JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi kabar adanya usulan menjadikan Kota Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Dalam usulan itu, Solo menjadi provinsi tersendiri, bukan lagi bagian dari Jawa Tengah.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini belum ada usulan resmi yang masuk ke Istana maupun ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait hal tersebut. Dia juga mengatakan usulan pemekaran daerah menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Berkenaan dengan masalah usulan daerah-daerah istimewa, terus terang saja belum ada yang masuk ke Istana maupun ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri," kata Prasetyo kepada awak media, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, usulan mengenai pemekaran wilayah, termasuk perubahan status menjadi daerah istimewa, bukanlah hal baru dan sudah sering muncul dari berbagai daerah. Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menanggapi permintaan seperti itu.

"Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," katanya.

Menurut Prasetyo, segala bentuk usulan akan dibahas dan dikoordinasikan dengan kementerian terkait untuk mencari solusi dan pendekatan terbaik bagi semua pihak.

"Tapi tentunya kita tidak perlu gegabah pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor. Banyak faktor, manakala usulan-usulan tersebut kita akomodasi, kita akomodir, karena tentu apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi," kata Prasetyo.



"Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Nah yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengungkapkan ada usulan menjadikan Solo sebagai provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta alias pisah dari Provinsi Jawa Tengah. Dia menjelaskan, usulan itu didasarkan Solo memiliki nilai sejarah kekhususan saat melawan penjajah.

"Solo, minta pemekaran dari Jawa Tengah dan diminta dibikin Daerah Istimewa Surakarta," kata Aria usai rapat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

"Karena secara historis mempunyai suatu kekhususan di dalam proses terhadap melakukan perlawanan terhadap zaman penjajahan dulu dan mempunyai kekhasan sebagai daerah yang mempunyai kekhususan dan kebudayaan," sambungnya.

Kendati demikian, Aria menegaskan, pihaknya belum mengambil keputusan terhadap usulan Solo dijadikan daerah otonom. Apalagi, kata dia, Solo telah menjadi kota dagang dan pendidikan.

"Tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini? Solo ini sudah menjadi kota dagang, sudah menjadi kota pendidikan, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan, pemerintah tidak akan gegabah untuk membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah, termasuk menjadikan Solo sebagai Daerah Istimewa Surakarta.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons 341 usul pembentukan DOB yang masuk ke Kemendagri, salah satunnya adalah usul memekarkan Solo menjadi Daerah Istimewa Surakarta.

"Tentunya kita tidak perlu gegabah. Pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik, terutama kita harus memperhitungkan banyak faktor," kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (25/4/2025).

Prasetyo menyebutkan, jika usul tersebut diakomodasi, bakal ada konsekuensi yang mengikuti, termasuk masalah perangkat dan kelengkapan pemerintahan yang harus diadakan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berhati-hati dalam merespons usul pemekaran wilayah.

"Nah, yang begini-begini tentu akan terus kita diskusikan bersama-sama dengan kementerian terkait, kita cari jalan keluar yang terbaik seperti apa," kata Prasetyo.

Ia tidak memungkiri bahwa banyak usul untuk memekarkan wilayah, tetapi usul tersebut disampaikan lewat Kementerian Dalam Negeri, bukan Istana atau Kementerian Sekretariat Negara.

"Ke Setneg. Yang kami pahami, usulan-usulan itu masuknya ke Kemendagri. Dan banyak memang, tidak hanya baru-baru ini saja, usulan-usulan tentang pemekaran-pemekaran wilayah, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk status-status usulan daerah-daerah yang dianggap istimewa, sebagaimana yang ditanyakan itu memang ada," kata Prasetyo.

Diberitakan sebelumnya, Kemendagri menerima 341 usul pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran wilayah, di mana enam di antaranya ingin menjadi daerah istimewa.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, pada Kamis (24/4/2025).

"Sampai dengan bulan April 2025, kami mendapat banyak PR. Ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 yang meminta daerah khusus," ujar Akmal dalam rapat kerja tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, terdapat usul agar Solo dimekarkan dari Jawa Tengah dan menjadi provinsi baru bernama Daerah Istimewa Surakarta.

Usulan pemekaran tersebut muncul karena Solo dinilai sebagai daerah yang memiliki keunikan budaya dan sejarah khusus dalam melawan penjajahan.

Namun, Aria mengatakan, harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa karena status daerah istimewa dapat menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah lain.

"Karena pada prinsipnya negara kesatuan ini, kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi, yang antara daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain," ujar Aria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas) menjadwalkan proses harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Narapidana Antarnegara selesai sebelum pelaksanaan evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Dalam rapat pembahasan RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara di Jakarta, Rabu, Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Kumham Imipas Bidang Isu Strategis Karjono Atmoharsono mengatakan para peserta rapat sepakat untuk mendorong agar RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 serta mempercepat pembentukan Panitia Antarkementerian (PAK) dan finalisasi dokumen pendukung.

“Ini adalah momen penting untuk memastikan keadilan hukum lintas negara dan menegaskan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional,” ucap Karjono, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi pada Rabu di Jakarta.

Adapun evaluasi prolegnas dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan prolegnas prioritas tahunan.

Karjono menegaskan bahwa RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara menjadi kebutuhan mendesak untuk memperkuat dasar hukum pemindahan narapidana seperti kasus Bali Nine, Mary Jane, maupun Serge Atlaoui.

Dengan demikian, dirinya menekankan bahwa RUU tersebut bukan hanya soal kerja sama internasional, tetapi juga perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia di luar negeri.

Selain mengenai harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik, rapat turut membahas sejumlah tahapan penting lainnya dalam proses penyusunan, termasuk penambahan materi mengenai pertukaran narapidana serta pembentukan PAK.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menko Kumham Imipas Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antarlembaga Cahyani Suryandari berpendapat tim lintas kementerian diperlukan agar pembahasan berjalan komprehensif dan konsisten dengan hukum internasional.

Untuk itu dalam forum tersebut, disepakati bahwa surat keputusan pembentukan PAK akan segera ditetapkan. Anggota PAK akan terdiri atas Kemenko Kumham Imipas, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Hukum (Kemenkum), serta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Selain itu, akan meliputi pula beberapa lembaga seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Rapat tersebut merupakan bagian dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dalam upaya memperkuat kerangka hukum terkait pemindahan narapidana antarnegara.

Rapat lanjutan itu dipimpin oleh Staf Khusus Bidang Isu Strategis Kemenko Kumham Imipas serta dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenkum, Kemensetneg, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), serta jajaran deputi dan staf ahli di lingkungan Kemenko Kumham Imipas.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

"Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri," ungkap Rini, Senin (21/4/2025).

Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

"Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi," ujarnya.

Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

Rini mengungkapkan bekerja secara jujur dalam bidang yang ia lakoni adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

"Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta," ujarnya.

Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan integritas tinggi juga salah satu nilai yang ditanamkan keluarganya. Rini mengamini bahwa integritas membentuk karakter yang kuat bagi setiap individu.

Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

"Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat," jelasnya.

Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

"Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

"Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis," ungkapnya.

Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

"Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat," tambahnya.

Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

"Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan," tegas Rini.

Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

"Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan," tutupnya.

Lihat juga Video Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan Komnas Perempuan di Hari Kartini

(akd/ega)

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Prasetyo ikut berkontestasi dalam pemilu legislatif DPR RI.

Prasetyo mendapatkan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VI yang mencakup wilayah Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Wonosobo, Temanggung, dan Purworejo.

Dengan menggunakan kendaraan politik Partai Gerindra, Prasetyo mampu memperoleh 34.522 suara sah dan terpilih sebagai Anggota DPR pada periode tahun 2019-2024.

Di luar bidang politik, Prasetyo tercatat pernah menjabat sebagai Komisaris PT Sentra Strategis Indonesia pada tahun 2014-2020.

Prasetyo bertanggung jawab pada pemberian solusi strategis untuk instansi, baik pemerintah maupun swasta. Selain itu, Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Tusam Hutani Lestari.

Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik sebagai Menteri Sekretaris Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan masa jabatan 2024-2029.

Pada Kamis ini, Hadi menyampaikan, sejatinya tugasnya sebagai juru bicara Presiden Prabowo tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Penunjukkan Hadi ini nyatanya terjadi ketika Hasan Nasbi baru-baru ini menjadi sorotan publik karena komunikasinya yang dinilai buruk.

Salah satunya ketika ia mengomentari teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja. Pernyataan Hasan Nasbi itu menjadi diskursus karena dia merupakan representasi pernyataan Presiden Prabowo.

Hasan Nasbi sendiri telah menepis kabar yang menyebut ia mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Hasan menyatakan, ia tetap berkantor seperti biasa di tengah isu pengunduran diri.

(Sumber: Kompas.com/Fika Nurul Ulya | Editor: Robertus Belarminus)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi berbicara peluang perombakan (reshuffle) di Kabinet Merah Putih. Prasetyo memastikan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Nggak ada reshuffle," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo kemudian mengungkit ucapan Ketua Umum (Ketum) Golkar Bahlil Lahadalia yang membicarakan rencana reshuffle di internal partai. Menurutnya, reshuffle yang disinggung Bahlil tidak ada kaitannya dengan kabinet.

"Itu ini tuh, reshuffle, Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu, he-he-he..., bukan (reshuffle kabinet), nggak ada, nggak ada. Sama sekali nggak ada," katanya.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (Shafira/detikcom)

Bahlil sebelumnya menyinggung akan ada reshuffle kepengurusan partainya. Bahlil menyebut sistem pergantian pengurus di Golkar hampir sama dengan kabinet menteri, yang tak perlu menunggu satu atau dua tahun.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam acara halalbihalal Partai Golkar, Rabu (16/4) malam. Bahlil mulanya membahas terkait kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menaikkan tarif untuk produk Indonesia sebesar 32 persen.

Bahlil kemudian menyinggung menteri yang bersinggungan langsung dengan kebijakan itu, seperti Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita dan Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri. Bahlil juga menyebut nama Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun yang tidak hadir.

"Pak Misbakhunnya mana, Misbakhun-nya? Lagi lari? Bilang sama dia, sekarang Golkar tidak membutuhkan pelari," kata Bahlil disertai gelak tawa kader yang lain.

Ia menyebut mesti ada agenda yang perlu diprioritaskan. Bahlil mengatakan mesti ada rasa adil di antara internal partai.

"Tapi, kalau masih ingin berlari, tanyakan, mana prioritas? Lari atau penugasan di komisi? Karena banyak anggota Komisi XI juga yang tunggu barang ini, kira-kira begitu ya, kita fair-fair saja, nggak apa-apa," kata dia.

Ia menyebut jabatan itu bukan sebuah warisan. Bahlil mengatakan di Golkar kesempatan terbuka bagi setiap pihak.

Simak juga Video: Kata Prabowo soal Peluang Reshuffle Menteri di 100 Hari Kerja

(fca/gbr)

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang (UU) TNI sebelum Lebaran Idulfitri 2025. UU TNI itu ditandatangani Presiden setelah sebelumnya disahkan di Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Maret 2025.

"Sudah sudah, sebelum Lebaran, tanggal berapa ya itu 27 atau 28 (Maret) nanti aku cek lagi ya," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi kepada awak media, Kamis (17/4/2025).

Sebelumnya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa setelah disahkan DPR RI, maka UU TNI bukan lagi menjadi ranah Kementerian Hukum (Kemenkum), melainkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).



"Sejak Revisi UU tentang peraturan perundang-undangan yang terakhir untuk undang-undang itu sudah bukan di kemenkum. Perundang-undangan ada di Kementerian Sekretariat Negara," katanya.

"Nanti kalau perundangannya nanti silakan tanyakan ke Kemensesneg. Karena bukan di kami lagi," tandasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tidak banyak perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum (APH) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan draf yang diterima dari DPR, menurut Supratman, revisi KUHAP lebih banyak mengatur soal hak-hak tersangka. Selain itu, revisi KUHAP juga menyangkut soal pengaturan keadilan restoratif.

“Kalau saya lihat, ya, dari draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan [tindak pidana]. Dalam hal, ini adalah tersangka,” ujarnya.

Dia pun menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Menkum, pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP. Dalam hal ini, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa KUHAP yang baru akan menjamin HAM.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka.

Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin HAM, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU ini dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025