Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto pertama kali mengadakan gelar griya atau open house di Istana Kepresidenan Jakarta. Open house dalam rangka Idulfitri 1446 Hijriah ini akan dihadiri para pejabat dan masyarakat umum.

Ini merupakan open house pertama Prabowo sejak dilantik menjadi presiden pada Oktober 2024. Dilansir detikNews, open house ini akan dimulai pukul 09.00 WIB pada Senin (31/3).

Sebelum open house, Prabowo mengawali hari Idulfitri dengan salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Setelah itu, Prabowo langsung menuju Istana Kepresidenan untuk menyambut tamu open house. Di antaranya ada pejabat negara dan duta besar negara-negara sahabat.

"Selesai melaksanakan Salat Idul Fitri, Presiden Prabowo direncanakan menuju Istana Merdeka untuk melaksanakan acara gelar griya. Acara ini sebagai wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para Duta Besar negara sahabat, tokoh nasional dan masyarakat umum," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan, Minggu (30/3/2025).

"Selain itu, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari kemenangan yang fitri," sambungnya.

Prabowo juga mengundang Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan para wapres terdahulu.

"Mantan presiden dan mantan wapres diundang," lanjut Yusuf.

Selain para pejabat, open house juga dibuka untuk warga umum. Akses masuk Istana dibuka sejak pukul 09.00 WIB. Warga dapat masuk melalui Kementerian Sekretariat Negara.

"Gelar Griya akan dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Adapun akses masuk masyarakat umum melalui gerbang utama Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Jakarta Pusat," katanya.

Yusuf menambahkan pihak Istana mempersilakan masyarakat untuk langsung datang tanpa harus mendaftar terlebih dahulu.

"Silakan tanpa mendaftar," pungkasnya.

(des/des)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan acara Gelar Griya atau open house di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (31/3/2025).

Pantauan Kompas.com sekitar gerbang Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, pukul 07.18 WIB, warga sudah memadati gerbang pintu masuk.

Tampak masyarakat umum rapi berbaris di trotoar depan Kementerian Sekretariat Negara.

Ada juga beberapa polisi yang berjaga di sekitar antrean warga.

Terlihat gerbang Kementerian Sekretariat Negara pada pagi ini masih ditutup.

Namun, warga sudah antre sejak pagi untuk masuk.

Sebagai informasi, acara open house Presiden RI ini digelar mulai pukul 09.00 WIB setelah Kepala Negara menjalankan shalat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Bukan hanya pejabat, open house ini juga mengundang masyarakat umum.

Jika masyarakat ingin hadir ke acara Gelar Griya, dapat langsung datang ke Istana Kepresidenan lewat gerbang Kementerian Sekretariat Negara.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, masyarakat yang mau datang tidak perlu melakukan pendaftaran.

"Masyarakat langsung datang," kata Yusuf, kepada wartawan, Minggu (30/3/2025).

Yusuf mengatakan, acara ini merupakan wadah silaturahmi antara Presiden Prabowo dengan para pejabat negara, para duta besar negara sahabat, tokoh nasional, dan masyarakat umum.

Menurut dia, acara ini juga menjadi simbol sosial untuk menghilangkan sekat dan membangun kekeluargaan serta kebersamaan di hari Idul Fitri.

Yusuf menambahkan, acara open house itu turut mengundang para mantan presiden dan wakil presiden, tokoh masyarakat, serta ketua umum parpol.

"Kami juga mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden, para tokoh nasional, termasuk para ketum parpol," ucap dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Layanan Umum (BLU) milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yakni Pengelola Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) mengaku belum mendapat respons dari PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo menjelaskan bahwa hingga saat ini PT Indobuildco belum memenuhi tuntutan somasi Kemensetneg yang meminta untuk segera melakukan pengosongan Hotel Sultan.

“Sampai saat ini PT Indobuilco belum melaksanakan tuntutan Setneg dalam somasi,” kata Adi kepada Bisnis, Senin (24/3/2025).

Pada saat yang sama, Adi menjelaskan bahwa somasi tersebut merupakan salah satu upaya penyelamatan aset negara yang hingga saat ini masih terus bersengketa.

Adi menyebut, apabila PT PT Indobuildco terus tidak merespon somasi itu maka pihaknya bakal segera membawa masalah tersebut untuk kembali menempuh jalur hukum.

“Untuk selanjutnya akan dipertimbangkan menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pemerintah telah melayangkan somasi kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menjelaskan, apabila somasi itu tidak diindahkan maka proses eksekusi bakal dilakukan dalam waktu dekat.

“Biasanya kalau sudah somasi ya sebentar lagi eksekusi, kalau tidak diindahkan,” jelasnya.

Nusron juga sempat menjelaskan bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) PT Indobuildco atas Hotel Sultan yang tertuang dalam HGB Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora telah berakhir pada 4 Maret 2023 dan 3 April 2023.

Dengan demikian, status tanah tersebut otomatis kembali pada HPL Nomor 1 Tahun 1989 atas nama Sekretariat Negara Republik Indonesia c.q. Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) sudah melayangkan somasi ke perusahaan milik Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, untuk mengosongkan Hotel Sultan.

Nusron menyebut somasi dilayangkan sekitar Desember 2024. Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menembuskan surat itu ke Kementerian ATR/BPN.

"Sudah ada somasi dari Setneg kepada sana, somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3).

Langkah selanjutnya, sambung Nusron, adalah eksekusi. Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu tak tahu kapan rencana istana melakukan eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi, ya nanti lagi eksekusi kalau enggak diindahkan," ujarnya.

Beberapa waktu lalu, Nusron menyebut kepemilikan Hotel Sultan bukan hak guna usaha (HGU), melainkan hak guna bangunan (HGB). Sementara itu, hak pengelolaan (HPL) hotel tersebut dimiliki Kementerian Sekretaris Negara.

Sengketa kepemilikan Hotel Sultan berlangsung bertahun-tahun antara PT Indobuildco dengan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK).

Perselisihan bermula saat pemerintah menilai hak guna bangunan (HGB) Indobuildco atas Hotel Sultan sudah habis. Dengan begitu, lahan itu harus dikembalikan kepada PPKGBK yang berada di bawah Setneg.

Indobuildco tak terima dengan hal itu dan menggugat PPKGBK ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Selain itu, gugatan juga dilayangkan kepada Pusat lMenteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/BPN, dan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Pada 24 Juni 2024, PN Jakpus menolak gugatan itu melalui putusan perkara nomor 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Perusahaan Ponco Sutowo itu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tetapi ditolak. Pada 20 September 2024, mereka melayangkan kasasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik lahan tempat berdirinya hotel mewah di Jakarta Pusat, Hotel Sultan, masih berlanjut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, perusahaan Pontjo Sutowo, PT Indobuildco, mendapatkan somasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Somasi yang dilayangkan pada Desember 2024 itu berisi tentang perintah pengosongan hotel.

"Somasi dari Setneg untuk mengosongkan," kata Nusron saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).

Sementara bila somasi pengosongan tersebut tidak digubris, Nusron mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah eksekusi.

"Biasanya kalau sudah somasi ya nanti dieksekusi kalau enggak diindahkan," ucap Nusron.

Sebagai informasi, konflik ini bermula setelah habisnya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26/Gelora dan HGB Nomor 27/Gelora yang dipegang oleh PT Indobuildco sebagai alas hukum penguasaan kawasan Hotel Sultan pada awal tahun 2023.

Pengelolaan lahan selanjutnya dikuasakan kepada Kemensetneg Negara sesuai dengan Hak Pengelolaan (HPL) 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.

Namun demikian, Indobuildco yakin bahwa mereka memegang alas hak yang sah karena telah mengajukan perpanjangan HGB yang hingga saat ini belum ada pernyataan penolakan atau masih dikaji oleh BPN.

Kemudian, serangkaian upaya pengosongan lahan dilakukan oleh PPK GBK, seperti pemasangan spanduk, portal, dan tembok beton. Hal tersebut yang lalu menjadi alasan Indobuildco melayangkan sederet gugatan.

Jakarta -

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

(fca/gbr)

PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan bahwa BNPT selama ini telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pemberian pembekalan.

"PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus, salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," ujar Komjen Pol. Eddy ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pada acara peluncuran Desk Perlindungan PMI (PPMI) di Jakarta, Kamis (13/3), Komjen Pol. Eddy memandang penting pembekalan terhadap PMI mengingat mereka rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya.

Adapun pembekalan oleh BNPT selama ini, kata dia, berupa pemberian berbagai informasi mengenai bentuk jaringan teroris dan cara mereka mendapat anggota.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. Purn. Budi Gunawan menjelaskan bahwa Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga (K/L) yang akan bekerja secara lintas sektoral.

Kemenkopolkam bersama dengan K/L terkait, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan Desk Koordinasi PPMI yang dipimpin oleh Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Luar Negeri.

"Tergabung dalam desk tersebut, K/L yang berkolaborasi dan bekerja sama secara lintas sektoral, di antaranya BNPT, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital," ucap Budi pada kesempatan yang sama.

Ia berharap desk itu dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI, sebagaimana arahan Presiden RI.

Menurut dia, Presiden sangat memberikan perhatian kepada pekerja migran yang telah berjuang serta memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa.

"Kami berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujarnya.

Peluncuran Desk PPMI merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kementerian Koordinator Bidang Polkam dengan K/L terkait.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menkopolkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali jadi sorotan publik usai mendapatkan kenaikan pangkat kedinasan di TNI dari Mayor menjadi Letkol. Apalagi, status Teddy saat ini juga sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) Prabowo Subianto.

Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai kenaikan pangkat untuk Teddy merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Ia menegaskan Teddy mestinya sejak awal mundur dari TNI sebelum dilantik sebagai Seskab pada 21 Oktober 2024.

"Pengangkatan Mayor Teddy menjadi Letkol saat ia masih menjabat sebagai Seskab merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Seharusnya sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku, Teddy diwajibkan untuk mengundurkan diri dari dinas aktif militer sebelum menerima jabatan sipil di pemerintahan," kata Ardi saat diwawancara, Kamis (13/3).

Namun, pemerintah berulang kali menegaskan Teddy tak perlu mundur dari TNI. Sebab menurut aturan terbaru, posisi Seskab tak lagi setara dengan menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara yang ditandatangani Prabowo Subianto pada 5 November 2024, Sekretaris Kabinet berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres).

Pada Pasal 48 Ayat (1) Perpres 148 Tahun 2024 diatur bahwa organisasi Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres) terdiri dari empat biro dan Sekretaris Kabinet. Artinya, Seskab berada di bawah organisasi Sesmilpres jika merujuk pada beleid tersebut.

Kemudian, pada Pasal 118 pada aturan yang sama diatur Sekretaris Kabinet bisa dijabat pimpinan tinggi pratama atau setara jabatan struktural eselon IIa.

Sekretaris Kabinet juga diperbolehkan diisi personel TNI dan Polri yang tertuang dalam Pasal 121 ayat (2) yang mengatur terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya.

"Dalam hal Sekretaris Kabinet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (4) berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, hak keuangan dan fasilitas lainnya disesuaikan dengan golongan kepangkatan," bunyi Pasal 121 ayat (2) Perpres 148 Tahun 2024.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi sebelumnya menjelaskan pemerintah telah merombak struktur dalam kabinet. Ia menyebut jabatan Sekretaris Kabinet yang diemban Teddy bukan lagi selevel menteri, tapi berada di bawah koordinasi Kementerian Sekretaris Negara.

"Tidak harus mundur dari militer. Jabatan tersebut bisa diemban oleh militer aktif. Sama seperti Sekretaris Militer Presiden," kata Hasan dalam keterangannya pada 21 Oktober 2024.

JAKARTA - Perubahan posisi Sekretaris Kabinet ( Seskab ) dalam pemerintahan Prabowo Subianto membuat jabatan tersebut bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hal itu dikatakan pengamat militer Anton Aliabbas.

Anton Aliabbas mengatakan, terdapat perubahan posisi Seskab dalam pemerintahan Prabowo Subianto . Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara menyebutkan posisi Seskab berada di bawah Sekretaris Militer Presiden. Pasal 48 Perpres tersebut menyebutkan, Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

"Merujuk pada ketentuan tersebut, maka pos Seskab dapat ditempati oleh prajurit TNI aktif," ujar Anton kepada SindoNews, Kamis (13/3/2025).

Anton menambahkan, merujuk pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pasal 47 ayat (1) RUU TNI, Sekretariat Militer Presiden merupakan 1 dari 15 pos yang dapat diisi oleh prajurit aktif. Dengan demikian, Seskab tetap dapat diduduki prajurit aktif.

Diketahui, dalam DIM RUU TNI, ada penambahan Kementerian/Lembaga yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif. Berikut ini isi Pasal 47 ayat (1) DIM RUU TNI: Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretariat Militer Presiden, Intelijen Negara, Siber dan/atau Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Terorisme, Keamanan Laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

"Dan saya pikir, keputusan pensiun dini atau tidak akan dikembalikan lagi kepada Letkol Teddy. Namun, jika merujuk pada ketentuan yang ada, pos Seskab memang dibolehkan untuk diisi prajurit aktif," kata Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini.



Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menjelaskan alasan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya tidak perlu mundur atau pensiun dari anggota militer lantaran menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Maruli menyebut bahwa jabatan yang diemban Teddy di bawah Sesmilpres, tanda kepangkatan tetap harus menempel.

"Beliau sudah setingkat Seskab, sudah ada Perpresnya, Seskab di bawah Sesmilpres, udah jelas itu. Sesmilpres itu semua tentara polisi ada di situ, pangkat tetap nempel, ini perlu dijelaskan, mungkin banyak yang belum mengerti," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mengajak semua pihak tidak mempermasalahkan status Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang masih menjadi prajurit TNI aktif berpangkat letnan kolonel (letkol).

Menurut dia, status Teddy tidak melanggar aturan yang berlaku sebab Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara mengatur posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres). Sehingga, kata dia, Teddy tidak perlu mundur dari institusi TNI.

“Biarkan Letkol Teddy menjalankan tugasnya dengan profesional, dan sebaik-baiknya, karena pengangkatannya sudah sesuai dengan aturan, dan disetujui oleh Presiden," kata anggota komisi DPR yang membidangi pertahanan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa bila tidak masalah, maka masyarakat tidak perlu mempermasalahkan status Teddy sebagai Seskab sekaligus anggota TNI aktif.

Ia lantas menekankan bahwa saat ini penting untuk mendukung keputusan yang telah sesuai dengan ketentuan hukum, dan telah disetujui oleh Presiden tersebut.

"Dalam konteks ini, yang penting adalah bagaimana tugasnya bisa berjalan dengan baik, dan tetap sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tidak ada alasan bagi Letkol Teddy untuk mundur dari TNI hanya karena menjabat sebagai Seskab," ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga menjelaskan bahwa status Teddy sebagai Seskab dan anggota TNI aktif tidak bermasalah.

"Kalau dulu Seskab itu kedudukannya kan dengan Sesneg (Menteri Sekretaris Negara) itu sejajar, tetapi yang sekarang dalam (Struktur Organisasi dan Tata Kerja/SOTK) yang baru, kedudukan Seskab itu di bawah Sekretaris Militer Presiden, di mana isinya terdiri dari personel TNI dan Polri," kata Budi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Kamis.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan posisi Sekretaris Kabinet (Seskab) yang saat ini ditempati Letkol Teddy Indra Wijaya berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres). Begini bunyi aturan yang menyatakan posisi Seskab di bawah Setmilpres.

Jenderal Agus dan Jenderal Maruli menyatakan hal tersebut dalam doorstop bersama wartawan setelah mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR guna membahas revisi UU TNI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

"Ya, di Sesmil (Sekretariat militer), Sesmil kan dijabat oleh militer aktif. Makanya tadi saya bilang, jadi setiap kementerian dia punya undang-undang sendiri yang menyatakan jabatan tertentu dijabat oleh militer aktif, gitu ya," kata Agus.

"Kalau berdasarkan dari jubir presiden kemarin itu kan, ada penyampaiannya bahwa ada perpres bahwa Seskab di bawah Setmilpres. Setmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang dua, tidak ada yang pensiun, dari sejak zaman aturannya ada," ujar Maruli di lokasi yang sama.

Lalu, bagaimana sebenarnya isi peraturan yang dimaksud Jenderal Agus dan Jenderal Maruli? Ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur posisi Seskab.

Peraturan yang pertama adalah Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet tidak lagi berada di bawah presiden langsung dan kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang membidangi urusan kesekretariatan negara.

Untuk diketahui, dalam aturan sebelumnya yakni Perpres 55/2020, Sekretariat Kabinet dinyatakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2
(l) Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
(2) Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi dari Sekretariat Kabinet diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
(3) Berdasarkan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Perpres kedua adalah Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara. Pasal 7 Perpres 148/2024 menyatakan organisasi Kementerian Sekretaris Negara terdiri dari Sekretariat Kementerian; Sekretariat Presiden; Sekretariat Wakil Presiden; Sekretariat Militer Presiden; Sekretariat Dukungan Kabinet; dan sejumlah deputi hingga staf ahli.

Lalu, Pasal 48 Perpres 148/2024 memerinci Sekretariat Militer Presiden terdiri dari 4 biro dan Sekretaris Kabinet. Letkol Teddy Indra Jaya yang kini menjabat Seskab otomatis berada di bawah Setmilpres.

Pasal 48
(1) Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak 4 (empat) biro dan Sekretaris Kabinet.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi biro tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk pating banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dan/atau paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Adapun posisi Sekretaris Kabinet setinggi-tingginya merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a. (Pasal 118 Perpres 148/2024). Panglima TNI Jenderal Agus menyebut jabatan Seskab bisa diisi prajurit TNI maksimal bintang 1.

"Ini jabatan Seskab itu kan eselon II, eselon II itu bisa dijabat oleh maksimal bintang 1," kata Agus.

(gbr/imk)