JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pemindahan narapidana di Indonesia ke negara asalnya atau transfer of prisoner.

Sebab, saat ini mulai banyak negara yang meminta Indonesia melakukan transfer of prisoner, setelah keputusan memindahkan narapidana kasus narkoba Mary Jane Veloso ke negara asalnya, yakni Filipina.

"Permintaan pemindahan narapidana oleh berbagai negara dapat menciptakan tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia,” ujar Pangeran dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/12/2024).

Menurut Pangeran, kehati-hatian sangat diperlukan karena dia khawatir pemindahan narapidana tanpa dasar hukum yang jelas, justru menimbulkan persoalan hukum baru di Indonesia.

“Kami berharap Pemerintah lebih hati-hati dalam membuat keputusan. Jangan sampai menabrak konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi,” kata Pangeran.

Selain itu, lanjut Pangeran, pemindahan narapidana ke negara asal tanpa alasan kuat juga dianggap dapat menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

Dia pun khawatir kondisi tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, karena dianggap memiliki standar ganda dalam penegakan hukum.

“Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini berpotensi memperburuk ketimpangan dalam sistem peradilan, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum,” kata Pangeran.

“Jadi dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Ini dapat memicu peningkatan tindak kriminal dan konflik sosial," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan, ada tiga negara yang menyampaikan permohonan pemindahan narapidana.

“Dari Perancis satu, kemudian dari Australia ada lima, kemudian Filipina ada satu,” kata Agus Andrianto usai bertemu Jaksa Agung di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024).

Untuk diketahui, Prancis meminta Indonesia untuk memindahkan warga negaranya, Serge Atlaoui yang mendapat hukuman mati atas kasus narkoba.

Sedangkan Australia meminta pemerintah Indonesia untuk pemindahan penahanan lima anggota Bali Nine yang merupakan warga negara mereka.

Adapun Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan keinginannya agar proses pemindahan narapidana asal Australia yang tergabung dalam "Bali Nine" dapat dilakukan sebelum Hari Raya Natal 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/12/2024).

"Transfer 'Bali Nine' hanya tinggal menunggu waktu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kepada saya jika memungkinkan kami bisa mentransfer mereka bulan Desember ini. Secara spesifik Pak Prabowo mengatakan kepada saya jika mungkin, sebelum Natal," kata Yusril.

Saat ini, lima anggota "Bali Nine" masih menjalani hukuman di penjara Indonesia, yaitu Matthew Norman, Si Yi Chen, Michael Czugaj, Scott Rush, dan Martin Stephens.

Mereka dihukum penjara seumur hidup sebagai bagian dari jaringan penyelundup 8,202 kilogram heroin dari Indonesia ke Australia melalui Bandara Ngurah Rai, Bali, tahun 2005.

Dua anggota lainnya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi oleh regu tembak pada tahun 2015, sementara Tan Duc Thanh Nguyen meninggal dalam tahanan karena sakit kanker pada tahun 2018.

Renae Lawrence, salah satu anggota "Bali Nine", dibebaskan setelah hukumannya diringankan.

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil meraih tiga penghargaan dari acara Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalbar, di Pontianak, Jumat.

Tiga penghargaan yang diraih yakni Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM), Kinerja Kehumasan Kategori Infografis, dan Satuan Kerja yang lolos penilaian TPI sebagai Satuan Kerja Berpredikat WBK.

Kepala Rutan, David Anderson Setiawan menyampaikan bahwa prestasi ini merupakan capaian yang baik dan menjadi bukti kinerja Rutan Pontianak dalam membangun pelayanan publik yang profesional.

"Alhamdulillah, kita bersyukur atas penghargaan yang diberikan, penghargaan ini merupakan komitmen dan pemicu Rutan Pontianak dalam memberikan pelayanan publik berbasis HAM, keterbukaan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta komitmen seluruh pegawai untuk meraih predikat WBK," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut juga Kepala Kantor Wilayah Muhammad Tito Andrianto didampingi para Pimpinan Tinggi Pratama memaparkan hasil kerja dari 1.707 Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersebar di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 19 UPT Pemasyarakatan dan 8 UPT Keimigrasian.

Kinerja luar biasa ini tercermin dari pencapaian target di bidang administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum. Selain itu, Rutan Kelas IIA Pontianak menjadi salah satu kontestan WBK, menandai langkah progresif Kanwil menuju reformasi birokrasi yang lebih baik.

JAKARTA, investor.id–Pemerintah meminta semua pihak berkolaborasi mewujudkan swasembada pangan nasional. Sinergi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, serta kelompok tani, tidak hanya membuat swasembada bukan lagi mimpi tapi juga memuluskan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan didukung dengan iklim yang cocok untuk pertanian. Presiden Prabowo Subianto bahkan meyakini Indonesia dalam 4-5 tahun ke depan berpotensi swasembada pangan, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.

“Upaya tersebut tidak dapat dikerjakan satu pihak, namun perlu koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan kerja sama dengan semangat gotong royong bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, TNI-Polri, pemerintah daerah, swasta, dan seluruh lapisan masyarakat, terutama petani,” papar dia.

Menteri Agus mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Gerakan Tanam Padi Bersama di Desa Kentong, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), pada 9 Desember 2024. Gerakan Tanam Padi Bersama tersebut dilakukan serentak di 26 titik di Jawa dan Sumatra dengan total luas lahan yang telah dan akan ditanami 14.500 hektare (ha).

Kegiatan itu juga dihadiri para petani mitra yang tergabung dalam Farmer Engagement Program (FEP) dan penyuluh PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) secara daring (dalam jaringan/online). “Karena itu, hari ini kita melaksanakan tanam padi serentak di 26 kabupaten di tujuh provinsi,” jelas Menteri Agus.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jateng, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, dan Lampung. Gerakan Tanam Padi Bersama itu melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (kepala daerah), swasta dalam hal ini PT WPI, dan masyarakat (kelompok tani). “Semoga apa yang kita kerjakan hari ini dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” tutur Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan aktif mendukung tercapainya swasembada pangan, antara lain membuat program bagi warga binaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) juga membentuk Brigade Pangan.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam mencapai swasembada pangan. Kementan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan sektor pertanian terutama di Jateng, khususnya di Blora.

“Dengan bersinergi yang baik antara pemerintah, swasta, dan petani, kita dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sesuai cita-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata dia. Kementan akan terus mendukung upaya tersebut melalui program-program strategis yang langsung menyentuh kebutuhan petani.

Produktivitas Meningkat

Sementara itu, Bupati Blora Arief Rahman menyatakan, Blora kaya potensi pertanian, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian daerah itu. Komoditas andalannya adalah padi dan jagung. Tahun lalu, Blora memiliki luas panen 627.715 ha, termasuk lima kabupaten dengan luas panen tertinggi di Jawa Tengah.

Pemkab Blora merasa terhormat dapat terpilih menjadi lokasi kegiatan tanam padi serentak tersebut. “Tanam padi bersama ini simbol komitmen dalam mendukung ketahanan pangan, yang melibatkan berbagai pihak, guna membantu meningkatkan akses petani terhadap teknologi modern, bibit unggul, dan pupuk," tutur dia.

Untuk meningkatkan pertanian juga diperlukan dukungan infrastruktur serta kerja sama dengan dunia usaha, seperti PT WPI.  “Intinya, ini salah satu langkah strategis memacu produktivitas dan daya saing pertanian di Blora,” kata Arief.

Sedangkan Presiden Direktur PT WPI Saronto memaparkan, pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menggapai swasembada pangan, di antaranya melalui peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. “Program pemerintah sudah luar biasa sehingga swasembada bukan mimpi lagi," ujar dia.

Dia menilai, Blora adalah salah satu daerah di Jawa Tengah yang paling antusias terhadap FEP, sehingga menjadi yang pertama kali mengundang WPI untuk berkontribusi di Kota Sate tersebut. Saat ini, PT WPI bersama petani mitra di Blora telah berhasil meningkatkan produktivitas lahan dari 6,5 ton per ha menjadi 7,5 ton per ha.

Dalam sebuah uji coba panen raya sebelumnya bahkan manpu diperoleh hingga 10 ton per ha. "Luar biasa petani di Blora. Terima kasih kepada Pak Bupati karena telah memberi kesempatan kepada PT WPI,” tutur Saronto.

Menurut Saronto, produksi padi dalam negeri masih sangat mungkin ditingkatkan sebesar 10% melalui intensifikasi. Sedangkan dari data PT WPI, produksi masih dapat dikerek hingga 15%. “Dengan kerja sama semua pihak, program presiden untuk swasembada pangan optimistis dapat dicapai,” ujar dia. 

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto melakukan kunjungan kerja ke Blora, Jawa Tengah (Jateng). Dia ikut serta dalam kegiatan menanam padi serentak bersama Wamentan Sudaryono dan Wakil Ketua Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Irjen Pol Edy Murbowo di Desa Kentong Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

"Sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo tentang kedaulatan pangan, beliau menyampaikan peran petani yang sangat penting dalam kehidupan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (10/12/2024).

"Petani itu ibarat ibu dalam rumah besar negara yang berkontribusi menyediakan makanan bagi seluruh warga bangsa. Profesi petani itu peran yang memberi kontribusi bagi kebutuhan paling mendasar. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makanan, dan produsen utamanya adalah petani," lanjut dia.

Agus juga menghadiri acara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Blora dan mengunjungi Desa Bangsri yang tersohor dengan Wisata Noyo Gimbal View. Di sela kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, Sabtu (7/12) hingga Senin (9/12), Agus juga menyempatkan diri berziarah ke makam kedua orang tuanya.

Foto: dok istimewa.

Untuk diketahui, Blora merupakan kampung halaman mantan Wakapolri ini. Potret unik saat Agus mengunjungi pusara kedua orang tuanya adalah warga Blora yang berkerumun di permakaman.

Agus pun menyapa sejumlah warga di lokasi dan melambaikan tangan kepada warga lainnya yang disambut tepuk tangan.

Saat berdoa di makam kedua orang tuanya, Agus nampak beberapa kali menyeka air mata.

Selepas ziarah, malam harinya Agus menghadiri Reuni Akbar SMAN 1 Blora di Pendopo Bupati Blora.

Foto: dok istimewa.

JAKARTA , iNewsBalikpapan.id- Gun Gun Gunawan resmi dilantik sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggantikan Supriyanto. Serah terima jabatan (sertijab) berlangsung Kamis (5/12).

Supriyanto menyampaikan penyerahan memori tugas bertujuan memastikan kesinambungan kerja di lingkungan Ditjenpas.

“Penyerahan memori tugas ini penting untuk memberikan panduan dan gambaran menyeluruh sehingga kesinambungan program dapat terjaga. Semua pihak telah bekerja keras dan saya percaya kepemimpinan baru akan membawa langkah yang lebih maju,” ujarnya.

Memori tugas tersebut memuat gambaran strategis mengenai kondisi lingkungan, fungsi, dan kedudukan Sesditjenpas. Selain itu, dokumen ini merinci kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang masih menjadi agenda pada tahun 2024.

Sementara itu, Gun Gun Gunawan yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan serta membuka ruang inovasi.

"Amanah ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi Ditjenpas. Dokumen ini menjadi pedoman awal yang penting bagi saya untuk melanjutkan program strategis yang telah berjalan. Saya akan memastikan setiap program yang sudah dirancang dapat berjalan optimal," tegas Gun Gun Gunawan.

Momen tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara sertijab yang disaksikan oleh sejumlah pejabat internal Ditjenpas. Dengan resminya sertijab ini, Gun Gun Gunawan mulai menjalankan tugasnya sebagai Sesditjenpas per hari ini.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto secara resmi melantik Gun Gun Gunawan sebagai Sesditjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Aula Yusuf Adiwinata Lantai 12, Gedung Sentra Mulia, pada Kamis (28/11/2024).

Editor : Mukmin Azis

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Setelah sukses memanen sawi beberapa waktu lalu, warga binaan Lapas kelas IIB Jombang Kemenkumham Jatim kini kembali menanam bibit sawi untuk melanjutkan program pertanian berkelanjutan sekaligus wujud komitmen warga binaan mendukung ketahanan pangan.

Penanaman bibit sawi itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan yang dirancang untuk memberikan keterampilan, sekaligus mendukung salah satu dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto, yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Jombang, M.Ulin Nuha, menjelaskan, inisiatif itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga sebagai upaya memberikan bekal keahlian yang bermanfaat bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Setelah panen yang kemarin berhasil dengan hasil yang memuaskan, kami langsung memulai kembali siklus tanam dengan bibit sawi baru. Hal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan keterampilan bercocok tanam para warga binaan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Proses penanaman bibit sawi dilakukan secara bergotong royong oleh warga binaan Lapas Jombang dengan bimbingan petugas. Sebelum bibit ditanam, tanah diolah kembali dan diberi pupuk organik agar hasil panen berikutnya lebih optimal. Dalam beberapa minggu ke depan, bibit-bibit sawi itu diharapkan tumbuh subur dan siap dipanen.

Salah satu warga binaan, Sakur, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam penanaman bibit sawi tersebut. Ia dapat belajar banyak, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, hingga memanen. "Ini menjadi pengalaman berharga yang bisa kami gunakan nanti ketika kembali ke masyarakat," kata Sakur.

Program lapas Jombang juga mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait karena mampu menciptakan manfaat nyata di tengah keterbatasan. Hasil panen sebelumnya bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi internal dan sebagian diberikan kepada keluarga pengunjung warga binaan Lapas Jombang.

Keberhasilan program itu diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus produktif dan berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, di dalam maupun di luar Lapas. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian pangan dan keterampilan warga binaan.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi yang juga eks Wakapolri Agus Andrianto memastikan pihaknya akan menindak tegas peredaran narkoba yang dikendalikan dari lapas.

“Kepada anggota yang lalai atau mungkin bahkan mungkin sengaja terlibat. Sudah ada 14 petugas pemasarakatan yang kami nonaktifkan,” kata Agus di Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Agus mengatakan, penjaga lapas yang diberhentikan itu terdiri dari Kepala Lapas, Kepala Rutan, KPLP, hingga sipir.

“Terdiri daripada ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya,” lanjut dia.

Dia menegaskan, informasi pengendalian peredaran nerkoba dari lapas didapatkan dari masyarakat secara langsung, ataupun dari pesan singkat.

Untuk itu, Agus memastikan siapapun yang terlibat akan diberikan sanksi yang tegas. Mulai dari hukuman penjara maksimal hingga tempat penghukuman khusus.

“Mereka akan ditempatkan pada tempat penghukuman khusus. Kemudian kepada mereka, tidak diberikan haknya berupa remisi sesuai yang diamalkan oleh undang-undang karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya sudah memindahkan para pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan pengendalian lewat lapas.

“Kami sudah memindahkan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran narkotika ini dari dalam lapas,” ungkap dia.

Adapun sebanyak 302 narapidana yang sudah dipindahkan ke lapas super maksimum security yang ada di Nusa Kambangan.

“Ini akan terus berlangjut. Kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga ini akan terus kita tingkatkan,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri imigrasi dan pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan telah memindahkan 302 narapidana narkoba ke lapas penjagaan super ketat.

Hal tersebut disampaikan Agus saat konferensi pers desk pemberantasan narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024).

"Ada 302 [narapidana] yang sudah kami pindahkan ke lapas super maksimum security," ujar Agus.

Dia mengatakan, ratusan orang tersebut dipindahkan lantaran diduga telah melakukan pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas.

"Pemindahan pelaku dan bandar narkoba yang diduga melakukan peredaran, mengendalikan peredaran kejahatan narkotika ini dari dalam lapas," tambahnya.

Mantan Wakapolri itu menegaskan bahwa angka tersebut bisa terus bertambah melalui sinergi Polri dan kementerian terkait di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

"Dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mengujudkan negara Indonesia lebih bebas dari narkoba," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, penjara maximum security diperuntukkan bagi narapidana dengan masa tahanan 20 tahun hingga narapidana yang kerap "bermain" kejahatan di lapas.

Penjara yang berlokasi di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah itu memiliki ruangan 2x3 meter persegi. Ruangan dipantau ketat oleh pihak keamanan selama 24 jam penuh. Narapidana pun baru bisa keluar ruangan selama satu jam dengan mata tertutup.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengklaim telah mencopot 14 petugas terkait kasus tindak pidana narkotika di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas).

Agus mulanya menyinggung soal adanya 'Las Vegas' alias pesta sabu hingga judi yang dilakukan para tahanan di dalam lapas. Ia memastikan seluruh informasi yang beredar di media sosial langsung ditindaklanjuti.

"Setiap informasi yang kami terima, selalu menurunkan tim untuk melakukan klarifikasi atas informasi yang kami terima," kata Agus dalam konferensi pers pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba di Gedung Rupatama Mabes Polri, Kamis (5/12).

Agus mengatakan berdasarkan penyelidikan, ditemukan sejumlah pelanggaran dari petugas pemasyarakatan. Ia pun menyebut sebanyak 14 petugas langsung diberikan sanksi tegas.

"Kepada anggota yang lalai atau sengaja kemudian terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan terdiri dari pada Kalapas, Karutan, KPLP dan pegawai dari sipir yang terlibat di dalamnya," ujar Agus.

"Kepada mereka yg terlibat baik pesta sabu seperti yg di Sumatera Utara, kemudian Jember, mereka ditempatkan pada tempat penghukuman khusus dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan menyebut jumlah pengguna narkotika di Indonesia saat ini mencapai 3,3 juta orang.

Budi menjelaskan peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga sudah masuk ke daerah-daerah terpencil.

"Jumlah pengguna narkoba cukup besar dan peredaran semakin meluas, tidak hanya di kota besar tapi juga menjangkau wilayah terpencil," kata Budi.

Ia mengatakan dari total 3,3 juta orang itu, mayoritas merupakan kelompok generasi muda dengan rentang usia 15 hingga 24 tahun.

Ia menyebut banyaknya pengguna itu sejalan dengan perputaran uang hasil transaksi narkotika di Indonesia. Pada periode 2022 hingga 2024, perputaran uang tercatat mencapai Rp99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyatakan telah menonaktifkan sebanyak 14 petugas lapas.

Agus mengatakan, petugas lapas itu dinonaktifkan karena dinilai telah lalai atau sengaja serta diduga terlibat dalam "permainan" di lapas narkoba yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

"Sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan," ujarnya di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

Mantan Wakapolri itu menyampaikan, belas petugas yang dinonaktifkan itu terdiri dari pejabat setingkat Kapalapas, Karutan hingga Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Terdiri dari ada yang kalapas, ada yang karutan, ada KPLP, bahkan ada pegawai daripada sipir yang terlibat," tambahnya

Berdasarkan catatan Bisnis, salah satu peristiwa petugas yang dinilai lalai yaitu terkait dengan napi melarikan diri di Rutan Salemba Jakarta Pusat pada (11/4/2024).

Narapidana kabur dari Lapas Salemba itu adalah Murtala dan 11 rekannya. 12 orang itu kabur melalui gorong-gorong. Imbasnya, Karutan Lapas Salemba telah dinonaktifkan.