Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Besaran remisi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Hal ini tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan.

Sumatera Utara, kata Agus, menjadi provinsi dengan jumlah narapidana penerima remisi Waisak tertinggi, yakni 186 orang. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 184 orang dan Daerah Khusus Jakarta sebanyak 150 orang. Sementara itu, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Agus, pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang menunjukkan perubahan positif setelah melalui pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Kami berharap ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ucapnya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, kata Agus, remisi juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara. Bahkan, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Dikatakan pula bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 2 Mei 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia mencapai 275.760 orang.

Agus menyatakan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjen Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada 1.079 warga dan anak binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Pemberian remisi khusus dan pengurangan masa pidana itu dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam rangka memperingati Hari Raya Waisak 2025 yang jatuh pada hari ini, Senin (12/5/2025).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyampaikan pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ujar Agus melalui siaran pers, Senin (12/5/2025).

Secara terperinci, dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima remisi khusus dan pengurangan masa pidana Waisak. Sebanyak 1.077 orang narapidana mendapatkan remisi, serta dua orang anak binaan mendapatkan pengurangan masa pidana.

Adapun dari 1.077 orang narapidana yang mendapatkan remisi khusus, sebanyak 1.072 orang menerima RK I atau pengurangan sebagian. Kemudian, 5 orang narapidana lainnya menerima RK II atau langsung bebas.

Sementara itu, dua anak binaan menerima pengurangan masa pidana atau PMP I yang berarti pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," bunyi keterangan pers Ditjen PAS.

Secara kewilayahan, tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatra Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Adapun, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatra Utara.

Ditjen PAS menyebut pemberian remisi tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga mendorong efisiensi anggaran negara melalui penghematan biaya makan warga binaan mencapai Rp620,1 juta.

Untuk diketahui, pemberian remisi dan PMP kepada narapidana dan anak binaan berlandaskan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang (UU) No.22/2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah (PP) No.32/1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden (Keppres) No.174/1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari tahanan, narapidana, anak, dan anak Binaan.

Total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan remisi khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan pengurangan masa pidana (PMP) kepada dua anak binaan yang beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Dari total 1.524 narapidana dan anak binaan beragama Buddha, kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, sebanyak 1.079 napi di antaranya memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Jumlah itu terdiri atas 1.072 narapidana menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua anak binaan menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

Besaran remisi yang diberikan pun bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Hal ini tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan.

Sumatera Utara, kata Agus, menjadi provinsi dengan jumlah narapidana penerima remisi Waisak tertinggi, yakni 186 orang. Disusul Kalimantan Barat sebanyak 184 orang dan Daerah Khusus Jakarta sebanyak 150 orang. Sementara itu, dua anak binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Menurut Agus, pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang menunjukkan perubahan positif setelah melalui pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Kami berharap ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," ucapnya.

Selain sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, kata Agus, remisi juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara. Bahkan, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2025 mencapai Rp620.160.000,00.

Dikatakan pula bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan anak binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan per 2 Mei 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan lembaga pembinaan khusus anak di Indonesia mencapai 275.760 orang

Agus menyatakan bahwa Kementerian Imipas melalui Ditjen Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan Remisi Khusus (RK) Waisak 2025 kepada 1.077 narapidana dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 2 Anak Binaan beragama Buddha di seluruh Indonesia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengatakan bahwa pemberian remisi keagamaan merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak-hak narapidana yang telah berproses dalam pembinaan.

"Remisi khusus keagamaan seperti ini adalah bentuk penghargaan atas perubahan perilaku narapidana selama menjalani masa pidana. Harapannya, ini menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali ke tengah masyarakat," kata Agus dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus menerangkan bahwa dari total 1.524 narapidana dan Anak Binaan beragama Buddha, sebanyak 1.079 di antaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk menerima RK dan PMP Waisak.

Mereka terdiri dari 1.072 narapidana yang menerima RK I atau pengurangan sebagian, 5 narapidana yang menerima RK II atau langsung bebas setelah memperoleh remisi, dan dua Anak Binaan yang menerima PMP I atau pengurangan sebagian.

"Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan, tergantung pada masa pidana yang telah dijalani dan hasil evaluasi pembinaan," ujarnya.

Agus mengatakan bahwa tiga wilayah dengan jumlah narapidana penerima remisi tertinggi adalah Sumatera Utara sebanyak 186 orang, Kalimantan Barat sebanyak 184 orang, dan DKI Jakarta sebanyak 150 orang.

Sementara itu, dua Anak Binaan yang menerima PMP I masing-masing berasal dari wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Dia mengatakan bahwa pemberian remisi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hak narapidana, namun juga memberikan dampak positif dalam efisiensi anggaran negara.

"Tercatat, total penghematan biaya makan narapidana dari remisi Waisak 2024 mencapai Rp 620.160.000," tuturnya.

Terakhir, Agus mengatakan bahwa remisi dan PMP diberikan kepada narapidana dan Anak Binaan didasarkan pada berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 beserta perubahannya, serta Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Per 2 Mei 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia mencapai 275.760 orang, terdiri dari Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan.

"Ditjenpas berkomitmen untuk terus mewujudkan sistem pembinaan yang adil, humanis, dan berbasis hak asasi manusia, termasuk dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memindahkan 56 warga binaan Lapas Narkotika Muara Beliti ke Lapas Nusakambangan buntut dari kerusuhan di Lapas Muara Beliti.

Mereka tiba di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu (11/5/2025).

"56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB dan ditempatkan di 6 Lapas dengan kategori Super Maximum Security dan Maximum Security," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulis, Senin (12/5/2025).

Agus mengatakan, warga binaan yang dipindahkan adalah mereka yang melakukan provokasi dan berperilaku reaktif terhadap petugas dalam kerusuhan tersebut.

Dia mengatakan, langkah pemindahan dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk lapas dan rutan bebas dari narkoba dan telepon genggam (HP).

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi, bahkan super maksimum di Nusakambangan," ujar Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung di lokasi saat mulai terjadinya peristiwa kerusuhan tersebut, bersama Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Dia mengatakan, razia benda-benda terlarang dan penanganan represif serta rehabilitatif terus dilancarkan.

"Pemindahan dilakukan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan," kata Agus.

Agus mengeklaim, setelah kerusuhan, pihaknya telah membanahi dan memulihkan sarana dan prasarana di Lapas Narkotika Muara Beliti.

"Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan," kata dia.

Agus mengatakan, saat ini sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

"Pulau Nusakambangan memiliki 3 Lapas Super Maximum Security dan 4 Lapas Maximum Security, dengan teknologi smart prison. Dan di Lapas Super Maximum, warga binaan ditempatkan One Man One Cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi," ucap dia.

Kerusuhan Lapas Muara Beliti

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025).

Dalam insiden ini, para narapidana bahkan sempat menguasai seluruh ruangan di dalam kompleks lapas tersebut.

Para narapidana menyatakan bahwa mereka kerap mengalami penindasan selama menjalani masa hukuman.

Usai menyampaikan protesnya, para napi kemudian melempari batu dari dalam dan memicu kebakaran.

Sejumlah fasilitas rusak, termasuk kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dikerahkan, termasuk kendaraan taktis Brimob dan water cannon dari Polres Lubuklinggau untuk mengendalikan situasi.

Gas air mata tampak ditembakkan aparat ke arah dalam Lapas untuk memukul mundur para narapidana.

Sementara itu, pihak Lapas Narkotika Muara Beliti menduga kerusuhan disebabkan adanya razia yang digelar petugas pada pukul 08.00 WIB.

Pernyataan ini berbanding terbalik dengan keresahan yang disuarakan oleh para narapidana.

Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, mengatakan bahwa mereka semula menggelar razia sejak Rabu (7/5/2025) malam.

Razia dimulai dengan menyisir Blok Bangau.

Dalam razia itu, petugas mendapatkan sebanyak 54 unit handphone dari 10 sel.

Dengan temuan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan razia pada Kamis (8/5/2025) untuk menyisir Blok Angsa yang terdapat sebanyak 10 kamar.

"Razia itu kami lanjutkan karena diduga masih banyak barang terlarang di dalam sel napi,” kata Ronald kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan satuan tugas atau satgas. Tujuan pembentukan satgas untuk pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan.

"Tadi malam saya berbicara hampir 2 jam dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan beliau juga konkret yang bagaimana kita membentuk satgas pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai lokasi perumahan, itu arahan beliau," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dikutip dari Antara, Senin, 12 Mei 2025.

Menurut dia, banyak lapas yang berlokasi di area strategis perkotaan, seperti Salemba dan Cipinang di Jakarta.

"Aset-aset negara yang strategis seperti penjara ternyata itu ada di kota seperti di Salemba dan Cipinang, Jakarta itu, luasnya luar biasa. Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian lapas-lapas tersebut akan dipindahkan ke pulau-pulau begitu," katanya.

Ara mengatakan bahwa pihaknya akan kembali melakukan rapat terkait rencana pembangunan rumah di atas lahan lapas tersebut.

"Kami akan rapat lagi pada hari Rabu di Lapas Cipinang, bagaimana kita juga ada terobosan penjara menjadi perumahan dan dipindahkan ke pulau atau ke tempat yang juga layak. Sekarang kan penjara kita sudah terlalu padat (overcrowded), jadi supaya juga lebih manusiawi," kata dia.

Baca juga: Penjara di Kota Bakal Dipindahkan, Lahannya Jadi Perumahan

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sebelumnya melakukan diskusi terkait rencana potensi pembangunan rumah bagi masyarakat di atas lahan lapas di sejumlah lokasi di Jakarta.

Lokasi lahan lapas yang berada di kawasan perkotaan dan strategis nantinya diharapkan bisa dipindahkan ke luar pulau dan lahan yang ada dimanfaatkan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.

Menurut Menteri PKP, konsep pembangunan lapas menjadi hunian ini adalah bagaimana rumah warga bisa dekat dengan tempat kerja. Selain itu, juga ingin supaya lapas yang sekarang daya tampungnya sudah melebihi kapasitas bisa dipindahkan ke lokasi lain jauh dari kawasan perkotaan.

Adanya pemanfaatan lapas menjadi lokasi pembangunan rumah masyarakat merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat bisa memiliki hunian layak di kawasan perkotaan.

Pembangunan hunian tersebut bisa menyelesaikan beberapa hal sekaligus. Pertama, penjara yang layak. Kedua, juga bisa buat perumahan. Nantinya perumahan tersebut dikombinasi antara masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa ada subsidi silang dan semua pihak bisa bekerja dengan cepat.

Ara mengatakan dirinya merasa tidak sendirian dalam menjalankan arahan Presiden untuk membangun dan merenovasi 3 juta rumah. Kementerian PKP mendapatkan dukungan yang luar biasa dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk langsung menyiapkan tim satgas dari lintas Kementerian yang bekerja untuk pemanfaatan lahan lapas sebagai lokasi perumahan

Sedangkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah untuk memindahkan lapas dari kawasan perkotaan ke daerah. Apalagi saat lapas ini melebihi kapasitas, sehingga dibutuhkan lapas baru.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,”

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memindahkan sebanyak 56 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Sumatera Selatan, ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (11/5).

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, menjelaskan para warga binaan tersebut merupakan provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas saat razia narkoba dan ponsel sehingga menyebabkan kerusuhan di Lapas Muara Beliti pada Kamis (8/5).

Selain itu, sembilan warga binaan Lapas Muara Beliti lainnya juga dipindahkan pada hari yang sama ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Menurut Agus, langkah ini dilakukan untuk mempertegas komitmen pihaknya mewujudkan nihil narkoba dan ponsel di lapas maupun rumah tahanan (rutan).

Ia pun menegaskan tidak ada ampun untuk narapidana dan tahanan yang masih berani bermain-main dengan narkoba dan ponsel. Tidak hanya bagi warga binaan dan tahanan, langkah yang sama juga akan dilakukan terhadap oknum petugas pemasyarakatan yang terbukti menyelewengkan wewenangnya.

“Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, muruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi, para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan,” kata Menteri Agus.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Ditjen Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun ke lokasi saat terjadinya peristiwa kerusuhan. Pemindahan juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

56 Warga Binaan Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, Minggu (11/5), sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di enam lapas dengan kategori super maximum security (pengamanan super maksimum) dan maximum security (pengamanan maksimum).

Ia menjelaskan, Nusakambangan memiliki tiga lapas super maximum security dan empat lapas maximum security dengan teknologi smart prison (penjara pintar). Khusus di lapas dengan pengamanan super maksimum, setiap warga binaan ditempatkan pada sel khusus (one man one cell) dan interaksi langsung sangat dibatasi.

Dengan penambahan ini, total ada 603 warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena mengganggu keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba, sepanjang enam bulan Agus mengemban jabatan Menteri Imipas.

Agus menambahkan, razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Di samping itu, pembenahan dan pemulihan di Lapas Muara Beliti telah dilakukan usai kerusuhan pada Kamis (8/5). Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan juga terus diberikan sesuai ketentuan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 56 narapidana dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, buntut kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Puluhan napi itu akan dijebloskan ke sel yang dilengkapi pengamanan maksimal. Para napi yang dipindah itu diduga menjadi biang kerok kerusuhan.

Tak hanya itu, sembilan napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, maruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5).

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan.

Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Minggu pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

Jakarta -

Sebanyak 56 narapidana Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan 9 napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Para napi itu biang kerok kerusuhan beberapa waktu lalu.

Pemindahan puluhan napi Lapas Muara Beliti ini dilakukan dengan pengamanan super maksimum pada Minggu (11/5/2025). Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar lapas dan rutan zero narkoba dan hp.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya malam ini.

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan. Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB malam tadi. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

(fas/fas)

CILACAP - Sebanyak 56 warga binaan Lapas Narkotika Muara Beliti Sumatera Selatan tiba di Pulau Nusakambangan untuk dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Sembilan warga binaan lainnya telah dipindahkan ke Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan pengamanan super maksimum, Minggu (11/5/2025).

Mereka adalah warga binaan yang dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan adalah provokator dan berperilaku reaktif terhadap petugas dalam kerusuhan di lapas beberapa waktu lalu.

Langkah pemindahan ini untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan demi lapas dan rutan zero narkoba sekaligus HP.

"Saya tegaskan lagi tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan HP. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto.

Hal ini berlaku juga untuk oknum petugas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya dan terlibat.

Pemindahan warga binaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelejen serta Direktur Kepatuhan Internal yang telah terjun langsung di lokasi saat mulai terjadinya peristiwa kerusuhan bersama Kantor Wilayah Sumatera Selatan.

Razia benda-benda terlarang dan penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan dilakukan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Polda Sumatera Selatan

Saat ini, total 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk narkoba sepanjang 6 bulan Menteri Agus bertugas.

Pascakerusuhan sudah dilakukan pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

"Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas agar tidak gentar usai adanya peristiwa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5).

Sebab, kata dia, razia di lapas merupakan upaya dalam mewujudkan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, produktif, dan manusiawi.

"Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan," ucap Agus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia pun menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba merupakan harga mati. Dengan demikian siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Agus menuturkan selama 6 bulan dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Imipas, ia bersama seluruh jajaran bekerja keras menata sistem pemasyarakatan agar benar-benar kembali ke muruahnya, yakni lapas sebagai tempat pembinaan, bukan tempat menyusun kejahatan.

Kementerian Imipas melakukan razia secara konsisten dan menyeluruh untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran telepon seluler atau ponsel di dalam lapas yang menjadi sumber utama permasalahan, serta menindak praktik pungutan liar di dalam lapas.

"Langkah-langkah ini bukan simbolik, melainkan bagian dari upaya nyata dan terukur yang menjadi prioritas saya sejak hari pertama menjabat," ungkapnya.

Maka dari itu, dia meminta dukungan dan doa dari seluruh pihak untuk perjuangan tersebut agar Kementerian Imipas bisa lebih optimal melakukan pembinaan, guna mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang menyadari kesalahannya dan mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.

"Perubahan ini sedang berjalan dan saya pastikan tidak ada tempat bagi kompromi terhadap pelanggaran," ucap Agus menambahkan.

Kementerian Imipas mencatat sepanjang Maret 2025, telah dilakukan tes urine dan razia serentak dengan temuan berbagai barang terlarang, yaitu 1.115 ponsel, 2.291 barang elektronik, dan 2.880 senjata tajam.

Di sisi lain, sebanyak 548 warga binaan yang berisiko tinggi telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi masih mengendalikan peredaran narkoba serta penipuan daring dari lapas dan rumah tahanan (rutan) sebelumnya.

Selain itu, sepanjang November 2024 hingga April 2025, sebanyak 82 petugas pemasyarakatan pun telah mendapat hukuman disiplin hingga diberhentikan karena terlibat pelanggaran.

Secara perinci, sebanyak empat orang Kepala unit pelaksana teknis (UPT) dinonaktifkan, 14 orang pejabat struktural dinonaktifkan, 57 orang dilakukan pembinaan dan pengawasan, dua orang petugas ditahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dua orang Kepala UPT dalam pemeriksaan, dua orang pejabat struktural dalam pemeriksaan, serta satu orang petugas dalam pemeriksaan.

Dalam rangka mencegah peredaran alat komunikasi terlarang, Menteri Imipas memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital melalui alat pendeteksi sinyal portabel.

Tak hanya itu, telah diresmikan pula Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Wartelsuspas) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga.

Untuk mengurangi risiko pengulangan pidana (residivisme), program pembinaan turut dilakukan bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan yang membutuhkan rehabilitasi sehingga dapat lepas dari ketergantungan terhadap obat terlarang.

Telah dilakukan juga penyaringan (screening) NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) terhadap 10.172 warga binaan, di mana sebanyak 3.345 di antaranya membutuhkan rehabilitasi.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, dan terbebas dari kejahatan, melalui penegakan hukum yang beriringan dengan pembinaan, demi terwujudnya pemasyarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan menuju Indonesia Emas 2045.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto meminta seluruh jajaran Kementerian Imipas agar tidak gentar usai adanya peristiwa kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis (8/5).

Sebab, kata dia, razia di lapas merupakan upaya dalam mewujudkan pemasyarakatan Indonesia yang lebih bermartabat, produktif, dan manusiawi.

"Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti yang terjadi akibat penolakan warga binaan terhadap razia, menjadi bukti bahwa langkah yang kami ambil sudah menyentuh akar permasalahan," ucap Agus, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia pun menegaskan bahwa nihil gawai dan narkoba merupakan harga mati. Dengan demikian siapa pun yang terbukti terlibat, baik warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

Agus menuturkan selama 6 bulan dirinya mengemban amanah sebagai Menteri Imipas, ia bersama seluruh jajaran bekerja keras menata sistem pemasyarakatan agar benar-benar kembali ke muruahnya, yakni lapas sebagai tempat pembinaan, bukan tempat menyusun kejahatan.

Kementerian Imipas melakukan razia secara konsisten dan menyeluruh untuk memberantas peredaran narkoba, peredaran telepon seluler atau ponsel di dalam lapas yang menjadi sumber utama permasalahan, serta menindak praktik pungutan liar di dalam lapas.

"Langkah-langkah ini bukan simbolik, melainkan bagian dari upaya nyata dan terukur yang menjadi prioritas saya sejak hari pertama menjabat," ungkapnya.

Maka dari itu, dia meminta dukungan dan doa dari seluruh pihak untuk perjuangan tersebut agar Kementerian Imipas bisa lebih optimal melakukan pembinaan, guna mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang menyadari kesalahannya dan mampu berkontribusi secara positif bagi bangsa dan negara.

"Perubahan ini sedang berjalan dan saya pastikan tidak ada tempat bagi kompromi terhadap pelanggaran," ucap Agus menambahkan.

Kementerian Imipas mencatat sepanjang Maret 2025, telah dilakukan tes urine dan razia serentak dengan temuan berbagai barang terlarang, yaitu 1.115 ponsel, 2.291 barang elektronik, dan 2.880 senjata tajam.

Di sisi lain, sebanyak 548 warga binaan yang berisiko tinggi telah dipindahkan ke Pulau Nusakambangan. Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi masih mengendalikan peredaran narkoba serta penipuan daring dari lapas dan rumah tahanan (rutan) sebelumnya.

Selain itu, sepanjang November 2024 hingga April 2025, sebanyak 82 petugas pemasyarakatan pun telah mendapat hukuman disiplin hingga diberhentikan karena terlibat pelanggaran.

Secara perinci, sebanyak empat orang Kepala unit pelaksana teknis (UPT) dinonaktifkan, 14 orang pejabat struktural dinonaktifkan, 57 orang dilakukan pembinaan dan pengawasan, dua orang petugas ditahan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dua orang Kepala UPT dalam pemeriksaan, dua orang pejabat struktural dalam pemeriksaan, serta satu orang petugas dalam pemeriksaan.

Dalam rangka mencegah peredaran alat komunikasi terlarang, Menteri Imipas memanfaatkan perkembangan teknologi informasi digital melalui alat pendeteksi sinyal portabel.

Tak hanya itu, telah diresmikan pula Warung Telekomunikasi Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Wartelsuspas) sebagai sarana pemenuhan kebutuhan komunikasi warga binaan dengan keluarga.

Untuk mengurangi risiko pengulangan pidana (residivisme), program pembinaan turut dilakukan bagi tahanan, narapidana, dan anak binaan yang membutuhkan rehabilitasi sehingga dapat lepas dari ketergantungan terhadap obat terlarang.

Telah dilakukan juga penyaringan (screening) NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) terhadap 10.172 warga binaan, di mana sebanyak 3.345 di antaranya membutuhkan rehabilitasi.

Kementerian Imipas berkomitmen untuk menciptakan lapas yang bersih, aman, dan terbebas dari kejahatan, melalui penegakan hukum yang beriringan dengan pembinaan, demi terwujudnya pemasyarakatan yang modern, transparan, dan humanis dalam menciptakan stabilitas keamanan menuju Indonesia Emas 2045.