum usai gelaran Pilkada 2024. Menurutnya, wacana itu juga sudah bergulir sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Dari dulu bukan soal di kabinet, kalau yang kabinet kan baru. Tapi dari zaman Presiden Jokowi juga sudah lama bergulir. Di antara partai-partai politik juga sudah. Tetapi sekarang karena menemukan momentum kita baru selesai melakukan pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden," ujarnya.

"Saya rasa sekali lagi ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah dikursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," imbuh Supratman.

Supratman mengatakan wacana ini akan dibahas khusus dengan partai politik untuk menjadi usulan resmi.

"Kita pemerintah bersama DPR dan tentu dengan ketua umum-ketua umum partai politik akan mendiskusikan sebelum itu kemudian bergulir menjadi usulan resmi," ucapnya.

Lihat juga Video 'Kader Golkar Lapor Polisi Dugaan Hoax Pembatalan SK Menkum Oleh PTUN':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/gbr)

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons positif pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dikembalikan lagi ke DPRD.

Supratman menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah wacana yang baik yang perlu dipertimbangkan. Supratman beralasan, dalam UUD dan UU Pemilu, dipakai diksi dipilih secara demokratis. Menurutnya, dipilih secara demokratis itu tidak berarti harus semuanya melalui pilkada langsung. 

Dikatakan Supratman, pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan efisiensi dalam penyelengaraan Pemilu. Belum lagi dilihat dari aspek sosial dan kerawanan. Wacana ini, menurutnya, patut untuk dipertimbangkan, dan sebenarnya sudah lama dibicarakan oleh partai politik.  

"Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Gokar. Tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Ia pun berharap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus bergulir untuk mencari pola demokrasi yang sesuai dengan pendiri bangsa. 

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," tutur Supratman.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan agar pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dikembalikan lagi ke DPRD. Menurut Prabowo, pilkada langsung seperti saat ini terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah.

"Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing," ujar Prabowo dalam sambutannya dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. 

Prabowo menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara. Dia mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem kepala daerah dipilih oleh DPRD seperti Malaysia, Singapura, dan India.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang (UU) hanya mengatur diksi 'secara demokratis' sehingga tak harus digelar melalui Pilkada langsung.

Ini ia sampaikan ketika ditanyakan usulan Presiden Prabowo Subianto soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

"Pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman menjelaskan usulan Prabowo ini sebagai wacana baik yang perlu dipertimbangkan. Sebab, ia menilai usulan Prabowo ini menyangkut soal efisiensi anggaran dan kondisi kerawanan di tengah masyarakat jika Pilkada langsung tetap digelar.

Ia mengatakan sebetulnya usulan Prabowo ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

"Dan trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," kata dia.

Karena itu, Supratman mengusulkan para partai politik melakukan kajian mendalam terkait efek dari Pilkada langsung selama ini. Terlebih, ia melihat belakangan ini ada kecenderungan partisipasi pemilih menunjukkan menurun di Pilkada.

"Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," kata dia.

Prabowo sebelumnya mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD ketika berpidato di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, hingga Menteri HAM Natalius Pigai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Jumat (13/12/2024) siang.

Supratman menjelaskan, mereka akan menggelar rapat terbatas (ratas) terkait penanganan warga binaan.

Dia menyebut transfer of prisoner atau pemulangan narapidana asing ke negara asalnya turut dibahas bersama Prabowo.

"Salah satunya, ya salah satunya, mekanisme transfer," ujar Supratman.

Supratman menjelaskan, Prabowo juga ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan.

Dia mengingatkan Prabowo memang memiliki hak memberikan amnesti sebagai Presiden.

"Dan kalau itu berjalan nanti, Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, Presiden, dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tetapi sekali lagi, hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjutnya nanti setelah ada keputusan saya akan sampaikan kepada teman-teman," imbuh Supratman.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra hingga Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Istana Negara. Rapat membahas pemberian amnesti terhadap warga binaan.

"Ada ratas terkait soal penanganan warga binaan, tapi nanti lebih jelasnya akan dijelaskan jubir kepresidenan, setelah selesai ratas nanti juga saya akan follow up," kata Supratman di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Menko Yusril tiba di kompleks Istana Kepresidenan. (Eva/detikcom)

Supratman menjelaskan ada keinginan Prabowo untuk memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan. Sebab, ada warga binaan yang memang seharusnya dilakukan rehabilitasi.

"Ada keinginan untuk melakukan upaya, Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ujarnya.

Supratman mengatakan amnesti merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada presiden. Dalam rapat ini akan dibahas kajian awal. Setelah kajian selesai pihaknya akan meminta persetujuan ke DPR.

"Kalau amnesti itu kan memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada presiden dan, kalau itu berjalan, nanti Presiden akan meminta pertimbangan kepada DPR. Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," jelasnya.

"Tapi sekali lagi hari ini baru kami akan paparkan kepada beliau dan tindak lanjut nanti setelah ada keputusan saya sampaikan," lanjut Supratman.

Selain Yusril dan Supratman, rapat ini dihadiri pihak terkait lain, yakni Menteri HAM Natalius Pigai, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Simak Video 'Fatayat NU Nyatakan Siap Dukung Program Pemerintah Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/zap)

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengampunan hukuman atau amnesti bagi para narapidana atas nama kemanusiaan dan mengurangi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

"Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imipas. Di samping untuk mengurangi overload dari kapasitas Lapas kita, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).

Supratman kemudian mengatakan ada sekitar 44 ribu narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti oleh Prabowo. Namun, ia belum merinci jumlah pastinya.

Ia mengatakan ada beberapa kategori narapidana yang akan mendapatkan amnesti. Di antaranya napi di kasus penghinaan kepala negara yang berkaitan dengan UU ITE dan napi yang sakit berkepanjangan seperti HIV hingga alami gangguan jiwa.

Kemudian, ada narapidana dengan kasus terkait Papua dengan kategori non-bersenjata ada 18 orang.

"Kasusnya rata-rata teman-teman aktivis, ekspresi, menyangkut soal apa ya. Dan ini bagian dari upaya kita melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua," kata Supratman.

Kemudian, Supratman mengatakan para napi pengguna narkoba non-pengedar juga akan diberikan amnesti oleh Prabowo. Ia mengatakan napi narkoba akan mendapatkan amnesti ini hanya bagi pengguna narkoba 1 gram ke bawah.

"Sama sekali kita tidak akan memberi amnesti kepada mereka yang statusnya pengedar, apalagi bandar. Itu tidak akan ada amnesti buat itu. Nah, yang pengguna, yang sementara diverifikasi itu adalah sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung yang 1 gram ke bawah," kata dia.

Meski begitu, Supratman mengatakan pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR terkait upaya pemberian amnesti ini.

"Apakah DPR nanti dinamikanya seperti apa? Kita tunggu setelah resmi kami mengajukannya kepada Parlemen untuk mendapatkan pertimbangan," kata dia.

Supratman mengatakan para narapidana usia produktif yang telah mendapat amnesti dari Prabowo akan dilibatkan dalam Komponen Cadangan (Komcad) dan program swasembada pangan.

"Bagi mereka yang masih berusia produktif, itu sedapat mungkin bisa diikutkan dalam kegiatan yang terkait dengan swasembada pangan. Harus dilatih, di luar rehabilitasi. Yang kedua, kalau nanti dianggap sudah bisa bebas, Presiden menyarankan untuk bisa ikut dalam komponen cadangan. Bagi yang umur produktif ya, dan masih kuat," kata dia.

Supratman mengatakan pemberian amnesti oleh Prabowo ini bisa mengurangi over kapasitas Lapas hingga 30 persen.

"Kalau dengan jumlah yang diperkirakan seperti itu, baru mengurangi kurang lebih sekitar 30 persen," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa sebanyak 18 narapidana yang terlibat dalam kasus terkait Papua diusulkan untuk mendapatkan pengampunan (amnesti).

Namun, ia menegaskan bahwa narapidana yang diusulkan tersebut tidak terlibat dalam kasus bersenjata yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman usai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menteri HAM Natalius Pigai; dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/12/2024).

"Termasuk beberapa kasus yang terkait dengan Papua, ada kurang lebih 18 orang, tetapi yang bukan bersenjata. Juga Presiden setuju untuk memberikan amnesti," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan bahwa pemberian amnesti ini merupakan langkah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Papua.

"Ini adalah bagian dari iktikad baik agar Papua menjadi lebih tenang," ujarnya.

Menurut Supratman, sebagian besar kasus yang diusulkan merupakan kasus yang melibatkan aktivis yang mengekspresikan pendapat mereka.

"Ini bagian dari upaya kita melakukan rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua. Ini adalah upaya iktikad baik dari pemerintah," tambahnya.

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa 18 narapidana tersebut merupakan bagian dari 44.000 narapidana yang diusulkan oleh pemerintah untuk mendapatkan amnesti.

Namun, keputusan akhir akan memerlukan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Selain kasus di Papua, terdapat juga narapidana lain yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti, termasuk mereka yang menderita penyakit berkepanjangan seperti HIV dan individu dengan gangguan jiwa.

"Itu ada kurang lebih sekitar seribu sekian orang, itu juga diminta untuk diberikan amnesti," ucapnya.

Supratman menambahkan bahwa narapidana yang menjalani rehabilitasi akibat penggunaan narkotika juga termasuk dalam daftar usulan amnesti.

"Namun demikian, jumlah pastinya nanti akan kami sampaikan setelah kami melakukan asesmen bersama dengan Menteri Imigrasi," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menterinya ke Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk membahas di antaranya pemulangan narapidana asing ke negara asal, Jumat (13/12/2024).

Beberapa menteri yang hadir di Istana Kepresidenan adalah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Supratman mengatakan, Presiden memanggilnya untuk menggelar rapat terbatas (ratas) terkait dengan penanganan warga binaan. Salah satu bahasan yakni pengembalian narapidana asing ke negara asalnya. Dia menyebut Prabowo ingin memberikan amnesti ke sejumlah warga binaan.

"Presiden ingin memberikan amnesti kepada beberapa warga binaan dengan alasan kemanusiaan dan juga yang memang sebenarnya memerlukan rehabilitasi," ungkap Supratman kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Supratman menyebut amnesti merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang Dasar (UUD) kepada presiden. Dia lalu memastikan Prabowo akan meminta pertimbangan DPR.

"Kalau DPR menyatakan ada kesesuaian pendapat antara pemerintah, presiden dalam hal ini dengan DPR, tentu ini akan dijalankan," ungkap Politisi Partai Gerindra yang pernah menjadi Ketua Baleg DPR itu.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memulangkan terpidana hukuman mati kasus narkoba Mary Jane Veloso ke Filipina.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu dipertimbangkan dan dikaji.

Wacana tersebut sempat disinggung Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Presiden Prabowo Subianto dalam acara HUT Ke-60 Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

"Saya rasa itu wacana yang baik yang perlu kita pertimbangkan ya. Pertama pemilihan kepala daerah di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang Pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis, dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya Pilkada langsung," ujar Supratman di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Selain itu, wacana tersebut juga menyangkut soal efisiensi dalam penyelenggaraan pilkada, serta aspek sosial dan kerawanan pilkada.

"Saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespons itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar tapi sesungguhnya usulan ini sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik ya dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat," kata dia.

Supratman yang juga merupakan politisi Partai Gerindra itu berharap wacana tersebut dapat terus bergulir agar Indonesia bisa mencari sebuah pola demokrasi yang sesuai dengan semangat para pendiri bangsa.

"Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila ke-4 itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," jelasnya.

Lebih jauh Supratman tidak menganggap wacana pilkada oleh DPRD sebagai kemunduran demokrasi, karena menurutnya hal itu tergantung pada kebutuhan.

"Sekali lagi bahwa pilkada kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi substansinya. Kalau kemudian ternyata itu menimbulkan efek atau gejolak di masyarakat, kemudian terjadi inefisiensi, uang negara habis dan ternyata juga hasilnya tidak maksimal, tentu perlu kajian yang lebih dalam," jelasnya.

Oleh karena itu, Supratman meminta publik memberikan kesempatan kepada pemerintah termasuk kepada partai-partai politik untuk melakukan kajian.

"Dan ini saya pikir kan masih lama. Pilkada kita maupun pemilu kita di tahun 2029 masih panjang ya," ujar dia.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menilai, usulan Presiden Prabowo Subianto mengenai kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut dipertimbangkan.

Adapun usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.

Usulan tersebut juga disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kepada Prabowo sebelumnya dalam forum yang sama.

"Saya rasa itu wacana yang baik, yang perlu kita pertimbangkan," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

Supratman menjelaskan, diksi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam Undang-Undang Dasar (UUD) maupun UU Pemilu adalah "dipilih secara demokratis".

Diksi "dipilih secara demokratis" Itu tidak berarti harus dilaksanakan dengan Pilkada langsung.

Alasan lainnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD akan mengefisiensikan biaya penyelenggaraan Pilkada.

"Belum lagi aspek sosial, kemudian kerawanan. Dan saya pikir ini menjadi wacana yang patut dipertimbangkan. Presiden merespon itu dalam kaitan usulan dari Ketua Umum Partai Golkar," ucap Supratman.

Ia menyampaikan, usulan ini sejatinya sudah lama dibicarakan di tingkat partai politik.

Ia mengklaim, tren dari usulan tersebut disambut positif oleh masyarakat.

"Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa. Jadi bagaimana kemudian demokrasi sesuai dengan sila keempat itu bisa menjadi bagian dari ciri khas kita berdemokrasi di Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, usulan ini pun sudah bergulir di masa Presiden ke-7 Joko Widodo.

Hanya saja, momentum baru bergulir karena Pilkada 2024 sudah selesai dilaksanakan serentak.

"Kita baru selesai melakukan Pilkada dan digulirkan oleh Ketua Umum Partai Golkar dan itu disambut oleh Bapak Presiden. Saya rasa sekali lagi, ini wacana yang sangat baik untuk kita diskusikan menjadi sebuah diskursus untuk perbaikan pelaksanaan demokrasi di kita," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengakui sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia terlalu mahal. Ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.

Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain. Ia mengungkapkan, negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India lebih efisien dibanding Indonesia.

"Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien," ucap Prabowo, Kamis malam.

Ia kemudian mengajak ketua-ketua umum partai politik lain untuk memperbaiki sistem partai politik.

Terlebih, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pemikiran serupa kepadanya.

"(Bahlil) Tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan (di HUT Golkar ini). Kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir," ajak Prabowo.

"Ini sebetulnya banyak ketua umum (partai) ini sebetulnya, bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" imbuh Prabowo.