JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bakal segera menunjuk Wakapolri baru pengganti Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu dilakukan menyusul masuknya Agus menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam kabinet Merah Putih.

"Iya betul (dipilih langsung oleh Kapolri)," kata Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Pol Dedi Prasetyo, Senin (21/10/2024).

Dedi menjelaskan, posisi Wakapolri akan diisi oleh perwira tinggi (Pati) Polri. Namun, dirinya belum bisa memerinci siapa sosok yang akan menggantikan Agus. Sebab, penunjukan Wakapolri akan langsung dilakukan oleh Kapolri.

"Iya masih menunggu dulu (dari Kapolri)," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan jajaran Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Salah satu yang diumumkan ialah Komjen Pol Agus Andrianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (PAS) Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat,” kata Agus saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin.

Pada kesempatan perdana mendatangi kantor yang bakal menjadi tempat kerjanya itu, Agus meminta dukungan dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar ia mampu menjalankan tugas sebaik mungkin.

“Kami memohon bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua agar saya mampu menjalankan tugas sebaik mungkin dalam rangka mendukung Astacita yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ucap Agus.

Di sisi lain, ia juga memohon arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Agus, Yusril merupakan sosok yang berpengalaman di bidang ini.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM dikembangkan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebelum menjadi kementerian yang berdiri sendiri, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan dua direktorat jenderal terpisah di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Agus Andrianto resmi dilantik jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus mengaku sudah mundur dari jabatannya sebagai Wakapolri.

"Sudah sudah sudah," kata Agus saat ditanya soal jabatan sebelumnya sebagai Wakapolri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Agus juga mengatakan dirinya sudah pensiun atas keinginan sendiri. "Pensiun atas permintaan sendiri," ujarnya.

Agus menyebut akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan akan membantu Prabowo sesuai perintah dan tugas yang diberikan.

"Arahannya kan dari Pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," ujarnya.

Sebelumnya Prabowo resmi melantik 48 menteri di Istana Negara, Jakarta. Dalam pelantikan, Prabowo juga mengangkat 6 pejabat setingkat menteri, termasuk Luhut Binsar Pandjaitan yang dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Simak Video 'Momen 48 Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Resmi Dilantik':

[Gambas:Video 20detik]

(eva/taa)

(Pengadilan tersebut) atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita. Alhamdulillah dapat kita hindarkan bersama

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koodinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengenang keberhasilan-nya dalam membentuk Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) ketika menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Kementerian kita, pada waktu itu berhasil membentuk undang-undang sekaligus membentuk pengadilan HAM ad hoc dan juga menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," ujar Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Atas capaian-capaian tersebut, Yusril mengatakan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengancam akan membentuk pengadilan internasional atau international tribunal untuk mengadili Indonesia.

"(Pengadilan tersebut) atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang diduga terjadi di negara kita. Alhamdulillah dapat kita hindarkan bersama," tutur Yusril.

Akan tetapi, tiga pasal dari Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang menjadi rujukan Yusril telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006.

Adapun ketiga pasal yang dibatalkan oleh MK dari UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, adalah Pasal 1 angka 9 yang berbunyi, “Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR”.

Selanjutnya, Pasal 27 yang berbunyi, "Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan".

Serta Pasal 44 yang berbunyi, "Pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan HAM".

Jimly Asshiddiqie yang saat itu menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Pernyataannya termaktub dalam Putusan MK Nomor 006/PUU-IV/2006.

Pasal-pasal tersebut dianggap menutup kemungkinan korban untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga peradilan dan tidak memberi kepastian hukum.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendorong agar pembahasan RUU KKR kembali menuai perhatian pemerintah.

RUU KKR, kata dia, dapat memberi landasan hukum dan kebijakan yang lebih substantif bagi upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Atnike juga meyakini UU KKR dapat memperkuat kelembagaan dan dukungan sumber daya bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus," ucap Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Yusril mengenang likuidasi kementerian yang menangani HAM pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu bernama Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan.

"Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin Departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu," ucap Yusril.

Menurut dia, hal tersebut berat untuk dilakukan. Terlebih, bidang-bidang yang diurus nyaris tidak berhubungan antara yang satu dengan lainnya.

Yusril mencontohkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

"Itu tidak ada nyambung-nya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar," kata Yusril.

Oleh karena itu, menurut dia, pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berdiri sendiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis.

"Itu suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu," ujar Yusril.

Yusril Ihza merupakan salah satu dari 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Yusril Ihza Mahendra akan fokus memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Fokus-nya pada pembangunan hukum dan penegakan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pemerintah harus mempunyai suatu badan legislasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan publik setelah ditunjuk Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dia didapuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sosok Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Sebagai akademisi, Yusril memulai kariernya sebagai dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almamaternya.

Karier politik Yusril dimulai ketika ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi, sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Presiden Soekarno.

Pada Sidang MPR RI 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Indonesia, setelah berhasil meraih 232 suara, meskipun pada akhirnya Abdurrahman Wahid yang diusung oleh koalisi Poros Tengah berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril sudah dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Setelah reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan terus berkembang. Ia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.

Kemudian, Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza. Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Karier Yusril tidak hanya terbatas di dalam negeri. Ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020, dan terus aktif dalam politik nasional.

Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Prof Yusril Ihza Mahendra Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Prabowo saat pengumuman menteri dan wakil menteri, di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan salah satu nomenklatur kementerian baru di pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

Yusril merupakan salah satu timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu yang menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarahan Tim Kampanye Nasional (TKN). Ia juga didapuk sebgai ketua tim kuasa hukum Prabowo-Gibran ketika berselisih hasil Pilpres 2024 di MK.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia juga pernah menjabat sebagai Menkumham di era pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Yusril sempat hadir dipanggil oleh Prabowo untuk dikenalkan sebagai calon menteri ke rumah pribadinya di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan pada 14 Oktober lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Komjen Agus Andrianto menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Agus lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967. Dia adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1989.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Agus memulai kariernya di kepolisian sebagai Perwira Samapta di Polres Dairi, Sumatra Utara, pada 1990.

Kariernya perlahan menanjak, hingga akhirnya ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di Polri.

Salah satu momen yang membuat Agus menjadi sorotan publik adalah ketika ia menangani kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada 2016.

Pada saat itu, Agus menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Tipidum) Bareskrim Polri. Penanganan kasus tersebut membuat namanya semakin dikenal di kancah nasional.

Karier Agus terus melaju. Pada 2017, ia dipindahkan ke Polda Sumatra Utara dan menjabat sebagai Wakil Kapolda.

Setahun kemudian, Agus dipromosikan menjadi Kapolda Sumatra Utara. Namun, jabatan tersebut hanya diembannya selama satu tahun sebelum akhirnya diangkat menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada 2019.

Hingga akhirnya, pada Februari 2021, Agus dipercaya menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Selama menjadi Kabareskrim, Agus menangani sejumlah kasus besar, salah satunya perkara yang menyeret mantan Kadiv Propam, Ferdy Sambo.

Agus resmi ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) menggantikan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, yang memasuki masa pensiun pada akhir Juni 2023.

Harta kekayaan

Agus tercatat memiliki harta kekayaan yang cukup signifikan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2022, total kekayaan Agus mencapai Rp 19,8 miliar.

Sebagian besar kekayaannya berupa aset tanah dan bangunan senilai Rp 17,3 miliar, yang tersebar di beberapa kota besar seperti Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang.

Untuk mobilitasnya, Agus memiliki dua kendaraan, yaitu Toyota Alphard keluaran 2019 senilai Rp 500 juta dan Toyota Innova buatan 2016 senilai Rp 150 juta.

Selain itu, Agus juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 685 juta, surat berharga sebesar Rp 900 juta, serta setara kas sebesar Rp 255 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Minggu (20/10/2024) malam.

“Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakat berada di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pimpinan kedua direktorat jenderal itu dipimpin oleh seorang pejabat eselon satu.

Saat ini, Agus masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Saat masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Agus pernah menangani kasus penistaan agama yang menjerat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selanjutnya pada 2017, ia dipromosikan menjadi Wakapolda Sumatera Utara, sebelum menjadi Kapolda Sumut pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, ia naik bintang menjadi Kabaharkam Polri, sebelum akhirnya menjadi Kabareskrim tahun 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatandalam pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan" ujar Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yusril merupakan pria asli Belitung Timur yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier politiknya mumpuni, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga pernah didapuk menjadi kuasa hukum untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sengketa Pilpres 2024.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Penunjukan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu malam.

“Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo ketika membacakan daftar Menko di Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia meraih gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia pada 1983, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di Universitas Indonesia.

Dirinya juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Yusril memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas ini, ia kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Yusril juga pernah ditunjuk menjadi pengacara bagi Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan keahlian di bidang hukum tata negara, ia merupakan anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri serta ketua Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm.

Pada tahun 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, Yusril, yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen hukum, terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi pada masa Presiden Soekarno.

Dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril meraih 232 suara, sementara Megawati mendapatkan 305 suara dan Abdurrahman Wahid 185 suara. Meski peluangnya terbuka untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar justru mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB.

Pengalaman Yusril dimulai sebelum ia terjun ke dunia politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menulis naskah pidato selama pemerintahan Soeharto. Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, Yusril menulis sebanyak 204 pidato untuk Presiden Soeharto.

Usai reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan berkembang pesat. Ia menjabat sebagai menteri di beberapa era kepresidenan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, Yusril diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati 2001-2004, dan akhirnya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2007.

Setelah itu, Yusril mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza, yang diberi nama Ihza & Ihza Law Firm. Dengan reputasi besar Yusril, jasa konsultasi hukum ini semakin dikenal. Seiring dengan perkembangan politik terkini, Yusril kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Komjen Pol Agus Andrianto ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Agus merupakan perwira tinggi Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Namanya sempat terdengar ketika dia menangani kasus Mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo.

Berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.

Profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dihimpun dari laporan Kompas.com dan Tribatra News, berikut profil Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan menjabat selama lima tahun ke depan.

Data diri

• Nama lengkap: Agus Andrianto
• Tempat/tanggal lahir: Blora, Jawa Tengah, 16 Februari 1967.

Riwayat pendidikan

• Akademi Polisi (lulus 1989)
• Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (lulus 1995)
• Sekolah Staf dan Pimpinan Seskim Lemdiklat Polri (2012).

Riwayat pekerjaan

• Wakapolri (2023)
• Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2021)
• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (2019)
• Kapolda Sumatera Utara (2018)
• Wakapolda Sumatera Utara (2017)
• Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) (2016)
• Dirpsikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pemberantasan BNN (2015)
• Kapolsek Sumbul, Sumatera Utara (1992).

Penghargaan

• Satya Lencana Pengabdian
• Satya Lencana Bhayangkara Nararya
• Bintang Yudha Dharma Pratama.

Itulah profil Agus Andrianto yang dipercaya menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Kabinet Prabowo-Gibran.