JAKARTA, KOMPAS.com - Aksi sejumlah warga mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gelora, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sempat dipindahkan secara paksa oleh pihak keamanan Gedung Parlemen pada Selasa (8/4/2025) sore.

Awalnya, peserta aksi mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR/MPR RI sejak Senin (7/4/2025).

“Kami aksi sejak hari Senin sampau hari ini masih bertahan. Tadinya di depan (gerbang), tapi ada upaya dari pengamanan DPR untuk memindahkan kami secara paksa,” kata perwakilan masyarakat sipil bernama Al saat ditemui di lokasi, Rabu (9/4/2025).

Oleh karena itu, sejumlah massa aksi damai ini terpaksa mendirikan tenda di trotoar, tepat di seberang Gerbang Pancasila.

Untuk menghindari kesalahpahaman, massa aksi menyampaikan pengumuman melalui tulisan pada potongan kardus berwarna cokelat.

Pengumuman itu dipasang di sudut trotoar agar bisa dibaca oleh pejalan kaki yang melintas.

“Mohon maaf perjalanan anda terganggu. Aksi protes kami digusur ke trotoar,” demikian bunyi pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman tersebut juga tercantum tagar #BatalkanRUUTNI dan #SupremasiSipil.

“Dari kami aendiri sebenarnya kurang setuju untuk dipindahkan di trotoar karena mengganggu aktivitas pejalan kaki,” kata Al.

“Sebelumnya tendanya ada di depan gerbang, karena tujuan kami adalah memberikan atensi supaya mereka tahu bahwa kami sedang melakukan tuntutan, sedang melakukan aksi,” tambah dia.

Meskipun tenda-tenda tersebut berada di trotoar, sejumlah pejalan kaki masih dapat melintas karena masih tersedia ruang yang cukup.

Massa aksi tampak berbincang satu sama lain. Beberapa di antaranya bahkan terlihat berbaring di atas trotoar.

Sementara itu, sebagian lainnya duduk bersila sambil memandangi Gerbang Pancasila, tempat banyak kendaraan keluar masuk Gedung Parlemen tersebut.

AI menyebut, hingga Rabu siang, setidaknya telah terjadi upaya pengusiran sebanyak tiga hingga empat kali.

Kata AI, mereka yang berupaya mengusir mulai dari Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) l, pihak pengamanan DPR, hingga kepolisian.

“Ya beragam ya (alasan mengusir). Ada yang bilang demo kami enggak ada isinya atau mungkin bisa dibilang enggak jelas,” tutur dia.

Padahal, menurut Al, massa aksi membawa tuntutan, yakni mecabut UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI.

“Jadi, dari mereka dengan dalihnya mengganggu juga. Padahal, di sini (DPR), kan rumah kita sendiri, rumah rakyat,” tegas dia.

Adapun aksi damai masyarakat sipil ini menuntut pencabutan pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi UU pada Kamis (20/3/2025).

AI yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat, mengatakan, aksi ini tidak memiliki kegiatan khusus.

Namun, aksi tersebut menjadi wadah bagi warga untuk berekspresi dengan caranya masing-masing.

“Contohnya kemarin ada yang teatrikal, ada yang bernyanyi, dan juga ada kegiatan lain seperti kuteksan, make up, dan segala macam,” ujar dia.

“Termasuk membuka lapak buka dan juga ada seniman yang menggambar aksi protes kami,” tambah dia.

Ia menyampaikan, setiap aktivitas massa aksi dapat diekspresikan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah dengan cara masing-masing.

“(Yang paling penting) Karena kan dari Pak Presiden sendiri mengatakan bahwa aksi harus damai. Ini salah satu cara kami untuk mengekspresikan bahwa aksi kami itu damai,” pungkas dia.

Diketahui, DPR RI resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU) di tengah masifnya penolakan masyarakat.

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim menyatakan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, menjadi momen untuk merombak kebijakan impor nasional.

"Pemerintah harus segera menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menata ulang kebijakan industri dan perdagangan. Ini saatnya momentum krisis global dijadikan peluang untuk melakukan reformasi kebijakan. Aturan yang selama ini membuka keran impor lebar-lebar harus dikaji ulang secara menyeluruh,” kata dia di Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, ia menyampaikan pentingnya koordinasi antar kementerian/lembaga terkait untuk segera merumuskan kebijakan yang proaktif, dan mengingatkan agar aturan yang dibuat tidak merugikan ekonomi domestik.

"Saya berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang terkait dapat bersinergi untuk merumuskan kebijakan yang proaktif. Jangan sampai regulasi yang ada justru menjadi bumerang bagi perekonomian kita," katanya pula.

Sebagai langkah konkret, Chusnunia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus untuk mengawasi arus impor dan memastikan bahwa produk yang masuk ke Indonesia tidak merugikan industri lokal.

“Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas begitu penting. Kita tidak boleh membiarkan industri dalam negeri kita terpuruk akibat serbuan produk impor,” ujarnya.

Selain itu, disampaikan dia, kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat memicu reorientasi atau perubahan perdagangan global.

Menurutnya, negara-negara eksportir besar yang terkena imbas tarif tinggi di pasar AS kini gencar mencari pasar alternatif di kawasan lain, termasuk Asia Tenggara.

“Efek dari tarif resiprokal Trump masih berlanjut hingga hari ini. Negara-negara besar seperti China dan negara Asia lainnya mencari jalur distribusi baru. Indonesia bisa menjadi korban banjir produk impor murah jika pemerintah tidak segera mengoreksi aturan perdagangan kita yang terlalu longgar,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara tegas meminta jajaran dari Kabinet Merah Putih (KMP) untuk bisa menghapus kuota produk-produk impor sehingga mempermudah kelancaran para pengusaha Indonesia dalam berusaha, terutama yang bermitra dengan pihak global.

"Yang jelas kemarin, Menko (Perekonomian), Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak, ya kan? Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan," kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Nasional yang disiarkan secara daring di YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (8/4).

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo setelah mendengar keluhan pengusaha dengan kemitraan dengan perusahaan global terkhusus yang berasal dari AS.

Pengusaha terkait merasa aturan terkait impor di Indonesia membuat ketidakpastian pada proses negosiasi yang dilakukan antara perusahaan dan berpotensi membuat usaha menjadi tertunda.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Telisa Aulia Falianty usulkan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor, sebagai upaya menghadapi pemberlakuan tarif masuk ke Amerika.

Telisa menyampaikan upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Menurut dia, langkah retaliatif kurang strategis dan dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

"Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor," ujar Telisa dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke Amerika Serikat. Namun demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut.

Telisa menyebut substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama.

Dalam konteks ini, lanjutnya, Pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global. Meski Presiden Donald Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

"Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional," kata Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka.

Selain itu, keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, kata Telisa dipicu oleh dua hal utama yakni tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

"Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs," ucap Telisa.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan AS dengan langkah serupa.

Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengungkapkan, respons berupa retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menilai keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia dipicu oleh dua hal utama, yakni tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujar Telisa dalam siaran persnya, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS.

Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut. “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka. “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menyatakan bahwa pemerintah telah mengantisipasi sejak dini kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan kepada semua negara.

"Pada dasarnya sebenarnya kita sudah melakukan antisipasi dan mitigasi sejak (dini), karena kebijakan Trump itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dalam hitungan hari," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono pada Rapat Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pasca-Idul Fitri 1446 Hijriah yang diselenggarakan Bapanas secara daring, di Jakarta, Kamis.

Edy menyampaikan hal itu ketika awak media meminta tanggapan atas kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mengenakan tarif dasar dan bea masuk baru kepada banyak mitra dagang, termasuk Indonesia yang terkena tarif timbal balik sebesar 32 persen.

"Sebelumnya kita sudah tahu bahwa arahnya akan ke situ. Yang kita baru tahu itu kan tarifnya, resiprokal kita 64 persen, setelah didiskon jadi separuhnya, 32 persen," ujarnya.

Namun, Edy menuturkan bahwa dirinya tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan tarif timbal balik yang ditetapkan Trump, karena posisinya bukan orang yang tepat untuk menyampaikan hal itu.

Kendati demikian, dia mengaku bahwa Kepala Staf Kepresidenan A.M. Putranto sudah memberikan arahan untuk menganalisis dampak kebijakan dari Trump terhadap Indonesia.

"Kami tidak bisa mengonfirmasi apakah ada arahan khusus dari Bapak Presiden atau tidak. Karena di level kami di Pejabat Eselon 1, itu kami hanya bisa mengonfirmasi ada arahan dari Bapak Kepala Staf Presiden untuk kemudian melakukan analisa dampaknya," ucapnya.

Ia mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan analisa dari dampak kebijakan tersebut.

"Kami sudah lakukan. Tentu saja kalau detailnya kita tidak bisa sampaikan di sini," tuturnya.

Lebih lanjut, Edy mengatakan bahwa tarif itu dikenakan untuk produk dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia maka secara teori, demand atau permintaan dari Amerika akan turun.

Meskipun tarif ini bervariasi antar negara, diharapkan tidak akan mengganggu daya saing relatif Indonesia dengan negara lain, sehingga dampak negatifnya bisa diminimalkan.

"Meskipun kita mengakui bahwa Amerika ini kan negara tujuan ekspor kedua di Indonesia," kata Edy.

Menurutnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menguntungkan bagi kinerja ekspor, meskipun akan membebani para importir.

"Kalau dari sisi ekspor, itu sebenarnya kesempatan. Jadi produk kita kalau dihitung dalam dolar AS itu sebenarnya agak ada penurunan sedikit. Meskipun kemudian pelemahan rupiah itu akan membuat barang impor mahal. Tapi membuat barang ekspor itu menjadi lebih murah. Jadi ada sedikit kesempatan di sini," jelasnya.

Dia kembali menegaskan bahwa upaya mitigasi dan antisipasi sudah dilakukan sejak dini dengan harapan kebijakan itu tidak berdampak besar bagi Indonesia.

"Kita tentu saja berusaha untuk melakukan yang terbaik, termasuk kemungkinan untuk kemudian melakukan lobi dan sebagainya, itu sebagai sesuatu yang wajar," kata Edy.

Presiden Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif perdagangan ke negara-negara yang selama ini menikmati surplus neraca perdagangan dengan AS.

Dari data Gedung Putih, Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen.

Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara, yang menjadi sasaran kebijakan dagang AS itu.

Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen dan 36 persen.

Tarif-tarif yang telah lama disuarakan Trump itu diumumkan dalam acara "Make America Wealthy Again" di Rose Garden, Gedung Putih, Rabu waktu setempat.

Tarif universal era Trump dikabarkan akan mulai berlaku pada Sabtu (5/4/2025), sementara tarif timbal balik, yang menargetkan sekitar 60 mitra dagang AS, akan diberlakukan mulai Rabu (9/3/2025).

Jakarta (ANTARA) - Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Rabu (2/4).

Dilansir dari kantor berita WAFA yang dipantau di Jakarta, Kamis, resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB setelah disetujui oleh 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia. Sementara, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.

Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.

Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.

Komunitas internasional juga didesak mengemban tanggung jawabnya mematuhi hukum internasional dengan menghentikan penjualan senjata ke Israel, sementara Israel didesak mengizinkan tim pencari fakta memasuki wilayah Palestina yang dijajah untuk menjalankan tugasnya.

Dewan HAM PBB menyerukan penghentian segala tindakan ilegal oleh Israel, seperti perluasan pemukiman Yahudi, pembongkaran fasilitas umum, dan pencabutan izin tinggal bagi warga Palestina di Yerusalem Timur.

Resolusi menyerukan supaya Israel segera mengakhiri diskriminasi agama, pembatasan akses ke situs suci di Yerusalem, serta diskriminasi pasokan sumber daya air. Israel juga didesak menghentikan kesewenang-wenangan terhadap rakyat Palestina serta supaya para penjahat perang diadili.

Dalam pidatonya, Wakil Tetap Palestina untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Ibrahim Khraishi, mengecam agresi Israel atas Palestina yang telah menyebabkan lebih dari 170 ribu orang tewas dan mengecam eksploitasi kelaparan, blokade bantuan kemanusiaan, serta pembunuhan warga sipil, jurnalis, dan pekerja kesehatan.

Dubes Khraishi secara khusus mengutuk pembunuhan 15 staf medis dan petugas penyelamat Palestina oleh Israel di Rafah pada Ahad lalu.

Menurutnya, kegagalan Konferensi Pihak Penandatangan Konvensi Jenewa awal tahun ini adalah karena standar ganda dan keengganan komunitas internasional untuk bertindak, sehingga langkah konkret menuntut pertanggungjawaban rezim penjajah Israel tak terwujud.

Ia juga mendesak implementasi resolusi PBB dan nasihat hukum ICJ terkait penjajahan Israel atas negeri Palestina, serta supaya negara-negara melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjatuhkan reciprocal tariff atau tarif timbal balik terhadap Indonesia sebesar 32%. Hukuman Trump kepada RI itu diumumkan di Gedung Putih, Washington DC, pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Trump merasa keberatan dengan kebijakan pemerintahan Indonesia yang berupaya meningkatkan penggunaan produk lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Selain itu, Trump juga menyoroti tentang rezim perizinan impor yang kompleks. Izin impor di Indonesia, bisa melibatkan banyak instansi dan sejumlah kementerian, meskipun otorisasi perizinan impor ada di Kementerian Perdagangan.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor atau Devisa Hasil Ekspor (DHE) mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih. Kebijakan DHE baru berlaku 1 Maret 2025 lalu.

Trump, lanjut laporan dari Gedung Putih, juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Kebijakan Tarif Trump

Adapun, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu pemicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih.

Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kewajiban memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sektor Sumber Daya Alam (SDA) menjadi salah satu pemicu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengenakan tarif resiprokal 32% terhadap Indonesia.

Sebagaimana dilansir dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyoroti penerapan kebijakan persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, hingga kewajiban perusahaan SDA untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih.

Selain itu, otoritas AS juga menganggap Indonesia tidak adil karena mengenakan tarif terhadap etanol sebesar 30%. Padahal AS hanya 2,5%.

"Tarif moneter dan tarif non-moneter adalah dua jenis hambatan perdagangan yang digunakan pemerintah untuk mengatur impor dan ekspor. Presiden Trump menangkal keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini," demikian keterangan resmi Gedung Putih yang dikutip, Kamis (3/4/2025).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump akhirnya memberlakukan pengenaan tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat (AS) dan bea masuk yang lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara tersebut. Vietnam mendapat tarif timbal balik "resiprokal" tertinggi 46%, sementara Indonesia 32%.

Kebijakan kontroversial yang diumumkan Trump di Rose Garden, Gedung Putih pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat memperdalam perang dagang yang ia mulai saat dirinya kembali menjabat sebagai Presiden AS.

Bea masuk ini akan menimbulkan hambatan baru di negara dengan ekonomi konsumen terbesar di dunia ini, membalikkan liberalisasi perdagangan selama puluhan tahun yang telah membentuk tatanan global, dan menciptakan perang dagang baru.

Negara-negara yang menjadi mitra dagang AS diperkirakan akan merespons dengan "tindakan balasan" masing-masing yang dapat menyebabkan harga-harga melonjak untuk semua produk, mulai dari sepeda hingga wine. Saham-saham berjangka AS merosot setelah pengumuman Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebahagiaan Idul Fitri dinikmati banyak orang. Bukan hanya yang hidup di rumah dan warga bebas, tapi juga mereka yang mendekam di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan/lapas). Petugas pemasyarakatan menyediakan waktu besuk agar para napi dapat bertemu orang-orang yang dicintai.

"Suasana haru dan bahagia mewarnai para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Selasa.

Pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus dimulai pada Senin (31/3) hingga Kamis (3/4), memberikan kesempatan berharga bagi para narapidana untuk bertemu langsung dengan sanak saudara di hari kemenangan umat Islam ini.

Theo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen lapas dalam memfasilitasi hak warga binaan untuk menjalin silaturahim dengan keluarga, terutama di momen penting seperti Lebaran.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari pertama Idul Fitri. Sejak pintu lapas dibuka, puluhan keluarga berdatangan dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran.

Para keluarga napi tersebut tak sabar untuk bertemu, bertatap muka, dan berbagi cerita dengan anggota keluarga yang sedang menjalani masa hukuman.

Momen pertemuan di ruang kunjungan dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Ada yang saling berpelukan erat, meneteskan air mata haru, hingga berbagi tawa bahagia.

Samarinda (ANTARA) - Momen spesial Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dimanfaatkan oleh para narapidana bersama keluarganya untuk saling melepas rindu.

"Suasana haru dan bahagia mewarnai para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Selasa.

Pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus dimulai pada Senin (31/3) hingga Kamis (3/4), memberikan kesempatan berharga bagi para narapidana untuk bertemu langsung dengan sanak saudara di hari kemenangan umat Islam ini.

Theo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen lapas dalam memfasilitasi hak warga binaan untuk menjalin silaturahim dengan keluarga, terutama di momen penting seperti Lebaran.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari pertama Idul Fitri. Sejak pintu lapas dibuka, puluhan keluarga berdatangan dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran.

Para keluarga napi tersebut tak sabar untuk bertemu, bertatap muka, dan berbagi cerita dengan anggota keluarga yang sedang menjalani masa hukuman.

Momen pertemuan di ruang kunjungan dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Ada yang saling berpelukan erat, meneteskan air mata haru, hingga berbagi tawa bahagia.

"Kesempatan ini menjadi sangat berarti bagi warga binaan untuk mendapatkan dukungan moral dari keluarga, yang diharapkan dapat memperkuat semangat mereka dalam menjalani proses pembinaan di dalam lapas," ungkap Theo.

Menurut Kalapas Theo, dukungan keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana.

Pihaknya memahami betapa pentingnya kehadiran keluarga bagi warga binaan, terutama di hari raya. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merasakan kehangatan kasih sayang dari orang-orang terdekat.

Untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kunjungan, pihak Lapas Narkotika Samarinda bekerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Petugas lapas tetap siaga meskipun dalam suasana libur Lebaran. Selain itu, sinergi dengan kepolisian dan TNI juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

Theo juga mengapresiasi kesadaran masyarakat yang telah mengikuti aturan dan menjaga ketertiban selama berkunjung. Ia berharap suasana kondusif ini dapat terus dipertahankan demi kelancaran layanan kunjungan dan kenyamanan semua pihak.

"Kami mengimbau kepada seluruh pengunjung untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku di lapas. Mari kita jaga bersama agar momen silaturahim ini berjalan dengan aman dan lancar," imbuhnya.

Jadwal kunjungan Lebaran di Lapas Narkotika Samarinda dibuka pada hari ke-1 hingga ke-4 Idul Fitri, dimulai dari pukul 09.00 Wita sampai 15.00 Wita. Ada pun kunjungan napi di Lapas Narkotika Samarinda hanya boleh menerima titipan makanan matang dan maksimal boleh dibesuk oleh lima keluarga inti.

Samarinda (ANTARA) - Momentum spesial Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah dimanfaatkan oleh para narapidana bersama keluarganya untuk saling melepas rindu.

"Suasana haru dan bahagia mewarnai para warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda pada Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala Lapas Narkotika Samarinda Theo Adrianus di Samarinda, Selasa.

Pihak lapas membuka layanan kunjungan khusus dimulai pada Senin (31/3) hingga Kamis (3/4), memberikan kesempatan berharga bagi para narapidana untuk bertemu langsung dengan sanak saudara di hari kemenangan ini.

Theo telah melakukan persiapan guna mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin berkunjung. Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen lapas dalam memfasilitasi hak warga binaan untuk menjalin silaturahim dengan keluarga, terutama di momen penting seperti Lebaran.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak pagi hari pertama Idul Fitri. Sejak pintu lapas dibuka, puluhan keluarga berdatangan dengan membawa berbagai macam bingkisan dan makanan khas Lebaran.

Para keluarga napi tersebut tak sabar untuk bertemu, bertatap muka, dan berbagi cerita dengan anggota keluarga yang sedang menjalani masa hukuman.

Momen pertemuan di ruang kunjungan dipenuhi dengan berbagai ekspresi. Ada yang saling berpelukan erat, meneteskan air mata haru, hingga berbagi tawa bahagia.

"Kesempatan ini menjadi sangat berarti bagi warga binaan untuk mendapatkan dukungan moral dari keluarga, yang diharapkan dapat memperkuat semangat mereka dalam menjalani proses pembinaan di dalam lapas," kata Theo.

Dukungan keluarga memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial para narapidana.