Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengecam keras praktik percaloan tenaga kerja. Praktik tersebut dinilai melanggar hak asasi manusia, dalam hal ini pencari kerja.

Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Fahrurozi menyampaikan, percaloan tenaga kerja termasuk pungutan liar (pungli) terus menghantui para pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

“Praktik percaloan juga melanggar hak asasi para pencari kerja untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya,” kata Fahrurozi mengutip Youtube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dari sisi perusahaan, Fahrurozi menilai bahwa praktik percaloan dapat berdampak negatif terhadap produktivitas perusahaan. Menurutnya, hal ini sangat memungkinkan perusahaan tidak mendapatkan pekerja/buruh sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

Dampak jangka panjangnya, kata dia, produktivitas dan daya saing perusahaan dapat terganggu.

“Sehingga dampak dan praktik percaloan dan pungutan liar sangat mengganggu proses rekrutmen tenaga kerja dan juga produktivitas perusahaan,” tuturnya.

Lantaran praktik tersebut dinilai telah melanggar hak asasi manusia dalam mendapat pekerjaan dan mengganggu produktivitas dan daya saing perusahaan, Fahrurozi mengajak semua pihak untuk memberantas percaloan rekrutmen tenaga kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan Kemnaker yakni dengan menandatangani deklarasi setop percaloan di sejumlah perusahaan serta membangun komitmen bersama agar proses rekrutmen tenaga kerja adil dan transparan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas pelaku calo tenaga kerja. Praktik percaloan dinilai merusak ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Dia menyampaikan, proses rekrutmen tenaga kerja harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang.

“Tentu kalau ditanya, Pak Menteri bagaimana kemudian masih ada praktik-praktik percaloan, ya kita akan proses,” kata Yassierli dalam sambutannya, mengutip YouTube Kemnaker, Kamis (15/5/2025).

Dalam hal ini, Yassierli menyebut bahwa calo tenaga kerja dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Yassierli mengatakan, Kemnaker sendiri memiliki Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan atau SIAPkerja, sebuah platform yang dirancang untuk membantu masyarakat mencari lowongan kerja dan mempersiapkan diri untuk masuk ke pasar kerja.

Melalui platform ini, Yassierli menyebut bahwa para pencari kerja dapat terhubung dengan perusahaan secara virtual, tanpa ada biaya tambahan. Proses rekrutmen juga dipastikan transparan.

“Disitulah terjadi interaksi virtual tanpa ada pihak ketiga,” ujarnya.

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen HAM RI sambut baik restoratif justice di Sumut

Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Anis Hidayah resmi menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dia menggantikan Atnike Nova Sigiro , yang kini menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2.5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," kata Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut pun tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM Periode 2022-2027:
1. Ketua: Anis Hidayah
2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina
3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo
4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro
a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai
b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing
5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi
a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian
b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi
c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo.

Profil Anis Hidayah

Anis Hidayah lahir di Bojonegoro, Jawa Timur pada 7 November 1976. Perempuan yang dikenal aktif mengadvokasi buruh migran ini merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) Angkatan 1995. Pendidikan terakhirnya adalah S2 Hukum Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sebelum menjadi anggota Komnas HAM pada Oktober 2022 sebagai Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis dikenal sebagai seorang aktivis. Beberapa organisasi pernah menjadi tempatnya berkiprah, antara lain sebagai anggota Solidaritas Perempuan Jatim pada 1998-1999. Selanjutnya, dia menjadi Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jember, Jatim (1999), Koordinator Program Migrant Care (2004), Direktur Migrant Care (2005-2016), dan Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care (2017-November 2022).



Dikutip dari laman resmi Komnas HAM, Anis juga pernah mendapat beberapa tanda jasa atau penghargaan, antara lain Alison des Forgers for Extraordinary Activism Award, Human Rights Defender by Human Rights Award, New York (2011); 100 Women BBC, London, UK (2013); Sarinah Award, Megawati Institute (2014); Yap Thian Hien Award (2014); dan Perempuan Perubahan 2019-2020, UN Women (2020).

Demikian profil Anis Hidayah, aktivis yang kini menjadi ketua Komnas HAM. Semoga menambah pengetahuan Anda.

Kota Gorontalo (ANTARA) - Sejumlah transpuan di Gorontalo melalui tim kuasa hukumnya menyampaikan aduan ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) wilayah Gorontalo, terkait adanya larangan pihaknya untuk terlibat dalam kegiatan hiburan di daerah tersebut.

Kuasa hukum transpuan Hijrah Lahaling di Gorontalo, Rabu mengatakan pihaknya mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu adanya pembatasan hak dasar yang mengakibatkan kliennya terancam kehilangan pekerjaan sementara sebagian dari transpuan itu adalah tulang punggung keluarga.

"Kami mendampingi klien terkait hak dasar mereka. Akibat terbitnya surat edaran dari pemerintah daerah yang melarang dan membatasi aktivitas hiburan yang melibatkan transpuan, sebagian dari mereka akhirnya kehilangan pekerjaan, ada yang jobnya tiba-tiba dibatalkan, sementara penghasilan mereka untuk membiayai hidupnya dan keluarganya dari aktivitas menghibur yang sudah lama dan ditekuni sehari-hari. Semestinya kebijakan ini tidak buru-buru di keluarkan. Pemerintah harusnya bersikap netral, dan mempertimbangkan hak dasar karena mereka juga adalah bagian dari masyarakat Gorontalo," kata Hijrah.

Sebelumnya, kata dia, telah timbul reaksi masyarakat soal perilaku yang dianggap melanggar norma-norma kesopanan yang dilakukan oleh beberapa oknum transpuan, sehingga menimbulkan keresahan dan akhirnya pemda menerbitkan surat edaran tersebut.

Kuasa hukum lainnya, Tia Badaru mengatakan sebelum surat edaran itu diterbitkan seharusnya pemda mengundang semua pihak-pihak terkait termasuk transpuan, serta tidak mengeneralisir seluruh transpuan yang ada di Gorontalo karena tidak semuanya bekerja sebagai penyanyi.

Ia mengatakan pelarangan itu membuat sejumlah transpuan di daerah itu kehilangan pekerjaan.

Padahal dalam aktivitasnya, kata dia, para kliennya menjalankan pekerjaan masing-masing secara profesional, khususnya mereka yg bekerja sebagai penata rias, penata busana pengantin, pembawa acara, penari, namun ikut terdampak dengan adanya surat edaran tersebut.

"Inilah yang kami kawal dan kami mendampingi mereka untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka. Mereka juga warga negara Indonesia, masyarakat Gorontalo, punya KTP, yang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, termasuk hidup bermasyarakat dan mendapatkan keadilan," katanya lagi.

"Sebagai representasi negara, pemda harusnya berlaku adil dan setara, tidak serta merta mendengar dari sepihak saja. Transpuan adalah manusia sama seperti kita yang harus diperlakukan manusiawi juga, mereka juga adalah warga negara yang sama di depan hukum atau equality before the law,” anggota tim kuasa hukum lainnya, Rizka Umar.

Selain itu, lanjutnya, hukum tertinggi adalah konstitusi dan tertuang jelas dalam pasal 28 huruf a sampai pasal 28 huruf j UUD 1945 yang mengakui dan menjamin hak fundamental warga negaranya seperti hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak dan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Hal ini juga diatur dalam UU HAM, sehingga adanya surat edaran justru membatasi hak fundamentalnya transpuan.

Sementara itu salah satu perwakilan transpuan Gorontalo, Umi Key mengatakan surat edaran tersebut sangat mempengaruhi matapencahariannya untuk menghidupi kebutuhan keluarga.

Ia berharap pemerintah bisa meninjau kembali aturan tersebut dan bila perlu mencarikan solusi untuk pihaknya, dengan mempertimbangkan norma-norma kesopanan serta etika bermasyarakat yang baik.

"Kami siap diajak berdialog membahas aturan yang akan dikeluarkan. Yang namanya peraturan, berarti harus melibatkan semua pihak terkait dalam penyusunan dan pengambilan keputusan. Karena kami juga memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Jangan disamaratakan dengan oknum yang menyalahi ketentuan dan kami berharap pemerintah harus adil dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan hiburan rakyat dan hajatan pesta yang melibatkan waria, biduan, narkoba, alkohol dan judi.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut adalah memantau dan mencegah segala bentuk kegiatan hiburan rakyat, usaha karaoke, turnamen pertandingan, dan hajatan pesta yang melibatkan waria ataupun menampilkan biduan yang melakukan tarian erotis mengandung porno aksi yang melanggar norma kesusilaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung soal Umar bin Khattab yang tidak segan untuk menghukum aparat yang lalai dalam melindungi rakyatnya.

Menurutnya, Umar bin Khattab ingin membangun pemerintahan yang efisien dan adil.

Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam peresmian pembukaan PUIC ke-19 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.

"Umar bin Khattab membangun pemerintah yang adil dan efisien. Ia meyakini untuk memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tidak rela melihat rakyatnya diperlakukan dengan tidak adil dan ia tidak segan menghukum aparatnya yang lalai dan yang tidak melindungi serta menyayangi rakyatnya," ujar Prabowo.

Prabowo menjelaskan, dalam konteks masa kini, rakyat di negara mana pun menuntut pemerintah yang bersih dan transparan.

Dia menekankan, keteladanan Umar bin Khattab itu menjadi panggilan bagi para pemimpin untuk segera bertindak adil.

"Dalam konteks hari ini, saya yakin bahwa rakyat kita semuanya menuntut pemerintah yang bersih dan transparan. Teladan Umar bin Khattab adalah panggilan untuk bertindak, bukan sekadar berwacana," imbuhnya.

Adapun Konferensi PUIC ke-19 berlangsung sejak 12 hingga 15 Mei 2025.

Namun, pembukaan resmi pertemuan internasional itu dijadwalkan pada Rabu (14/5/2025).

Beberapa isu yang menjadi pembahasan utama dalam forum ini antara lain kondisi Palestina, hak-hak minoritas Muslim dan non-Muslim, dialog antarperadaban, persoalan lingkungan, serta hak asasi manusia dan isu-isu perempuan serta keluarga.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengajak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu mendukung kemerdekaan Palestina.

Prabowo menegaskan Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina dan mendukung kemerdekaan negara tersebut, tetapi dukungan itu akan semakin kuat jika diikuti oleh negara-negara Islam.

“Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia bisa bersatu,” ujar Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Polri ikut melakukan investigasi atas ledakan amunisi di Garut yang menewaskan 13 orang.

Koalisi berpandangan, Komnas HAM dan Polri perlu dilibatkan karena peristiwa tersebut menyebabkan korban tewas dari kalangan sipil dan terjadi di luar zona militer.

“Komnas HAM dan Kepolisian juga memiliki kewajiban menginvestigasi kasus ini karena banyaknya korban warga sipil dan kejadian berada di luar zona militer," kata Direktur Imparsial, Ardi Manto, mewakili koalisi, dalam keterangannya, Rabu (14/5/2025).

Koalisi menilai investigasi harus dilakukan secara independen, imparsial, dan transparan, serta melibatkan lembaga di luar TNI untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas.

“Koalisi juga mendesak Komnas HAM untuk proaktif menyelidiki kasus ini. Keterlibatan Komnas HAM penting untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa yang perlu diperbaiki ke depan," kata Ardi.

"Negara tidak boleh meremehkan kematian akibat kelalaian implementasi kebijakan yang berisiko tinggi," imbuh dia.

Di samping itu, Koalisi meminta Komisi I DPR RI membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki insiden tersebut.

"Menurut Koalisi, tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi menyeluruh dari DPR, kejadian mematikan seperti ini berpotensi terulang kembali. Tiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi, hingga pemusnahan harus patuh pada standar keamanan dan ditangani oleh mereka yang profesional," kata Ardi.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah organisasi, antara lain Imparsial, YLBHI, Kontras, Amnesty International Indonesia, ELSAM, HRWG, WALHI, dan LBH Jakarta.

Ledakan terjadi pada Senin (12/5/2025) pagi di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut.

Ledakan tersebut berasal dari kegiatan pemusnahan amunisi tidak laik pakai yang dilakukan oleh personel Gupusmu III Pusat Peralatan TNI AD.

Saat ini, tim investigasi TNI AD masih menyelidiki penyebab pasti ledakan.

Namun, dengan banyaknya korban warga sipil, desakan untuk membentuk tim investigasi eksternal semakin menguat.

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

Dengan kata lain, program MBG yang didesain untuk meningkatkan gizi anak-anak justru tidak boleh mengakibatkan kemunduran kualitas hidup.

Keracunan anak-anak bukan hanya kegagalan administratif, tetapi merupakan indikasi regresi hak yang serius dan melanggar prinsip progresivitas pemenuhan hak-hak sosial.

Perlu ditegaskan bahwa statistik tidak dapat digunakan sebagai tameng atas kegagalan negara. Dalam kerangka Human Rights-Based Approach (HRBA), keberhasilan program sosial tidak hanya diukur dari capaian kuantitatif, tetapi dari pemenuhan prinsip partisipasi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan keberlanjutan.

Ketika negara memilih untuk mengabaikan sekitar 200 anak yang menjadi korban, maka negara telah melanggar prinsip non-diskriminasi terhadap kelompok kecil dan gagal menjamin akuntabilitas.

Program MBG seharusnya tidak hanya dievaluasi dari distribusi logistik, tetapi dari efektivitas sistem pengawasan mutu, mekanisme pengaduan, serta kecepatan dan transparansi tanggapan terhadap insiden.

Jika tidak, maka program ini bukan hanya “cacat” secara teknis, tetapi juga secara etik dan yuridis.

Karena dalam hak asasi manusia, kegagalan mencegah satu kasus keracunan pun, apalagi dalam skala ratusan, bukan kegagalan kecil—melainkan kegagalan sistemik yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam layanan publik.

Dalam sistem hukum HAM, tidak ada nyawa yang boleh dihitung sebagai "kerugian kecil." Nyawa seorang anak bukanlah margin of error.

Maka dari itu, pernyataan Presiden Prabowo yang menekankan angka 0,005 persen adalah bentuk banalitas terhadap tragedi.

Ia memindahkan diskursus dari moralitas publik ke dalam hitung-hitungan teknokratik—seolah-olah penderitaan ratusan anak dapat dikompensasi oleh statistik.

Ketika negara gagal mengakui nilai intrinsik dari satu nyawa anak, maka yang hancur bukan hanya kredibilitas program MBG, tetapi juga kepercayaan konstitusional rakyat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar.

Maka pertanyaan mendasarnya bukan lagi: “berapa persen anak yang terkena dampak?”, tetapi “mengapa satu pun bisa menjadi korban?”

Penanganan tragedi ini seharusnya menjadi momentum korektif, bukan sekadar defensif. Negara harus berpaling dari sekadar logika persentase dan kembali menegaskan komitmen terhadap nilai dasar Konstitusi dan hak asasi manusia: bahwa setiap anak adalah pribadi yang utuh, bukan angka di dalam laporan.

Dalam demokrasi yang sehat, empati tidak boleh dikorbankan demi efisiensi, dan keselamatan manusia tidak boleh ditawar atas nama pencapaian administratif.

Satu anak yang menjadi korban sejatinya sudah terlalu banyak. Karena dalam kerangka hak asasi manusia, tidak ada ambang batas toleransi untuk penderitaan. Tidak ada angka sekecil apa pun yang bisa membenarkan pembiaran.

Jika satu nyawa anak saja bisa jatuh karena kelalaian sistemik, maka reformasi total bukanlah opsi—melainkan keharusan.

Pun, sebelum kita bicara soal keberhasilan program, kita harus terlebih dahulu memastikan bahwa tidak satu pun anak menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindunginya.

PADA Sidang Kabinet Paripurna, 5 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang menuai keprihatinan luas.

Menanggapi kasus keracunan sekitar 200 anak dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia menyebut bahwa angka tersebut hanyalah 0,005 persen total penerima program, sehingga secara statistik menunjukkan keberhasilan 99,95 persen.

Dengan kata lain, keracunan massal ini dinormalisasi melalui pendekatan kalkulatif. Namun, dalam pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM), nyawa anak bukanlah sekadar angka, melainkan adalah subjek hak, bukan objek statistik.

Pernyataan ini tidak hanya problematik secara moral, tetapi juga bermasalah dalam kerangka hukum dan teori keadilan.

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, negara menjamin "hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ketentuan ini dikuatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 24 Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang secara eksplisit mewajibkan negara untuk menjamin hak hidup dan kesehatan anak-anak.

Dalam hal ini, negara bukan sekadar penyedia makanan, tetapi penjamin keamanan dan kualitasnya.

Artinya, ketika makanan yang diberikan justru menimbulkan ancaman kesehatan, maka negara gagal menjalankan kewajiban positifnya dalam kerangka obligation to fulfill hak-hak anak.

Logika "hanya sedikit" merupakan bentuk utilitarianisme sempit, yakni pembenaran kebijakan berdasarkan hasil agregat mayoritas.

Dalam teori keadilan distributif ala John Rawls, prinsip semacam ini ditolak. Rawls menekankan bahwa keadilan sejati hanya dapat terwujud jika kebijakan memberikan perlindungan maksimal kepada mereka yang paling rentan dalam masyarakat—dalam hal ini, anak-anak.

Mengorbankan minoritas demi klaim keberhasilan mayoritas, sekalipun dalam jumlah kecil, bukan hanya tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan principle of fairness yang menjadi fondasi demokrasi konstitusional.

Kritik ini pun dapat dibaca melalui kerangka "moral responsibility" ala Iris Marion Young.

Dalam tulisannya "Responsibility and Global Justice: a Social Connection Model", Young menolak gagasan bahwa tanggung jawab hanya muncul ketika ada pelanggaran hukum formal. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab struktural dalam kebijakan publik.

Maka, ketika sistem distribusi MBG menyebabkan keracunan pada anak-anak, tanggung jawab tidak boleh berhenti pada kontraktor atau vendor lokal. Negara sebagai “penguasa” kebijakan publik memiliki tanggung jawab struktural yang melekat.

Dari sisi HAM internasional, respons negara atas kasus ini tidak bisa dibiarkan stagnan. Prinsip non-retrogression dalam hukum hak ekonomi, sosial, dan budaya menyatakan bahwa negara tidak boleh mundur dari capaian hak yang telah diberikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengingatkan seluruh pegawai Kementerian HAM (Kemenham) untuk menjadi pembela hak asasi agar sejalan dengan Astacita poin pertama Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

“Seluruh pegawai harus menjadi pembela HAM sebagai perintis, penegak, dan membangun peradaban HAM. Untuk itu, seluruh pegawai harus mendukung dan menyosialisasikan program-program Pemerintah, seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak lainnya,” kata Pigai sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pigai mengimbau seluruh pegawai di lingkungan Kemenham untuk tidak memandang suku, ras, agama, dan golongan ketika memberikan pelayanan publik.

Dia juga berkomitmen untuk melakukan hal itu dalam pemberdayaan sumber daya manusia di Kemenham. Ia mengaku tidak memandang latar belakang ras maupun suku ketika mengangkat pejabat di lingkungan kementeriannya.

“Dengan memprioritaskan pegawai dari lingkungan dalam serta mereka yang mengerti permasalahan dengan begitu cepat, Kemenham telah bekerja keras membentuk organisasi dan tata kerja hingga terbentuknya kantor wilayah di seluruh Indonesia,” kata Pigai.

Lebih lanjut ia mengatakan ke depannya Kemenham harus bertransformasi di berbagai dimensi, yakni dengan melakukan perubahan yang bersifat perbaikan. Hal ini demi mengantarkan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di kawasan.

“Pada periode 2035–2040, Indonesia akan mempengaruhi kawasan Asia dan periode 2040–2045 Indonesia akan memimpin dunia. Oleh karena itu, perlu membangun sistem politik, ekonomi, tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas,” tuturnya.

Pigai menyampaikan pesan tersebut di hadapan 87 pegawai Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) di Makassar, Senin (12/5).

Adapun Kepala Kantor Wilayah Kememham Sulsel Daniel Rumsowek dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 66 orang pegawai di wilayah Sulsel dan 21 orang wilayah kerja Sultra.

“Dari jumlah 87 orang diharapkan mampu untuk bekerja keras dan melaksanakan tugas-tugas yang telah ditargetkan pusat maupun wilayah sendiri,” ucap Daniel.

Sulsel dan Sultra menjadi kantor wilayah pertama yang dikunjungi Menteri Pigai sejak terbentuknya 20 kantor wilayah Kemenham RI pada 13 Maret 2025. Dalam kunjungan itu, Pigai turut memastikan kondisi sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas kerja kantor wilayah.

JAKARTA - Anis Hidayah kini menjabat Ketua Komnas HAM menggantikan Atnike Nova Sigiro. Atnike kemudian menjadi Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM.

Pergantian posisi ini setelah digelarnya sidang paripurna terkait pemilihan pimpinan dan subkomisi untuk paruh kedua periode 2022-2027.

"Pada 7 Mei 2025 telah diselenggarakan Sidang Paripurna Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka pemilihan Pimpinan dan Subkomisi Komnas HAM untuk masa jabatan 2,5 tahun paruh kedua periode 2022-2027," ujar Sekjen Komnas HAM Henry Silka Innah, Selasa (13/5/2025).

Hasil Sidang Paripurna tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 07/PS.00/04/V/2025 tanggal 7 Mei 2025.

Berikut susunan pimpinan dan subkomisi paruh kedua Komnas HAM periode 2022-2027:

1. Ketua: Anis Hidayah

2. Wakil Ketua Eksternal: Putu Elvina

3. Wakil Ketua Internal: Prabianto Mukti Wibowo

4. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM: Atnike Nova Sigiro

a. Pendidikan dan Penyuluhan: Abdul Haris Semendawai

b. Pengkajian dan Penelitian: Uli Parulian Sihombing

5. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM: Pramono Ubaid Tanthowi

a. Pemantauan: Saurlin Pandapotan Siagian

b. Mediasi: Pramono Ubaid Tanthowi

c. Pengaduan: Prabianto Mukti Wibowo