Pemerintah berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang kini menghuni 631 lembaga pemsayarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia.

Terbanyak adalah narapidana yang terlibat kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut diungkap Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto di Medan, Selasa petang.

Agus menyebut, pihaknya akan segera melakukan asesmen untuk menentukan siapa-siapa di antara para narapidana itu yang pantas mendapatkan pengampunan.

Selain pemakai obat-obatan terlarang menurut Agus ada narapidana lain yang masih memungkinkan mendapatkan amnesti presiden.

Di antaranya adalah narapidana dengan sakit menahun, HIV AIDS, narapidana hamil dan kecacatan. Namun amnesti ini tidak berlaku bagi narapidana korupsi.

Sebelumnya, wacana pemberian pengampunan kepada narapidana ini diusulkan untuk mengurangi overload di hampir banyak rutan dan lapas.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Jakarta Utara, meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) setelah memenuhi kriteria dan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.

"Kami mengapresiasi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok telah memberikan pelayanan dan kinerja terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meraih predikat WBK," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok Douglas Simamora di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, predikat ini merupakan kado terindah dalam menutup kinerja tahun 2024 dan akan menambah semangat serta motivasi seluruh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok dalam memberikan pelayanan prima dan inovasi layanan kepada masyarakat.

Ia mengatakan, keberhasilan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok meraih predikat WBK menjadi bukti nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Kami bertekad memberikan pelayanan prima dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata dia.

Penyerahan predikat predikat Wilayah Bebas Korupsi ini diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok, Douglas Simamora di Politeknik Pengayoman Indonesia pada Senin (16/12)

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto mengucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja atas prestasi dan kerja kerasnya.

"Kami menyampaikan bahwa akhir tahun anggaran berjalan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada Kementerian Hukum dan Ham dalam menyelesaikan program kerja tahun berjalan," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Medan. Hal ini ia lakukan saat kunker di Medan.

Agenda utama kunjungan ini adalah memantau langsung pelaksanaan prosedur pemeriksaan imigrasi di Bandara Kualanamu, Selasa (17/12/2024) sebagai salah satu titik strategis dalam pengawasan arus keluar masuknya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Agus juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, di antaranya melalui peningkatan efisiensi dan keamanan dalam proses pemeriksaan dokumen perjalanan.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memegang peranan yang sangat penting, mengingat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang internasional di Sumatera Utara. Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan aman," ungkap Agus.

Agus juga memberikan arahan terkait penerapan teknologi digital dalam layanan imigrasi, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.

"Diharapkan dapat memudahkan proses pelayanan kepada masyarakat, serta meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran hukum," ujarnya.

Selain itu, Agus juga melakukan inspeksi di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, termasuk ruang pelayanan paspor, ruang pemeriksaan imigrasi, dan area lainnya yang berhubungan langsung dengan layanan Keimigrasian.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran petugas imigrasi di TPI Medan yang telah bekerja keras dan profesional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kami berharap agar semangat kerja ini terus ditingkatkan, dan kami akan terus mendukung upaya-upaya perbaikan di setiap unit pelayanan," ucapnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan imigrasi, terutama di titik-titik pemeriksaan utama, serta memperkuat koordinasi antara instansi terkait dalam pengawasan keimigrasian dan keamanan nasional.

Dalam kunjungannya ini, Menteri Agus Andrianto didampingi oleh pejabat tinggi Pratama, dan disambut oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat dan seluruh jajaran.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dikabarkan akan melaksanakan pemindahan narapidana Mary Jane Veloso ke Filipina pada Rabu (18/12/2024) dini hari. Terpidana mati kasus narkotika tersebut akan diterbangkan ke Manila melalui Terminal 2F, Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Mary Jane dipindahkan penahanannya ke negara asal melalui program transfer of prisoners. “Ya malam ini,” kata Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra kepada Republika, Selasa (17/12/2024).

Menko Yusril menambahkan, Mary Jane akan diterbangkan ke Filipina dengan pesawat Cebu Pasific Airlines 5J760. Dan jadwal penerbangan pada Rabu (18/12/2024) pukul 00:05 WIB atau tengah malam ini melalui Bandara Sukarno-Hatta. Kata Yusril, Mary Janes dalam pemindahan ke Filipina itu akan ditemani tiga otoritas dari Manila.

Sebelum diterbangkan ke Filipina, sejak beberapa hari lalu, Mary Jane sudah dipindahkan lokasi penahannya dari LP Yogyakarta, ke LP Perempuan Pondok Bambu di Jakarta Timur (Jaktim), Ahad (15/12/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan, Mary Jane bukan dipulangkan ke Filipina. Namun perempuan kelahiran 1985 tersebut dilakukan pemindahan penahanan ke negara asalnya, Filipina.

“Mary Jane bukan dipulangkan, tetapi dilakukan transfer of sentence person, pemindahan orang tahanan ke negara asalnya (Filipina),” begitu kata Menteri Agus Andrianto kepada Republika, Selasa (17/12/2024) petang.

Agus melanjutkan, pemindahan penahanan tersebut tak menghapus status Mary Janes sebagai terpidana mati di Indonesia. Karena status hukum tersebut merupakan kedaulatan hukum Indonesia yang harus diakui Filipina sebagai negara pemohon transfer of prisoner.

Tetapi kata Agus menjelaskan, setelah dilakukan pemindahan, menjadi kewenangan Filipina untuk melanjutkan penghukuman terhadap Mary Janes. “Selanjutnya terserah negara asal memperlakukan yang bersangkutan, dan disesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara mereka,” kata Agus.

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan amnesti kepada lebih dari 44 ribu warga binaan yang saat ini menghuni 631 lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di seluruh Indonesia. 

Agus menjelaskan bahwa sebagian besar dari warga binaan yang akan mendapatkan amnesti ini adalah narapidana kasus penyalahgunaan narkoba yang berstatus sebagai pemakai. 

"Selain itu, amnesti juga akan diberikan kepada narapidana dengan kondisi khusus terkait kemanusiaan, seperti narapidana yang hamil, lanjut usia, mengalami cacat, serta mereka yang sedang sakit," kata mantan Waka Polri tersebut saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Namun, Agus menegaskan bahwa narapidana kasus korupsi tidak termasuk dalam kategori yang akan menerima amnesti.

"Jumlah 44 ribu ini muncul setelah kami melakukan penilaian (assesment) atas kondisi narapidana yang ada. Ini dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Sebanyak 44.088 narapidana merupakan hasil dari penilaian tersebut. Saat ini, proses pemberian amnesti sudah dikonsultasikan kepada DPR-RI dan Agus berharap agar keputusan dapat segera diambil. 

"Kita usahakan tahun ini juga kalau DPR sudah setuju," tegas Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan bahwa pemerintah telah memindahkan 113 warga binaan, yang terdiri atas narapidana hukuman seumur hidup dan 20 tahun, ke Nusakambangan untuk mengurangi potensi peredaran narkoba di dalam lapas. 

"Anggaran kami terbatas dan akan dilanjutkan pada tahun 2025. Kami bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan peredaran narkoba dari dalam lapas," katanya, sambil meminta agar tidak ada telepon seluler di dalam lapas.

Dengan langkah ini, Agus berharap dapat meningkatkan kondisi kemanusiaan bagi sebagian warga binaan dan mendukung upaya pencegahan peredaran narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto mengungkapkan komitmennya untuk menjalankan program 100 hari yang sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Agus menekankan pentingnya kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan penyediaan makanan bergizi gratis sebagai fokus utama dalam pelaksanaan tugas mereka.

"Sebagai kementerian yang menjaga pintu gerbang negara, kami di Imigrasi berkomitmen untuk memastikan kedaulatan negara tidak diinjak-injak oleh orang asing. Kami akan melakukan seleksi ketat terhadap kehadiran mereka," ujar Agus saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024).

Mantan Waka Polri itu juga menekankan bahwa kehadiran orang asing di Indonesia harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan tidak mengancam pekerjaan warga lokal.

Agus juga menyentuh isu pemasyarakatan terkait kejahatan narkoba. Ia mengungkapkan bahwa Presiden telah menugaskan kementeriannya untuk mengambil langkah tegas dalam mengatasi peredaran narkoba yang melibatkan jaringan kriminal, terutama yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas). 

"Kami yakin bahwa para narapidana ini seringkali hanya menjadi kambing hitam, sedangkan pemodal utamanya berada di luar Lapas," tegasnya.

"Kami bertekad untuk memutus mata rantai peredaran narkoba, sehingga tidak ada lagi praktik yang merusak di dalam Lapas," tambah Agus.

Dengan penegasan serta langkah strategis tersebut, Agus Andrianto berharap agar kementerian yang dipimpinnya dapat berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kedaulatan negara serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat Indonesia.

Editor : Odi Siregar

MEDAN, iNewsMedan.id - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Agus Andrianto, mengungkapkan jumlah pecandu dan penyalahgunaan narkoba yang telah diberikan amnesti mencapai hampir 40 ribu orang.

Agus menekankan bahwa tidak semua individu yang ditangkap terlibat dalam jaringan penyalahgunaan narkoba. "Sebagian di antaranya merupakan korban dari situasi yang lebih kompleks," tegasnya saat berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan di Jalan Agus Salim, Kota Medan, Selasa (17/12/2024) petang.

Menanggapi pertanyaan mengenai langkah-langkah yang diambil kementerian untuk mengatasi masalah ini, Agus menyatakan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan tes kepada pegawai di lembaga pemasyarakatan (lapas) serta warga binaan.

"Kita adakan tes kok semua. Termasuk warga binaan. Ini dilakukan secara berkesinambungan," ujar mantan Waka Polri tersebut.

Selain itu, Agus menjelaskan bahwa kementeriannya sedang mempertimbangkan berbagai opsi hukuman bagi pelanggar, termasuk hukuman mati dan seumur hidup.

"Ini mau kita tentukan dulu, hukuman mati, seumur hidup. Ini mau kita cek," tambahnya, memberikan sinyal adanya evaluasi yang mendalam mengenai kebijakan hukuman.

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat delapan tahanan politik yang semuanya berasal dari Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kementerian tidak hanya fokus pada masalah narkoba, tetapi juga pada isu-isu sosial-politik yang berkaitan dengan keadilan di tanah air.

"Tahanan politik ada 8. Semua dari Papua" terang Agus.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terus berkomitmen untuk memperbaiki situasi di lapas dan memberikan dukungan bagi mereka yang membutuhkan rehabilitasi, demi menciptakan lingkungan yang lebih baik dan mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Editor : Odi Siregar

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Ambon meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diantara 18 Satuan kerja (Satker) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku.

"Keberhasilan Lapas Ambon meraih predikat WBK tersebut merupakan buah kerja keras dan komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," kata Kepala Lapas Mukhtar saat dihubungi dari Ambon, Selasa.

Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, kepada Kepala Lapas Ambon, Mukhtar di Tangerang Banten.

Dikatakannya hal itu merupakan buah komitmen mewujudkan pembangunan Zona Integritas, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA dari seluruh elemen Lapas.

"Predikat WBK yang diraih ini merupakan kebanggaan bagi seluruh jajaran Lapas Ambon. Prestasi ini juga menjadi bukti bahwa Lapas Ambon telah berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi," tutur Mukhtar

Ia menjelaskan proses panjang telah dilalui Lapas Ambon sejak tahun 2017 dengan terus berbenah dan meningkatkan kinerja hingga tahun 2024 hingga akhirnya berhasil meraih predikat WBK.

Tak Lupa Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran atas penghargaan predikat WBK yang diraih.

"Saya ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan bekerja ikhlas dalam mewujudkan pembangunan zona integritas. Tentunya prestasi ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ucapnya.

Lapas Ambon sendiri menjadi satu-satunya Satuan Kerja (Satker) di lingkup Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku yang berhasil meraih predikat WBK Tahun 2024.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen Lapas Ambon dalam mewujudkan reformasi birokrasi ke depan.

"Lapas Ambon berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan mempertahankan predikat WBK. Dengan semangat yang sama, Lapas juga berharap dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam tahun mendatang," ujarnya.

Pontianak (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Pontianak berhasil mendapat penghargaan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) 2024.

Rutan Pontianak tercatat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Kepala Rutan Pontianak, David Anderson Setiawan, menerima piagam penghargaan predikat WBK dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, di Polteknik Pengayoman Indonesia, Jakarta, Senin.

Penghargaan tersebut merupakan apresiasi yang diberikan atas pelaksanaan birokrasi yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif dan efisien, serta pelayanan berkualitas kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Rutan Pontianak sebagai salah satu UPT Pemasyarakatan.

David memaparkan kontestasi Rutan Pontianak dalam upaya meraih predikat WBK sudah dimulai sejak tahun 2020.

Berbagai upaya dan usaha dalam melaksanakan tahapan pembangunan tentu saja membutuhkan usaha maksimal dengan komitmen melangkah bersama dalam satu kata, satu tekad, dan satu tujuan untuk meraih sukses bersama.

Hal ini agar dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

"Kami selalu berkomitmen dalam pencegahan KKN dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata David.

Atas predikat WBK yang berhasil diraih, rasa syukur, sukacita, dan bangga pun dirasakan seluruh jajaran Rutan Pontianak.

"Semoga prestasi ini menjadi motivasi kami untuk berbuat yang terbaik bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan terus melakukan terobosan dalam menggerakkan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," harap David.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bicara soal rencana pembuatan Undang-Undang terkait transfer narapidana WNA. Dia mengatakan terobosan ini perlu kerjasama yang baik antar kementerian.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Poltekim, Kota Tangerang, Senin (16/12/2024). Awalnya dia mengatakan pentingnya kolaborasi antara kementerian di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dia mengakui usai terjadinya pemisahan kementerian ada kebijakan yang beririsan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan. Salah satu contoh kemarin, kami bersama-sama dengan Kementerian Imipas, bersama dengan Kementerian HAM, bersama dengan Pak Menko, Kapolri, dan Jaksa Agung yang merumuskan kebijakan terkait dengan pemberian amnesti'," ujar Supratman.

Supratman menerangkan berdasarkan Perpres, Kementerian Hukum ditugaskan untuk mengurus terkait grasi, amnesti, hingga abolisi. Namun, menurutnya, eksekusinya berada di tangan Kementerian Imipas. Termasuk dengan pemberian amnesti yang juga peranan dari Kementerian HAM.

"Karena rekomendasi Kementerian Hak Asasi Manusia, terutama dengan alasan pertimbangan kemanusiaan dan hak asasi manusia, itu menjadi salah satu syarat untuk kami ajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta pertimbangan. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Imigrasi, kami juga membagi tugas yang luar biasa," jelasnya.

Dia kemudian mencontohkan soal perjanjian transfer narapidana WNA. Dia mengatakan ke depan ingin membuat Undang-Undang untuk mengatur transfer napi WNA.

"Sebagai contoh, terkait dengan perjanjian transfer. Sekalipun nanti ke depan kita punya keinginan untuk membuat Undang-Undang, baik Undang-Undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, tetapi juga kita akan membuat regulasi di luar mutual legal assistance antara dua negara sahabat, sedapat mungkin ini bisa kita wujudkan Undang-Undang tentang transfer narapidana," jelasnya.

Namun, lanjut Supratman, terwujudnya UU terkait transfer narapidana ini harus ada kerja sama yang baik antara kementerian terkait. Sehingga, lanjut dia, tidak ada klaim yang menyangkut fungsi dan kewenangan.

"Terobosan yang kita ambil dan saling pengertian, kerjasama yang baik antara Pak Menko, Pak Menteri Imigrasi, Pak Menhan Menteri Hukum, kita tidak ada klaim menyangkut soal fungsi dan kewenangan. Yang jelas mana yang terbaik untuk bangsa ini, itulah yang akan kita lakukan," ucapnya.

Siapkan Layanan Berbasis Digital

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tahun 2025 juga menargetkan layanan informasi di kementeriannya berbasis digital. Layanan itu diharapkan dapat memudahkan masyarakat.

"Kami bertekad, bahwa Insyaallah di tahun 2025, kami akan melakukan sebuah transformasi, yakni seluruh layanan di Kementerian Hukum dan HAM sudah berbasis digital," ujar Supratman.

Supratman berharap semua proses transformasi ini dapat berjalan dengan baik. Terlebih pada era Presiden Prabowo, kementerian Hukum dipecah dengan Kementerian HAM dengan tujuan lebih fokus.

"Saya berharap mudah-mudahan proses transformasi yang saat ini berjalan akan membawa sebuah hubungan sinergi diantara seluruh kementerian-kementerian baru yang terbentuk akibat kebijakan yang diambil oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk lebih memilih membentuk Kementerian Hukum dan HAM untuk bisa lebih fokus dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia," harap Supratman.

Selain itu, Supratman ingin agar kementeriannya mendapat pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Menurutnya pengawasan itu bertujuan agar Kementerian Hukum dapat lebih baik ke depannya.

"Kepada ombudsman yang mempunyai tugas untuk mengawasi setiap kebijakan publik, saya mohon bantuannya untuk memberi masukan kepada Kementerian Hukum, agar Kementerian ini bisa menjadi pelopor di dalam keterbukaan informasi," kata dia.

Adapun dalam agenda itu dihadiri langsung oleh Menko Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, beserta jajaran wamennya.

Dalam kesempatan itu, Supratman turut memberikan penghargaan kategori indeks reformasi hukum terbaik bagi sejumlah pihak dari tingkat kementerian hingga tingkat pemerintah kabupaten/kota.

KOMPAS.com - Sebanyak 150 mahasiswa dari tujuh universitas di Jakarta yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta pada Senin (16/12/2024).

Aksi ini menuntut pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sumedang, Ratri Handoyo Eko Saputro, dari jabatannya.

Tuntutan ini muncul sebagai respons terhadap insiden kaburnya dua narapidana dari Lapas Sumedang pada Selasa (3/12/2024).

Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Daffariza Aditya, menyatakan bahwa pelarian dua narapidana tersebut telah menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar Lapas.

"Meskipun kedua narapidana berinisial ER dan D berhasil ditangkap kembali, hal ini tetap membahayakan warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," ujar Daffa kepada Kompas.com melalui WhatsApp pada Sabtu (14/12/2024).

Daffa, mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, menjelaskan bahwa Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta telah melakukan kajian internal selama beberapa hari.

Hasil kajian tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian petugas piket Lapas Kelas II B Sumedang saat insiden terjadi.

"Hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh petugas piket Lapas pada saat itu dan Kalapas Kelas II B Sumedang," tegas Daffa.

Ia juga menyoroti bahwa alih-alih mendapatkan sanksi, petugas piket tersebut justru menerima penghargaan dari Ratri Handoyo Eko Saputro.

"Ini sangat mencederai pemikiran warga Sumedang, khususnya yang tinggal di sekitar Lapas," tambahnya.

Daffa mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa di kantor kementerian tersebut akan diikuti mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Borobudur, Universitas Stiami, Universitas BSI, STIE Jakarta, dan Universitas Azzahra Jakarta, serta beberapa mahasiswa dari Sumedang.

Ada tiga poin tuntutan yang akan disampaikan oleh Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Pertama, mendesak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk segera mencopot Ratri Handoyo Eko Saputro dari jabatannya.

Kedua, meminta agar seluruh petugas piket Lapas yang bertugas saat narapidana kabur diberhentikan karena diduga melakukan kelalaian.

Ketiga, mendesak evaluasi terhadap seluruh jajaran petugas dan konstruksi bangunan Lapas Kelas II B Sumedang.

Daffa menegaskan bahwa aksi ini merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai, dan UU Nomor 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

KOMPAS.COM/AAM AMINULLAH Lapas Kelas II B Sumedang, dan sebaran banner rencana aksi dari Forum Mahasiswa Hukum Sumedang-Jakarta.

Menanggapi rencana aksi unjuk rasa ini, Ratri Handoyo Eko Saputro menyatakan bahwa ia telah melaporkan hal tersebut kepada kantor wilayah Lapas.

"Saya sudah laporkan ke pimpinan di kanwil, jadi saya belum bisa memberi pernyataan lebih lanjut terkait hal ini," ujar Ratri kepada Kompas.com melalui WhatsApp.

Sebelumnya, diberitakan bahwa dua warga binaan Lapas Kelas II B Sumedang melarikan diri dengan cara memanjat genteng saat persiapan shalat dzuhur.

Ratri menjelaskan bahwa evaluasi akan dilakukan, terutama terkait ketinggian tembok yang mengelilingi Lapas yang saat ini hanya enam meter.

"Kami berencana untuk meningkatkan ketinggian tembok menjadi delapan meter," tambahnya.