BANDUNG - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjalin kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) untuk memperkuat pembinaan ideologi Pancasila di tengah masyarakat.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala BPIP Prof. KH Yudian Wahyudi M.A., Ph.D. dan Rektor UPI Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. di Kampus UPI Bandung, Kamis (18/7/2024).

Prof. Yudian Wahyudi dalam arahannya mengatakan bahwa kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mengarusutamakan ideologi Pancasila bagi segenap sivitas akademika dan masyarakat luas melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"BPIP tidak bisa bekerja sendiri dalam membumikan Pancasila. Kita perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi seperti UPI," jelas Prof. Yudian.

Ia pun berharap kerjasama ini dapat mendorong semangat para dosen dan mahasiswa UPI untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

"Mari jadikan Pancasila sebagai kompas moral dalam setiap langkah kita," ajaknya.

Sementara itu, Deputi Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan BPIP, Ir. Prakoso., MM., mengatakan bahwa kerjasama ini sejalan dengan tugas BPIP untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

"UPI sebagai perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda," ujar Ir. Prakoso.

Rektor UPI, Prof. Dr. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., menyambut baik kerjasama ini dan menyatakan komitmennya untuk mendukung program pembinaan ideologi Pancasila yang digagas oleh BPIP.

"UPI siap bersinergi dengan BPIP untuk mewujudkan generasi muda yang Pancasilais," tegasnya.

Prof. Solehuddin menambahkan bahwa UPI memiliki program studi Kewarganegaraan dan Pendidikan Pancasila yang dapat dikolaborasikan dengan program BPIP.

"Kami juga sudah memiliki program penambahan studi karakter dan berharap kerjasama ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) bagi seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Yogyakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyusun modul Materi Umum dan Materi Pengayaan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila. Penyusunan kegiatan berdasarkan amanat undang-undang.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan kegiatan penyusunan modul Diklat PIP merupakan pelaksanaan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila serta Peraturan BPIP RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila.

"BPIP diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelenggarakan Diklat PIP yang sesuai dengan dinamika lingkungan strategis lokal, nasional, dan internasional, sehingga Diklat PIP untuk aparatur negara, anggota organisasi sosial politik, komponen masyarakat lainnya, serta Purnapaskibraka dan Purnapaskibraka Duta Pancasila harus dilakukan secara inovatif dan adaptif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan peserta diklat,", ucap Yudian saat menjadi narasumber kegiatan penyusunan modul di Yogyakarta, Selasa, 16 Juli 2024.
Diklat PIP diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter, mampu mengakselerasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai pusat peradaban dunia di masa depan.

"Pelaksanaan Diklat PIP akan menghasilkan alumni yang berkarakter dan berjati diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu menjadi teladan, serta menjadi faktor kunci dalam mengkatalis dan mempercepat terwujudnya etika kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila untuk membangun peradaban bangsa sebagai pusat peradaban dunia di masa mendatang," kata Yudian.

Plt. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP, Prakoso menjabarkan materi-materi yang diajarkan pada Diklat PIP tersebut. Materi Dasar PIP disusun untuk memahami dan melaksanakan PIP sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi bangsa.

"Sementara Materi Umum Pancasila mencakup filosofi dan pengetahuan tentang Pancasila serta implementasinya dalam kebijakan publik, dan Materi Pengayaan memuat isu aktual PIP dan kebangsaan yang sesuai dengan kebutuhan peserta Diklat PIP," kata Prakoso.

Kegiatan ini melibatkan berbagai unit kerja di BPIP melalui gotong royong, dengan supervisi Deputi Bidang Pengkajian dan Materi.

"Kami telah melakukan diskusi grup terfokus di Bandung, Jakarta, Surakarta, dan Yogyakarta untuk memaparkan draft modul dan mendapatkan masukan dari narasumber, yang nantinya akan direviu oleh pimpinan BPIP sebelum disahkan untuk digunakan dalam pelaksanaan Diklat PIP.", ungkap Sadono selaku Direktur Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan BPIP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ALB)

Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra mengatakan tak ada persoalan mendasar mengenai perubahan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam revisi Undang-Undang Wantimpres. Yusril menjelaskan secara historis mulanya Wantimpres dibentuk sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Dalam sejarahnya pada tahun 2006, dalam posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya ditugasi Presiden SBY untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Wantimpres itu dengan DPR hingga selesai. Dalam teks UU Nomor 19 Tahun 2006 itu tercantum tanda tangan pengesahan dari Presiden SBY dan tanda tangan saya selaku Menteri Hukum dan HAM Ad Interim yang mengundangkan UU itu dalam Lembaran Negara," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Yusril menyoroti hal yang menjadi pembicaraan terkait revisi UU itu ialah soal pergantian nomenklatur dari Wantimpres kemudian kembali menjadi DPA, serta soal jumlah anggotanya. Menurutnya, hal substansial adalah soal perubahan kedudukan dari semula di bawah presiden menjadi sejajar dengan lembaga negara lain.

"Perubahan dalam RUU yang diajukan DPR ini pada hemat saya memang tidak substansial jika dikaitkan hanya dengan nomenklatur dan berapa jumlah serta syarat untuk menjadi anggotanya. Apa yang substansial adalah perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semua berada di bawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam UU Wantimpres menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya," ujar dia.

Yusril mengatakan DPA sendiri diatur dalam Bab IV UUD 1945 sebelum amandemen dan digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, Bab IV yang mengatur DPA dalam konstitusi itu dihapus saat amandemen. Dengan begitu, Wantimpres yang ada saat ini berada di bawah presiden, bukan sebagai lembaga negara.

"Tetapi Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada namun diubah sehingga berbunyi, 'Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang'. Apa nama dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden itu, tidak ada nomenklaturnya di dalam UUD 45 hasil amandemen," kata dia.

"UU Nomor 19 Tahun 2006 menamakannya 'Dewan Pertimbangan Presiden' dan menempatkan lembaga itu di bawah presiden. Itulah tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya adalah karena DPA sebagai 'lembaga negara' dihapuskan oleh amandemen, maka kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah Presiden sebagai lembaga pemerintah," lanjutnya.

Sementara, lanjut Yusril, revisi UU Wantimpres saat ini menempatkan DPA sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain. Inilah perubahan substansial yang membedakan antara Wantimpres dengan DPA, menurut Yusril. Yusril mengatakan kewenangan presiden membentuk lembaga untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepadanya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 1945.

"Sementara dengan RUU inisiatif DPR sekarang ini, dewan penasehat yang dibentuk Presiden berdasarkan Pasal 16 UUD 45 hasil amandemen akan diberi nama 'Dewan Pertimbangan Agung' dan menempatkannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain yang disebutkan dalam UUD 45 hasil amandemen. Pada hemat saya, seperti telah saya katakan di atas tadi, soal kedudukan dewan itu saja yang secara substansial membedakan antara Wantimpres yang ada sekarang dengan DPA sebagaimana termaktub dalam RUU inisiatif DPR ini," katanya.

"Lembaga yang dibentuk oleh Presiden atas perintah UUD 45 dengan tugas untuk memberikan pertimbangan dan nasehat kepada Presiden, apakah nomenklaturnya akan dinamakan Dewan Pertimbangan Presiden atau Dewan Pertimbangan Agung, kewenangannya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 45, maka dewan itu dapat digolongkan sebagai lembaga negara yang sejajar kedudukannya dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Sebab, tidak ada lembaga lain dalam UUD 45 yang diberikan kewenangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden," lanjutnya.

Pun, kata Yusril, tak ada persoalan mendasar secara HTN di Indonesia mengenai perubahan kedudukan antara Wantimpres dan DPA tersebut. Dia menilai revisi UU Wantimpres saat ini lebih menggunakan pendekatan penafsiran pada konstitusi ketimbang penafsiran tahun 2006 saat UU Wantimpres itu dibentuk.

"Dengan demikian, hemat saya tidak ada persoalan mendasar yang kita hadapi dari perspektif hukum tata negara, mengenai perubahan kedudukan Wantimpres yang semula adalah lembaga yang kedudukannya berada di bawah Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," kata Yusril.

"Penafsiran sekarang ini lebih mendekati maksud UUD 45 dibandingkan dengan penafsiran tahun 2006 ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga. Tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara, atau tafsir apapun terkait dengan UUD selalu bersifat dinamis. Segalanya pada akhirnya dapat diterima setelah tafsir itu dituangkan ke dalam norma undang-undang," pungkas dia.

(fca/gbr)

Denpasar (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Ade Irfan Pulungan beserta rombongan melakukan verifikasi lapangan untuk menggali tiga isu permasalahan di Bali.

Ade di Denpasar, Jumat, menyebut tiga isu tersebut mengenai penanganan narkotika, kapasitas lapas, serta perilaku keamanan dan ketertiban WNA, dimana nantinya akan dilaporkan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

“Setelah kami melakukan koordinasi ini akan kami catat, respon dengan baik dan akan kami sampaikan kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk dibuatkan memo yang tentunya akan kami sampaikan tindaklanjutnya kepada Presiden dan dibahas dalam rapat terbatas,” kata dia.

Tim verifikasi lapangan Kantor Staf Presiden sendiri telah tiba di Bali pada Rabu (10/7) lalu dengan pengumpulan data pertama di Polda Bali membahas persoalan peredaran narkotika.

Selanjutnya mereka bertemu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali untuk memantau di lapangan kondisi kepenuhan kapasitas lapas.

Sementara hari ini rombongan melakukan koordinasi dengan Pemprov Bali terkait keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh WNA yang dinilai meresahkan masyarakat Bali.

“Tadi kami banyak mendapat informasi dari media sosial maupun pengaduan langsung dari Pemprov Bali, ada yang viral perilaku WNA yang banyak melakukan penyimpangan, tidak tertib berlalu lintas, tidak menghargai kultur masyarakat Bali ini fenomena yang terjadi,” ujar Ade Irfan.

Berikutnya mereka akan menentukan langkah-langkah penanganan masalah ini tanpa gegabah, sebab pemerintah tidak ingin proses penegakan yang dilakukan justru mempengaruhi kedatangan wisman yang membawa dampak baik bagi perekonomian.

Sementara itu Asisten I Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra telah menyampaikan temuan-temuan kasus yang dilakukan WNA selama ini.

“Saya sudah melihat ya banyak seperti ugal-ugalan pelanggaran lalu lintas, disini masyarakat kita juga harus membantu, rentalnya juga semestinya memberi pemahaman, sebab di sisi lain kita juga menginginkan wisatawan ada,” ujarnya.

Untuk itu Pemprov Bali berharap dengan kehadiran Kantor Staf Presiden dapat membantu dalam menentukan bersama-sama solusi atas permasalahan yang belakangan terjadi di Bali.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Denpasar -

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) turun tangan memverifikasi berbagai isu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bali. Salah satunya, KSP menyoroti maraknya warga negara asing (WNA) yang berulah di Pulau Dewata.

Tenaga Ahli Utama Deputi V KSP, Irfan Pulungan, mengatakan ada tiga isu utama yang disoroti di Bali. Selain WNA yang kerap berulah, isu lain yang disoroti adalah narkotika dan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Kehadiran Kantor Staf Presiden Deputi V ke Bali ada tiga isu, tentang penanganan masalah narkotika, over kapasitas lapas, dan tentang perilaku keamanan dan ketertiban warga negara asing yang beberapa tahun terakhir meresahkan masyarakat Bali," ujar Irfan di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (12/7/2024).

Irfan menerangkan verifikasi dilakukan guna memastikan isu dan permasalahan di Bali. Sebab, KSP selama ini hanya mengetahui informasi dari media sosial (medsos) dan sejumlah pengaduan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, banyak ulah WNA di Bali, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga tidak menghormati kultur masyarakat.

Menurut Irfan, penanganan terhadap ulah WNA di Bali perlu dilakukan secara bersama-sama dan serius. Artinya, harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Catatannya, ini dilakukan dengan bersama-sama penyelesaiannya. Tidak sektoral, (tetapi) secara holistik bersama-sama," ungkap Irfan.

Namun, Irfan tak sepakat soal pembatasan WNA ke Bali meski banyak yang berulah. Pasalnya, langkah-langkah penanganan WNA harus dilakukan dengan cermat.

Menurut Irfan, kedatangan WNA ke Bali sejatinya membawa berkah. Kehadiran para WNA ke Pulau Dewata tidak hanya berpengaruh pada sektor pariwisata, tetapi juga terhadap investasi.

Irfan mengungkapkan rombongan Deputi KSP sejatinya telah tiba di Bali sejak Rabu (10/7/2024). Mereka kemudian menyambangi Kepolisian Daerah (Polda) Bali guna berkoordinasi terkait kasus Narkotika.

Verifikasi kemudian dilanjutkan dengan berdialog bersama Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, Kamis (11/7/2024).

Dialog berlanjut lagi bersama Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Bali I Dewa Gede Mahendra Putra dan Pramella, Jumat (12/7/2024). Hasil verifikasi akan diteruskan kepada Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk disampaikan kepada Presiden dalam bentuk memo dan dibahas dalam rapat terbatas (ratas).

(iws/iws)

JAKARTA - Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyapa para pelajar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. (MPLS). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Kegiatan BPIP Menyapa "Pancasila Saka Adisiswa" ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 1 Jakarta pada Senin-Rabu 8-10 Juli 2024.

Kegiatan itu diisi oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Termasuk dari Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi serta Muhammad Arif Affandy dan Muhammad Iqbal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.

"BPIP memiliki tugas membina dan mengembangkan ideologi Pancasila tidak hanya mengedukasi tentang pentingnya Pancasila. Tapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila," ujar Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Jumat (12/7/2024).

Materi pertama di SMAN 12 Jakarta Timur mengangkat tema "Penguatan Pancasila melalui Media Sosial untuk Indonesia Lebih Baik".

"Adik-adik sekalian, tantangan besar kita saat ini adalah bagaimana mengarustamakan Pancasila di era digital. Sebagai generasi muda, adik-adik dapat berperan dengan melawan hoaks dan radikalisme di media sosial," ucapnya.

Mengarusutamakan Pancasila berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah BPIP hadir untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di SMAN 70 Jakarta Selatan, BPIP memotivasi siswa-siswi untuk selalu berkreasi akan hal positif bertemakan Pancasila di media sosial.

"Sebagai generasi muda, mari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif. Dengan semangat ber-Pancasila, Kita bisa mencapai banyak hal dan membawa perubahan untuk Indonesia," ujar Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Senada, Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi mengajak para siswa dan siswi untuk menyadari, Pancasila telah tertanam di dalam diri masing-masing siswa.

?Jika adik-adik melakukan kebaikan, ingat yang adik-adik lakukan adalah Pancasila. Sebab, ingatanlah yang akan membuat Pancasila abadi. Menjadi amal kebaikan jika diimplementasikan yang akan mengantarkan adik-adik pada jalan kebaikan pula," tutur Hilmie.

Sedangkan, di SMAN 1 Jakarta Pusat Arif dan Iqbal yang merupakan perwakilan dari PPI Dunia turut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan kepada adik-adik.

"Di tengah keragaman budaya dan tantangan global, sikap toleransi, persatuan, dan gotong royong yang dipetik dari Pancasila, sangat penting untuk kita jaga. Adik-adik semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila," kata Arif.

Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral yang membantu dalam menghadapi semua tantangan global. "Dengan bekerja sama selalu mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Kita bisa membawa harum nama baik Indonesia di kancah Interasional," tegas Iqbal.

JAKARTA - Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyapa para pelajar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. (MPLS). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di kalangan pelajar.

Kegiatan BPIP Menyapa "Pancasila Saka Adisiswa" ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Jakarta, SMAN 70 Jakarta, dan SMAN 1 Jakarta pada Senin-Rabu 8-10 Juli 2024.

Kegiatan itu diisi oleh Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Termasuk dari Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi serta Muhammad Arif Affandy dan Muhammad Iqbal dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia.

"BPIP memiliki tugas membina dan mengembangkan ideologi Pancasila tidak hanya mengedukasi tentang pentingnya Pancasila. Tapi juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila," ujar Direktur Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama BPIP M. Akbar Hadiprabowo, Jumat (12/7/2024).

Materi pertama di SMAN 12 Jakarta Timur mengangkat tema "Penguatan Pancasila melalui Media Sosial untuk Indonesia Lebih Baik".

"Adik-adik sekalian, tantangan besar kita saat ini adalah bagaimana mengarustamakan Pancasila di era digital. Sebagai generasi muda, adik-adik dapat berperan dengan melawan hoaks dan radikalisme di media sosial," ucapnya.

Mengarusutamakan Pancasila berarti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sinilah BPIP hadir untuk menjaga agar nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Di SMAN 70 Jakarta Selatan, BPIP memotivasi siswa-siswi untuk selalu berkreasi akan hal positif bertemakan Pancasila di media sosial.

"Sebagai generasi muda, mari menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif. Dengan semangat ber-Pancasila, Kita bisa mencapai banyak hal dan membawa perubahan untuk Indonesia," ujar Sekretaris Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi BPIP Dwi Maharani.

Senada, Pranata Humas BPIP Hilmie Azizi mengajak para siswa dan siswi untuk menyadari, Pancasila telah tertanam di dalam diri masing-masing siswa.

?Jika adik-adik melakukan kebaikan, ingat yang adik-adik lakukan adalah Pancasila. Sebab, ingatanlah yang akan membuat Pancasila abadi. Menjadi amal kebaikan jika diimplementasikan yang akan mengantarkan adik-adik pada jalan kebaikan pula," tutur Hilmie.

Sedangkan, di SMAN 1 Jakarta Pusat Arif dan Iqbal yang merupakan perwakilan dari PPI Dunia turut menegaskan pentingnya peran Pancasila sebagai pedoman dalam berkehidupan kepada adik-adik.

"Di tengah keragaman budaya dan tantangan global, sikap toleransi, persatuan, dan gotong royong yang dipetik dari Pancasila, sangat penting untuk kita jaga. Adik-adik semua dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan positif di lingkungan sekolah sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai Pancasila," kata Arif.

Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral yang membantu dalam menghadapi semua tantangan global. "Dengan bekerja sama selalu mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Kita bisa membawa harum nama baik Indonesia di kancah Interasional," tegas Iqbal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pimpinan organisasi kelompok teroris Al-Jamaah Al-Islamiyah atau yang dikenal dengan sebutan Jamaah Islamiyah (JI) menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pernyataan pengakuan kepada NKRI sekaligus pembubaran organisasi yang bertanggung jawab atas peristiwa Bom Bali I dan II itu diketahui melalui video rekaman yang memuat pernyataan atas hasil kesepakatan majelis para senior dengan para pimpinan lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang berafiliasi dengan JI.

Lantas, bubarnya JI apakah Indonesia terbebas dari aksi teror bom atau paham radikal?

Pengamat terorisme dari Universitas Malikussaleh, Al Chaidar mengatakan, bubarnya JI memang merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi wahabi jihadi atau yang lebih fokus kepada jihad dan melawan setiap kebijakan pemerintah.

Wahabi sendiri sebenarnya adalah paham bagi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang berpegang pada mengembalikan Islam ke bentuk asli sesuai dengan teks Al quran dan hadis.

Namun, Al Chaidar menegaskan bahwa masih ada organisasi yang berideologi wahabi takfiri (mengkafirkan siapa saja termasuk sesama umat muslim) yang belum menyatakan membubarkan diri, yakni Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

“Pembubaran JI ini merupakan akhir dari gerakan teroris yang berideologi Wahabi Jihadi. Sementara JAD yang berideologi Wahabi Takfiri belum menyatakan membubarkan diri,” kata Al Chaidar kepada Kompas.com, Senin (8/7/2024).

Kemudian, masih ada mereka yang menjadi anggota dan simpatisan dari Kelompok Negara Islam di Iraq dan Suriah (NIIS) atau Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS).

Al Chaidar menyebut bahwa anggota hingga simpatisan ISIS tersebut cukup sulit diredakalisasi karena masih banyak menolak.

Oleh karena itu, menurut Al Chaidar, Indonesia belum bisa dikatakan benar-benar terbebas dari paham radikal.

"ISIS masih sulit untuk dideradikalisasikan. Banyak resistensi dari mereka. Mungkin karena pendekatan nya masih perlu diubah. (Jadi belum bebas) Masih ada JAD yang berafiliasi dengan ISIS yang berideologi Wahabi Takfiri,” ujarnya.

Apresiasi Densus 88 dan program deradikalisasi

Namun, Al Chaidar mengapresiasi upaya pemberantasan terorisme yang selama ini dilakukan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri.

Dia juga memuji program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah dengan sejumlah pihak terkait karena berhasil membantu para petinggi JI untuk kembali mengakui NKRI.

"Ini merupakan keberhasilan Densus 88 dalam program Deradikalisasi. Proses pembubaran JI ini disponsori oleh Densus 88 sebagai inisiator,” kata Al Chaidar.

Jejak Jamaah Islamiyah

Sebagaimana diketahui, JI dibentuk oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar pada 1993. Kelompok ini disebut berusaha mendirikan negara Islam di Asia Tenggara sehingga terornya juga terjadi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

Padang (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) membenarkan telah menerima permohonan perlindungan dari enam orang terkait kasus kematian Afif Maulana, seorang pelajar sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) yang diduga dianiaya oknum polisi.

"Sudah ada enam orang yang mengajukan permohonan melalui kuasa hukumnya, LBH Padang," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias saat dihubungi di Padang, Selasa.

Namun, Susilaningtias tidak merinci siapa saja enam orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut. Hanya saja pemohon merupakan bagian dari keluarga hingga saksi korban dalam kasus tersebut.

Terkait substansi yang disampaikan pendamping hukum kepada LPSK, Susilaningtias juga tidak merinci dengan pertimbangan tertentu, namun, secara umum, para pelapor meminta pendampingan kepada LPSK, terutama apabila terjadi pengancaman.

"Sejauh ini memang tidak ada ancaman, namun mereka bilang kalau ada ancaman minta tolong agar LPSK memberikan perlindungan kepada saksi korban dan keluarganya," jelasnya.

Saat ini, LPSK sedang mendalami lebih lanjut kelengkapan berkas permohonan pemohon karena masih ada yang belum lengkap. Tidak hanya itu, LPSK juga sudah berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait kematian Afif Maulana.

Koordinasi tersebut mengingat KPAI bersama Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendatangi lokasi ditemukannya Afif Maulana pada beberapa waktu yakni di bawah Jembatan Kuranji, Kota Padang.

Dalam waktu dekat, LPSK akan berkunjung ke Kota Padang guna menindaklanjuti syarat-syarat permohonan pemohon, kemudian mengkaji apakah ada unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya yang tidak kalah penting ialah menggali keterangan pemohon untuk mengungkap kasus tersebut.

"LPSK juga akan mengecek apakah ada ancaman, termasuk memastikan apakah ada kondisi traumatis yang dialami keluarga dan korban. Jika ada maka kita langsung asesmen secara medis maupun psikologis," kata dia.

Terakhir, LPSK menjamin apabila ada saksi-saksi lain yang berani bersuara terkait pengungkapan kasus tersebut sepenuhnya mendapat bantuan dan perlindungan dari LPSK.

"Jadi, jangan ragu untuk bicara dan bisa sampaikan kepada LPSK," tegas dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Tim kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6/2024).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

Ronny mengatakan ada dua peristiwa yang, menurut pihaknya, penyidik KPK melakukan pelanggaran etik. Pertama, Kusnadi dijebak pada Senin (10/6) di mana tidak ada surat perintah atau surat tugas apa pun yang diketahui. Properti milik Kusnadi saat itu juga disita.

"Kusnadi dijebak ke lantai 2, kemudian dirampas properti milik pribadi dan buku milik PDI Perjuangan, itu yang pertama. Kedua, kami melihat bahwa di sini telah terjadi pelanggaran etik berat, yaitu mengubah tanggal berita acara penerimaan yang di mana tanggal 10 Juni waktu Saudara Kusnadi dijebak itu berita acara penerimaan barang bukti atau alat bukti itu tanggal 23 April 2024," jelasnya.

"Kemudian, seminggu kemudian, setelah Saudara Kusnadi diperiksa kembali. Kemudian diubah tanggal tersebut, bukan 23 April 2024, tetapi kembali ke tanggal 10 Juni 2024. Di sini kami melihat telah terjadi ketidakprofesionalan dari oknum penyidik KPK dan kami meminta agar Dewas segera menindaklanjuti aduan kami. Sehingga atas terjadinya ketidakprofesionalan penyidik ini, kami bisa mendapatkan kepastian hukum. Sehingga ini bisa menjadi keadilan juga untuk Saudara Kusnadi," tutupnya.

Sementara, Wakil Ketua LPSK Sri Supayati mengatakan LPSK akan menelaah pengajuan permohonan dari Kusnadi dan tim kuasa hukumnya. Kusnadi meminta adanya perlindungan sebagai saksi.

"Pada intinya, meminta untuk adanya perlindungan sebagai saksi ya karena statusnya beliau dipanggil sebagai saksi itu ada dua kali pemanggilan. Itu ada 10 Juni dan juga 19 Juni. Pada prinsipnya, LPSK sesuai dengan mandatnya, dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014, kami menerima pengajuan permohonan tersebut," katanya.

"Karena ada permohonan atas perlindungan hak prosedural, yaitu pendampingan, ya itu yang akan kami coba untuk bahas kembali, telaah. Dan kami juga menyampaikan juga bahwa tidak menutup kemungkinan mungkin saja ada perlindungan yang lain yang memang dibutuhkan Pak Kusnadi ya," pungkasnya.

(dek/dek)

Jakarta -

Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. KPK tak mempermasalahkan hal tersebut karena itu adalah hak dari Kusnadi.

"Terkait Kusnadi mengajukan perlindungan di LPSK. Semua pihak berhak untuk mengajukan perlindungan ke LPSK apabila merasa terancam," kata jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Tessa meyakini LPSK memiliki kriteria mana saja pihak yang layak diberikan perlindungan. Dia juga meminta Kusnadi menyampaikan fakta jika memang ada ancaman kepadanya.

"Ya kami juga mengimbau kepada Saudara Kusnadi untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya kalau seandainya ada ancaman-ancaman kepada yang bersangkutan, Tentunya fakta-fakta tersebut harus benar-benar sesuai dengan kenyataan ya," ujarnya.

Tessa mengatakan tidak memiliki informasi apakah memang Kusnadi mendapatkan ancaman. Dia meminta alasan Kusnadi meminta perlindungan ke LPSK agar ditanyakan ke yang bersangkutan.

"Dan kembali lagi, KPK tidak memiliki informasi kapan, apa, dan siapa yang melakukan pengancaman tersebut kepada Kusnadi," ujarnya.

Kusnadi Minta Perlindungan ke LPSK

Sebelumnya, pihak staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait pemeriksaan dirinya di KPK. Kusnadi membantah ada kaitan dengan buron Harun Masiku.

"Dalam hal ini, kami, kuasa hukum, saya Ronny Talapessy bersama Pak Petrus, Pak Jimmy, dan kawan-kawan. Hari ini ke LPSK dalam rangka meminta perlindungan terhadap LPSK atas kejadian yang Saudara Kusnadi terima," kata kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy, kepada wartawan di LPSK, Jakarta Timur, Jumat (28/6).

Ronny mengatakan Kusnadi diperlakukan KPK secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Kedua, Ronny menjelaskan Kusnadi tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku.

"Kami melihat bahwa diperlakukan secara tidak adil, melanggar hak-hak hukum sebagai warga negara. Yang kedua, kami melihat bahwa Saudara Kusnadi ini tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku. Namun dijebak oleh penyidik KPK dan digeledah. Kemudian, dilakukan perampasan properti milik pribadi dan diperlakukan secara semena-mena, yang tidak sesuai dengan hukum dan juga aturan yang ada. Jadi kami melihat bahwa di sinilah kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan sehingga hari ini kami hadir di sini," jelasnya.

"Kami sudah melakukan upaya hukum, yaitu juga ke Komnas HAM dan juga kita sudah ke Mabes Polri, dan ini merupakan dalam rangka mencari keadilan, dan kita juga ingin bahwa hak-hak hukum, Saudara Kusnadi ini dilindungi secara undang-undang," tambahnya.

(ial/dek)

Ambon (ANTARA) - Universitas Pattimura (Unppatti) Ambon, Maluku bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI melakukan edukasi pada mahasiswa tentang praktik perlindungan saksi pada urusan hukum.

“Kesadaran untuk melaporkan pelanggaran terkait hak-hak keadilan masih rendah dan banyak orang yang merasa takut untuk mencari keadilan melalui proses hukum,” kata Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi Unpatti Ruslan H. S. Tawari dalam keterangan yang diterima di Ambon, Kamis.

Menurutnya, penting untuk menyosialisasikan pemahaman dan kesadaran akan perlindungan saksi dan korban kepada masyarakat, terutama kepada mahasiswa. Karena dengan begitu, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan di bidang hukum.

“Saya berharap dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjadi agen perubahan dalam menghadapi berbagai kejahatan yang telah terjadi selama ini,” kata Tawari.

Ia juga mengajak mahasiswa untuk mengikuti dan menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga mahasiswa dapat menjadi sahabat saksi dan korban kelak.

Dengan demikian, akan melahirkan sistem bernegara yang benar-benar adil dan hukum menjadi panglimanya sehingga setiap orang mendapat keadilan di mata hukum.

Sementara itu ketua LBH Unpatti Julista Mustamu menyatakan bahwa di Maluku terjadi banyak kejahatan, LBH dan Klinik Hukum Unpatti belum dapat menangani beberapa kasus dengan baik, terutama dalam hal perlindungan terhadap saksi dan korban.

Hal ini menjadi alasan utama dilakukannya sosialisasi yang diinisiasi melalui kerja sama antara LBH dan Klinik Hukum Unpatti dengan LPSK RI, ungkap Mustamu.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan tugas dan wewenang LPSK kepada mahasiswa, serta memberikan pemahaman bahwa saksi dan korban memiliki perlindungan hukum saat memberikan kesaksian dalam kasus-kasus hukum di pengadilan. LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap saksi dan korban.

“Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak pidana karena prosedurnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan haknya dilindungi,” ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, dia berharap mahasiswa dapat menjadi perpanjangan tangan LPSK sebagai sahabat saksi dan korban di Maluku. Dia juga menambahkan bahwa kedepannya Mahasiswa Unpatti dapat melakukan magang pada LPSK untuk mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Sementara itu Wakil Ketua LPSK RI Wawan Fahrudin menyampaikan dalam presentasinya bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya fokus pada perlindungan bagi pelaku (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan para saksi dan korban.

Materi yang dia sampaikan mencakup penjelasan mengenai LPSK, serta tugas dan wewenangnya.

Dia berharap bahwa melalui sosialisasi ini, para mahasiswa dapat mendukung kerja LPSK dalam memberikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan korban, serta aktif berpartisipasi menjadi relawan sahabat saksi dan korban untuk menyampaikan kabar baik bahwa ada lembaga negara independen yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan akses keadilan dengan baik.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024