Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan korban kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan satu dokter obgyn di Kabupaten Garut, telah dijangkau dan beberapa diantaranya telah masuk tahap penelaahan.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M Ramdan menegaskan kegiatan proaktif merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

"Kegiatan proaktif ini sudah dimulai sejak pertengahan April 2025. Saat ini, LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter obgyn di Garut itu. Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut.

"Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan," ucapnya.

Ramdan menjelaskan sebagai bagian pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat hingga penasihat hukum salah satu korban.

Dalam proses penjangkauan, lanjut dia, LPSK memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukum dan memberikan penjelasan terkait hak-hak korban atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

Ramdan menerangkan pendekatan proaktif dilakukan untuk memastikan korban tidak dibiarkan berjuang sendiri. Terlebih lagi, banyak dari mereka menghadapi permasalahan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan tekanan psikologis akibat trauma dari kejadian yang menimpa.

Kehadiran LPSK untuk menutup celah perlindungan dan mendekatkan layanan langsung kepada korban agar hak-hak mereka tidak terabaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," ujar Ramdan.

Ramdan juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya mendapat perlindungan hukum, tetapi juga pendampingan medis dan psikologis serta pendampingan saat memberikan kesaksian di persidangan.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis sehingga korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial setelah trauma.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," katanya.

LPSK, lanjut Ramdan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, LPSK akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Garut, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, penyidik PPA Polres Garut, penasihat hukum korban, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta rumah sakit tempat pelaku praktik.

"LPSK mendorong semua pihak agar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, cepat, dan empatik," ucapnya.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah sejumlah pasien melaporkan dugaan tindakan kekerasan seksual saat menjalani pemeriksaan USG di klinik tempat dokter obgyn berinisial MSF praktik.

Salah satu korban menyebutkan bahwa tindakan pelecehan terjadi dalam tiga kali kunjungan, di mana pelaku memanfaatkan pemeriksaan kehamilan sebagai modus untuk melakukan perabaan tanpa persetujuan.

Pelaku juga menawarkan layanan USG gratis sebagai bentuk rayuan untuk menarik pasien datang kembali. Saat ini, Polres Garut telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan MSF sebagai tersangka dan ditahan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan korban kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan satu dokter obgyn di Kabupaten Garut, telah dijangkau dan beberapa diantaranya telah masuk tahap penelaahan.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M Ramdan menegaskan kegiatan proaktif merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

"Kegiatan proaktif ini sudah dimulai sejak pertengahan April 2025. Saat ini, LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter obgyn di Garut itu. Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut.

"Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan," ucapnya.

Ramdan menjelaskan sebagai bagian pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat hingga penasihat hukum salah satu korban.

Dalam proses penjangkauan, lanjut dia, LPSK memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukum dan memberikan penjelasan terkait hak-hak korban atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

Ramdan menerangkan pendekatan proaktif dilakukan untuk memastikan korban tidak dibiarkan berjuang sendiri. Terlebih lagi, banyak dari mereka menghadapi permasalahan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan tekanan psikologis akibat trauma dari kejadian yang menimpa.

Kehadiran LPSK untuk menutup celah perlindungan dan mendekatkan layanan langsung kepada korban agar hak-hak mereka tidak terabaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," ujar Ramdan.

Ramdan juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya mendapat perlindungan hukum, tetapi juga pendampingan medis dan psikologis serta pendampingan saat memberikan kesaksian di persidangan.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis sehingga korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial setelah trauma.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," katanya.

LPSK, lanjut Ramdan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, LPSK akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Garut, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, penyidik PPA Polres Garut, penasihat hukum korban, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta rumah sakit tempat pelaku praktik.

"LPSK mendorong semua pihak agar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, cepat, dan empatik," ucapnya.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah sejumlah pasien melaporkan dugaan tindakan kekerasan seksual saat menjalani pemeriksaan USG di klinik tempat dokter obgyn berinisial MSF praktik.

Salah satu korban menyebutkan bahwa tindakan pelecehan terjadi dalam tiga kali kunjungan, di mana pelaku memanfaatkan pemeriksaan kehamilan sebagai modus untuk melakukan perabaan tanpa persetujuan.

Pelaku juga menawarkan layanan USG gratis sebagai bentuk rayuan untuk menarik pasien datang kembali. Saat ini, Polres Garut telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan MSF sebagai tersangka dan ditahan.

Bandung (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyebutkan korban kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan satu dokter obgyn di Kabupaten Garut, telah dijangkau dan beberapa diantaranya telah masuk tahap penelaahan.

Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M Ramdan menegaskan kegiatan proaktif merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

"Kegiatan proaktif ini sudah dimulai sejak pertengahan April 2025. Saat ini, LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan dalam keterangan di Bandung, Sabtu.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum dokter obgyn di Garut itu. Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut.

"Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik, dan perkara kini masuk tahap penyidikan," ucapnya.

Ramdan menjelaskan sebagai bagian pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut dan Provinsi Jawa Barat hingga penasihat hukum salah satu korban.

Dalam proses penjangkauan, lanjut dia, LPSK memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukum dan memberikan penjelasan terkait hak-hak korban atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

Ramdan menerangkan pendekatan proaktif dilakukan untuk memastikan korban tidak dibiarkan berjuang sendiri. Terlebih lagi, banyak dari mereka menghadapi permasalahan kesehatan, keterbatasan mobilitas, dan tekanan psikologis akibat trauma dari kejadian yang menimpa.

Kehadiran LPSK untuk menutup celah perlindungan dan mendekatkan layanan langsung kepada korban agar hak-hak mereka tidak terabaikan di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," ujar Ramdan.

Ramdan juga menggarisbawahi pentingnya memberikan pelayanan komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Korban tidak hanya mendapat perlindungan hukum, tetapi juga pendampingan medis dan psikologis serta pendampingan saat memberikan kesaksian di persidangan.

Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis sehingga korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial setelah trauma.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," katanya.

LPSK, lanjut Ramdan, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban kekerasan seksual. Dalam kasus ini, LPSK akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA Kabupaten Garut, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, penyidik PPA Polres Garut, penasihat hukum korban, Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta rumah sakit tempat pelaku praktik.

"LPSK mendorong semua pihak agar menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, cepat, dan empatik," ucapnya.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah sejumlah pasien melaporkan dugaan tindakan kekerasan seksual saat menjalani pemeriksaan USG di klinik tempat dokter obgyn berinisial MSF praktik.

Salah satu korban menyebutkan bahwa tindakan pelecehan terjadi dalam tiga kali kunjungan, di mana pelaku memanfaatkan pemeriksaan kehamilan sebagai modus untuk melakukan perabaan tanpa persetujuan.

Pelaku juga menawarkan layanan USG gratis sebagai bentuk rayuan untuk menarik pasien datang kembali. Saat ini, Polres Garut telah menaikkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan MSF sebagai tersangka dan ditahan.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan berinisial MSF (33) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M. Ramdan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kegiatan proaktif tersebut merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

Sebagai bagian upaya pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penasihat hukum salah satu korban.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima orang korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan tersebut.

"Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut. Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik; dan perkara kini masuk tahap penyidikan," jelasnya.

LPSK telah memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukumnya.

LPSK juga sudah menjelaskan kepada korban terkait hak mereka atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

"Saat ini LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan.

Dia juga menggarisbawahi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis agar korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," ujarnya.

Sebelumnya, aparat Polres Garut telah menangkap MSF (33) terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan untuk menjalani proses hukum.

MSF diduga melakukan melecehkan pasiennya ketika pemeriksaan ultrasonografi (USG) di klinik tempatnya berpraktik. Kasus ini ramai setelah rekaman kamera pemantau (CCTV) saat perbuatan bejat itu terjadi viral di media sosial.

Akibat perbuatannya, tersangka MSF dijerat Pasal 6 huruf b dan c dan/atau Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) proaktif menjangkau korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan berinisial MSF (33) di Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada korban yang dibiarkan berjuang sendiri," kata Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK M. Ramdan dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kegiatan proaktif tersebut merupakan bagian dari mandat LPSK untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh pada setiap tahapan proses hukum.

Sebagai bagian upaya pemetaan awal, tim LPSK melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Garut, UPTD PPA Kabupaten Garut, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta penasihat hukum salah satu korban.

Dari hasil penelaahan, kata Ramdan, terdata ada lima orang korban yang mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan dokter kandungan tersebut.

"Dua korban saat ini telah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kabupaten Garut. Para korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen berupa kronologi dan bukti kepada penyidik; dan perkara kini masuk tahap penyidikan," jelasnya.

LPSK telah memberikan formulir permohonan perlindungan kepada korban melalui penasihat hukumnya.

LPSK juga sudah menjelaskan kepada korban terkait hak mereka atas keamanan, termasuk bantuan medis, psikologis, dan pendampingan selama proses hukum.

"Saat ini LPSK sudah menerima satu permohonan dari korban dan masuk tahap penelaahan," kata Ramdan.

Dia juga menggarisbawahi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur bahwa korban berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikologis agar korban dapat pulih secara fisik, mental, dan sosial.

"LPSK menekankan urgensi negara hadir bagi korban, terutama mengingat korban dalam kondisi mengandung," ujarnya.

Sebelumnya, aparat Polres Garut telah menangkap MSF (33) terkait kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasiennya. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan sedang ditahan untuk menjalani proses hukum.

MSF diduga melakukan melecehkan pasiennya ketika pemeriksaan ultrasonografi (USG) di klinik tempatnya berpraktik. Kasus ini ramai setelah rekaman kamera pemantau (CCTV) saat perbuatan bejat itu terjadi viral di media sosial.

Akibat perbuatannya, tersangka MSF dijerat Pasal 6 huruf b dan c dan/atau Pasal 15 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp300 juta.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Erin dan Mangapul adalah dua dari tiga terdakwa kasus suap penanganan perkara pembunuhan Ronald Tannur di PN Surabaya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.

Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

GARUT, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terus memantau penegakan hukum kasus kekerasan seksual oleh dokter spesialis kandungan M Syafril Firdaus alias Iril terhadap pasien saat menjalani pemeriksaan USG di ruang praktiknya seperti dalam rekaman CCTV viral di media sosial.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fuda'il, yang ditemui di Garut mengungkapkan, jumlah korban yang saat ini melapor ke layanan pengaduan yang dibuka Pemkab Garut kembali bertambah menjadi sembilan orang perempuan.

"Ternyata setelah dibuka hotline, ada sembilan," ucap Hasbullah, Rabu (30/04/2025), di lingkungan kantor Sekretariat Daerah Pemkab Garut.

Hasbullah mengaku telah bertemu dan berdialog dengan para korban yang saat ini berada dalam perlindungan Pemkab Garut.

Dari pertemuan tersebut, para korban mengeluhkan hubungan mereka dengan suami dan keluarganya karena pihak keluarga dan masyarakat menganggap hal ini adalah aib.

"Jadi bermasalah dengan keluarga, suami juga keberatan," katanya.

Karena itu, para korban juga berharap bisa mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berharap korban mendapat hukuman seberat-beratnya.

Hasbullah menegaskan, Kementerian HAM sendiri saat ini tengah menggodok berbagai rekomendasi atas kasus ini.

Salah satunya adalah soal pemeriksaan yang dilakukan dokter terhadap pasien di ruangan tertutup dan juga yang paling penting adalah bagaimana semua pihak bisa memberikan perlindungan pada para korban.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi XIII: Urgensi revisi UU PSK untuk sesuaikan dengan KUHAP baru

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan bahwa urgensi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) digulirkan komisinya ialah untuk menyesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan diberlakukan pada 2026.

Adapun KUHAP ditargetkan DPR RI rampung sebelum 1 Januari 2026 atau bersamaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

"Dengan undang-undang (KUHAP) berlaku yang baru, 2026, banyak juga penyesuaian yang sebaiknya kami lakukan. Jadi, perubahan (UU PSK) ini urgensinya adalah untuk menyesuaikan," kata Dewi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan sementara yang diperolehnya, dia mengatakan setidaknya ada 13 item dalam rencana revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang disoroti oleh pihaknya.

"Kalau saya tidak salah 13, hampir kurang lebihnya kita mencoba meng-highlight pada 13 item," ucapnya.

Dia menyebut penyesuaian dengan KUHAP itu juga diperlukan untuk memberikan penguatan kelembagaan kepada LPSK guna menjalankan perannya memberikan perlindungan bagi saksi dan korban.

"Karena KUHAP-nya juga baru, nah sekarang perlindungan saksi dan Korban sebagai kelembagaan fungsinya di mana, harus jelas," ucapnya.

Dalam rangka proses revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban, dia menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan tahapan konsultasi publik (public hearing) ke sejumlah daerah guna menyerap masukan dan aspirasi, dari para pakar, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya.

"Minta pendapat pada para tokoh-tokoh, pakar universitas, antara lain Jaksa Agung Muda Pidana, kalau saya tidak salah, dia juga kan adalah pengajar. Dia sudah memberikan keterangan mengenai saksi, perlindungannya seperti apa," kata dia.

Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Achmadi menyampaikan bahwa konsultasi publik yang dilakukan Komisi XIII DPR RI dan turut dihadiri pihaknya guna menyerap aspirasi terkait revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban telah dilakukan di tiga kota besar di pulau Jawa pada Sabtu (26/4).

"Komisi XIII juga sudah melakukan menjaring konsultasi publik kan di beberapa daerah, ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Surabaya, dan itu akan terus berlanjut," kata Achmadi.

Dia pun menyatakan kesiapan LPSK untuk memberikan masukan terhadap rumusan revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban yang diinisiasi oleh Komisi XIII DPR RI.

"Dari pertemuan kemarin maka kami akan merumuskan beberapa masukan substantif terhadap poin-poin itu, termasuk kemungkinannya dalam rumusan pasal-pasal," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua saksi kasus kematian mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI), Kenzha Ezra Walewangko (21), mengajukan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Kalau saat ini dua yang kami sampaikan dan permohonan. Saksi itu inisial, tetap kami jaga rahasianya bahwa adik-adik itu minta, kalau ada apa-apa dengan kami tolong selamatkan kami supaya kami juga bisa mengatakan yang benar adalah benar," ucap kuasa hukum keluarga Kenzha, Samuel Parasian Sinambela, di Kantor LPSK, Senin (28/4/2025).

Samuel menjelaskan, permohonan perlindungan bisa bertambah, mengingat ada saksi lain yang telah memberikan keterangan, tetapi juga menginginkan perlindungan.

"(Soal) Kasus pengeroyokan terhadap Kenzha yang dihentikan oleh Kapolres Jakarta Timur, pihak keluarga sudah melaporkan juga sebelumnya di Polda Metro Jaya dan melaporkan Kapolres tersebut atas SP3-nya di Divisi Propam Mabes Polri. Maka saksi-saksi yang sebetulnya melihat, mengetahui akan speakup, namun mereka minta dilindungi," ucap Samuel.

Samuel mengungkapkan, saksi yang diajukan untuk mendapatkan perlindungan telah menerima ancaman verbal.

"Saksi secara ancaman mungkin melalui WA dan sebagainya nah ini artinya secara psikis (ancaman) sudah dilakukan nah tinggal bagaimana mereka mengatakan seperti apa," ungkapnya.

Kedua saksi tersebut, kata Samuel, meminta perlindungan fisik karena khawatir akan adanya intimidasi berlebihan ketika mereka sedang beraktivitas.

"Jenis perlindungan saat ini adalah perlindungan terhadap fisik tubuhnya jika kalau nanti mereka diintimidasi atau ditakut-takuti untuk di-drop out ataupun sanksi apa pun," ucapnya.

Diberitakan, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan tidak ada unsur pidana dalam kematian Kenzha Ezra Walewangko, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (24/4/2025).

"Dugaan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama dan atau penganiayaan dan atau kelalaian yang menyebabkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 359 KUHP. Tidak dapat ditingkatkan penyelidikannya ke tahap penyidikan," ujar Nicolas, Kamis.

Nicolas menjelaskan, kesimpulan tersebut diambil berdasarkan gelar perkara yang melibatkan Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bid Propam, Polda Metro Jaya, Itwasda Polda Metro Jaya, serta Bidkum dan dokter forensik.

Dengan demikian, kata Nicolas, penyelidikan kasus kematian Kenzha akan dihentikan.

"Bukanlah merupakan suatu tindak pidana, untuk itu penyelidikan akan menghentikan proses penyelidikan dan akan melengkapi administrasi penghentian penyidikan," kata Nicolas.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Brigjen Polisi (Purn) Achmadi memastikan anggaran pembiayaan untuk pengobatan saksi dan korban berbagai kasus kejahatan tindak pidana hingga pelanggaran hak asasi manusia tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

"Tidak (terdampak efisiensi) karena kalau kurang, saya akan mengajukan," kata Achmadi ditemui usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Achmadi menegaskan bahwa LPSK tidak pernah ragu untuk memberikan pemenuhan hak asasi korban maupun saksi sehingga akan mengajukan tambahan anggaran apabila pos alokasi tersebut tidak mencukupi.

"Jadi, kalau itu haknya ya kita harus perjuangkan. Kalau (anggaran) kurang, (LPSK) ajukan, kan begitu. Dalam beberapa tahun selama ini, LPSK juga kalau kurang anggaran, ya kita ajukan saja. Dipenuhi gitu," ujarnya.

Ia menambahkan LPSK akan mengajukan tambahan anggaran sesuai mekanisme yang tersedia guna mendukung pemenuhan hak-hak korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat hingga terorisme.

"Jadi, hak asasi korban, termasuk yang disampaikan tadi, seperti korban-korban PHB (pelanggaran HAM berat), korban terorisme, hak-haknya selama itu menjadi haknya, negara harus memenuhi itu," ucapnya.

Achmadi juga menjelaskan bahwa rapat Komisi XIII DPR RI dengan LPSK yang digelar secara tertutup pada hari ini membahas ihwal evaluasi kinerja dan anggaran LPSK.

Namun, ia enggan membeberkan apakah rapat tersebut di dalamnya turut membahas nasib anggaran untuk pemulihan hak saksi dan korban yang terdampak kebijakan efisiensi berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.

"(Rapat terkait) evaluasi kinerja ya, kinerja dan anggaran. Intinya kan itu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta komitmen negara untuk hadir dalam menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana.

"Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam revisi undang-undang ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele," ujar Sugiat.

Hal itu disampaikan Sugiat saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur dalam rangka penyerapan aspirasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/4).