Anggota Komisi X DPR Himmatul Aliyah meminta Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi diberhentikan setelah Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (13/8) lalu.

Himmatul menilai peristiwa yang berawal dari aturan yang diteken Yudian itu telah menimbulkan kegaduhan, apalagi sebelumnya belum pernah terjadi hal serupa.

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Yudian tidak paham makna sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal, kata dia, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara bisa memeluk dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

Oleh karena itu, kata Himma, negara mestinya juga memberi kebebasan kepada para anggota Paskibraka dalam mengenakan hijab.

Himma pun meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) seperti semula. Menurut dia sejak diambil alih BPIP pada 2022 silam, terlalu banyak kegaduhan yang terjadi terkait Paskibraka termasuk di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus," kata anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Lebih jauh lagi, dia bahkan mendorong agar pemerintah membubarkan saja BPIP dan berharap pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel.

"Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," imbuh Himmatul.

Sebelumnya setelah menghadapi berbagai kritik baik dari ormas agama, pengamat, peneliti, bahkan lembaga negara lain, BPIP akhirnya memperbolehkan paskibraka putri berhijab untuk tetap berjilbab saat bertugas pada upacara HUT ke-79 RI.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pertimbangan itu pun menindaklanjuti instruksi dari istana bahwa Paskibraka putri yang berhijab tetap boleh mengenakan jilbab saat bertugas di Upacara HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dia juga meminta maaf atas keputusan sebelumnya yang melarang Paskibraka mengenakan jilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangan resminya, Kamis (15/8).

SETARA Institute mengkritik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdalih keseragaman terkait tidak ada anggota Paskibraka putri yang menggunakan jilbab. SETARA menilai BIPI harusnya menjadi teladan terhadap penghormatan keberagaman.

"SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Halili menyebut Indonesia negara yang memiliki banyak keragaman. Menurutnya, BPIP harus menjadi teladan terhadap penghormatan terhadap keberagaman budaya dan agama di Indonesia.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman," tutur dia.

SETARA meminta agar BPIP mengakomodasi Paskibraka putri yang hendak mengenakan jilbab pada saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN Nusantara nanti.

"Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota Paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota Paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," tutur dia.

Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan. (Foto: tim detikcom)

Halili menyebut pihaknya juga menolak segala bentuk politik penyeragaman. Termasuk, kata dia, pemaksaan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan.

"Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia," kata dia.

Berikut pernyataan sikap SETARA Institute:

1. SETARA Institute menolak kebijakan yang menyeragamkan pelepasan jilbab bagi Paskibraka dan Paskibra di berbagai daerah dalam rangka upacara peringatan proklamasi kemerdekaan atau upacara-upacara lainnya. Pada saat yang sama, SETARA Institute juga menolak segala bentuk politik penyeragaman, termasuk pemaksaan penggunaan jilbab dalam berbagai konteks seperti di lembaga-lembaga pendidikan, khususnya sekolah-sekolah negeri, sebab hal itu merupakan bentuk politik penyeragaman yang bertentangan dengan kebinekaan Indonesia.

2. Dalam pandangan SETARA Institute, menggunakan jilbab atau tidak menggunakan jilbab sebagai ekspresi keyakinan merupakan hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara dan setiap orang, sebagaimana jaminan dalam UUD Negara RI Tahun 1945, terutama Pasal 29 Ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama dan keyakinan bagi siapapun. Oleh karena itu setiap upaya satu pihak kepada pihak lain untuk menanggalkan keyakinan, baik dengan paksaan maupun dengan pengkondisian tanpa paksaan, merupakan tindakan intoleran dan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD, terutama pasal 29 Ayat (2) tersebut dan juga pasal 28I Ayat (2) dan (4).

3. Dalam konteks polemik jilbab bagi anggota Paskibraka, bila dicermati ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab. Tapi, terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual di dalamnya, dimana anggota Paskibraka putri tidak berjilbab. Hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

4. SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri. Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman. Mereka harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yg sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara Bendera 17 Agustus mendatang. Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab.

5. SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia 'Bhinneka Tunggal Ika'.

Dalih Keseragaman BPIP

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga anggota DPR Andre Rosiade mengkritik perihal anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tahun 2024 melepas jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut Paskibraka sejak awal adalah tentang keseragaman.

"Karena memang kan dari awal Paskibraka itu uniform (seragam)," ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi ketika memberi pernyataan pers di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, seperti dilansir Antara, Rabu (14/8).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menjelaskan alasan penyesuaian ketentuan seragam untuk anggota Paskibraka yang menggunakan hijab. Pada tahun-tahun sebelumnya, anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan hijab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus.

Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada 2024, sebagaimana yang termaktub dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam surat edaran tersebut, tidak terdapat pilihan berpakaian hijab bagi anggota Paskibraka yang menggunakan hijab.

Yudi menjelaskan penyeragaman pakaian tersebut berangkat dari semangat Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa Sukarno.

"Kan itu semula kan memang Paskibraka itu uniform, uniform itu maksudnya apa? Karena kita baru merdeka dengan kemajemukan yang paling, barangkali, terbesar di muka bumi. Di situlah inisiatif Presiden Sukarno untuk mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika," tutur dia.

Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Agus Wahyudi, mengatakan larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) merupakan kebijakan yang tidak perlu dan berlebihan. Agus menyebut para anggota BPIP harus belajar terus dengan lebih serius tentang Pancasila.

"Aturan pelarangan penggunaan busana bagi sebagian petugas pengibaran bendera yang dikenakan mereka karena latar belakang keyakinan atau agama adalah sesuatu yang tidak perlu, berlebihan dan cenderung menimbulkan masalah baru," kata Agus saat dihubungi wartawan, Kamis (15/8/2024).

Dia menyebut, dalam sejumlah dokumen foto upacara pengibaran bendera pada masa Soekarno, menyarankan tidak ada penyeragaman busana semacam itu. Menurutnya, poin penting diingat yakni prinsip Pancasila menghargai, dan menghormati hak setiap warga negara menganut agama dan kepercayaannya.

"Pasti dan kita yakin, Bung Karno tidak memiliki ajaran yang kaku terkait dengan preferensi busana dalam upacara bendera," ujarnya.

"Tapi ini poin penting dari Pancasila, bahwa prinsip Pancasila menghargai dan menghormati hak setiap warga negara menganut agama dan kepercayaannya. Negara memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran terhadap kebebasan warga negara dalam menjalankan agama dan keyakinannya. Ini berlaku untuk semua jenis keyakinan dan agama yang dianut oleh semua warga negara," imbuhnya.

Oleh karena itu, PSP UGM selalu menyarankan bahwa mengenali prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Pancasila sangat penting dilakukan. Sembari terus menyempurnakan sistem hukum dan aturan yang mengikat bersama sebagai sebuah negara bangsa.

"Hukum dan aturan, apalagi yang hanya selevel pengaturan tentang tata busana bagi para pengibar bendera pusaka merah putih, seperti yang dibuat BPIP, tidak boleh melanggar prinsip-prinsip dasar Pancasila, yang sayangnya memang harus kita pelajari terus, kita kembangkan, kita kaji," ujarnya.

Dalam peristiwa ini, dia juga menyarankan agar anggota BPIP kembali belajar mengenai Pancasila.

"Dan para anggota BPIP juga harus belajar terus dengan lebih serius tentang Pancasila," cetus dia.

Sebelumnya dilansir detikNews, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara mengenai aturan ini setelah ramai diperbincangkan. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV pada Rabu (14/8).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi menjadi sorotan publik setelah menerbitkan aturan Paskibraka putri di tingkat nasional tak boleh berjilbab saat pengukuhan dan upacara kenegaraan 17 Agustus. Dampaknya menurut Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang mengenakan hijab, namun tak menggunakannya saat dikukuhkan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, IKN, Selasa (13/8/2024).

Aturan yang dibuat Yudian tersebut saya melihatnya dalam skala lebih luas mirip dengan yang dibuat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Dardji Darmodihardjo pada 17 Maret 1982. Kala itu aturan dimaksud berisi tentang standardisasi penggunaan seragam sekolah secara nasional. Dampaknya, sejumlah murid di berbagai kota yang berjilbab harus melepas atau pindah ke sekolah swasta dan madrasah.

Tak semua pelajar menyerah menghadapi tekanan sekolah. Ranti Aryani dan beberapa temannya yang sekolah di SMA 1 Bogor, misalnya. Ia bersama dua kawannya senasib, Hepti dan Sari, melawan keputusan sekolah yang mengeluarkannya dari sekolah karena berjilbab.

Dosen IPB yang juga politisi PPP AM Saefudin sebagai orang tua salah satu siswa bersama LBH menggugat sekolah ke pengadilan. Wali kota Bogor hingga MUI kemudian turun tangan. Pihak sekolah akhirnya bersedia berdamai dan mengakomodasi keinginan Ranti dan teman-temannya melalui musyawarah. Gugatan pun dicabut.

Tiga dekade kemudian Ranti menuangkan sepenggal pengalamannya itu dalam biografi, "In God We Trust, Ranti Aryani Merentang Jilbab dari Indonesia sampai Amerika" Dokter gigi itu sejak bertahun lalu membuka klinik di Amerika Serikat. "Saya mengenakan jilbab sejak usia 14 tahun (SMP). Its a way of life saya sebagai muslim," kata Ranti kepada penulis di kawasan Bintaro, pertengahan Agustus 2013. Kala itu dia bersama suaminya, Richard J Bennett Jr, pulang ke Indonesia untuk mempromosikan bukunya tersebut.

Sementara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Daoed Joesoef yang merupakan atasan Prof Dardji menerbitkan buku "Anak Tiga Zaman" pada Oktober 2017. Daoed tak secara khusus menyinggung soal jilbab. Dia cuma menjelaskan latar kebijakan soal seragam sekolah agar. Seragam dimaksudkan agar tak terjadi jor-joran para orang tua maupun pihak sekolah dalam mendandani anak-anak mereka dengan dalih "identitas sekolah". Dia menerapkan kebijakan corak seragam sekolah berbeda tidak menurut sekolah, tapi menurut jenjang pendidikan.

"Seragam sekolah bagi jenjang pendidikan dapat menjadi alat kontrol pemerintah terhadap orang tua yang lalai menyekolahkan anaknya, atau membiarkan anak-anaknya berkeliaran di jam sekolah," tulis Daoed di buku itu.

Banyak pihak, khusus kalangan ulama menuding lelaki berdarah Aceh yang meraih doktor ilmu ekonomi dan politik dari Universitas Sorbonne, Prancis itu sekular. Bahkan ada yang lebih ekstrem mencap Daoed sebagai antiislam. Di ruang publik, Daoed pun tak pernah mengucap salam sebagaimana lazimnya kaum muslim, "Assalamu'alaikum..." tapi menggunakan Selamat Pagi, Siang, Sore, atau Malam.

Hal itu dilakukan justru bukan karena tak paham Islam tapi sebagai ekspresi empati dan toleransi terhadap sesama warga Indonesia yang tak semuanya muslim. "Dia doktor didikan Perancis (Sorbonne) yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar," tulis Salim Said dalam buku "Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto".

Sekularisme di Perancis soal jilbab, ia melanjutkan, berbeda dengan sekularisme ala Amerika yang lebih toleran. "Sekularisme Prancis berpangkal pada Revolusi Prancis yang memusuhi agama".

Bagaimana dengan Yudian? Beberapa hari setelah memimpin BPIP pada 5 Februari 2020, dia menuai kontroversi lewat pernyataan bahwa "Musuh utama Pancasila adalah Agama". Pada Agustus 2021, BPIP di bawah kepemimpinan Yudian juga sempat mengadakan lomba penulisan artikel dengan mengangkat dua tema yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'

Yudian meraih doktor dari McGill University, Kanada. Lalu, melanjutkan pendidikan lagi di Harvard Law School di Amerika Serikat pada 2002-2004. Dia aktif menulis artikel ilmiah dan buku. Beberapa karyanya antara lain 'Aliran dan Teori Filsafat Islam' (1995), 'Hassan Hanafion Salafism and Secularism' (2006), dan 'Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga' (2014). Yudian juga menerjemahkan 40 buku bahasa Arab, 13 bahasa Inggris, dan dua buku berbahasa Prancis ke bahasa Indonesia.

Boleh jadi Yudian memang cerdas, bahkan jenius. Karena itu lingkungan yang lebih pas buatnya adalah dunia kampus atau riset, bukan lembaga publik yang butuh kearifan dan kepekaan bukan sekedar kecerdasan. Andai Yudian arif dan peka, tentu dia mafhum bahwa persoalan jilbab ini telah diperjuangkan sekitar empat dekade. Perjuangan itu sejalan dengan Sila pertama Pancasila, juga dilindungi konstitusi, khususnya Pasal 29 UUD 1945.

Karena itu melarangnya, sekalipun di ruang terbatas, adalah sebuah pelanggaran dan kemunduran. Demikian juga bila ada yang mewajibkannya dengan semena-mena.
Beruntung Presiden Joko Widodo, entah berkat bisikan Ketua Dewan Pengarah BPIP Prof DR. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri atau tidak, telah meminta agar anggota Paskibraka yang berjilbab tidak melepaskannya lagi. Bersyukur Presiden Jokowi sangat paham konstitusi dan sadar betul bahwa jilbab sejatinya bukan peninggalan kolonial.

Sudrajat

Penulis adalah jurnalis senior
Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis. Seluruh isi artikel menjadi tanggungjawab penulis. (Terimakasih - Redaksi)

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

Pernyataan Lengkap Kepala BPIP soal Anggota Paskibraka Lepas Jilbab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menghebohkan publik lantaran keputusannya yang tidak memfasilitasi jilbab untuk Paskibraka Nasional terkuak. Walaupun banjir kritikan dari antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tetap bergeming dan tidak mengubah aturan yang ada.

Sebagai informasi, sejak tahun 2022 Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional tidak lagi berada di bawah naungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, melainkan di bawah BPIP. Ini sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Banyak pihak, termasuk alumni Paskibraka masa sebelum 2022, heran dengan perubahan kebijakan terkait busana Muslimah. Sebab, pada tahun-tahun sejak permulaan Era Reformasi hingga 2021, Muslimah yang menjadi petugas Paskibraka Nasional diperbolehkan untuk mengenakan jilbab. Irwan Indra selaku pembina Paskibraka Nasional 2021 sampai-sampai menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka tahun ini akibat ulah BPIP.

"Bahkan, ada (Muslimah) yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," kata Irwan kepada Republika, Rabu (14/8/2024).

Dalam keterangan pers, Yudian Wahyudi berdalih, setiap calon Paskibraka 2024 sudah menandatangani surat pernyataan di atas materai Rp 10 ribu. Isinya menegaskan kesediaan mematuhi peraturan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka.

Aturan tentang pakaian, atribut dan sikap tampang, sebagaimana termuat dalam SK Kepala BPIP Nomor 35/2024 dan SE Deputi Bidang Diklat BPIP Nomor 1/2024, mesti dipatuhi mereka, khususnya pada saat Pengukuhan Paskibraka dan Pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo kembali menegaskan kewenangan proses seleksi Paskibraka sudah ditarik ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sejak dua tahun lalu. Dito juga mengatakan jawaban Kepala BPIP Yudian Wahyudi atas kritik terkait Paskibraka melepas jilbab tidak tegas.

"Iya. Itu kami kemarin sudah langsung melakukan investigasi, dan juga pendalaman. Karena memang untuk Paskibraka sejak 2022 itu semua kewenangannya udah full ditarik di BPIP dan kemarin juga ternyata BPIP juga sudah melakukan presscon (press conference) walaupun jawabannya tidak tegas dan langsung merevisi," ujar Dito di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Dito sangat menyayangkan jawaban dari Yudian. Ia tak ingin karena alasan keseragaman jadi menabrak nilai-nilai yang dimiliki setiap individu.

"Jadi saya sangat menyayangkan ini. Ini ke depan harus kita jaga bersama. Jangan sampai dengan alasan agar ada keseragaman tapi menabrak nilai-nilai keteguhan yang sudah dimiliki para individu. Jadi saya akan berusaha ke depan walaupun Paskibraka ini sudah bukan kewenangan kami. Tapi karena Paskibraka itu isinya para anak muda, generasi muda yang otomatis tanggung jawab kami, kami jamin ke depan kita akan melakukan langkah-langkah yang bagaimana mencegah pembinaan dan juga pengelolaan Paskibraka ke depannya," sambungnya.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV, Rabu (14/8/2024).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

Simak Video 'PPP Sesalkan Larangan Paskibraka Pakai Jilbab: Tidak Pancasila!':

[Gambas:Video 20detik]

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah merespons Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang berdalih bahwa Paskibraka putri 2024 melepas jilbab untuk keseragaman. Dia pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Sebelumnya, Yudian selaku Kepala BPIP buka suara mengenai aturan ini setelah ramai diperbincangkan. Ia menyebutkan para Paskibraka putri itu sukarela untuk mengikuti aturan terkait pakaian.

"BPIP memahami aspirasi masyarakat, BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibra putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada," kata Yudian dalam jumpa pers di IKN Nusantara, seperti dalam siaran live CNN Indonesia TV pada Rabu (14/8).

Yudian mengatakan anggota Paskibraka putri yang melepaskan jilbab itu hanya dilakukan pada saat pengukuhan dan upacara HUT ke-79 RI di IKN. Di luar acara itu, mereka diberi kebebasan.

"Dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dianggap tidak memperlihatkan keteladanan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila, terkait aturan yang mengharuskan anggota putri Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 melepas jilbab.

Aturan itu diberlakukan saat pengukuhan Paskibraka 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Selasa (13/8/2024) lalu.

"SETARA Institute memandang bahwa BPIP seharusnya menjadi teladan bagi penghargaan dan penghormatan atas keberagaman keyakinan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia dengan mengakomodasi keyakinan anggota Paskibraka, termasuk yang berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi anggota Paskibraka putri," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, dalam keterangan pers seperti dikutip pada Kamis (15/8/2024).

Sebanyak 18 anggota putri Paskibraka Nasional 2024 dilaporkan melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024), dengan alasan peraturan dari BPIP.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut larangan itu dilakukan sesuai peraturan BPIP dan sudah ada perjanjian di atas materai 10 ribu saat mendaftar.

Menurut Halili, dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, memang tidak ada pemaksaan kepada seorang anggota Paskibraka (putri) untuk melepas jilbab.

Kendati demikian dalam peraturan itu terdapat standar pakaian atau seragam yang dicontohkan secara visual, salah satunya anggota Paskibraka putri tidak berjilbab.

Halili menyebut, hal itu merupakan bentuk penyeragaman yang tidak mengakomodasi kebinekaan dalam keyakinan mengenai penggunaan jilbab.

Sebagai lembaga yang berwenang melakukan pembinaan ideologi negara, menurutnya BPIP tidak boleh mencontohkan politik penyeragaman.

BPIP, kata Halili, juga harus mengakomodasi hak dasar dan aspirasi anggota paskibraka putri untuk menggunakan jilbab yang sama sekali tidak menghambat tugas mereka sebagai pengibar bendera dalam Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"Apalagi kalau kita cek regulasi sebelumnya, Paskibraka saat masih berada di bawah kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), anggota paskibraka putri diperbolehkan berjilbab," ujar Halili.

SETARA Institute mendesak Pemerintah, khususnya BPIP, untuk segera menyelaraskan aturan mengenai Paskibraka, khususnya Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022, dan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024, agar lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 serta semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika".

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Gugatan itu buntut polemik anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 yang tidak menggunakan jilbab.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan ini kaitannya dengan polemik pasukan Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Kota Solo, dilansir detikJateng, Kamis (15/8/2024).

Alasannya mengajukan gugatan ini adalah tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Arif menilai polemik ini baru terjadi tahun ini sejak era reformasi.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," jelasnya.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada siang tadi sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka menggugat perbuatan melawan hukum karena prosesi pengukuhan Paskibraka.

Arif mengakui pengajuan gugatan ini belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi.

Ia menyebutkan penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat, untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Ia pun meminta agar Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Presiden Jokowi atau tergugat satu agar memberhentikan tergugat dua, yaitu Kepala BPIP.

BPIP Minta Maaf

Sebelumnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi membolehkan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) wanita untuk mengenakan jilbab. Yudian juga memohon maaf atas polemik yang terjadi.

"Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Yudian mengatakan kebijakan ini diambil dengan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79. Yudian juga meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kontroversi pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka wanita.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita Pelepasan Jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," tambahnya.

Baca selengkapnya di sini dan di sini

Ketua Fraksi Golkar MPR RI M Idris Laena mengecam kebijakan BPIP yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka wanita. Idris menilai penjelasan Kepala BPIP yang menyatakan petugas Paskibraka sukarela melepas jilbab adalah pernyataan 'konyol' dan meresahkan.

Menurut informasi, untuk menjadi petugas Paskibraka sejak awal harus mengisi formulir surat pernyataan di atas meterai yang didasarkan pada peraturan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) No 3/2022, serta diperkuat Surat Keputusan Kepala BPIP No 35/2024 tentang Standar Pakaian, Atribut dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Adapun intinya, surat tersebut menegaskan pentingnya keseragaman.

Lebih lanjut Idris mengungkapkan kecaman atas kebijakan tersebut akan terus bermunculan. Pasalnya, BPIP, yang diharapkan mampu mengawal Pancasila sebagai ideologi yang mempersatukan kemajemukan bangsa Indonesia, justru tidak mampu memahami esensi Pancasila yang sesungguhnya.

Padahal, lanjut Idris, pelaksanaan HUT RI pada 17 Agustus pada era Presiden Joko Widodo justru dimulainya tradisi baru menggunakan pakaian adat untuk menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia.

"Hal itu sesuai dengan semboyan Negara Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biar berbeda-beda tapi tetap satu jua," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024).

Idris menambahkan, kebijakan Kepala BPIP yang menimbulkan polemik merupakan kedua kalinya. Sebelumnya, yang bersangkutan membuat pernyataan menggemparkan, dengan menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Idris, yang juga anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pun menegaskan sudah saatnya pemerintah mengevaluasi Kepala BPIP.

Simak Video 'Ramai-ramai Geruduk Instagram BPIP Imbas Polemik Lepas Jilbab':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi sedang menjadi sorotan sebab tidak adanya anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 putri yang mengenakan jilbab banjir kritikan dari berbagai pihak. Menilik sisi lain dari Yudian, bagaimana selera otomotifnya?

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yudian tercatat memiliki harta sebesar Rp 6.383.300.000 (Rp 6,3 miliaran). Harta itu disampaikan pada 19 Januari 2023.

Mayoritas harta miliknya itu berupa aset tanah dan bangunan Rp 6.349.300.000, dan harta bergerak lainnya Rp 20.000.000, serta isi garasi Rp 14.000.000.

Saat isi garasinya dirinci lebih lanjut, tidak ada daftar mobil yang didaftarkan Yudian. Dia hanya mendaftarkan dua unit sepeda motor Honda; tahun 2006 senilai Rp 6,5 juta dan tahun 2010 senilai 7,5 juta.

Sementara itu, dilansir dari detikNews, Yudian juga mengatakan tidak memaksa Paskibraka putri melepas jilbab saat bertugas sebagai Paskibraka dalam acara pengukuhan dan pengibaran bendera 17 Agustus 2024.

"Sehubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," tutur Yudian.

Yudian menegaskan pakaian, atribut, dan sikap, tampang Paskibraka sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan para Paskibraka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja.

Dia menyampaikan saat proklamasi, Indonesia terdiri atas kebinekaan. Dalam rangka menjaga kembali persatuan, maka dibuatlah Paskibraka dalam bentuk seragam, untuk menjaga kebinekaan itu dalam rangka kesatuan.

"Untuk menjaga dan merawat tradisi kenegaraan tersebut, BPIP telah menerbitkan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang program Paskibraka yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka," ujar Yudian.

Intip Latihan Calon Paskibraka 2024 Sebelum Bertolak ke IKN

Intip Latihan Calon Paskibraka 2024 Sebelum Bertolak ke IKN

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi digugat ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (15/8/2024).

Gugatan tersebut berkaitan dengan polemik 18 orang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri Nasional 2024 yang lepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Penggugat yakni Ketua Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) Arif Sahudi, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Boyamin, dan Pengurus dan atau Anggota Yayasan Mega Bintang Rus Utaryono.

Meminta agar Kepala BPIP dicopot

DOK. Humas Pertamina Kepala BPIP Yudian Wahyudi Asmi bersama VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Direktur Utama PHR Ruby Mulyawan, dan jajaran pemerintah berfoto bersama usai menyampaikan keterangan pers kepada awak media nasional saat acara konferensi Pers Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024 ?Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Mewujudkan Kedaulatan DAN Kemandirian Energi? di Dumai, Riau, Kamis (30/5/2024).

Seperti diketahui, lepas jilbab Paskibraka ini, karena adanya surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

"Aturan itu, melanggar aturan Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan," kata Arif Sahudi, Kamis (15/7/2024).

Dalam tuntutannya, pertama, menuntut ganti rugi sekitar Rp 100 juta, yang akan diberikan kepada anak-anak Paskibraka yang melepas jilbab. Sebagai, biaya penyembuhan psikologis.

"Kedua, kita ingin kepala BPIP dicopot Presiden. Karena ini ceroboh, membuat pelanggaran HAM," jelasnya.

Ketiga, tertulis pula dalam tuntunannya, mengingatkan Presiden Jokowi dan Kepala BPIP minta maaf secara terbuka.

"Karena ini mau 17 Agustus, era mau merdeka malah ada polemik ini. Kalau aturan baik, ndak akan menimbulkan polemik. Kalau menimbulkan polemik, jadi kan tidak baik. Katanya toleran," jelasnya.

Dia juga membandingkan dalam pelaksanaan upacara 17 Agustus nanti, seperti anggota kepolisian hingga TNI yang berhijab tetap menggunakan hijab mereka.

"Masak orang sipil tidak boleh kan aneh. Kami meminta aturam tetap pada tahun kemarin. Yang pakai ya pakai jilbab," tegasnya.