KOMPAS.com - Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2025 masih dibuka.

Sebelum ditutup, siswa SMA, SMK sederajat bisa mengetahui persyaratan dan jadwal pendaftaran tahun ini.

Program Paskibraka ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), jika Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Selama program ini berjalan, pelajar akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Selama mengikuti program Paskibraka, siswa akan mengikuti pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pendaftaran Paskibraka 2025 dibuka 3-28 Februari 2025 melalui aplikasi Transparansi Paskibraka di laman resmi paskibraka.bpip.go.id.

Syarat daftar Paskibraka 2025

Dilansir dari Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

1. Warga negara Indonesia.

2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.

4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.

5. Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan

6. Mematuhi peraturan program Paskibraka.

7. Nilai akademik minimal berkategori baik.

8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.

9. Memiliki tinggi dan badan ideal sebagai berikut:

• Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
• Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.

8. Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putra

• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
• Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
• Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
• Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
• Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putri

• Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
• Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
• Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
• Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
• Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg

9. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

Dokumen pendaftaran Paskibraka 2025

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

Informasi lebih lanjut, bisa cek laman resmi Paskibraka tahun 2025.

Surabaya -

Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025 segera ditutup. Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi, penting untuk memahami persyaratan dan tahapan tes yang harus dilalui. Apa saja syarat dan tahapannya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), program ini adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Seleksi Paskibraka 2025

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 resmi dibuka. Para pelajar yang ingin berkesempatan mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat daerah maupun nasional harus melewati serangkaian seleksi ketat. Berikut syarat dan tahapan yang harus dilalui.

1. Syarat Pendaftaran

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

• Warga negara Indonesia.
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
• Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan
• Mematuhi peraturan program Paskibraka.
• Nilai akademik minimal berkategori baik.
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.
• Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut.
  • Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
  • Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut.
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
    • Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
    • Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
    • Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
    • Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
    • Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
    • Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
    • Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
    • Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
    • Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

2. Dokumen Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon
  Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

3. Tahap Seleksi

Seleksi paskibraka akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dikutip dari Diskominfo Jatim, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan memilih 50 peserta putra dan 50 peserta putri terbaik.

Selanjutnya, seluruh peserta yang terpilih ini akan diajukan ke BPIP untuk seleksi lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran di atas, berikut tahap seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten/kota.

• Seleksi administrasi.
• Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
• Seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan BPIP.
• Seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade).
• Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan.
• Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan
mengikuti seleksi pada tingkat provinsi. Calon Paskibraka yang dikirim kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.

Namun, tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

(ihc/irb)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

Jogja -

Seleksi Paskibraka (Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) 2025 tingkat kabupaten/kota telah dimulai. Salah satu tahapan dalam tes tersebut adalah seleksi PIP (Pembinaan Ideologi Pancasila). Yuk, pelajari contoh soalnya di bawah ini dalam bentuk pilihan ganda dan esai!

Dirujuk dari surat edaran rekrutmen Paskibraka Kota Jogja yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkot Jogja, seleksi PIP bakal diselenggarakan pada Kamis, 27 Februari 2025. Terkhusus Jogja, lokasinya adalah di Grha Pandawa Balai Kota Yogyakarta.

detikers mesti mempersiapkan diri sebaik mungkin agar berhasil lulus. Materinya, sebagaimana tertera dalam Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan BPIP Nomor 1 Tahun 2025, adalah seputar Pancasila dan wawasan kebangsaan.

"Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP," bunyi keterangan dalam surat edaran tersebut.

Guna memudahkan detikers yang sedang bersiap-siap, di bawah ini detikJogja telah himpunkan sejumlah contoh soal TWK Paskibraka 2025 dan jawabannya dari buku Pendidikan Pancasila untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X oleh Rochimudin dkk. Selamat belajar!

Contoh Soal Pilihan Ganda PIP Paskibraka 2025

1. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan mengadakan sidang sebanyak dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama dilaksanakan tanggal...

A. 1 Maret 1945
B. 29 Mei-1 Juni 1945
C. 10-17 Juli 1945
D. 18 Agustus 1945

Jawaban: A

2. Dalam sidang parlemen, Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai bentuk usaha, dibentuklah badan yang dinamai BPUPKI. Ketua badan tersebut adalah...

A. Sukarno
B. RP Soeroso
C. Moh Hatta
D. Radjiman Wedyodiningrat

Jawaban: D

3. Dua perempuan berikut ini yang merupakan anggota BPUPKI adalah...

A. Christina Martha Tiahahu dan Maria Oelfa Santoso
B. Maria Oelfa Santoso dan R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito
C. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Christina Martha Tiahahu
D. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito dan Maria Walanda Maramis

Jawaban: B

4. Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah...

A. keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku
B. pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat
C. kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang kaitannya dengan hukum yang berlaku
D. upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan
E. mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik

Jawaban: C

5. Tingkat ketaatan hukum ditunjukkan melalui sikap dan perilaku disiplin. Motivasi ketaatan hukum yang diharapkan dari setiap warga negara ialah mematuhi hukum karena...

A. dipaksa oleh keadaan
B. dorongan diri sendiri
C. kebiasaan masyarakat
D. takut pada sanksi
E. malu pada petugas

Jawaban: B

6. Setiap negara memiliki konstitusi untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan negara serta hak dan kewajiban warga negaranya. Berikut ini merupakan penggolongan hukum dari undang-undang dasar (UUD) yaitu sebagai hukum...

A. nasional, acara, dan tertulis
B. tidak tertulis, publik, dan acara
C. privat, tidak tertulis, dan internasional
D. tertulis, publik, dan nasional
E. lokal, privat, dan acara

Jawaban: D

7. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat, rakyat merupakan subjek dalam pembangunan yang berarti...

A. tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahapan pembangunan
B. sarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan
C. sebagai bahan untuk menjalankan proses produksi
D. sasaran yang hendak dicapai dalam kegiatan perekonomian
E. aktor atau pelaku yang menentukan sifat atau corak perekonomian

Jawaban: E

8. Landasan konstitusional dari perekonomian merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan yaitu Pasal...

A. 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
B. 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
C. 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
D. 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
E. 34 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Jawaban: A

9. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya...

A. tenggang rasa
B. gotong royong
C. komunikasi
D. saling menghormati
E. kontrak sosial

Jawaban: B

10. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong sarat dengan nilai-nilai luhur. Berikut ini nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi gotong royong, kecuali...

A. menguatkan solidaritas sosial
B. sikap kebersamaan
C. saling menolong
D. menghargai perbedaan
E. menguatkan sikap individualisme

Jawaban: E

11. Semangat Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan sekolah dapat diterapkan melalui tindakan...

A. peserta didik mau berteman tanpa membeda-bedakan
B. memberi kesempatan untuk beribadah sesuai ajaran agamanya
C. menghormati tradisi dari teman yang berbeda suku
D. bekerja sama saat mengerjakan penilaian
E. memilih kelompok belajar berdasarkan jenis kelamin

Jawaban: A, B, dan C

12. Kebijakan perekonomian negara harus berlandaskan moral ketuhanan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, diharapkan...

A. tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan
B. menimbulkan persaingan bebas
C. tidak merugikan lingkungan
D. menghindarkan terjadinya konflik sosial
E. terbuka pada perusahaan asing

Jawaban: A, C, dan D

13. Memaknai Bhinneka Tunggal Ika di tengah kenyataan tentang keberagaman harus disikapi dengan kemauan untuk...

A. bersatu dan bekerja sama
B. bergotong royong, saling menghormati, dan menghargai
C. saling waspada dan mencurigai
D. memahami perbedaan dalam kondisi tertentu
E. mau menerima kelompok lain jika menguntungkan

Jawaban: A dan B

14. Koentjaraningrat membagi jenis-jenis gotong royong yang terdapat pada masyarakat perdesaan menjadi empat yaitu...

A. tolong-menolong dalam aktivitas pertanian
B. tolong-menolong dalam aktivitas perdagangan
C. tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga
D. tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara
E. tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian

Jawaban: A, C, D, dan E

15. Apabila ada warga negara X yang negaranya berasas ius sanguinis (penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan), melahirkan anak di negara Y yang menganut asas ius soli (penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir). Maka anak tersebut berstatus...

A. warga negara X
B. warga negara Y
C. bipatride
D. apatride
E. multipatride

Jawaban: C

16. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan hubungan antarbangsa dan negara ialah...

A. mencapai negara Indonesia yang merdeka
B. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
C. memajukan kesejahteraan umum
D. mencerdaskan kehidupan bangsa
E. melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Jawaban: E

17. Pembangunan nasional diarahkan dengan membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Manusia Indonesia yang bertuhan senantiasa menjaga keluhuran akal budinya sesuai ajaran Tuhan YME serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama/keyakinan. Pembangunan ini terutama sesuai dengan nilai...

A. ketuhanan
B. kemanusiaan
C. persatuan
D. kerakyatan
E. keadilan

Jawaban: A

18. Perilaku membuang sampah di sembarang tempat yang terjadi di lingkungan masyarakat merupakan bentuk pengingkaran kewajiban. Jika dikaitkan dengan kewajiban warga negara, perilaku ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 32 Tahun 2009 tentang...

A. Kebersihan dan Keindahan Sungai
B. Perlindungan Lingkungan
C. Pengelolaan Lingkungan
D. Pengelolaan Sampah
E. Pemanfaatan Air Bersih

Jawaban: B dan C

19. Ciri-ciri seseorang atau masyarakat yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban ialah...

A. memaksakan diri untuk mematuhi aturan untuk menghindari sanksi
B. menghormati kepentingan diri sendiri saja
C. melaksanakan hak dan kewajiban secara selaras
D. mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain atau lingkungan
E. selalu taat aturan dan norma yang berlaku

Jawaban: C, D, dan E

20. Di bawah ini bidang hubungan internasional beserta contohnya yang tepat adalah...

A. politik, contohnya pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain dan perjanjian batas negara RI dengan negara tetangga.
B. ekonomi, contohnya perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat atau antara RI dengan Republik Rakyat China.
C. sosial budaya, contohnya pertukaran pelajar dan budaya antarnegara.
D. hukum, contohnya pengesahan UU oleh Pemerintah dan DPR RI.
E. pertahanan dan keamanan, contohnya kerja sama pembelian alat utama sistem pertahanan dan latihan militer gabungan dengan negara sahabat.

Jawaban: A, B, C, dan E

21. Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan masyarakat yaitu...

A. menjaga hubungan baik dengan tetangga
B. tanggap terhadap penyebaran berita bohong (hoaks)
C. melaksanakan piket kebersihan kelas
D. mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM
E. membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Jawaban: A dan B

22. Akibat yang ditimbulkan apabila tidak berperilaku disiplin terhadap norma dan peraturan hukum yang berlaku yaitu...

A. mengganggu tata pergaulan yang harmonis
B. meresahkan kehidupan yang aman dan nyaman
C. menjadi perhatian aparat penegak hukum
D. dikenal luas oleh anggota masyarakat
E. berkurangnya rasa simpati dalam pertemanan

Jawaban: A, B, dan E

Contoh Soal Essay PIP Paskibraka 2025

1. Jelaskan bagaimana sikap kalian apabila menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya (berita hoaks) melalui media sosial ataupun secara langsung!

• Contoh jawaban: Saat menerima pesan atau informasi yang belum tentu kebenarannya, kita hendaknya menyaring (memilter) secara mandiri atau berdiskusi dengan teman/orang tua tentang kebenaran dan keabsahan sumbernya.

2. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan perjuangan para pahlawan, selain itu juga mampu berdisiplin terhadap norma dan peraturan yang berlaku. Jelaskan pernyataan tersebut!

• Contoh jawaban: Bangsa yang besar dan maju ditandai dengan ciri disiplin terhadap aturan dan etika (norma) selain tingkat perekonomiannya yang baik. Dengan perilaku disiplin atau taat hukum berarti meneruskan perjuangan para pahlawan dan para pendiri negara untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur dengan suasana yang tertib dan aman.

3. Jelaskan alasan dan tujuan dari pemilihan kalimat bhinneka tunggal ika sebagai semboyan negara!

• Contoh jawaban: Frasa bhinneka tunggal ika dipilih sebagai semboyan bangsa Indonesia karena maknanya yang sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang beragam. Tujuan dari pemilihan frasa tersebut ialah memberikan pemahaman tentang karakter bangsa Indonesia yang berbeda-beda tetap satu bangsa, sekaligus memotivasi bangsa Indonesia untuk bersatu dalam perbedaan atau keragaman.

4. Konsep gotong royong mengandung makna bekerja sama secara nyata, baik secara fisik maupun nonfisik. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gotong royong fisik dan nonfisik! Berikan contohnya!

• Contoh jawaban: Gotong royong secara fisik dilakukan dengan perbuatan, seperti kerja bakti, membantu korban bencana, menyantuni anak-anak yatim piatu, dan sebagainya. Sementara gotong royong nonisik dilakukan dalam bentuk gagasan atau pemikiran, misalnya berdiskusi membahas solusi mengatasi permasalahan bersama, memberikan gagasan atau ide dalam musyawarah, dan sebagainya.

5. Berikan contoh perilaku kalian di lingkungan sekolah dan masyarakat yang mencerminkan penerapan semboyan bhinneka tunggal ika!

• Contoh jawaban: Contoh perilaku yang mencerminkan penerapan semboyan bhinneka tunggal ika di lingkungan sekolah ialah peserta didik memilih teman dan saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan SARA. Peserta didik tidak melakukan perundungan terhadap temannya, saling menghormati dan menghargai perbedaan SARA.

6. Jelaskan bagaimana sikap positif warga negara yang mendukung peran negara Indonesia dalam hubungan internasional!

• Contoh jawaban: Sikap positif warga negara yang mendukung peran Indonesia dalam hubungan internasional diwujudkan dengan mendukung pola hubungan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan kebijakan politik luar negeri dan selalu bersikap baik kepada negara lain dan warga negara lain.

7. Jelaskan penerapan nilai persatuan, sila ketiga Pancasila, dalam mewujudkan pembangunan nasional!

• Contoh jawaban: Penerapan nilai persatuan diwujudkan dengan kesadaran untuk bersatu, saling menghormati, dan menghargai di tengah perbedaan untuk melakukan gotong royong, bekerja sama, bahu-membahu berkontribusi positif dalam pembangunan nasional.

8. Bela negara merupakan salah satu hak dan kewajiban warga negara. Berikan contoh bela negara di lingkungan sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara (masing-masing 1 contoh)!

• Contoh jawaban: Contoh perilaku yang mencerminkan bela negara di lingkungan sekolah ialah rajin belajar, berlatih, dan berprestasi. Di lingkungan masyarakat bela negara dapat diwujudkan dengan berbagai perilaku terpuji, seperti ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Di lingkungan berbangsa dan bernegara bela negara dapat dilakukan dengan membayar pajak dan memilih dengan cerdas saat pemilihan umum.

Link Download Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X

Selain mempelajari contoh-contoh soalnya di atas, detikers juga dianjurkan untuk mendalami materinya secara mendetail. Berikut ini tautan buku yang bisa dijadikan referensi:

• Buku Siswa
  
• Buku Guru

Demikian 30 contoh soal TWK seleksi Paskibraka 2025 yang bisa detikers pelajari untuk bersiap-siap. Perlu diingat, soal-soal di atas hanyalah contoh semata sehingga soal yang diujikan mungkin berbeda. Semoga membantu, Dab!

(sto/ams)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Cendekiawan Indonesia yang juga pakar kebangsaan Prof Yudi Latief membekali para dosen Universitas Jember (Unej) pengampu mata kuliah wajib universitas dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam seminar di Aula Gedung Soedjarwo kampus setempat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unej Prof Slamin membuka kegiatan seminar bertema "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi" sekaligus menyampaikan sambutannya bahwa seminar itu sangat penting demi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik kampus setempat.

"Pancasila merupakan mata kuliah istimewa karena langsung diatur oleh undang-undang. Kuliah itu tidak hanya akan membahas Pancasila secara tekstual, namun juga akan mengetahui bagaimana Pancasila digali," katanya.

Sementara Yudi Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang harus dimanfaatkan untuk membangun rantai nilai pertumbuhan bangsa dalam pengaktualisasian Pancasila demi kemajuan Indonesia.

"Faktor pertama adalah faktor inherit, yakni kekayaan alam yang secara alami dimiliki oleh Indonesia. Faktor kedua adalah human capital, yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter," tuturnya.

Ia mengatakan Indonesia telah dikaruniai kekayaan yang luar biasa sejak lahir, mulai dari geografi, geologi, hayati, mineral yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa.

"Ditambah lagi Indonesia sekaligus menjadi pertemuan episentrum dunia yang merupakan lalu lintas perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan bagi dunia," katanya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyarankan metode pembelajaran baru yang dapat diimplementasikan oleh para dosen melalui pendekatan visual.

"Mengingat mahasiswa saat ini merupakan generasi visual, berbagai peristiwa di dunia atau bahkan film-film dapat dijadikan bahan pembelajaran di kelas untuk memberikan gambaran yang lebih nyata bagi mereka," ujarnya.

Seminar tersebut diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa melalui paparan para dosen di dalam kelas, sehingga dapat tercipta generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 sudah dibuka. Pada pelaksanaan seleksi Paskibraka, ada yang dinamakan seleksi pembinaan ideologi Pancasila (PIP).

Sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi PIP, berikut ini kisi-kisi yang bisa dipelajari.

Link Kisi-kisi Seleksi PIP Paskibraka

Dikutip dari surat edaran BPIP Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Paskibraka, seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.

Berikut ini link kisi-kisi seleksi PIP Paskibraka 2025.

• Link kisi-kisi seleksi PIP Paskibraka 2025

Jadwal Seleksi Paskibraka 2025

Dilansir BPIP dan Direktorat Paskibraka, tahapan seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi mengikuti ketentuan daerah masing-masing. Untuk mengetahui jadwal pendaftaran Paskibraka 2025, dapat menghubungi Badan Kesbangpol di daerahnya masing-masing.

Seluruh proses seleksi Paskibraka 2025 dilakukan melalui aplikasi atau laman resmi Transparansi Paskibraka (https://paskibraka.bpip.go.id/).

Simak lagi persyaratan mendaftar Paskibraka 2025.

• Warga Negara Indonesia;
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
• Nilai akademik minimal berkategori baik;
• Memenuhi persyaratan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan untuk setiap jenjang seleksi yang diikuti;
• Memiliki tinggi badan ideal, paling rendah 170 cm dan paling tinggi 180 cm untuk pelajar putra, dan paling rendah 165 cm dan paling tinggi 175 cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
• Memiliki berat badan ideal;
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 cm, bentuk kaki X dengan ekstremitas paling banyak 5 cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot);
• Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3/2022; dan
• Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(kny/imk)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed di Sea Palace, Abu Dhabi, Sabtu (15/2/2025). Dalam pertemuan itu, PDIP menggagas Pancasila Summit di Uni Emirat Arab (UEA).

Megawati didampingi putra-putrinya, Mohamad Rizki Pratama dan Puan Maharani. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," kata Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).



Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Paus Fransiskus, dengan Presiden Global Scholas Occurrentes di Vatikan, itu Paus juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ucapnya.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau jadi, kalau ini, hasil pertemuan ini, langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," ujarnya.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PDI-Perjuangan (PDIP) berencana gelar acara Pancasila Summit 2025 di Uni Emirat Arab agar masyarakat dunia memahami semangat nilai-nilai Pancasila.

Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi mengatakan ide tersebut digagas Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri setelah bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed.

Menurutnya, PDIP dan pihak UEA memiliki semangat yang sama dengan nilai-nilai Pancasila sehingga akan menggelar Pancasila Summit di UEA.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Menurutnya, gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika hal tersebut bisa terlaksana. Dia menilai Presiden Pertama Sukarno dalam masanya juga selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

Tidak hanya itu, intelektual Nahdlatul Ulama tersebut juga mengatakan bahwa selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Ibu juga setuju, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Paus Fransiskus, dengan Presiden Global Scholas Occurrentes di Vatikan, itu Paus juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana duniaini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," katanya.

Abu Dhabi -

PDIP menggagas Pancasila Summit setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, bertemu Pangeran Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed. PDIP menyebut pihak UEA punya semangat sama dengan nilai-nilai Pancasila.

Megawati bertemu Pangeran Khaled dan delegasi UEA di Sea Palace, Sabtu (15/2/2025) malam. Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama. Turut hadir Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDIP Andi Widjajanto serta Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi.

"Kami juga merencanakan untuk digelar Pancasila Summit di sini. Pancasila Summit di UAE," ujar Zuhairi kepada wartawan di Abu Dhabi, Minggu (16/2/2025).

Megawati disebut setuju dengan gagasan Pancasila Summit di UEA. Zuhairi menyebut, selama kunjungan luar negeri Megawati di Roma, Italia dan Vatikan, isu Pancasila juga sering disuarakan.

"Dan Ibu juga setuju, Bu, nanti yang untuk BPIP ini bikin Pancasila Summit, karena dari acara kunjungan pertemuan dengan Pope, dengan Scholas (Global Scholas Occurrentes) itu Pope juga menjelaskan Pancasila, maka perlu ada Pancasila Summit untuk bagaimana dunia ini semakin lebih damai, semakin lebih adil, dan UAE juga punya perhatian terhadap toleransi dan perdamaian," ujar Zuhairi.

Zuhairi menyebut gagasan Pancasila Summit menjadi penting bagi dunia jika terlaksana. Dia menyebut Presiden Pertama Sukarno dalam masanya selalu mengenalkan Pancasila kepada dunia.

"Ini kalau, jadi kalau ini, hasil pertemuan ini langkah besar bagaimana Pancasila menggema kembali di forum-forum dunia sebagai Bung Karno dalam bidangnya di PBB, di Al-Azhar, di Tunisia, Bung Karno selalu mengenalkan Pancasila," kata Zuhairi.

"Jadi ini semacam de javu, bagaimana Pancasila kembali hadir di panggung internasional, dan itulah sumbangsih Ibu Mega kepada dunia dalam bagaimana di balik hubungan Ibu Mega dengan keluarga besar Zayed Al Nahyan," imbuh politikus berlatar NU tersebut.

(gbr/haf)

Jakarta -

Komisi XIII DPR telah menyepakati anggaran usai efisiensi sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerjanya. Anggaran BNPT dipangkas Rp 153 miliar, anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dipotong Rp 59 miliar.

Hal tersebut diumumkan dalam rapat di ruang Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Angka pemotongan tersebut dibacakan oleh ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

"Komisi XIII DPR RI menyetujui perubahan pagu alokasi anggaran APBN 2025 terhadap kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi XII DPR RI," kata Willy membacakan kesimpulan rapat.

Berikut ini rinciannya:

- Efisiensi anggaran Kementerian Sekretariat Negara RI sebesar Rp 517.583.722.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp2.901.862.847.000, menjadi sebesar Rp 2.384.279.125.000.

- Efisiensi anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan sebesar Rp. 59.950.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 160.523.737.000, menjadi sebesar Rp. 100.573.737.000.

- Efisiensi anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebesar Rp 144.500.000.000, dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 229.919.355.000, menjadi sebesar Rp 122.220.952.000.

- Efisiensi anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp 153.415.712.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 428.563.750.000 menjadi sebesar Rp 275.148.038.000.

- Efisiensi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebelum rekonstruksi sebesar Rp 191.600.000.000 dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.374.428.347.000 menjadi sebesar Rp 182.828.347.000.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

(ial/isa)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah lembaga negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) melaporkan pemangkasan anggaran signifikan untuk tahun 2025.

Oleh karenanya, masing-masing lembaga harus menyesuaikan pola kerja dan program kerjanya agar tetap bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa lembaganya harus melakukan efisiensi anggaran hingga Rp 122,22 miliar dari total pagu Rp 229,91 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif yang dapat digunakan pada 2025 hanya sebesar Rp 107,69 miliar.

"LPSK mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran dan terus melakukan langkah-langkah peningkatan efektivitas layanan perlindungan saksi dan korban," kata Achmadi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, LPSK akan melakukan berbagai upaya penghematan, termasuk penyederhanaan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun organisasi masyarakat sipil.

Achmadi juga menyebut bahwa LPSK memiliki 1.500 Sahabat Saksi Korban (SSK) yang tersebar di berbagai daerah, yang akan dioptimalkan dalam mendukung tugas lembaga.

Selain itu, LPSK akan menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (WFA) pada hari tertentu guna menekan biaya operasional.

"Kami tetap fokus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dengan sepenuh hati, meskipun anggaran terbatas," ujar Achmadi.

Sementara itu, BNPT mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp 153,41 miliar dari pagu awal Rp 626,39 miliar.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa setelah rekonstruksi, anggaran efektif lembaganya menjadi Rp 472,98 miliar.

Anggaran BNPT bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 428,56 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 197,83 miliar.

Meski demikian, BNPT tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Kami mohon dukungan Komisi III agar tetap bisa melaksanakan tugas dalam kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, deradikalisasi, koordinasi penegakan hukum, pemulihan korban, kerja sama internasional, serta analisis dan pengendalian krisis," kata Eddy.

Kemudian, BPIP mengalami pemangkasan anggaran yang lebih besar, yakni Rp 191,6 miliar atau 51,17 persen dari pagu awal Rp 374,42 miliar. Dengan demikian, anggaran efektif BPIP pada 2025 menjadi Rp 182,82 miliar.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menjelaskan, lembaganya sempat mengajukan relaksasi anggaran sebesar Rp 210 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III pada 4 Februari 2025.

Namun, yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya Rp 26,29 miliar atau 12,52 persen dari usulan awal.

"Kelonggaran efisiensi ini akan kami gunakan untuk dua program utama, yakni pembinaan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila sebesar Rp 20 miliar dan penyusunan rancangan undang-undang BPIP sebesar Rp 6,29 miliar," kata Yudian.