KOMPAS.com - Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) berinisial SSS ditangkap polisi karena mengunggah meme kontroversialJokowi-Prabowo di media sosial.

Sebelumnya, SSS mengunggah meme Jokowi-Prabowo yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Pada Jumat (9/5/2025), mahasiswi ITB ditangkap atas tuduhan melanggar sejumlah pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya penangkapan mahasiswi ITB tersebut.

"Benar, seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kepada wartawan di Jakarta dikutip dari Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Kasus penangkapan mahasiswi ITB oleh kepolisian ini mengundang atensi publik karena dinilai sebagai pembungkaman kebebasan berekspresi.

Lantas, perlukah mahasiswi ITB ditangkap karena mengunggah meme Jokowi-Prabowo?

Tak perlu ditangkap, cukup dimaafkan

Pakar hukum dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Muhammad Rustamaji, menyatakan bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB yang menyebarkan meme Jokowi-Prabowo bergantung pada sejauh mana meme tersebut sesuai dengan konteks kritik yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa jika unggahan SSS mengandung kritik yang didukung oleh data dan fakta, maka tindakan tersebut tidak dapat dipidana karena merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

"Namun, apabila meme tersebut dianggap memuat unsur pemalsuan atau manipulasi data elektronik, misalnya, ciuman antara kedua tokoh dipersepsikan sebagai bentuk penghinaan maka Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dapat diterapkan,” jelas Rustamaji.

Kendati demikian, ia menyarankan agar pemerintah menerapkan asas parsimoni atau prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum pidana.

“Oleh karena itu, pendekatan berbasis pemaafan seharusnya lebih diutamakan,” tutupnya.

Penangkapan mahasiswi ITB berlebihan dan melukai demokrasi

Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai bahwa penangkapan terhadap mahasiswi ITB merupakan tindakan yang berlebihan dan melukai demokrasi.

Ia berpendapat, SSS yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan melalui meme Jokowi-Prabowo, seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurutnya, sosok Presiden Prabowo dan Jokowi kini tidak lagi dapat dipandang sebagai individu, melainkan sebagai bagian dari institusi publik.

“Dalam perspektif hukum, keduanya telah melebur menjadi entitas publik, sehingga tidak relevan lagi diposisikan sebagai pribadi,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com secara terpisah pada Minggu (11/5/2025).

Oleh karena itu, menurut Abdul Fickar, penangkapan terhadap mahasiswi tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ia menambahkan bahwa bagi pejabat publik, ruang privasi secara hukum sudah tidak ada.

“Polisi sebagai aparat penegak hukum yang memaksakan diri secara berlebihan dan tidak memahami esensi demokrasi, saya menghimbau agar Presiden Prabowo menegur institusi kepolisian, agar tidak muncul kesan bahwa pemerintahannya anti kritik,” tegasnya.

Denpasar -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan pendidikan semacam itu tidak boleh menyentuh aspek fisik.

"Yang tidak boleh adalah pendidikan yang disertai, dilakukan dengan cara mengganggu fisik," kata Natalius seusai menghadiri Dies Natalis Universitas Mahendradatta di Denpasar, Sabtu (10/5/2025).

Pigai menjelaskan pendidikan bagi siswa bermasalah tidak harus dilakukan di barak militer. Menurutnya, tempat hanyalah sarana, dan pendidikan karakter bisa dilakukan di mana saja.

"Ada TNI nggak di kampus (Universitas Mahendradatta) ini. Kalau di aula (kampus). Itu kan cuma tempat," ujar Natalius.

Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah materi pendidikan yang diberikan, bukan lokasi pelaksanaannya.

Pigai menyebutkan pendidikan ala militer yang dimaksud seharusnya menitikberatkan pada pembentukan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Ia menilai pendekatan semacam ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa yang bermasalah.

"Namanya pendidikan itu baik atau tidak baik," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

"Kepada setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban sekaligus. Tapi, pemerintah ikut bertanggung jawab menghadirkan pendidikan yang berkualitas," ucapnya.

Adapun program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer sudah berjalan di Jawa Barat sejak Senin (5/5/2025). Para siswa dikirim ke barak militer di Depo Pendidikan (Dodik) Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Selama 14 hari, mereka akan mengikuti program pendidikan karakter dan kedisiplinan. Program ini ditujukan bagi siswa dengan perilaku menyimpang yang mendapat perlakuan khusus dari pemerintah provinsi.

(dpw/dpw)

Pemerintah mencalonkan dua pakar hukum internasional untuk berkiprah di Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) dan Komisi Hukum Internasional (ILC).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arief Havas Oegroseno dalam arahan pers di Jakarta pada Jumat (9/5).

Dia mengatakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo dicalonkan sebagai hakim ITLOS untuk masa kerja 2026-2035 dan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dicalonkan sebagai anggota ILC untuk periode 2028-2032.

Menurut Havas, Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS) yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya, tetapi belum ada warga negara Indonesia yang menjadi hakim di ITLOS.

Dia menambahkan bahwa pencalonan itu juga menjadi upaya Indonesia merefleksikan kepentingan negara-negara berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara.

"Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan akan sangat ideal apabila kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang atau negara kepulauan itu juga bisa terefleksikan di dalam komposisi hakim internasional hukum laut yang ada di Hamburg," kata Havas.

Terkait pencalonan Hikmahanto di ILC, Havas mengatakan sampai sekarang, belum ada hukum internasional yang mengatur dampak kenaikan permukaan air laut terhadap garis pantai suatu negara.

Kenaikan permukaan air laut, kata Havas, dapat berdampak pada kemunduran garis pantai, yang bisa mengakibatkan berubahnya garis pantai suatu negara.

"Ini belum definitif, belum final. Studinya sudah lama dilakukan dan Indonesia merasa perlu memiliki suara di dalam proses penyusunan norma baru dalam hukum internasional di bidang kenaikan permukaan air laut," kata dia.

Havas mengatakan jika Eddy dan Hikmahanto terpilih, maka jabatan mereka bersifat independen dan profesional, bukan mewakili negara.

ITLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Jakarta -

Mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), berinisial SSS, ditangkap polisi terkait unggahan meme antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung proses hukum terhadap mahasiswi ITB itu.

"Saya mendukung agar perempuan itu diproses secara hukum," ujar Ketum Bara JP, Utje Gustaaf Patty kepada wartawan, Sabtu (10/5/2025).

Utje bertanya-tanya bagaimana mungkin penguggah meme itu adalah seorang mahasiswi. "Kok level mahasiswa sekarang seperti itu ya?" jelasnya.

Ketum Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer atau Noel bicara senada. Ia mendukung kepolisian memproses hukum mahasiswi ITB tersebut.

"Kita pasti dukung lah," ucap Noel.

Menurutnya, apa yang dilakukan mahasiwi ITB tersebut adalah kebebasan berekspresi yang kelewat batas. "Berpendapat bukan berarti semaunya," sambungnya.

ITB sendiri sudah buka suara terkait mahasiswinya yang ditangkap kepolisian. Pelaku merupakan mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain.

"Dengan ini kami sampaikan: ITB telah berkoordinasi secara intensif dan bekerja sama dengan berbagai pihak," ujar Direktur Komunikasi & Humas Institut Teknologi Bandung Nurlaela Arief dalam keterangannya, Jumat (9/5/2025).

Nurlaela mengatakan orang tua mahasiswi tersebut sudah datang ke ITB hari ini. Orang tua mahasiswi itu meminta maaf.

Penangkapan mahasiswi itu dikonfirmasi oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko. Dia menyebut SSS kini tengah diperiksa lebih lanjut.

"Membenarkan bahwa seorang perempuan berinisial SSS telah ditangkap dan diproses," kata Trunoyudo.

Truno belum membeberkan lebih rinci mengenai penangkapan itu. Termasuk mengenai identitas detail SSS. Namun dia mengatakan proses penyidikan masih dilakukan.

Lihat juga Video: Momen Prabowo-Jokowi Buka Puasa Bareng di Istana Jakarta

(isa/idn)

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa hukum internasional perlu memasukkan perspektif dari negara-negara berkembang.

“Jadi, harusnya hukum internasional itu, nilai-nilai yang diambil itu (adalah) nilai-nilai universal,” kata dia di Jakarta pada Jumat.

Hikmahanto dicalonkan oleh pemerintah sebagai anggota Komisi Hukum Internasional (ILC) untuk masa kerja 2028-2032.

Dia mengatakan jika terpilih, dia akan berusaha memasukkan pandangan-pandangan dari negara-negara berkembang.

Hikmahanto mengapresiasi pencalonannya oleh pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, yang berupaya menempatkan warga negara Indonesia di lembaga-lembaga internasional.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Eddy Pratomo, dirinya berharap bisa berkontribusi dalam pembuatan pendapat penasihat (advisory opinion) mengenai Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Eddy dicalonkan pemerintah sebagai hakim Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut (ITLOS) untuk masa kerja 2026-2035.

Dia pernah menjadi Duta Besar RI untuk Jerman pada 2009-2013 dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI.

Eddy berpendapat pemerintah seharusnya memilih calon yang lebih muda, tetapi tidak banyak yang mengambil hukum laut.

“Di Indonesia ini tidak sampai 10 orang (ahli) hukum lautnya. Dosen-dosen hukum laut itu jarang sekali. Apalagi dosen yang praktisi seperti saya,” kata dia, yang pernah bertugas pula sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Penetapan Batas Maritim RI-Malaysia.

Jika terpilih menjadi hakim ITLOS, kata Eddy, dirinya akan berupaya menyuarakan pandangan-pandangan dari negara-negara kepulauan, terutama Indonesia.

TLOS adalah pengadilan internasional independen yang dibentuk berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS).

Pengadilan itu bertugas menyelesaikan sengketa hukum yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan UNCLOS dan mengeluarkan putusan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut, pelindungan lingkungan laut, dan isu-isu hukum maritim lainnya.

Berbasis di Hamburg, Jerman, ITLOS memainkan peran penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam pemanfaatan laut secara global.

ILC adalah lembaga yang mendorong perkembangan hukum internasional, yang terdiri dari 34 pakar hukum internasional yang dipilih setiap lima tahun oleh Majelis Umum PBB.

Berbasis di Jenewa, Swiss, lembaga itu memberikan rekomendasi kepada Majelis Umum PBB tentang pengembangan dan kodifikasi hukum internasional.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengemukakan bahwa penanganan tawuran di Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan penegakan hukum, namun harus menyasar akar masalah berupa pengangguran, minimnya ruang ekspresi dan lemahnya literasi digital.

"Data BPS 2023 menunjukkan 15,5 persen pemuda Jakarta berstatus NEET, yaitu tidak bekerja, tidak sekolah dan tidak mendapat pelatihan. Ini bom waktu sosial yang memicu frustrasi," kata Kevin di Jakarta, Jumat.

Karena itu, dia berharap Pemprov DKI Jakarta mengubah 42 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang terbengkalai menjadi "Youth Creative Hub", tempat mereka bisa belajar vokasi, pemasaran digital (digital marketing) atau bahkan mengembangkan UMKM.

Kevin juga menyoroti temuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bahwa 1.200 konten provokasi tawuran di media sosial pada 2023 berasal dari Jakarta, dengan 60 persen di antaranya diunggah oleh anak di bawah umur.

Data tersebut menjadi bukti literasi digital masih darurat. Karena itu, dia mendesak kolaborasi dengan platform media sosial untuk mempercepat penghapusan konten berbahaya dari 12 jam menjadi maksimal tiga jam.

Di sisi lain, program seperti Siber Patriot yang sukses turunkan perundungan siber di 50 sekolah harus diperluas ke 200 sekolah. "Terutama di Jakarta Timur yang menjadi episentrum tawuran," ujarnya.

Mengacu pada keberhasilan Program Sabilulungan di Bandung yang berhasil menekan tawuran hingga 40 persen dalam dua tahun, Kevin menyarankan Pemprov DKI mengadopsi model serupa dengan menggabungkan seni, olahraga dan kewirausahaan.

Ia mengatakan anggaran Rp2,3 triliun di APBD 2024 untuk pemberdayaan pemuda harus dioptimalkan. Contohnya, memperkuat sinergi dengan 170 kelurahan rawan tawuran melalui patroli preventif dan pendataan kelompok rentan berbasis RT/RW.

"Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu melibatkan karang taruna, tokoh agama dan orang tua," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta publik agar tidak menjadikan efisiensi anggaran oleh pemerintah sebagai penyebab tunggal melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prasetyo mengatakan, ada sejumlah faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat, efisiensi belanja pemerintah hanya salah satu aspek tersebut.

"Kita mesti memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tertentu. Bahwa belanja pemerintah adalah bagian dari salah satu faktor, iya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Oleh sebab itu, ia meminta agar melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dilihat hanya dari satu sudut pandang, yaitu efisiensi anggaran.

"Maka melihatnya mohon tidak hanya dari satu sudut pandang, karena dengan proses efisiensi, kalau dikait-kaitkan misalnya, meskipun tidak selalu, pasti ada berkaitan secara langsung," kata Prasetyo.

Lagipula, menurut dia, belanja pemerintah di awal tahun memang belum mencapai puncaknya.

Biasanya, pemerintah daerah (pemda) akan menggelontorkan belanja pada akhir tahun.

Prasetyo mengatakan, efisiensi sejatinya hanya realokasi untuk pos belanja yang lebih penting dan lebih produktif.

Tak heran, meski pos belanja pemerintah menurun, terjadi ekspansi di sektor pertanian yang turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

"Pertumbuhan kita dari bidang pertanian mencapai di atas 10 persen. Bidang-bidang yang lain juga tumbuh positif, jauh melebihi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kira-kira memandang sesuatunya harus secara utuh," kata dia.

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 tak lepas dari kebijakan berbagai negara di dunia, yang berpengaruh pada Indonesia.

Hal ini terlihat ketika harga emas dunia, sebagai aset safe-haven atau lindung nilai, merangkak naik, begitu pula dengan haga emas dalam negeri yang sempat tembus Rp 2 juta per gram.

"Jadi memang banyak faktor, apalagi sekarang mohon maaf, geopolitik dunia juga tadinya kita berharap beberapa konflik segera selesai, tapi yang lama belum selesai, sekarang bertambah baru, kan gitu. Bertambah baru sekarang di India dan di Pakistan bersitegang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025 yang tumbuh sebesar 4,87 persen secara tahunan (year on year).

Angka pertumbuhan ini relatif turun dibanding pertumbuhan pada kuartal IV tahun 2024 yang sebesar 5,11 persen.

"Secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 terkontraksi 0,98 persen, di mana kontraksi pertumbuhan ekonomi secara kuarter ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Kepala BPS Amalia Adininggar.

Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, melambatnya pertumbuhan ekonomi RI disebabkan karena adanya kontraksi konsumsi pemerintah yang menurun dibanding tahun lalu.

Pada periode ini, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen secara tahunan dan kontribusinya ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 sebesar minus 0,08 persen.

Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang tumbuh pesat 19,90 persen dan berkontribusi 1,09 persen ke pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024.

Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kememhut) telah melanjutkan proses hukum pelaku perusak ekosistem mangrove dan penampungan arang bakau ilegal, dengan penyerahan tersangka berinisial AHUI kepada Kejaksaan Negeri Batam, Kepulauan Riau.

"Mangrove merupakan sumber daya alam yang mempunyai berbagai fungsi sebagai habitat tempat berkembang biak dan berlindung bagi sumber daya hayati laut dan harus tetap dipelihara kelestariannya, negara akan selalu hadir dalam menjamin kelestarian dan keberlanjutan keberadaan kawasan mangrove di Indonesia," kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

"Penanganan perkara ini adalah wujud tanggung jawab dan konsistensi penegakan hukum kehutanan yang dilakukan Ditjen Gakkum Kehutanan untuk menjaga agar ekosistem hutan mangrove tetap lestari sesuai fungsinya," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa tersangka JI alias AHUI selaku Direktur PT AMP telah dinyatakan lengkap berkas perkaranya (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Tersangka telah dilimpahkan (Tahap II) pada tanggal 5 Mei 2024 kepada Kejaksaan Negeri Batam.

Tidak hanya itu, diserahkan pula barang bukti berupa dua unit gudang dan arang bakau sebanyak lebih kurang 7.065 kantong atau setara dengan lebih kurang 185 ton.

Dokumen terkait tindak pidana yang disita Penyidik Gakkum Kehutanan turut dilimpahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Batam sebagai barang bukti untuk persidangan.

Dalam keterangan yang sama, Kepala Balai Gakkum Kehutanan Sumatera Hari Novianto mengatakan kasus itu bermula dari sidak Komisi IV DPR RI bersama Ditjen Gakkum pada 25 Januari 2023 ke gudang arang PT AMP yang berlokasi di Kecamatan Galang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Lokasi gudang yang menampung ratusan ton arang bakau tersebut berada di kawasan lindung dan sumber arang yang berada di gudang diduga berasal dari hasil pemanfaatan kayu mangrove ilegal.

Penyidik Gakkum menemukan bahwa arang bakau itu berasal dari pohon mangrove yang ditebang dari areal hutan mangrove yang diolah menjadi kayu arang di Dapur Arang di Provinsi Kepulauan Riau dan Riau.

Kayu arang bakau tersebut kemudian diangkut, dibeli dan ditampung oleh PT AMP yang merupakan eksportir arang bakau ke luar negeri.

Hari menyebut AHUI sejak ditetapkan tersangka melalui kuasa hukumnya mengajukan dua kali upaya perlawanan hukum melalui Praperadilan di Pengadilan Negeri Batam, namun hakim memutuskan menolak permohonan praperadilan tersangka untuk seluruhnya.

Dia terancam pidana penjara dan paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp10 miliar.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti menyinggung adanya mantan pegawai KPK yang turut menjadi tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto . Hal itu ia sampaikan saat dirinya menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Awalnya, jaksa menanyakan berapa lama Rossa menjadi penyidik KPK hingga mengimbau ia menjaga semangat dan emosinya. ?Baik Pak Rossa selanjutnya kita sebut sebagai saksi, tolong jaga semangatnya, kemudian emosinya. Sampaikan apa adanya, kemudian ungkap kebenarannya. Baik, saksi sudah lama gabung di KPK selaku penyidik?" tanya jaksa.

Bukan menjawab pertanyaan dari jaksa tersebut, Rossa malah menyinggung adanya eks pegawai KPK yang menjadi tim hukum Hasto selaku terdakwa. Menurutnya, hal itu menjadi konflik kepentingan.



"Sebelum menjawab itu, saya izin menyampaikan bahwa ada mantan pegawai KPK yang pada saat itu ikut ekspose, bahkan menandatangani daftar hadir pada saat ekspose, kemudian memberikan saran usulan dan juga menyusun pointers atas terkait dengan konstruksi perkara yang saat ini juga tergabung dalam tim penasihat hukum dari terdakwa dan kami menyampaikan bahwa itu adalah conflict of interest," kata Rossa.

Mendengar pernyataan tersebut, tim hukum Hasto, Ronny Talapessy langsung merespons dengan mempertanyakan apa maksud dari ucapan itu. "Anda maksudnya apa?" tanya Ronny.

Rossa tidak menjelaskan secara detail dari pihak yang ia maksud. Namun, dari deretan tim hukum Hasto yang ada, hanya Febri Diansyah yang merupakan eks pegawai KPK yang saat itu menjadi juru bicara.

Adanya respons dari Ronny itu, majelis hakim lantas menengahi keduanya. "Terima kasih Yang Mulia, agar persidangan ini menjadi persidangan yang berkualitas, bukan hanya sekadar asumsi-asumsi, narasi yang mendiskreditkan seseorang atau terdakwa," ujar Ronny.

Malang -

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Nur Basuki menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik.

Menurut Basuki, Rancangan KUHAP harus mampu menghadirkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) melalui pembagian kewenangan yang jelas dan sinergitas antar lembaga penegak hukum.

"Perlu diatur secara eksplisit pembagian kewenangan atau differensial fungsional antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kewenangan yang tegas, sinergitas antar sub-sistem bisa dibangun dalam kerangka koordinasi yang setara," tegas Prof. Basuki kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Nur Basuki menyatakan, pendekatan terhadap sistem peradilan pidana harus didesain sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan fragmentaris.

Pilihan terhadap pendekatan sistem secara otomatis meniscayakan hadirnya sub-sistem peradilan pidana yang kuat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan advokat.

"Masing-masing institusi itu harus memiliki distribusi kewenangan yang jelas dan tidak saling mendominasi, agar memungkinkan terjadinya koordinasi fungsional yang setara," ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Basuki menekankan bahwa dalam sistem hukum yang terintegrasi, setiap sub-sistem harus diposisikan sebagai 'pengendali perkara' dalam domainnya masing-masing.

Artinya, semua lembaga penegak hukum (baik kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemberi keputusan, maupun advokat sebagai pendamping pencari keadilan) harus duduk setara secara fungsional.

"Koordinasi fungsional yang setara akan memastikan bahwa tidak ada satu institusi yang mendominasi proses. Tidak boleh ada intervensi lintas kewenangan. Setiap sub-sistem harus sadar pada batas perannya. Inilah prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional dan akuntabel," terang Prof. Basuki.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang dibangun tidak hanya secara vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga secara horizontal antar sub-sistem penegak hukum. Menurutnya, pengawasan horizontal menjadi kunci untuk menciptakan mekanisme check and balance yang sehat di antara para penegak hukum.

"Batas kewenangan yang tegas akan mendorong munculnya mekanisme pengawasan horizontal. Ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional," ungkapnya.

Bahkan Prof. Nur Basuki juga tidak sependapat apabila ideologi di dalam KUHAP berbentuk crime control model, tetapi lebih mendekati due process model.

KUHAP telah menganut adanya prinsip akusator, yang dimana tersangka dipandang sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan.

Dalam konteks ini, Prof. Basuki juga menekankan bahwa keberadaan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana harus diperkuat. Ia melihat bahwa advokat selama ini masih kerap dipinggirkan dalam proses awal penyidikan.

"RKUHAP harus menjamin hak pendampingan hukum sejak awal, agar posisi klien terlindungi. Ini bagian dari jaminan keadilan dan prinsip due process of law," tambahnya.

Prof. Basuki menilai bahwa beban kerja kepolisian yang selama ini cukup berat dalam penyelidikan dan penyidikan tidak boleh semakin dibebani oleh ketidakjelasan kewenangan lembaga lain.

"Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, penyidikan bisa terganggu, keadilan bisa kabur. RKUHAP harus menghindari potensi konflik kewenangan antara polisi dan jaksa, misalnya dalam menetapkan siapa yang berwenang menilai kelengkapan berkas perkara," jelasnya.

Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana hanya akan terwujud apabila seluruh aktor hukum memiliki komitmen terhadap pendekatan sistem.

"Jangan ada ego sektoral. Keadilan restoratif, efisiensi proses, dan perlindungan hak asasi hanya bisa dicapai dalam sistem yang tertata, terkoordinasi, dan saling mengawasi," pungkasnya.

(auh/abq)

Bisnis.com, BANDUNG — Badan Karantina Indonesia (Barantin) percepat layanan karantina ikan dengan menggelar sinkronisasi operasional dan penegakan hukum.

Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya merespon arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempercepat layanan.

Nantinya, upaya transformasi sistem perkarantinaan ini agar layanan lebih efisien, adaptif, dan kompetitif dalam perdagangan global.

“Harmonisasi kebijakan operasional dan penegakan hukum karantina ikan ini sebagai bentuk upaya Barantin mempercepat layanan. Sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bulan lalu, percepat layanan dan penyederhanaan regulasi,” kata dia kepada wartawan seusai membuka Harmonisasi Karantina Ikan di Bandung, Kamis (8/5/2025).

Sahat menjelaskan, Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas laut terbesar di dunia dan posisi tersebut sekaligus rentan terhadap ancaman hama dan penyakit ikan karantina (HPIK). Oleh karenanya, percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi menjadi krusial untuk melindungi sumber daya hayati Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia.

“Percepatan layanan dan penyederhanaan regulasi ini tetap harus mengedepankan kehati-hatian untuk memastikan kesehatan komoditas, sehingga sumber daya alam hayati kita terlindungi. Perlu SOP [standar operasional prosedur] untuk menyeragamkan layanan di seluruh Indonesia,” jelas Sahat.

Berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology) waktu layanan karantina rata-rata sudah mencapai 8,5 jam untuk komoditas risiko rendah dan sedang. Tahun lalu rata-ratanya 9 jam. Jauh lebih cepat dari janji layanan atau Service Level Agreement (SLA), risiko rendah 24 jam dan risiko sedang 1-3 hari.

Ia menambahkan, Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik ikan laut dan salah satu negara dengan jumlah jenis ikan tawar terbanyak, yaitu mencapai 1.155 spesies dengan 440 di antaranya jenis endemik.

“Kita punya kekayaan ikan laut yang memiliki lebih dari 140 spesies endemik. Jumlah jenis ikan tawarnya pun merupakan salah satu negara yang terbanyak, 1.155 spesies dengan 440 merupakan jenis endemik. Indonesia berada pada posisi keempat setelah Brazil, Tiongkok, dan Amerika Serikat,” ungkap Sahat.

Barantin telah berhasil mengawal ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia ke 140 negara tujuan. Data ekspor perikanan Indonesia Triwulan I (Januari-Maret) 2025 mencapai 1,1 triliun ekor dan 481,73 ribu ton dengan nilai total Rp61,91 triliun.

Bila disandingkan data 2024 dengan periode yang sama, volumenya sebanyak 161,55 juta ekor dan 432,29 ribu ton dengan nilai total Rp33,88 triliun. Ekspor perikanan pada tahun 2025 meningkat sebesar 82%.

“Peningkatan nilai ekspor perikanan ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu percepatan hilirisasi nasional berbagai sektor strategis. Guna meningkatkan devisa negara dan kemakmuran masyarakat,” ucap Kepala Barantin didampingi Deputi Bidang Karantina Ikan Drama Panca.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang berkontribusi terhadap ekspor perikanan Indonesia, salah satunya ikan hiasnya.

“Saya mendapatkan laporan bahwa Jawa Barat ini salah satu daerah eksportir ikan hias. Berkontribusi terhadap ekspor ikan hias nasional,” ujarnya.

Data Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina) Jawa Barat ekspor komoditas perikanan Triwulan I 2025 mencapai 7,67 juta ekor ikan hias senilai Rp41,41 miliar.

Volume tersebut meningkat siginifikan mencapai 4,12%, bila disandingkan data tahun 2024 dengan periode yang sama sebanyak 7,36 juta ekor senilai Rp37,78 miliar. Negara tujuan ekspor yang paling banyak, yakni Amerika Serikat, ⁠Jepang, ⁠Inggris, ⁠Korea Selatan, dan ⁠Jerman.

Pelaksanaan karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai pelindungan sumber daya alam hayati Indonesia. Dengan demikian Barantin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memiliki unsur penegakan hukum.

“Karantina memiliki unsur intelijen, polsus [polisi khusus] dan PPNS [penyidik pegawai negeri sipil] untuk menegakkan peraturan perkarantinaan. Semata-mata ini untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman hama penyakit dan juga tidak membahayakan kesehatan manusia,” imbuh Sahat.

Tugas pokok dan fungsi Karantina, yaitu untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK), hama penyakit ikan karantina (HPIK), organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), pengawasan dan atau pengendalian satwa dan tumbuhan liar serta langka, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan lainnya.

Sahat berharap peran pemangku kepentingan termasuk wartawan dapat meningkatan partisipasi masyarakat untuk melaporkan komoditas pertanian dan perikanan sebelum dilalulintaskan, baik antararea maupun antarnegara.

Jumlah penahanan komoditas pertanian dan perikanan Triwulan I tahun 2025 sebanyak 477 kali, penolakan sebanyak 509 kali, dan pemusnahan sebanyak 170 kali. Komoditas yang paling banyak di antaranya ayam umur sehari (DOC), benih udang windu, bawang bombai, daging ayam beku, dan lainnya.

Saat ini Polsus Barantin berjumlah 238 orang, lulusan pendidikan pelatihan pembentukan (Diklattuk), baik reguler maupun manajerial yang dilaksanakan di SPN Lido dan Satlat Brimob. Pada rangkaian acara Kepala Barantin menyerahkan KTA Polsus Barantin sebanyak 141 personil, sehingga legalitas pelaksanaan fungsi Polsus terpenuhi.

KOMPAS.com - Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) resmi mengukuhkan Prof. Purnomo Ananto sebagai Guru Besar di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Momen ini menjadi tonggak penting bagi Polimedia karena menandai hadirnya Guru Besar pertama di institusi tersebut.

Prosesi pengukuhan berlangsung dalam Sidang Terbuka Senat yang dipimpin oleh Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di kampus Polimedia, Jakarta, pada tanggal 8 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Direktur Polimedia menyampaikan harapan agar kehadiran Guru Besar pertama ini dapat menjadi teladan sekaligus motivasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga dan mengembangkan nilai-nilai akademik luhur.

"Kita tahu bersama pengukuhan ini bukan hanya pencapaian pribadi. Keilmuan Beliau dalam bidang Pendidikan dan Kewarganegaraan sangat relevan dengan tantangan komunikasi saat ini. Bagaimana membangun ruang publik yang sehat di tengah dunia digital yang kompleks," ungkapnya.

"Kita butuh panutan moral dan kewarganegaraan yang kokoh, keilmuan beliau inilah yang perlu dikembangkan," lanjut Direktur Polimedia, Tipri Rose Kartika, di Kampus Polimedia Jakarta.

Dalam kesempatan pengukuhan ini, Prof. Purnomo Ananto menyampaikan pentingnya peran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital.

Melalui orasi tersebut, ia menekankan bahwa perlunya empat kategori utama yang harus dimasukan dalam mencerminkan kewarganeagraan digital individu, yaitu identitas diri, kepercayaan, perlindungan, dan penggunaan digital yang sehat.

Ini bertujuan mengetahui pentingnya berkomunikasi secara digital dengan penuh tanggung jawab.

“Penelitian ini tentunya untuk membuktikan bahwa guru dan siswa sama-sama memiliki kesadaran tinggi dan bersikap positif tentang kewarganegaraan digital,” urai Prof. Purnomo Ananto, dalam orasi ilmiahnya.

Prof. Purnomo Ananton dalam studinya menekankan pentingnya etika dan rasa nasionalisme sehingga membangun budaya digital positif.

“Meskipun perkembangan teknologi yang maju telah memainkan peran penting dalam mempromosikan komunitas global bagi orang-orang di seluruh dunia, namun sedikit sekali perhatian yang diberikan dalam literatur yang mengeksplorasi kesiapan guru dan siswa untuk menjadi bagian dari kewarganegaraan digital, khususnya dalam konteks pendidikan Indonesia,” jelasnya.

Prof. Purnomo Ananto merupakan dosen jurusan komunikasi yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila.

Anak pasangan Subadi dan Sri Murni ini menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (saat ini Univeritas Negeri Jakarta) pada 1980.

Kemudian dia melanjutkan jenjang magister Bidang Manajemen (Sumber Daya Manusia) di STIE IPWIJA pada 1996 dan tahun 2014 menyelesaikan gelar doktor di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Selama kiprahnya di dunia pendidikan, Prof. Purnomo Ananto menjabat sebagai Direktur Polimedia periode 2018-2022. Selain aktif sebagai dosen, pria kelahiran 1960 ini bergabung di Asosiasi Profesi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak tahun 2012.

Dia juga menerbitkan buku sejumlah buku, di antaranya Pendidikan Pancasila untuk Perguruan TinggiVokasi (2023); dan Rekonstruksi Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Soft Skills dan Karakter Sumber Daya Manusia Industri Kreatif (2021).

Eksistensinya di dunia penerbitan juga membuat Prof. Purnomo Ananto mendirikan Forum Pengembangan Buku Elektronik (FPBEI). Dia mejabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI) Korwil Jabodetabek periode 2015 – 2019, Ketua Umum APPTI Pusat periode (2019 – 2023 dan 2023-2027).