JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

Jakarta: Sivitas Akademika Universitas Pancasila (UP) dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mendukung pencalonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FH UP), Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. sekaligus diplomat senior Republik Indonesia, sebagai Hakim di International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) di Hamburg, Jerman.

Eddy Pratomo dikenal sebagai salah satu pakar hukum laut internasional. Dalam kariernya, ia pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Jerman (2009–2013), Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, serta Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Dedikasi Eddy dalam bidang hukum laut internasional telah diakui melalui berbagai penghargaan, termasuk apresiasi khusus dari Menteri Luar Negeri atas kontribusinya dalam penetapan batas maritim Indonesia.

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) merupakan badan peradilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982. ITLOS memiliki fungsi utama untuk menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS, serta memberikan keputusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan laut, dan isu hukum maritim lainnya.

Sebagai lembaga yang berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

Baca juga: Universitas Pancasila Gelar FGD Kaji Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Pencalonan ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah terhadap integritas, pengalaman, dan kompetensi Eddy dalam bidang hukum laut internasional. Dengan pengalaman yang begitu luas, beliau diyakini mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keadilan hukum maritim di tingkat internasional.

Universitas Pancasila sebagai tempat Prof. Eddy mengabdi sebagai Dekan dan Dosen Fakultas Hukum, turut menyampaikan kebanggaan atas pencalonannya. Sivitas Akademika UP sangat bangga atas pencalonan ini.

Ini adalah bukti nyata bahwa Universitas Pancasila tidak hanya mencetak generasi penerus bangsa, tetapi juga mendukung lahirnya tokoh-tokoh bangsa yang mampu memberikan kontribusi global.

Pemerintah terus mengupayakan dukungan dari negara-negara anggota UNCLOS untuk memastikan keberhasilan pencalonan Prof. Eddy Pratomo sebagai hakim ITLOS. Langkah ini tidak hanya menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam isu hukum maritim, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap perdamaian dan keadilan global.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Sejumlah pelajar menari saat pentas seni Pekan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin (P5RA) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kediri, Jawa Timur, Rabu (14/5/2025). P5RA yang diselenggarakan serentak di sejumlah sekolah madrasah tersebut merupakan bagian dari Kurikulum Merdeka sebagai upaya mendorong pelajar memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. ANTARA Jatim/Prasetia Fauzani/mas.

Pekanbaru -

Sebanyak 11 tahanan Polres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Berikut identitas tahanan yang kabur dan tengah diburu tim khusus Polda Riau.

"Tahanan kabur ada 11 odang. Saat ini lagi dikejar tim khusus," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto saat dikonfirmasi, Rabu (14/5/2025).

Anom mengungkap 11 tahanan yang kabur merupakan tersangka kasus narkoba dan pencurian dengan pemberatan. Seluruhnya kini sedang diburu tim yang dipimpin Wakapolda Brigjen Pol Jossy.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
    

(ras/mjy)

Presiden RI Prabowo Subianto disebut sangat mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera dibahas bersama DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.

Bahkan, Prabowo disebut sudah membuka komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik untuk mewujudkan itu.

"Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin (Rancangan) Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa diselesaikan," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas setelah agenda penandatanganan kerja sama dengan lebih dari 20 kementerian/lembaga, di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/5).

"Tetapi di sisi lain saya selalu sampaikan bahwa yang namanya produk Undang-Undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam hal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua umum-ketua umum partai politik," sambungnya.

Supratman menambahkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan juga akan dialog dengan parlemen.

"Nanti kita lihat apa yang menjadi keputusan kita dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) yang akan datang. Apakah akan tetap menjadi inisiatif pemerintah atau kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR," tutur dia.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan yang bertanggung jawab mengurus Prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Badan Legislasi di parlemen," sambung Supratman.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU Perampasan Aset bakal ditindaklanjuti setelah pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) rampung di Komisi III DPR.

Puan menyatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa, dan akan meminta masukan dari seluruh unsur masyarakat yang terkait.

"Memang sesuai dengan mekanismenya kita akan membahas KUHAP dulu. Namun, kita awalnya tidak akan tergesa-gesa," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5) lalu.

Dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu tugas dan fungsi jaksa di ranah hukum.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, kata dia, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.

"TNI di satu sisi juga memiliki kewenangan untuk membantu pengamanan di kejaksaan. Wewenang itu diatur dalam UU TNI yang menjelaskan tentang pengamanan objek vital," ujarnya.

Mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.

Undang-undang itu, kata Harli, sekaligus menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum menyebutkan beberapa kali TNI juga pernah menurunkan prajurit untuk pengamanan atas dasar permintaan kejaksaan.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti efektif dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jajaran kejaksaan dalam bekerja.

"Dengan adanya MoU, salah satu poinnya di situ adalah TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan kepada pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya," kata Harli.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital Kejaksaan Agung tidak akan mengganggu tugas dan fungsi jaksa di ranah hukum.

"Saya sampaikan bahwa fungsi perbantuan dukungan pengamanan oleh TNI lebih bersifat pada pengamanan yang bersifat fisik terhadap aset, gedung," kata Harli saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani antara Kejaksaan Agung dan TNI, kata dia, prajurit hanya berfungsi menjaga beberapa objek vital milik kejaksaan di tingkat kota ataupun provinsi.

"TNI di satu sisi juga memiliki kewenangan untuk membantu pengamanan di kejaksaan. Wewenang itu diatur dalam UU TNI yang menjelaskan tentang pengamanan objek vital," ujarnya.

Mengacu pada UU TNI Pasal 7 ayat (2) menegaskan bahwa TNI dapat memberikan dukungan, bantuan pengamanan terhadap aset-aset atau objek vital strategis.

Undang-undang itu, kata Harli, sekaligus menjadi pembatas wewenang TNI dalam menjalankan tugas di Kejaksaan Agung.

Kapuspenkum menyebutkan beberapa kali TNI juga pernah menurunkan prajurit untuk pengamanan atas dasar permintaan kejaksaan.

Hal tersebut, menurut dia, terbukti efektif dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi jajaran kejaksaan dalam bekerja.

"Dengan adanya MoU, salah satu poinnya di situ adalah TNI dapat memberikan dukungan, perbantuan kepada pihak kejaksaan dalam menjalankan tugasnya," kata Harli.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa ekstradisi buron kasus korupsi proyek KTP elektronik Paulus Tannos tinggal menunggu sidang di Singapura karena seluruh dokumen telah diserahkan kepada Menteri Luar Negeri.

“Paulus Tannos tinggal menunggu sidang. Semua dokumennya sudah lengkap kami serahkan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan kepada otoritas Singapura,” kata Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu.

Seluruh dokumen terkait ekstradisi Paulus Tannos telah dipenuhi. Untuk itu, Supratman berharap buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu dapat dipulangkan agar dituntut sesuai dengan hukum Indonesia.

“Saat ini kita berharap mudah-mudahan yang bersangkutan mau secara sukarela untuk bisa minta untuk pulang menghadapi tuntutan hukum di sini,” ujar Menteri Hukum.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemenkum Widodo mengatakan bahwa dokumen afidavit untuk persidangan ekstradisi Paulus Tannos telah diberikan ke pemerintah Singapura.

"Dokumen sudah dibundel, dan dikirimkan ke Singapura," ujar Widodo di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkum, Jakarta, Selasa (29/4).

Menurut Widodo, dokumen tersebut telah diterima oleh otoritas Singapura. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia tinggal menunggu proses yudisial terhadap yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang lain, Widodo juga mengatakan bahwa sidang pendahuluan (committal hearing) mengenai kelayakan ekstradisi Paulus Tannos akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 25 Juni 2025.

“Kita berharap, kalau dari pihak mereka tidak ada perlawanan dan bisa menerima, segera. Langsung penetapan (ekstradisi) cepat,” ucap Dirjen AHU di kantornya, Selasa (15/4).

Paulus Tannos merupakan buron KPK dan masuk daftar pencarian orang sejak 19 Oktober 2021. Paulus Tannos berhasil ditangkap di Singapura oleh lembaga antikorupsi setempat, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengabarkan bahwa Tannos sudah ditangkap. Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri mengirimkan surat penangkapan sementara kepada otoritas Singapura untuk membantu penangkapan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

BANJARBARU, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman hadir dalam sidang kasus hukum yang melibatkan Toko Mama Khas Banjar di Pengadilan Negeri Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada Rabu (14/5/2025).

Maman hadir sebagai Amicus Curiae atau sahabat pengadilan untuk memberikan pandangan di hadapan majelis hakim terkait kasus yang menjerat Firli, pemilik Toko Mama Khas Banjar.

Dalam kesempatan tersebut, Maman menyatakan bahwa kasus hukum ini sebaiknya dijadikan momentum pembelajaran bagi semua pihak.

"Ini bukan benar atau salah, tapi ada semangat yang ingin saya sampaikan bahwa mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum pembelajaran bagi kita semua," ujar Maman kepada wartawan.

Maman menegaskan bahwa kehadirannya dalam sidang lanjutan ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan pandangan hukum yang obyektif dan proporsional di hadapan majelis hakim.

Ia berharap agar majelis hakim dapat menyikapi perkara ini dengan bijak.

"Saya percaya bahwa Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagai persona dan lembaga yang independen, akan mempertimbangkan keadilan sejati dan kepentingan bangsa yang lebih luas, khususnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan pemerintah," tegas Maman.

Di hadapan majelis hakim, Maman juga menyampaikan keprihatinannya atas nasib 17 karyawan Toko Mama Khas Banjar yang harus kehilangan pekerjaan akibat kasus ini.

"Majelis hakim, 17 orang harus kehilangan pekerjaan, satu entitas bisnis usaha hilang," ucap Maman.

Setelah menyampaikan tanggapannya, majelis hakim tidak langsung memberikan putusan dan memutuskan untuk menunda jalannya sidang. Sidang dijadwalkan akan dilanjutkan pekan depan.