JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 akan fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Rabu (16/5/2024).

“Penguatan isu-isu strategis perlu diprioritaskan dalam kepemimpinan 2024-2029, antara lain penguatan mekanisme dan kualitas perlindungan saksi dan korban tindak pidana,” ujar Achmadi kepada wartawan di Gedung LPSK, Kamis (16/5/2024).

Achmadi merincikan, tindak pidana yang dimaksudkan adalah terkait pelanggaran berat, terorisme, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga Narkoba.

Selain itu, penguatan kualitas perlindungan juga harus diterapkan terhadap saksi dan korban kekerasan seksual terhadap anak.

“Termasuk tindak pidana lain yang mengatakan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya,” jelas Achmadi.

Achmadi menambahkan, akses terhadap keadilan bagi saksi dan korban tindak pidana juga perlu dipastikan melalui peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.

Diberitakan sebelumnya, LPSK telah menggelar rapat pimpinan pada Kamis (16/5/2024), untuk menentukan ketua dan wakil ketua lembaga periode 2024-2029.

Dalam rapat tersebut, Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Achmadi terpilih menjadi Ketua LPSK untuk periode 2024-2029. Dia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2029-2024.

“Hari ini kami telah melaksanakan pemilihan ketua LPSK sesuai dengan Peraturan LPSK nomor 5 Tahun 2023. Ketua LPSK terpilih adalah Bapak Dr Brigjen Purnawirawan Achmadi sebagai ketua LPSK periode 2024-2029,” ujar Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta dalam konferensi pers Kamis (16/5/2024).

Pemilihan dilakukan setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pemilihan ini tertuang Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kemensetneg Nanik Purwanti.

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkapkan, ada empat orang saksi kasus korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang kini mendapat perlindungan.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias menjelaskan, keempat saksi yang mendapat perlindungan itu bukanlah pegawai Kementerian Pertanian (Kementan).

“Kami memberikan perlindungan kepada empat saksi, tapi tidak satupun dari mereka yang sebenarnya berstatus sebagai staf di Kementerian pertanian. Jadi mereka memang yang melekat dengan bapak SYL,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, keempat saksi tersebut adalah orang-orang yang bekerja dengan SYL dan keluarganya, antara lain berstatus sopir dan juga asistem rumah tangga.

Keempat saksi yang kini mendapatkan perlindungan LPSK itu, lanjut Susilaningtias, adalah PH, H, UN, dan M.

“Ini semua yang melekat dengan Pak SYL gitu, bukan dari staf kementeriannya. Jadi misalnya ada drivernya, misalnya yang mengurusi kerumah tanggaan seperti itu. Jadi. yang melekat dengan Pak SYL sehari-harinya,” ungkap Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, perlindungan yang diberikan yakni secara fisik, pendampingan di persandingan, hingga rehabilitasi psikologis.

“Karena ada beberapa dari mereka yang membutuhkan bantuan konsen psikologis karena banyak tekanan dan sebagainya,” pungkas Susilaningtias.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo pada 6 Oktober 2023.

Namun, tak seluruh permohonan perlindungan yang masuk disetujui.

LPSK bahkan menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Pol (Purn) Achmadi memastikan jajarannya akan meningkatkan koordinasi dengan para instansi penegak hukum dalam memberikan pelayanan terhadap saksi dan korban.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dengan penegak hukum dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong implementasi perlindungan,” kata Achmadi di gedung LPSK, Jakarta Timur, Kamis.

Menurut Achmadi, komunikasi antar penegak hukum sangat diperlukan agar LPSK bisa leluasa dalam memberi perlindungan kepada saksi dan korban.

Achmadi melanjutkan, pihaknya akan memfokuskan perlindungan saksi dan korban di beberapa ranah kasus diantaranya tindak pidana pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, TPPO, narkotika-psikotropika hingga kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Ranah tersebut menjadi perhatian khusus dirinya dan para komisioner lantaran kasusnya tergolong sering terjadi di Indonesia.

Upaya perlindungan pun akan semakin ketat dilakukan terkhusus jika saksi dan korbannya adalah anak-anak ataupun perempuan.

"Dibutuhkan standarisasi dan kualitas dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam penanganan perkara kekerasan seksual,” kata dia.

Tidak hanya fokus kepada tugas dan tanggung jawab LPSK, Achmad juga akan melakukan pembenahan di internal dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemanfaatan anggaran secara maksimal dan efektif.

Hal itu harus dilakukan agar kerja LPSK dalam melayani masyarakat bisa lebih maksimal karena didukung dengan SDM dan fasilitas operasional yang mumpuni.

Dengan upaya-upaya tersebut, Achmadi berharap dirinya dengan para komisioner bisa mengemban tanggung jawab memberi perlindungan saksi dan korban secara maksimal.

Sebelumnya, sebanyak tujuh anggota LPSK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/4).

Ketujuh anggota LPSK yang mengucapkan sumpah/janji yakni Anton PS Wibowo, Sri Suparyati, Susilaningtias, Wawan Fahrudin, Mahyudin, Achmadi, dan Sri Nurherwati.

Acara diawali pembacaan Keputusan Presiden RI Nomor 52/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Anggota LPSK, selanjutnya dilakukan pengucapan sumpah/janji.

Ketujuh anggota LPSK mengucapkan sumpah/janji yakni: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya dalam melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun.

Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota LPSK dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun suatu janji atau pemberian.

Demi Allah saya bersumpah, akan memegang teguh Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan.

Demi Allah saya bersumpah, akan memelihara kerahasiaan mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi kewajiban saya.”

Usai mengucapkan sumpah/janji, dilakukan penandatanganan berita acara dan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bakal menyediakan ruang tahanan khusus bagi justice collaborator (JC).

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtias menjelaskan, penyediaan ruang tahanan khusus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan.

Sebab, JC adalah pelaku yang juga menjadi saksi kunci dari sebuah perkara, sehingga rentan terhadap ancaman dari pihak-pihak lain.

“LPSK sudah bersepakat bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelenggarakan dan mempersiapkan ruang tahanan khusus JC,” ujar Susilaningtias kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Menurut Susilaningtias, pengadaan fasilitas itu diharapkan membuat JC lebih leluasa untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu perkara.

Di sisi lain, lanjut Susilaningtias, hak perlindungan yang diberikan kepada JC bisa lebih terjamin dan dijalankan secara maksimal oleh LPSK.

“Ini jadi salah satu yang bisa mendorong saksi pelaku untuk mau mengungkap kejahatannya. Ya ini salah satu yang bisa menjadi jalan keluar, supaya mereka mendapatkan hak-haknya dan terlindungi secara maksimal,” pungkas Susilaningtias.

Sebelumnya, pimpinan LPSK periode 2024-2029 menekankan bakal fokus meningkatkan mekanisme dan kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Hal itu disampaikan pimpinan LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi usai terpilih menjadi ketua untuk periode 2024-2029 pada Kamis (16/5/2024).

Rapat pemilihan digelar setelah sebelumnya tujuh anggota LPSK terpilih mengucapkan sumpah/janji di Istana Negara, Jakarta Pusat di hadapan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/5/2024).

Pelantikan dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, antara lain Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua MA Muhammad Syarifuddin, hingga Wakil Ketua MA Non Yudisial Suharto yang juga dilantik hari ini.

Berikut ini nama-nama anggota LPSK periode 2024-2029

1. Antonius P S Wibowo

2. Sri Suparyati

3. Susilaningtias

4. Wawan Fahrudin

5. Mahyudin

6. Brigjen Pol. Purn. Achmadi

7. Sri Nurherwati

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus memberi perlindungan fisik dan pemantauan pengawasan keselamatan para saksi kasus korupsi dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL) hingga 6 bulan ke depan.

"Sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan sampai enam bulan ke depan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Susi menjelaskan bahwa perlindungan tersebut berdasarkan putusan dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada akhir tahun lalu.

Sesuai putusan sidang tersebut, tiga saksi kasus SYL masih dan terus diberi perlindungan fisik hingga enam bulan ke depan.

"Sampai enam bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Susi.

Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus SYL diajukan pada tanggal 6 Oktober 2023.

Pemohon terdiri atas SYL, mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, Panji Harjanto, HT (sopir SYL), serta UN (staf honorer).

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan hanya tiga yang menjadi terlindung, yakni Panji Harjanto, HT, dan UN.

Susilaningtias menjelaskan bahwa HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara itu, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan masih terus melakukan perlindungan fisik kepada mantan ajudan hingga sopir eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hingga 6 bulan ke depan.

Adapun perlindungan itu diberikan sejak diputuskan dari hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL).

"Sampai 6 bulan ke depan kami memberikan perlindungan kepada para saksi ini," kata Anggota LPSK Susilaningtias di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Susi menyampaikan, berbagai perlindungan fisik yang diberikan berupa perlindungan ketika menjalani persidangan maupun pemantauan terhadap keselamatan para saksi.

"Jadi sudah kami lindungi sejak beberapa bulan yang lalu, kita melakukan perlindungan fisik ketika bersidang, juga pemantauan pengawasan terhadap keselamatan para terlindung sudah kami jalankan," jelasnya.

Sebagai informasi, ada beberapa saksi yang meminta perlindungan kepada LPSK dalam kasus korupsi eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Pengajuan permohonan perlindungan pada kasus yang menjerat Syahrul Yasin Limpo ini diajukan pada 6 Oktober 2023.

Permohonan ini terdiri dari SYL; eks Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta; Panji Harjanto; sopir SYL berinsial HT; dan staf honorer berinisial UN.

Namun dari lima pemohon, LPSK memutuskan tiga orang yang menjadi terlindung yakni Panji, HT, dan UN. HT mendapatkan program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dan pemenuhan hak prosedural.

Sementara, UN memperoleh program perlindungan fisik selama menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi, pemenuhan hak prosedural, dan rehabilitasi psikologis.

LPSK menolak permohonan yang diajukan oleh Syahrul Yasin Limpo dan Muhammad Hatta dengan pertimbangan tidak memenuhi pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Keduanya (SYL dan Muhammad Hatta) berstatus sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK,” kata Susilaningtias.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Seminar Nasional Bedah Buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" di Jakarta, Selasa, (14/5/2024).

Bedah Buku bersama Civitas Akademika Universitas Negeri Jakarta ((UNJ) tersebut sebagai upaya memperluas pemahaman bahwa Pancasila bukan hanya relevan di Indonesia namun relevan untuk Dunia.

"BPIP memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas bangsa Indonesia.", ujar Anggota Dewan Pengarah BPIP Andreas Anangguru Yewangoe.

Ditambahkan Andreas, Pancasila juga memiliki nilai universal yang dapat diterapkan di seluruh dunia dengan prinsip gotong royong sebagai bagian dari ideologi perdamaian.

"Nilai-nilai Pancasila, seperti prinsip gotong royong, memiliki relevansi universal dan dapat diadopsi oleh seluruh dunia. Pancasila juga dipandang sebagai ideologi perdamaian. Namun demikian, sebagai langkah awal, Kita harus terlebih dahulu mewujudkan nilai-nilai Pancasila di Indonesia sebelum membawanya ke panggung dunia," tambahnya.

Wakil Kepala BPIP Dr. Rima Agristina, SH., SE., MM. juga menjelaskan peran penting dari mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni yang akan datang.

"Saya percaya bahwa mahasiswa memiliki peran kunci sebagai garda terdepan dalam mengajak seluruh masyarakat merayakan Hari Lahir Pancasila melalui partisipasi mereka dalam upacara. Dengan penerapan mata pelajaran Pancasila yang menjadi wajib dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, Kami berharap Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dapat menjadi pelopor dalam menerapkannya," jelasnya.

Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan buku-buku yang dibuat oleh BPIP bersama Kemendikbud sebagai sumber pemahaman yang dapat digunakan secara aktif dalam masyarakat, baik sebagai bahan bacaan maupun sebagai panduan untuk menggerakkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari.

"BPIP bersama Kemendikbud sedang berupaya keras agar buku yang mereka hasilkan tidak hanya menjadi bahan pelajaran, tetapi juga menjadi alat untuk menggerakkan masyarakat dalam mewujudkan semangat Pancasila dalam berbagai aktivitas," tutur Rima.

Rektor Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Komarudin, M.Si. mengapresiasi kegiatan tersebut, karena Mahasiswa sangat perlu untuk mengetahui betapa pentingnya ideologi Pancasila di mata Dunia.

"Kami sangat mengapresiasi kepada BPIP yang sudah mengadakan kegiatan di UNJ," ujarnya.

Ia juga berharap kepada Mahasiswa UNJ untuk terus mengembangkan wawasannya tentang nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Saya sangat berharap kepada mahasiswa, untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila," harapnya.

Ia bahkan mendorong kepada mahasiswa untuk bangga memiliki Pancasila, karena memiliki nilai-nilai yang sanat relevan dari zaman ke zaman.

Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Ir. Prakoso, M.M, melaporkan, kegiatan tersebut sebagai bentuk tindak lanjut kerja sama dengan kampus UNJ.

Ia berharap ke depan terus melakukan kegiatan-kegiatan untuk membentuk karakter Pancasila kepada mahasiswa khususnya.

"Selain dengan UNJ, BPIP juga telah bekerja sama dengan kampus-kampus lain di Indonesia, seperti UGM, UMM dan kampus lainnya di luar pulau jawa", paparnya.

Selain itu, BPIP juga memiliki program-program yang melibatkan mahasiswa, seperti Kuliah Kerja Nyata dengan penekanan angka stunting.

"Kami juga memiliki beberapa program untuk menekan angka stunting melalui KKN", ujarnya.

Ia menilai nilai-nilai Pancasila harus didorong melalui tri dharma perguruan tinggi seperti pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2024-2029 menyatakan siap untuk memperkuat kerja sama dengan banyak pihak, terutama usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Anggota LPSK Wawan Fahrudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan sejumlah pihak yang akan diperkuat kerja samanya secara intensif; meliputi pemerintah daerah, masyarakat sipil, pegiat hak asasi manusia (HAM), hingga jejaring kerja di daerah yang selama ini telah membantu kerja-kerja LPSK.

Ia juga menyampaikan bahwa pimpinan LPSK yang baru dilantik siap bersilaturahmi dengan sejumlah instansi penegakan hukum untuk membangun sinergi, khususnya dengan jajaran Polri dan Kejaksaan Agung.

Ia menyebut sinergi tersebut diperlukan dengan mitra-mitra LPSK yang selama ini telah bekerja bersama dalam isu perlindungan, dan pemulihan saksi atau korban.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa LPSK akan fokus dalam memberikan perlindungan segera kepada saksi dan korban perkara tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), terutama sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS.

"Agenda prioritas lainnya bagi pimpinan LPSK, mengingat kasus-kasus perdagangan manusia terus meningkat dan juga kekerasan seksual," ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa dirinya menargetkan LPSK untuk lebih banyak diketahui masyarakat ke depan, khususnya oleh para pencari keadilan.

"LPSK tidak boleh elitis, namun harus lebih terbuka, serta membuka dan mengembangkan seluas-luasnya kanal-kanal pengaduan dengan penggunaan teknologi yang multiplatform, termasuk mengoptimalkan dan memperkuat jejaring kerja yang telah ada melalui program Sahabat Saksi dan Korban," kata mantan Staf Khusus Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu.

Ia mengharapkan melalui program Sahabat Saksi dan Korban yang telah berjalan sejak 2022 itu maka penyebaran tentang hak saksi korban dan dukungan kerja LPSK di daerah semakin kuat.

"LPSK harus menjadi rumah pengaduan dan pelindungan bagi para pencari keadilan di mana pun berada. Oleh karena itu, sumber daya manusia, program-program kerja yang telah ada, sistem yang sudah baik harus dipertahankan, dikembangkan dan diperkuat, termasuk dukungan sarana, prasarana dan anggaran," katanya.

Ia mengatakan LPSK akan mengemban amanah tambahan bila UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku pada 2026 nanti.

Ia menjelaskan bahwa pada UU KUHP baru tersebut memuat salah satu kewenangan LPSK, yakni melakukan penilaian ganti kerugian (restitusi) bagi korban tindak pidana.

Ia menambahkan isu lain yang perlu diperkuat dan dioptimalkan kembali adalah perlindungan, penghargaan dan perlakuan khusus bagi justice collaborator (JC), rehabilitasi psikososial, bantuan medis dan psikologis, hingga dana bantuan korban (victim trust fund).

"Sehingga saksi, korban, ahli, pelapor, dan saksi pelaku benar-benar merasakan kehadiran negara melalui LPSK," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kendari (ANTARA) - Direktur Pengkajian Kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia Prof Muhammad Sabri menekankan pentingnya relasi agama dan negara dalam kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ethico-spiritus bangsa Indonesia yang bhinneka.

"Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, akan tetapi sebagai pengikat dalam kebinekaan," katanya saat memberi kuliah umum di Kampus IAIN Kendari, Rabu.

Sabri menjelaskan ketika bangsa dan bhineka itu berpotensi gesekan dan konsensus yang berusaha otoriter dengan cara beragam, Pancasila harus hadir sebagai daya rekat.

"Kita harus sadar diri bahwa para pendiri bangsa mewariskan suatu nilai yang sangat baik, yaitu Pancasila. Bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga menjadi perekat dari sebuah kebinekaan, baik bhineka secara kultural, agama maupun sosial. Kita diikat oleh satu poin bersama, yaitu Pancasila," ucapnya.

Ideologi Pancasila merupakan seperangkat nilai yang digali dari jiwa terdalam bangsa Indonesia, berdimensi keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan yang melandasi langkah dalam meraih cita-cita nasional yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sementara itu, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Sitti Fauziah mengatakan kegiatan ini untuk membangun semangat kebangsaan dan bernegara seluruh civitas akademika, baik dosen maupun mahasiswa IAIN Kendari. Apalagi, saat ini paham radikal yang berkembang di perguruan tinggi bisa segera ditepis bahwa mahasiswa IAIN Kendari saat ini memegang teguh ideologi Pancasila.

"Kegiatan kuliah umum ini adalah menyegarkan kembali dan membangkitkan semangat mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik bahwa IAIN Kendari tidak terkontaminasi paham lain selain ideologi Pancasila," katanya.

Ia berharap kegiatan yang di selenggarakan oleh Pusat Studi Pancasila dan Konstitusi (PUNCAK) IAIN Kendari tidak terputus dan akan terus berlanjut.

"Kita akan tindaklanjuti kerja sama selanjutnya dengan BPIP RI. Semoga kegiatan selanjutnya IAIN Kendari bisa menghadirkan langsung kepala BPIP RI," harapnya.

Kuliah umum dengan tema "Diskursus Kebangsaan" yang diselenggarakan di kampus IAIN Kendari diikuti 350 orang dari pimpinan, dosen, dan mahasiswa kampus tersebut.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi te

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) dan Indonesia Future Network (IFN) Future Policy mengumpulkan 19 tokoh muda dari multi sektor untuk membahas terobosan-terobosan kebijakan demi menyukseskan estafet kepemimpinan pasca Pemilihan Umum 2024.

Pertemuan tersebut dilakukan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

"Dunia sudah bertransformasi menuju ekonomi digital dan ekonomi hijau. IFN menjadi kesempatan agar calon pemimpin masa depan memahami legacy pemerintah sehingga memiliki perspektif yang lebih utuh tentang bagaimana negara dikelola dan berimajinasi tentang transformasi kebijakan publik yang tepat," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Moeldoko juga menekankan bahwa IFN sebagai wadah membangun jejaring kepemimpinan lintas sektor yang kuat dan menciptakan kebijakan inklusif untuk pembangunan bangsa.

Sementara itu, Cazadira F. Tamzil selaku Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation sebagai mitra kolaborator IFN menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk menuju visi Indonesia Maju 2045.

"Semangat gotong royong bangsa Indonesia perlu dibawa ke dalam proses pembuatan kebijakan. IFN Future Policy diharapkan memfasilitasi para praktisi muda untuk berjejaring, berinteraksi dan berkolaborasi nyata dengan pemerintah. Tidak ada Indonesia 2045 tanpa suara dan karya praktisi kebijakan muda," kata dia.

Sedangkan, perwakilan peserta IFN Future Policy, Jan Ramos Pandia mengapresiasi IFN Future Policy yang mengumpulkan praktisi kebijakan pemuda dari lintas sektor.

"Melalui IFN, saya lebih memahami hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah dan tantangan nyata di masa mendatang, sekaligus bagaimana peran kami sebagai praktisi muda ke depannya dalam estafet kepemimpinan bangsa," ujarnya.

IFN Future Policy merupakan edisi kedua dari IFN, yang merupakan program kolaborasi multi sektor antara Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Pijar Foundation beserta Perkumpulan Warga Muda.

IFN Future Policy ditutup dengan presentasi rencana aksi kolaborasi yang sudah disusun peserta di hadapan para pimpinan KSP.

Adapun, IFN digelar secara rutin mulai Februari hingga Oktober 2024. Di setiap edisi, IFN akan mengumpulkan praktisi-praktisi muda multi sektor dan mengangkat berbagai isu strategis pembangunan seperti kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, iklim, dan lingkungan hingga transformasi industri.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan komitmen negara untuk selalu hadir menjaga kesejahteraan buruh, bahkan bagi yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022 lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

Tenaga Ahli Utama KSP Fajar Dwi Wisnuwardhani, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sebelum adanya program tersebut, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut yakni JKP,” katanya menanggapi peringatan Hari Buruh atau May Day.

Fajar menyebutkan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK, antara lain pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

Meskipun pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK, Fajar mendorong perusahaan untuk menghindari PHK serta mengedepankan hubungan yang sehat dan saling memahami.

Merujuk data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), pada periode Januari-Februari 2024 terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami PHK.

PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Fajar Dwi Wisnuwardhani mendorong perusahaan agar menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta mengedepankan hubungan industrial yang sehat dan saling memahami. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), pada periode Januari-Februari 2024, terdapat 7.694 pekerja atau buruh dalam negeri yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.652 orang atau 47,45 persen dari total pekerja yang terkena PHK secara nasional," kata Fajar, dikutip dari siaran pers KSP pada Rabu (1/5/2024).

Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan skema jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang terkena PHK. Fajar mengatakan, negara berkomitmen terus menjaga kesejahteraan buruh, termasuk yang terkena PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sejak resmi berlaku pada 1 Februari 2022, lebih dari 12 juta pekerja telah terdaftar dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta JKP.

JKP merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekarang sudah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengatur pelaksanaan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP.

Sebelum adanya program tersebut, kata dia, pekerja yang terkena PHK masih belum mendapatkan skema jaminan sosial, sehingga berpotensi besar terdampak tingkat kesejahteraan dan bahkan tingkat kebekerjaannya.

“Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program jaminan sosial baru tersebut, yakni JKP,” kata Fajar.

Fajar pun menjelaskan manfaat JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Pertama, pekerja akan menerima uang tunai, dengan rincian 45 persen dari upah selama tiga bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan selanjutnya.

Kedua, pekerja akan mendapat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja, baik yang bersifat re-skilling maupun up-skilling.

“Tujuannya mempertahankan derajat kehidupan pekerja atau buruh yang terkena PHK dan membantu pekerja mengakses pasar kerja kembali,” ujar Fajar.

N Dessy Suciati Saputri