Menteri HAM RI Natalius Pigai mengatakan pemerintahan sekarang menjunjung kebebasan sipil. Hal itu dibuktikan dari belum ada 1 orang pun yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai mengatakan, kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Saya belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya. Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu dan berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh. Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai melanjutkan, demokrasi negara juga dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Dirinya juga menyebut banyak partai politik oposisi menang di sejumlah daerah saat Pilkada Serentak 2024. Di sisi lain, ia menuturkan pemerintahan Prabowo akan memberikan amnesti kepada pihak yang dipenjara dalam kasus UU ITE.

"Amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE. Amnesti yang disampaikan itu yang pertama kepada, pertama dalam konteks kasus ITE penghinaan terhadap pimpinan negara atau pejabat negara," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan pihaknya tidak akan gegabah dalam memberikan sanksi atau hukuman terhadap perusahaan, baik nasional maupun multinasional, yang diduga melanggar HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan, kementeriannya memiliki kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Namun, ia menekankan, setiap langkah yang diambil harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar tidak berdampak negatif pada stabilitas perusahaan dan perekonomian.

"Khusus tentang strategi bisnis dan HAM, kami diberi kewenangan untuk audit dan memberi sanksi serta punishment kepada perusahaan multinasional dan perusahaan nasional berskala internasional,” ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025).

“Oleh karena itu, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang. Kalau kami bersuara tanpa melakukan audit, nanti indeks sahamnya jeblok," sambungnya.

Dalam rapat tersebut, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM hanya akan menangani kasus-kasus yang bersifat kasuistik, bukan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan.

"Misalnya, terjadi peristiwa di sebuah perusahaan, pagarnya dirobohkan atau ada warga yang dikriminalisasi. Kami hanya menangani kasusnya saja, tapi tidak akan menangani perusahaan secara utuh," katanya.

Menurut Pigai, jika Kementerian HAM mengaudit dan memberi sanksi kepada sebuah perusahaan untuk seluruh permasalahan yang terjadi, dampaknya bisa sangat besar.

Sanksi tersebut, kata Pigai, dapat berimbas pada kejatuhan harga saham, bahkan memicu pemblokiran akses perusahaan ke perbankan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

"Begitu kami memberi punishment, bursa saham (perusahaannya) jatuh. Nanti internasional juga akan banned di perbankan, nasional juga dengan OJK banned di perbankan, sehingga perusahaan bisa kolaps," jelasnya.

Atas dasar itu, Pigai menekankan bahwa Kementerian HAM tidak akan bertindak gegabah dalam menangani dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan.

"Kita ini semua, terutama kami, adalah intelektual. Karena itu, tidak mungkin kami akan gegabah untuk mengevaluasi menyeluruh atas sebuah peristiwa yang terjadi di salah satu perusahaan," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengeklaim bahwa selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tidak ada warga yang dijerat UU ITE dan dipenjara karena menghina pimpinan atau pejabat negara.

“Sekarang bulan yang ketiga, 100 hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya,” ujar Pigai, dalam rapat kerja antara Kementerian HAM bersama Komisi XIII DPR RI, pada Rabu (5/2/202).

Pigai berpandangan bahwa kondisi ini menunjukkan kebebasan berekspresi di Indonesia tetap terjaga.

Dia juga menilai dinamika demokrasi saat ini berjalan dengan baik.

Menurut Pigai, setiap pihak, baik masyarakat, oposisi, partai politik, aktivis, maupun organisasi masyarakat, memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya.

"Lalu lintas kebebasan berekspresi tetap selalu berjalan. Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, maupun para aktor politik dan civil society," ujar dia.

Pigai juga menekankan bahwa pemerintah tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam berkumpul dan berorganisasi.

Dia mencontohkan sikap pemerintah yang tidak ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, bahkan saat Pilkada.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," ungkap Pigai.

Pigai kemudian menyoroti hasil berbagai kontestasi politik yang menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia semakin terbuka.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana, oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas. Semua anak bangsa bertarung. Saya kira ini adalah sebuah prestasi," pungkas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa tidak ada pengekangan kebebasan sipil yang dilakukan pejabat negara pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Seratus hari lebih, saya belum melihat pejabat negara mengekang kebebasan sipil. Saya juga belum lihat pejabat negara memenjarakan rakyatnya," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia mengemukakan pemerintah memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan sehingga lalu lintas kebebasan berekspresi berjalan dengan baik.

"Dinamika demokrasi berlangsung secara aman dan damai, baik itu pendapat, pikiran, perasaan publik, pendapat pikiran para aktor, oposisi, partai politik, civil society, aktivis, maupun juga instansi-instansi yang memiliki kewenangan penuh," ujarnya.

Pigai lantas berkata, "Tentu kebebasan itu tak terbatas. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kebebasan hanya bisa dibatasi oleh undang-undang. Karena itu, sesuai dengan koridor undang-undang adalah sesuai dengan HAM."

Selain aspek kebebasan berpendapat, Pigai juga mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berdemokrasi pada 100 hari kerja pertamanya.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," tuturnya.

Hal itu bahkan tampak dari kemenangan yang diraih partai politik oposisi pemerintah di sejumlah daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Banyak juga oposisi menang di mana-mana. Gerindra malah kalah, kalah banyak. Artinya apa? Ini demokrasi di bangsa ini sudah lebih terbuka dan bebas, semua anak bangsa bertarung," paparnya.

Menteri HAM menambahkan capaian positif tersebut menjadi sebuah prestasi yang berhasil diraih pemerintahan Presiden Prabowo dalam 100 hari kerja pertamanya, sekaligus harapan bagi tegaknya HAM di tanah air.

"Karena itulah yang bisa kami (pemerintah) sumbang bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto adalah dalam 100 hari (pertama) ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara, dan belum ada pejabat negara yang memenjarakan rakyatnya. Ini adalah sebuah tanda-tanda menuju kebebasan untuk lima tahun ke depan," katanya.

Pada awal rapat, penilaian atas kebebasan HAM pada 100 hari kerja pemerintah Presiden Prabowo itu disampaikan Pigai manakala dirinya sedang memaparkan rencana pemberian amnesti kepada narapidana yang terjerat kasus hukum pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap pimpinan negara atau pejabat negara.

"Oleh karena itulah, amnesti ini sejalan dengan pemberian amnesti terkait dengan kasus UU ITE," kata Pigai.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa amnesti yang akan diberikan Presiden RI Prabowo Subianto tidak ditujukan kepada narapidana politik yang melakukan tindakan makar bersenjata.

"(Amnesti) tidak diperuntukkan bagi mereka yang bersenjata," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Dalam pertimbangannya, Pigai secara personal menilai tak ada jaminan kepastian dan keamanan dari narapidana politik bersenjata apabila mendapatkan kebebasan dari pemberian amnesti.

"Siapa yang bisa memastikan setelah kami kasih amnesti, mereka tidak lakukan aksi lagi?" katanya.

Menurut dia, narapidana politik bersenjata kemungkinan tidak akan lolos proses asesmen hukum yang tengah dilakukan oleh Kementerian Hukum.

"Sehingga yang bersenjata agak riskan (bila diberikan amnesti), agak riskan. Bisa saja memegang senjata setelah membunuh orang, kemudian masuk penjara, kami kasih amnesti, keluar (penjara) dia balas lagi. Orang yang biasa membunuh, membunuh manusia adalah hal yang biasa," tuturnya.

Dia lantas berkata, "Karena itulah sebenarnya aspek humanisme, kemanusiaan. Sebagai Menteri HAM dari sudut pandang saya, kemungkinan mungkin agak sulit untuk kami kabulkan mereka yang bersenjata."

Sebaliknya, kata dia, amnesti oleh presiden akan diberikan kepada seluruh narapidana politik atau yang melakukan makar tanpa senjata.

"Mereka yang menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan, yang berbeda ideologi, yang berbeda pandangan, yang berbeda keberpihakan. Ada yang karena keberpihakan kepada rakyatnya kemudian mengucapkan kasus-kasus, kata-kata yang mengandung unsur makar karena ada berbeda ideologi memakai atribut-atribut yang bertentangan dengan negara. Itu akan diberikan amnesti, tapi bukan untuk yang bersenjata," ujarnya.

Tak terkecuali, lanjut dia, pemberian amnesti bagi narapidana politik terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dalam rangka menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian di bumi Cendrawasih.

"Yang lain semua dikasih, aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) di Papua, aktivis apa pun semua diberikan kebebasan, setelah kebebasan jangan bikin (atau) menciptakan instabilitas, (tapi) ciptakan perdamaian," kata dia.

Selain narapidana politik, di awal Pigai merinci bahwa amnesti akan diberikan pula terhadap narapidana dengan kondisi sakit berkepanjangan, lanjut usia (lansia), disabilitas, hamil, merawat bayi kurang dari tiga tahun, di bawah umur, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), hingga mereka yang terjerat kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memaparkan sejumlah hal yang menjadi fokus perhatian guna memastikan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan pemerintah berbasis HAM.

Dia menyebut pihaknya mendukung akselerasi pembangunan PSN, sebagaimana program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto lainnya.

"Yang pertama dan terutama yang harus diperhatikan dalam konteks PSN ini adalah tingkat partisipasi masyarakat," kata Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Kedua, keterlibatan masyarakat lokal sebagai subjek dalam pembangunan PSN, bukan sebagai objek.

Ketiga, kepastian legalitas atas kepemilikan tanah guna meminimalisasi konflik tanah.

"Di mana-mana pembangunan apakah perusahaan atau juga pembangunan yang sifatnya masif dalam skala besar, itu persoalan tanah menjadi problem yang serius," ucapnya.

Keempat, keterlibatan masyarakat atau penduduk setempat sebagai pekerja dan memastikan agar hak-hak pekerja di kawasan PSN terpenuhi.

Kelima, masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi sebagai dampak positif dari kehadiran PSN.

Keenam, memastikan agar budaya terlestarikan dan kelestarian terhadap ekosistem atau lingkungan hidup harus terjaga.

"Perlindungan terhadap nilai budaya tidak boleh digeserkan oleh kehadiran atau pembangunan yang berskala besar," ujarnya.

Terakhir, memastikan agar negara dan perusahaan masyarakat setempat harus mendapatkan keuntungan.

Sementara itu, anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Pigai untuk memberikan atensi terhadap kasus-kasus HAM dalam pembangunan PSN, misalnya, pada pembangunan PSN Rempang Eco-City.

"Kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023, ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN," kata dia saat rapat.

Untuk itu, dia menilai sudah sepatutnya program pengarusutamaan HAM yang menjadi salah satu prioritas Kementerian HAM harus diimplementasikan pula dalam pendampingan pembangunan PSN yang dilakukan oleh pemerintah.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya melakukan penanganan kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Dia mencontohkan, jika ada warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena pagarnya dirobohkan, kementerian HAM akan menangani yang sifatnya kasus. Namun, lanjut dia, tidak bisa mengevaluasi perusahaan secara utuh.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," kata dia.

"Karena itu, tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani kementerian HAM," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai.

Pigai menjelaskan Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya menangani kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Tonton juga Video: Penjelasan Menteri Pigai soal 13 Tahun Tak Punya Istri, Cuma 3 Pacar

Saksikan Live d'Rooftalk: Jurus Jitu Wihaji Turunkan Angka Stunting

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berbicara soal kasus pelanggaran HAM berat. Pigai mengatakan masalah penanganan kasus pelanggaran HAM berat akan diserahkan ke Wakil Menteri (Wamen) HAM Mugiyanto Sipin.

"Soal HAM berat saya perintahkan, mendelegasikan Pak Wamen untuk menangani. Jadi semua yang sudah lama dilakukan, sama akan dilanjutkan," kata Pigai saat rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dia mengatakan komitmen penyelesaian kasus HAM berat di era Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo tetap sama. Instrumen penanganan pelanggaran HAM berat, seperti pemenuhan hak korban, bakal dilakukan.

"Soal HAM berat begini, pemerintah selama Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sama, tidak ada beda. Apa yang dilakukan Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo sama, 12 kasus sama, restitusi korban, rekonsiliasi dan rehabilitasi sama," kata dia.

Pigai mengaku sudah berkomunikasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung hal tersebut. Terkait dasar hukumnya, kata Pigai, bakal diterbitkan berupa Keputusan Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden (Inpres).

"Tinggal kami hadirkan Keputusan Presiden aja dan Instruksi Presiden, kita bikin baru karena 2023 sudah selesai. Jadi kami harus bikin Inpres dan Keppres baru," sebutnya.

Natalius Pigai sebelumnya dicecar oleh anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah terkait banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral. Siti menyebut kerja Pigai tidak terlalu terlihat di 100 hari pertama kerja.

Perihal itu dilontarkan oleh Siti saat rapat bersama Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

"Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu mengatakan yang terlihat adalah program amnesti narapidana, yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia pun meminta Pigai tidak menganggap menteri sekadar pakaian. Namun, Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi Pak, saya ingin ke depan ayo Pak ketika Bapak jadi menteri anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Tonton juga Video Pigai: Kami Tak Punya Program 100 Hari, Tapi Punya Emergency Condition

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah mempertanyakan sikap Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terhadap berbagai isu yang diduga berkaitan pelanggaran HAM, termasuk polemik pagar laut di perairan Tangerang dan Bekasi.

Dalam rapat kerja Komisi XIII bersama Kementerian HAM, politikus PDI-P itu menilai bahwa Natalius Pigai belum menunjukan kinerja yang jelas setelah lebih dari 100 hari menjabat.

Padahal, Siti mengaku bahwa dirinya memiliki harapan besar terhadap Pigai yang selama ini dikenal sebagai pegiat HAM. Namun, dia merasa kecewa karena belum melihat tindakan konkret.

"Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami tidak melihat sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan," ujar Siti Aisyah.

Siti juga menyinggung anggaran Kementerian HAM yang diajukan sebesar Rp 20 triliun. Menurut dia, jumlah tersebut sangat besar tetapi masih masuk akal jika digunakan untuk rehabilitasi dan pemulihan hak asasi manusia.

Namun, dia mempertanyakan bagaimana anggaran itu akan digunakan mengingat minimnya gebrakan yang terlihat sejauh ini.

"Tetapi saya tidak melihat apa yang Bapak kerjakan dalam 100 hari ini. Amnesti yang dilakukan itu adalah program pemerintah. Undang-Udang Perlindungan Pekerja Migran yang sedang dirancang juga seharusnya mendapat masukan dari Kementerian HAM agar undang-undangnya benar-benar melindungi," kata Siti.

Dalam kesempatan itu, Siti Aisyah juga menyoroti sejumlah kasus pelanggaran HAM yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk konflik di Rempang dan pembangunan pagar laut di Tangerang serta Bekasi.

Dia mempertanyakan mengapa Natalius Pigai tidak terlihat dalam isu-isu tersebut.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, seperti di Rempang dan soal pagar laut. Saya tidak melihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Bapak Menteri, Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM?" tanya Siti Aisyah.

Lebih lanjut, dia berharap Natalius Pigai dapat kembali menunjukkan sikap kritis dan memberikan solusi konkret, seperti yang dilakukan saat menjadi Komisioner Komnas HAM.

"Kami ingin Pak Pigai yang dulu. Mungkin ada kendala, mungkin ada gesekan, tetapi kami ingin melihat solusi yang lebih baik dari Kementerian HAM," ujar Siti Aisyah.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turun langsung ke Rempang, Kepulauan Riau, dan mendengar keluh kesah warga yang terdampak proyek strategis nasional (PSN) di daerah tersebut.

Mafirion berharap kementerian dapat menjadi penengah antara masyarakat dan pemerintah agar solusi yang adil dapat dicapai.

"Coba pergi ke sana, lihat sendiri dan dengarkan apa yang mereka katakan. Kementerian HAM ini harusnya menjadi penengah, bukan membela salah satu pihak. Menjadi penengah, supaya ada solusinya," kata Mafirion dalam rapat kerja dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Mafirion menilai, sejak didirikan pada Oktober 2025, Kementerian HAM yang dipimpin oleh Pigai belum menunjukkan tindakan nyata dalam menyelesaikan konflik di Rempang.

"Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap, berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan," ujar dia.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menegaskan pihaknya tidak meminta Menteri HAM untuk menentang investor atau perusahaan besar, ataupun mengabaikan dampak ekonomi yang mungkin terjadi.

Namun, dia berharap agar kementerian berperan aktif dalam melindungi hak-hak masyarakat terdampak proyek pembangunan.

"Kami tidak meminta Pak Menteri menyerang PT MEG. Kami ingin Pak Menteri melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan," ujar Mafirion.

Ia pun mengingatkan bahwa permasalahan di Rempang bukan hanya soal investasi atau PSN, tetapi juga menyangkut hak masyarakat yang telah tinggal di wilayah tersebut secara turun-temurun.

"Pernah enggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, tiba-tiba ada orang datang dan menyuruh kita pindah? Apa itu bisa diterima secara akal sehat?" katanya.

Mafirion juga menyoroti data pelanggaran HAM dalam pembangunan lima tahun terakhir.

Ia mencatat ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami trauma psikologis akibat proyek strategis nasional.

"Mainstream human rights itu berkaitan dengan pembangunan. Tapi faktanya, pelanggaran HAM dalam pembangunan dibiayai oleh APBN. Ada 36 kasus melibatkan kepolisian, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, delapan warga dari Kampung Sembulang Hulu dan Kampung Sei Buluh, Rempang, menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan oleh puluhan pekerja PT MEG.

Empat warga mengalami luka sobek di kepala, satu mengalami patah tangan, satu luka berat, satu terkena anak panah di punggung, dan satu lainnya mengalami luka ringan.

Anggaran Kementerian HAM menjadi Rp 37 miliar usai dilakukan efisiensi. Komisi XIII DPR RI mempersilakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk mengajukan relaksasi.

"Komisi XIII memahami bahwa kementerian HAM dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174.322.223.000 (Rp 174 M) yang kemudian mengalami efisiensi berdasarkan surat menteri keuangan RI Nomor S-37/MK.02/2025 sebesar Rp 83.400.000.000 (Rp 83 M), sehingga tersisa Rp 37.505.813.000 (Rp 37 M)," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara di ruang rapat Komisi XIII DPR gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Dewi mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran. Namun ia meminta Kementerian HAM untuk menyusun rinci detail anggarannya.

"Komisi XIII secara prinsip mendukung untuk pengajuan upaya relaksasi anggaran, yang nilai dan detailnya perlu di susun kembali oleh Kementerian HAM dengan tetap mencerminkan produktifitas kinerja kementerian HAM," sebutnya.

Prinsipnya, kata Dewi, relaksasi anggaran itu harus mencerminkan produktifitas kinerja Kementerian HAM. "Sehingga kita tidak bicara mengenai uangnya saja, tapi uang itu dibutuhkan karena perencanaan akan mencerminkan apa sebetulnya hasil kerja apa yang akan dihasilkan oleh Kementerian HAM," ucap dia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Efisiensi itu dimungkinkan untuk memprioritaskan penambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Nanti kita lihat ya (indikasi pangkas anggaran untuk biayai MBG). Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini alhamdulillah Makan Bergizi Gratis sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Mensesneg Prasetyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1) lalu.

Simak Video Prabowo Minta Anggaran Perdinas Menteri Dipotong: Bisa Hemat Rp 20 T

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini