Kabupaten Bogor (ANTARA) - Penyintas aksi terorisme Valeriana Silitubun menyampaikan rasa haru usai mendapatkan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Valeriana yang merupakan korban langsung bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada tahun 2021 itu menerima bantuan pemulihan berupa uang sebesar Rp50 juta di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dana dukungan ini akan saya fokuskan untuk pemulihan dan kebutuhan sarung tangan yang saya gunakan dan juga salep yang sampai saat ini masih saya butuhkan.
Untuk sarung tangannya penggunaannya dalam waktu panjang bahkan bisa seumur hidup," ungkapnya.

Tak hanya itu dana pemulihan tersebut juga akan ia gunakan untuk kebutuhan dua kali operasi yang dijadwalkan pada tahun 2025, setelah dirinya menjalani 11 kali operasi.

Valeriana mengalami luka bakar cukup serius sekitar 90 persen di seluruh tubuh setelah terkena ledakan bom saat usianya menginjak 21 tahun pada 28 Maret 2021.

"Setelah mengalami kejadian ini banyak sekali benturan hidup yang saya harus terima, mulai dari kondisi fisik yang berubah drastis dan psikis yang sangat terganggu dimana saya terus mengalami perubahan diri yang tidak saya inginkan, bahkan saya membuat penolakan terhadap diri saya," ujar Valeriana yang kini berprofesi sebagai perawat di RS Bhayangkara Makassar itu.

Namun seiring waktu ia memberikan sugesti pada diri sendiri agar tidak stres dan dapat menerima kondisi yang telah dialami. "Saya mengajari diri saya untuk menikmati, bahkan menjalani setiap proses yang saya lewati, bahkan sampai saat ini saya tidak malu dengan kondisi fisik saya," tuturnya.

BNPT berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) memberikan bantuan senilai Rp998,3 juta sepanjang tahun 2024 sebagai dukungan pemulihan bagi 61 orang penyintas terorisme.

Bantuan tersebut secara simbolis diserahkan Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono bersama Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan di Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana, Bogor, Jawa Barat, Senin.

"Dengan terselenggaranya sinergi antara BNPT dengan berbagai stakeholder, sebagaimana yang telah terselenggara dengan baik antara BNPT dan Pupuk Indonesia ini, negara terbukti hadir bagi korban tindak pidana terorisme," kata Eddy dalam kesempatan tersebut, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi.

Oleh karenanya, BNPT mengapresiasi Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya atas perhatian dan dedikasi yang telah diberikan terhadap pemulihan korban, sebagai wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Saat ini kami bersyukur dari Pupuk Indonesia memberikan bantuan psikososial maupun medis kepada korban terorisme," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia Tina Kemala Intan mengatakan pihaknya berkomitmen memberikan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme sehingga berdampak positif bagi masyarakat.

"Kami sangat gembira dapat menyerahkan secara langsung simbolis penyerahan dukungan pemulihan korban tindak pidana terorisme, sebagai bagian komitmen kami bagi para penyintas dan untuk dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat," ujar Tina pada kesempatan sama.

Dia menambahkan bahwa upaya pemulihan bagi tindak pidana terorisme merupakan langkah positif dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang kuat dan inklusif.

Perwakilan penerima bantuan, Valeriana Sili Tubun, yang merupakan korban langsung bom Fereja Katedral Makasssar 2021, pun mengharapkan BNPT dapat terus melaksanakan kebijakan dan berbagai program nasional dalam penanggulangan terorisme, khususnya pemulihan korban tindak pidana terorisme.

"Harapan saya kepada BNPT beserta jajarannya semoga selalu menjalankan amanah dan tugas yang dipercayakan oleh negara, dalam hal ini melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme bagi seluruh korban yang berada di negara Indonesia," ujar Valeriana.

Sebelumnya, pada periode tahun 2022 dan 2023, Pupuk Indonesia telah menyalurkan bantuan senilai Rp926,43 juta kepada 49 penyintas terorisme untuk tujuan rehabilitasi medis dan psikososial.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Eddy Hartono menginstruksikan kepada seluruh jajaran BNPT untuk tetap meningkatkan kinerja dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penanggulangan terorisme, terutama pada momen akhir tahun 2024.

"Masuk periode akhir tahun 2024 ini mari terus meningkatkan kinerja dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme," kata Eddy dalam Rapat Pimpinan (Rapim) BNPT di Sentul, Bogor Jawa Barat, Jumat (29/11), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Untuk itu, ia meminta sejumlah kegiatan kolaboratif harus terus ditingkatkan pada akhir tahun ini agar upaya pencegahan dapat selalu diglorifikasikan.

Dia berharap berbagai program BNPT bisa disinergikan dengan program-program kementerian/lembaga (k/l) yang berdampak positif kepada masyarakat.

Eddy menyebutkan terdapat sejumlah program BNPT terkait pencegahan terorisme yang berkolaborasi dengan k/l di antaranya, yakni program Sinergisitas, Desa Siapsiaga, Sekolah Damai, dan Dialog Kebangsaan.

Di sisi lain, Kepala BNPT tersebut pun tetap mengajak semua pihak untuk selalu waspada dan tidak boleh lengah terhadap ideologi radikal terorisme.

"Kewaspadaan harus terus dijaga dan ditingkatkan. Kita tidak boleh lengah terhadap ideologi kekerasan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan aksi terorisme di Indonesia telah menurun selama tiga tahun terakhir karena pemerintah berhasil dalam meredam cikal bakal pergerakan terorisme sejak dini.

"Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi penurunan insiden terkait terorisme di Indonesia. Dari tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024, Indonesia berhasil mempertahankan status zero terrorism attack," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam Adi Winarso saat memimpin Delegasi RI pada kegiatan The 4th Senior Officials Counter-Terrorism Policy Forum (SOCTPF) seperti dikutip siaran pers Kemenko Polkam, Jumat (29/11).

Menurut Adi, Indonesia berhasil berada dalam status aman dari terorisme karena pemerintah melakukan langkah pencegahan awal seperti menindak para pelaku sebelum melakukan aksinya.

Namun demikian, Adi tetap menyoroti munculnya fenomena aksi terorisme baru yang lebih moderen dengan menggunakan teknologi.

Ragam fenomena yang muncul, seperti perekrutan anggota teroris lewat teknologi media, penyebaran paham-paham ekstremisme melalui internet, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), dan penggunaan cryptocurrency dalam pendanaan terorisme.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

AMBON, iNewsAmbon.id - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Maluku.

“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT Maluku,” ungkap Ketua FKPT Maluku, Abd Rauf, di Ambon, Selasa (26/11/2024).

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif Direktorat Pencegahan dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Tema yang diusung adalah "Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku."

Abd Rauf menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam memutus rantai radikalisme dan terorisme. 

Menurutnya, masyarakat memiliki peran besar dalam membangun “imunitas” terhadap paham radikal dengan pendekatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun, menyoroti peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran radikalisme.

Ia menyatakan, mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara berbagai pihak dalam mewujudkan Maluku yang aman dan bebas dari ancaman terorisme," ujarnya. 

Editor : Nevy Hetharia

Ambon (ANTARA) - Forum Kordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku melibatkan Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah itu.

"Kegiatan ini berlangsung atas kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku," kata Ketua FKPT Maluku Abd Rauf, di Ambon, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kegiatan itu digagas oleh Direktorat Pencegahan, dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, dengan mengusung tema “Bersama kita tingkatkan kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku".

Menurut dia, kontribusi masyarakat sangat besar dalam memutus mata rantai radikalisme dan terorisme. Karena itu pihaknya merangkul masyarakat dalam mencegah jaringan teror.

Dia menilai masyarakat berperan dalam membangun "imunitas" terhadap paham radikal terorisme dengan pendekatan Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Dalam acara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura Nur Aida Kubangun menjelaskan bahwa mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya untuk mencegah penyebaran radikalisme.

Pencegahan paham radikal dan teror, khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

"Pelibatan mahasiswa dalam upaya untuk mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme sangat penting dilakukan karena mahasiswa juga bisa menangkal gejala radikalisme dan terorisme dengan intelektual yang dimiliki," ujarnya.

Kegiatan itu melibatkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Maluku, Daniel Eduard Indey, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat, Kolonel (sus) Dr Harianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Dr Yamin, Kepala Binda Maluku, Asisten Teritorial Kodam XV/Pattimura, Komandan Lanud Pattimura, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono untuk membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (25/11/2024).

“BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan bahwa usulan perubahan OTK BNPT melalui perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 pada 13 September 2018.

“Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak 2018. Namun, sampai dengan saat ini masih berproses,” jelasnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini Widyantini dan Kepala BNPT Eddy Hartono saat berdiskusi bersama.

Rini juga menyampaikan proses lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT yang telah berjalan hingga dilaksanakannya Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpan-RB, dan BNPT di Kementerian Koordinator (Kemenko) Polhukam pada 18 April 2023.

Rapat tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT, kata dia, menyampaikan Surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembai Rancangan SOTK BNPT kepada Menpan-RB.

“Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menpan-RB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden,” ujarnya.

Rini berharap, pertemuan Kemenpan-RB dan BNPT dapat menciptakan kolaborasi yang baik ke depannya.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kemenpan-RB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Kami akan terus mendukung agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik,” tambahnya.

Dok.Kementerian PANRB Menteri PANRB Rini dan Kepala BNPT Eddy Hartono bersama jajaran staf Kementerian PANRB dan BNPT

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan bahwa penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo.

Eddy mengaku bahwa BNPT akan terus berkolaborasi dengan Kemenpan-RB dan jajarannya dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

“Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menpan-RB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik,” ujarnya.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016-2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) resmi membuka kembali layanan permohonan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu Periode 2024—2028 mulai Senin (25/11) hingga 8 Juni 2028.

Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigjen Pol. Imam Margono mengungkapkan bahwa layanan tersebut merupakan bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 103 PUU-XXI/2023.

"BNPT melalui Subdirektorat Pemulihan Korban Aksi Terorime Masa Lalu menindaklanjuti Putusan MK 103 PUU-XXI/2023 dengan membuka kembali permohonan surat penetapan korban terorisme masa lalu," kata Imam dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Adapun pelayanan tersebut ditujukan kepada korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan korban atau haknya sebagai korban terorisme masa lalu belum sepenuhnya terpenuhi.

Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu oleh BNPT merupakan salah satu syarat formal permohonan korban terorisme masa lalu, sesuai dengan amanat Pasal 43 L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU.

Alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera jelas dalam laman resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT atau dapat menghubungi Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT di nomor WhatsApp 0811-1726-699.

Putusan MK Nomor 103/PUU-XXI/2023 berisi tentang permohonan pengujian Pasal 43L ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme).

Dalam putusan itu, batas waktu pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban terorisme kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban diubah menjadi 10 tahun dari sebelumnya hanya 3 tahun.

Dari data yang dihimpun per September 2024, terdapat kurang lebih 1.157 korban tindak pidana terorisme masa lalu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 492 korban belum teridentifikasi.

Sementara itu, fasilitasi kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia pada tahun 2016—2024 yang dibayarkan negara tercatat mencapai Rp113,37 miliar.

Kompensasi disalurkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh BNPT kepada 785 korban dan/atau keluarganya pada periode tersebut lewat putusan pengadilan maupun skema kompensasi bagi korban terorisme masa lalu.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BNPT kembali buka layanan penetapan korban terorisme masa lalu

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.

KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuka kembali layanan Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028.

Direktur Perlindungan Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Imam Margono mengatakan bahwa pelayanan tersebut ditujukan kepada korban terorisme masa lalu yang belum memiliki surat penetapan atau haknya belum sepenuhnya terpenuhi.

Pelayanan tersebut, lanjut dia, merupakan bentuk tindak lanjut Sub Direktorat Pemulihan Korban Aksi Terorisme Masa Lalu yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 103 PUU-XXI/2023.

“Pemohon dapat mengajukan layanan tersebut mulai 25 November 2024 hingga 8 Juni 2028," tutur Imam melalui siaran persnya, Senin (25/11/2024).

Dok.Humas BNPT Kantor BNPT di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Perlu diketahui, Surat Penetapan Korban Terorisme Masa Lalu merupakan salah satu syarat formil permohonan korban terorisme masa lalu sesuai amanat Pasal 43 L Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Adapun alur permohonan dan dokumen pendukung yang dibutuhkan tertera dalam website resmi BNPT, yakni www.bnpt.go.id dan media sosial BNPT. Pemohon juga bisa menghubungi Sub Direktorat Pemulihan Korban BNPT melalui nomor WhatsApp 0811-1726-699.