Medan (ANTARA) - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia ( Wamen HAM) RI Mugiyanto Sipin menyambut baik program restoratif justice dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut).

Menurutnya, pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif secara kekeluargaan sangat diperlukan untuk penyelesaian beberapa kasus HAM di Sumut.

"Terkait pelaksanaan restoratif justice, kami sangat mendukung program tersebut," ucap Mugiyanto saat diterima Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya di Kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis.

Wamen menjelaskan, permasalahan HAM tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga dilakukan oleh pihak swasta dan juga masyarakat.

Pada kunjungan kerja ini, Mugiyanto mengaku, pihaknya akan melakukan audit dengan beberapa perusahaan yang ada di Sumut terkait bisnis dan HAM.

"Ke depan kami juga meminta dukungan pada Pemprov Sumut terutama untuk Kanwil HAM di Sumut," katanya.

Wamen juga menyelesaikan beberapa permasalahan HAM dan mengedukasi, baik kepada pemerintah daerah, swasta dan juga masyarakat.

"Tentunya kami bersilaturahmi dan juga meminta izin melakukan kegiatan di Sumut. Besok dan lusa akan ada kunjungan ke Pematangsiantar dan Labura (Labuhanbatu Utara), karena menerima laporan dari masyarakat terkait kasus tanah. Selain itu, kami juga melakukan penguatan dan penegakan HAM," tutur Mugiyanto.

Wakil Gubernur Sumut Surya sebelumnya menyampaikan, Pemprov Sumut memiliki program pendekatan penyelesaian perkara pidana difokuskan pemulihan hubungan antara korban (restoratif justice).

Sebab, lanjut dia, keadilan restoratif tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga kepada pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

"Saya dengan Pak Bobby Nasution (Gubernur Sumut) baru dilantik dua bulan, tidak akan pernah melepas amanah yang diberikan. Kami akan melanjutkan warisan pimpinan terdahulu di Sumut," tegasnya.

"Bobby-Surya punya program restoratif justice dan ini juga mengenai HAM. Ini juga yang kami hadapi dan akan diselesaikan, di antaranya masalah perkebunan," ucap Surya.

Wagub mengapresiasi kunjungan kerja Wamen HAM RI Mugiyanto Sipin di Sumut karena akan menambah motivasi Pemprov Sumut, terkhusus upaya penyelesaian permasalahan HAM.

"Kami melihat ada masyarakat yang mengambil berondolan sawit hanya untuk menyambung hidup harus masuk ke penegak hukum," ungkap dia.

Oleh karena itu, jelas Surya, Pemprov Sumut melakukan program penyelesaian secara kekeluargaan antara korban dan juga pelaku.

"Kemudian, kami juga masih menghadapi kenakalan remaja yang masih meningkat di Sumut," katanya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung melaksanakan analisa dan evaluasi kerja untuk kinerja semester I 2025 setelah mengikuti rapat internal yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mashudi dan juga diikuti oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Seluruh Indonesia.

"Setelah mengikuti rapat internal, evaluasi ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil, sekaligus menyusun strategi ke depan agar kinerja pemasyarakatan semakin optimal dan berdampak positif bagi masyarakat," ujar Kepala Rutan Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring, Kamis (15/5).

Poin-poin hasil rapat kinerja dipahami Evan bersama Kasubsi Pelayanan Tahanan, Jonias B Pakpahan, Kasubsi Pengelolaan, Mian HR Simarmata, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, James Bond Naibaho, yang turut mengikuti rapat via zoom.

Disebutkan, tujuan kegiatan rapat adalah untuk membahas rencana kerja tahun 2025, capaian dan hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sampai dengan awal bulan Mei 2025, capaian program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, isu permasalahan dan kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan terhadap isu permasalahan.

Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan Mashudi menekankan pentingnya evaluasi kinerja sebagai instrumen untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, serta memastikan kesesuaian program dengan arah kebijakan nasional pemasyarakatan.

Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja yang telah dilakukan pada semester pertama tahun ini.

Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antarsatuan kerja dalam membahas tantangan yang dihadapi di lapangan serta solusi inovatif guna meningkatkan efisiensi dan profesionalisme layanan pemasyarakatan.

Jambi (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Jambi berhasil mengamankan seorang perempuan berinsial MX Warga Negara Asing (WNA) asal Tiongkok dalam kegiatan operasi mandiri pengawasan orang asing terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Kota Sungai Penuh.

"Operasi dilakukan seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, guna memastikan keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah kerja mereka dan hasilnya mengamankan seorang perempuan WNA tanpa izin resmi," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci, Purnomo Amd.IM.,SH.,M.AP, dalam keterangan resminya diterima Kamis.

Dia mengatakan bahwa tim telah berhasil mengamankan seorang Warga Negara Tiongkok yang di duga melakukan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tindakan yang akan dikenakan pada Warga Negara Asing tersebut akan dilanjutkan ke ranah hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepadanya.

Kegiatan operasi mandiri itu difokuskan pada sekitar area Pasar Tanjung Bajure – Sungai Penuh. Berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan pengamatan di lapangan yang melihat adanya kegiatan seseorang yang di duga Warga Negara Asing yang melakukan kegiatan jual beli kacamata dan beberapa jenis aksesoris lainnya.

Menindaklanjuti hal tersebut, petugas melakukan tindakan pengumpulan data dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan saat dilakukan pembicaraan dan wawancara singkat, yang bersangkutan tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar.

Dalam pembicaraan yang dilakukan, petugas berupaya mencari informasi terkait identitas dan juga asal usul pedagang yang di duga merupakan Warga Negara Asing. Petugas juga berupaya meminta kartu identitas pedagang tersebut, namun pedagang tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dirinya maupun identitas kependudukan nya sehingga menambah keyakinan petugas bahwa pedagang tersebut merupakan WNA.

Atas temuan tersebut, petugas membawa yang bersangkutan ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa MX pedagang tersebut merupakan Warga Negara Tiongkok pemegang paspor kebangsaan Tiongkok dan memiliki izin tinggal kunjungan dengan indeks Visa D2.

Informasi terkait identitas dan juga asal usul pedagang yang di duga merupakan Warga Negara Asing. Petugas juga berupaya meminta kartu identitas pedagang tersebut, namun pedagang tersebut tidak dapat menunjukkan identitas dirinya maupun identitas kependudukan nya sehingga menambah keyakinan petugas bahwa pedagang tersebut merupakan WNA.

Warga Negara Tiongkok tersebut diduga melanggar Pasal 122 huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya “ dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp500 juta.

"Hal ini selaras dengan pernyataan menteri imigrasi dan pemasyarakatan, bapak Agus Adrianto yang menegaskan bahwa imigrasi berkomitmen untuk memastikan setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif dan tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun melanggar aturan serta mengancam ketertiban," kata Purnomo.

Samarinda (ANTARA) - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menandatangani Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sebagai bentuk

antara BUMN dengan lembaga penegak hukum dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Pelindo dalam menjalankan operasional yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ujar Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis di Samarinda, Kamis.

Penandatanganan dilakukan oleh Executive Director 4 Pelindo Regional 4 Abdul Azis dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Iman Wijaya, disaksikan oleh jajaran manajemen Pelindo Regional 4 serta para pejabat di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

MoU ini mencakup kerja sama penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kepada Pelindo Regional 4.

Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam hal pengamanan aset negara, pencegahan potensi kerugian negara, serta penyelesaian permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam operasional pelabuhan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur terhadap kegiatan operasional Pelindo,” ujar Abdul Azis.

Sinergi ini menurutnya penting untuk memastikan bahwa setiap langkah yang perusahaan ambil dalam pengelolaan pelabuhan telah melalui pertimbangan hukum yang matang, terutama dalam menghadapi tantangan hukum perdata dan tata usaha negara.

"Kami berharap kerja sama ini dapat terus berkembang dalam bentuk pendampingan hukum terhadap kepentingan negara, khususnya dalam pengelolaan aset dan investasi di wilayah Kalimantan Timur," ungkap Abdul Azis.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Iman Wijaya menegaskan bahwa Kejaksaan siap mendukung BUMN strategis seperti Pelindo dalam mewujudkan kepastian hukum dalam menjalankan fungsi bisnis.

“Kami siap menjadi mitra strategis Pelindo dalam memberikan pendampingan hukum dan masukan yuridis, termasuk dalam penyelamatan aset negara yang dikelola oleh BUMN,” jelas Iman Wijaya.

Dia menambahkan bahwa kerja sama ini bukan hanya sebagai wujud pelaksanaan tugas kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi juga bentuk nyata membangun sinergi antarlembaga negara dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

Penandatanganan MoU ini menandai langkah maju dalam upaya harmonisasi antara pelaku usaha milik negara dan lembaga penegak hukum di daerah, guna menciptakan iklim investasi dan layanan publik yang lebih sehat, profesional, dan bebas dari potensi pelanggaran hukum.

Mataram -

Mantan Bupati Lombok Barat periode 2009-2014 dan 2014-2015 Zaini Arony kembali meminta pengalihan penahanan. Dari tahanan rutan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah.

"Kami memohon untuk penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," ungkap kuasa hukum Zaini Arony, Hijrat Priyatno ditemui di Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Kamis (15/5/2025).

Zaini Arony merupakan tersangka dugaan korupsi kerja sama operasional (KSO) antara BUMD PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera pada Lombok City Center (LCC) bersama dua orang lainnya. Yakni, mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha dan mantan Direktur PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopiandi.

Permohonan penangguhan tahanan sudah dilayangkan ke kejaksaan. Hijrat mengungkap alasan permintaan penangguhan tahanan. Mulai faktor usia Zaini Arony yang sudah menginjak 72 tahun dan segi kesehatan.

"Pertimbangannya dari segi usia, beliau juga punya riwayat penyakit diabetes dan rekam medisnya sudah ada. Itu menjadi bahan pertimbangan," katanya.

Pertimbangan tersebut sudah diserahkan ke kejaksaan. Pihaknya tinggal menunggu permohonan penangguhan penahanan tersebut disetujui atau tidak.

"Itu semua kami serahkan kepada kejaksaan untuk menilai, karena itu kewenangan dari kejaksaan. Apa pun itu kami hormati," ujar Hijrat.

Pengajuan pengalihan penahanan Zainy Arony sudah dilakukan beberapa kali. Mulai dari kasus dengan kerugian Rp 39 miliar itu masih berjalan di penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, dan saat pelaksanaan tahap dua ke jaksa penuntut Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram.

"Kami tim kuasa hukum dari Pak Zaini Arony tidak henti-hentinya memohon kepada kejaksaan, baik di Kejati NTB maupun dilimpahkan ke Kejari Mataram ini, tetap kita memohon untuk diperhatikan untuk penahanannya bisa dialihkan menjadi tahanan kota atau tahanan rumah," pintanya.

Waktu permohonan pengalihan penahanan di Kejati NTB, Hijrat melanjutkan, sejumlah tokoh agama dijadikan sebagai penjamin. Akan tetapi, para tokoh agama itu kini dihilangkan sebagai penjamin saat mengajukan permohonan ke jaksa penuntut.

"Hari ini (Kamis, 15/5/2025) kami menjaminkan dari kuasa hukumnya. (Tokoh agama) Kali ini belum ada, mungkin ke depan bisa disusul," ujarnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Mataram, Mardiyono, mengatakan tidak ada penangguhan tahanan terhadap Zaini Arony. Alih-alih adanya penangguhan penahanan, permohonan saja tidak ada yang diterima.

"Tidak ada permohonan penangguhan penahanan, tidak ada. Baik dari tersangka maupun kuasa hukum tersangka. Tidak ada permohonan penangguhan," tegasnya.

Kalau pun ada permohonan penangguhan penahanan, akan disampaikan ke atasannya. " Akan kami laporkan ke pimpinan, kemudian akan dipertimbangkan oleh pimpinan," tutur Mardiyono.

Kasus dugaan korupsi itu terjadi saat Zaini menjabat sebagai bupati pada 2013. Saat itu, Zaini juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Tripat yang mengenalkan tersangka Lalu Azril Sopiandi dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Mantan narapidana pemerasan terkait proses permohonan izin dan pengembangan kawasan wisata di wilayah Lobar tahun 2010-2012 ini disebut berperan aktif dalam sejumlah pertemuan membahas rencana KSO bersama pihak PT Tripat dan PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Ia juga menerbitkan surat KSO antara PT Tripat selaku BUMD Lobar, dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera. KSO tersebut tanpa persetujuan dari DPRD setempat.

Sementara, peran tersangka Lalu Azril Sopiandi dan Isabel Tanihaha melakukan KSO yang menjabat sebagai diretur di masing-masing perusahaan. Wujud KSO itu adalah LCC.

Salah satu poin krusial KSO diantara mereka itu melegalkan atau mengesahkan atau dapat mengagunkan sertifikat HGB (hak guna bangunan) atas tanah eks penyertaan modal Pemda Lobar.

Luas tanah pusat pembelanjaan itu 8,4 hektare, yang terdiri dari dua sertifikat. Salah satu sertifikat tanah dengan luas 4,8 hektare diagunkan ke Bank Sinarmas.

Sebenarnya, kasus korupsi di LCC ini pernah diusut Kejati NTB. Waktu itu, mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopiandi dan mantan Manager Keuangan PT Tripat Abdurrazak ditetapkan tersangka dan telah diadili. Di pengadilan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sehingga menimbulkan kerugian negara.

Lalu Azril Sopandi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Selain itu juga ia juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 891 juta subsider 2 tahun penjara.

Sementara, Abdurrazak divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Abdurrazak juga turut dibebankan membayar uang pengganti senilai Rp 235 juta subsider satu tahun penjara.

Jaksa Lanjutkan Penahanan Para Tersangka

Jaksa Kejari Mataram melanjutkan penahanan Zaini. Dia kembali ditahan di Rutan Kelas IIB Praya, Lombok Tengah. "Pak Zaini Arony kami tahan di Rutan Praya, Lombok Tengah," ujar Kasipidsus Kejari Mataram Mardiyono, Kamis.

Jaksa turut melanjutkan penahan terhadap tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera Isabel Tanihaha. Untuk Isabel Tanihaha, Mardiyono berujar, penahanannya dilanjutkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram.

"Untuk dua orang (tersangka) Isabel Tanihaha dan Zaini Arony pada tahap penuntutan ini kita tahan selama 20 hari ke depan," katanya.

Satu tersangka lagi dalam kasus ini Lalu Azril Sopiandi, selaku mantan Direktur PT PT Patut Patuh Patju (Tripat). Untuk Azril sendiri, jaksa tidak melanjutkan penahanannya karena masih berstatus terpidana.

"Sedangkan untuk Pak Azril tidak kita lakukan penahanan, karena yang bersangkutan masih berstatus narapidana. Masih tetap di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat," ucap dia.

Disebutkan, penahanan terpisah para tersangka dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Untuk kepentingan pembuktian, seperti itu," sebutnya.

Penahanan yang dilakukan, lanjutnya, setelah jaksa penuntut menerima pelimpahan para tersangka dan barang bukti dari penyidik Kejati NTB. "Iya, hari ini pelaksanaan tahap dua (penyerahan tersangka dan barang bukti) atas tiga tersangka, yaitu tersangka Isabel Tanihaha, Zaini Arony dan Lalu Azil Sopiandi," tandas Mardiyono.

(hsa/gsp)

Batam (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) menggelar Operasi Gabungan Wira Waspada dan berhasil mengamankan 23 warga negara asing (WNA) yang melanggar aturan keimigrasian.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Hajar Aswad menyampaikan bahwa pelanggaran yang ditemukan pada bulan April hingga Mei 2025 meliputi penyalahgunaan izin tinggal, overstay, masuk tanpa pemeriksaan keimigrasian, hingga mengganggu ketertiban umum.

"Yang pertama, kami amankan dua warga negara Tiongkok yang tinggal di sebuah penginapan di kawasan Batam Center. Mereka menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tanpa izin yang sah serta telah overstay selama 14 hari," ujar Hajar di Batam, Kamis.

Imigrasi Batam saat ini masih mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri agen atau sponsor penjamin kedua WNA tersebut.

Selanjutnya, sebanyak 17 warga negara Myanmar diamankan dari sebuah penginapan di Batam Center karena melampaui izin tinggal.

“Rata-rata ada yang overstay selama 40 hari, ada yang 50 hari, ada yang 126 hari dan bahkan ada yang 169 hari,” katanya.

Mereka diketahui merupakan pekerja migran yang akan diberangkatkan ke Singapura dan dikoordinir oleh seorang warga negara Myanmar berinisial TS.

“TS ini adalah pencari suaka atau asylum seeker. Karena statusnya, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang untuk tindakan lebih lanjut kepada lembaga seperti UNHCR. Sementara 16 WNA Myanmar lainnya akan dideportasi,” katanya menjelaskan.

Satu warga negara Kanada, berinisial WN, juga ditangani dalam operasi tersebut karena dianggap mengganggu ketertiban umum di sekitar kawasan OS Hotel.

“Karena diduga mengalami gangguan mental, yang bersangkutan saat ini tidak dapat dihadirkan. Namun tetap akan kami proses untuk pendeportasian dan penangkalan setelah kondisinya membaik,” tambahnya.

Kantor Imigrasi Batam menghadirkan 21 deteni pada konferensi pers Operasi Gabungan Wira Waspada tersebut, terdiri dari 12 deteni perempuan dan 9 laki-laki. Ada dua deteni yang tidak dapat hadir karena memiliki gangguan psikologis.

Selain itu, Imigrasi Batam juga menindak tiga warga negara Bangladesh berinisial FK, SK, dan SM. Mereka diketahui masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi, dan ditemukan di kawasan Sekupang.

Ketiganya dikenakan Pasal 113 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 63 Tahun 2024.

"Kasus ini telah kami limpahkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Kami juga menyita barang bukti pendukung dalam upaya penegakan hukum ini," kata Hajar.

Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Kepri AKBP Agung Budi Leksono yang turut hadir pada kesempatan tersebut menyoroti sinergitas kedua pihak dalam pengawasan dan penindakan orang asing.

Melalui operasi ini, Kantor Imigrasi Batam menegaskan komitmennya dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi penyalahgunaan izin tinggal.

“Kami mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan orang asing yang mencurigakan melalui hotline kami di nomor 0821 8088 9090,” kata dia pula.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) RI Edward Hiariej menyebutkan iklim investasi sangat bergantung pada aturan hukum yang berlaku.

Dalam kegiatan Forum Ekonomi Internasional di Rusia, Kamis, ia menyampaikan bahwa bisnis yang bersih akan mendatangkan investor sehingga menciptakan lapangan pekerjaan, inovasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Kerangka hukum yang kokoh adalah pertahanan pertama dalam melindungi iklim investasi," kata Eddy, sapaan karib Wamenkum, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi di Jakarta.

Dia membeberkan, kerangka hukum meliputi hukum yang jelas dan tegas melawan pelanggaran korporasi, transparansi keuangan dan kepemilikan korporasi, serta kode etik untuk sektor publik maupun privat.

Dengan demikian, kata dia, kerangka hukum yang kokoh merupakan fondasi perlindungan investasi, sehingga sebuah negara harus memiliki hukum dan lembaga yang dapat mencegah pelanggaran sebelum terjadi.

Kendati demikian, Eddy menegaskan bahwa hukum di atas kertas saja tidak cukup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan.

Di Indonesia, lanjut dia, terdapat setidaknya empat langkah yang telah diambil agar menjadi tempat yang ramah bagi investasi asing. Pertama, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memiliki muatan menguatkan tanggung jawab korporasi terhadap sistem anti-penyuapan.

Kemudian langkah kedua, yakni Kementerian Hukum (Kemenkum) RI telah meningkatkan transparansi kepemilikan manfaat dari korporasi. Pendaftaran pemilik manfaat disebutkan merupakan alat yang sangat kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari suatu korporasi.

“Indonesia menyadari bahwa ada risiko yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan anonim atau yang tidak jelas siapa pemiliknya, sehingga menjadikan transparansi perusahaan sebagai prioritas,” ungkap dia.

Ketiga, sambung dia, Indonesia juga telah secara signifikan membarui berbagai aturan terkait anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT). Indonesia pun telah menjadi anggota Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF) sejak tahun 2023.

Langkah Indonesia keempat, tambah Eddy, yaitu penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai landasan penegakan anti-korupsi. Ia menjelaskan kalau KPK telah menorehkan catatan positif dalam hal penuntutan dan pemulihan aset.

“Selain KPK, kami juga menguatkan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi dan kasus keuangan lainnya,” ujar Wamenkum RI.

Eddy pun menilai bahwa kejahatan di bidang keuangan marak terjadi antar-negara. Untuk itu, penguatan kerja sama hukum lintas negara menjadi keharusan.

Dirinya mengatakan beberapa bentuk kerja sama lintas negara berupa bantuan hukum timbal balik, perjanjian ekstradisi, investigasi gabungan, dan kerja sama pemulihan aset.

Dalam level internasional, dia menekankan pentingnya dialog dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan untuk membangun jaringan relasi serta keterampilan praktis.

Wamenkum mengatakan Indonesia menantikan kemitraan dengan Rusia di bidang hukum untuk mengokohkan kerja sama di bidang investasi dan perdagangan.

Ia berharap di masa depan Indonesia bisa berinvestasi di Rusia, maupun sebaliknya, dengan adanya perlindungan hukum yang pasti.

“Mari kita bersama mengupayakan iklim investasi yang bersih, adil, dan terlindungi, yang akan mendorong kesejahteraan dua negara kita dan juga tentunya untuk ekonomi global,” tutur Eddy.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada Februari 1979, Imam Khomeini memimpin revolusi di Iran. Sosok yang disebut sebagai ayatullah (‘cahaya Tuhan’) oleh para pengikutnya itu berhasil menjungkalkan kekuasaan Shah, yang dipandangnya sebagai antek negara-negara Barat.

Sistem yang baru pun dikukuhkan. Iran seketika berubah dari sebuah negara kerajaan sekuler menjadi "negara Islam" yang berhaluan Syiah.

Revolusi Iran 1979 menjadi inspirasi gerakan-gerakan anti-Barat di dunia Arab. Bagi Juhaiman al-‘Utaibi dan kelompoknya, kemampuan Khomeini untuk menggulingkan kekuasaan pro-Barat adalah penyemangat untuk melakukan hal yang sama di Arab Saudi. Dan, ia memilih musim haji pada tahun itu sebagai momen untuk beraksi.

Pada Oktober 1979, penyelenggaraan haji di Tanah Suci diikuti hampir satu juta orang jamaah. Mereka tentunya berasal dari pelbagai penjuru dunia. Hingga awal November tahun itu, semua berlangsung aman dan normal.

Namun, situasi berubah drastis pada tanggal 20 November 1979 atau bertepatan dengan 1 Muharram 1400 H. Saat itu, Syekh Muhammad bin Subail sedang memimpin shalat subuh berjamaah di depan Ka’bah.

Di belakangnya, terdapat Juhaiman al-‘Utaibi dan pendukungnya yang berjumlah sekira 200 orang. Mereka sedang menyusup di antara jamaah Masjidil Haram dan pura-pura ikut shalat.

Baru saja selesai mengucapkan salam, Syekh Ibnu Subail tiba-tiba dibekap dari belakang oleh seorang pendukung Juhaiman al-‘Utaibi. Tidak cukup dengan menyandera sang imam, beberapa anggota gerombolan ini merebut mikrofon Masjidil Haram.

Seketika, orang-orang Juhaiman yang tadi menyamar sebagai jamaah mengeluarkan senjata api. Mereka menembaki para penjaga yang saat itu hanya dibekali pentungan.

Keributan di sekitar Ka’bah kian menjadi-jadi. Sebab, para teroris itu memblokir semua pintu sehingga banyak orang tidak bisa keluar dari Masjidil Haram. Gerombolan bersenjata api ini bahkan menyandera sejumlah jamaah.

Seorang dari para perusuh tersebut kemudian membacakan teks pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. “Kami menyerukan bahwa hari ini Imam Mahdi telah datang! Ia akan memerintah dengan keadilan di bumi setelah dipenuhi ketidakadilan dan penindasan!” serunya.

Sosok “imam mahdi” yang dimaksud ialah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, yakni saudara iparnya Juhaiman al-‘Utaibi. Kemudian, Juhaiman mengambil mikrofon dan meneruskan pembacaan orasi. Ia juga menyuruh “pasukan al-Ikhwan"-nya agar menembaki siapapun yang menolak instruksi mereka atau berusaha keluar dari Masjidil Haram.

Sempat terkendala ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada musim haji 1399 H/1979 M, kekhusyukan dan keamanan jamaah haji di Makkah, Arab Saudi, terusik oleh ulah sekelompok teroris bersenjata. Para perusuh ini dikomandoi Juhaiman bin Muhammad bin Saif al-‘Utaibi (sering ditulis: Juhayman al-Otaybi).

Sosok yang mengeklaim saudaranya sebagai imam mahdi itu dibantu beberapa rekan, seperti Muhammad Maani Ahmad al-Qahtani, Muhammad Faishal, dan Muhammad Ilyas. Aksi mereka berlangsung setidaknya sejak tanggal 20 November hingga 4 Desember 1979.

Juhaiman berasal dari kabilah al-‘Utaibi, yang tergolong berpengaruh di kawasan Najd, Arab Saudi tengah. Ia meyakini, saudara iparnya yakni Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, sebagai “imam mahdi.” Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi—yang sesungguhnya—adalah sosok yang kedatangannya menandakan kiamat besar akan segera terjadi.

Para pengikut Juhaiman al-‘Utaibi juga sangat percaya bahwa al-Qahtani, bila tidak sebagai “imam mahdi”, merupakan sosok pembaru agama Islam (mujadid). Klaim itu dikaitkan pada sebuah hadis, yakni Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT mengutus bagi umat ini pada setiap pengujung 100 tahun ada seorang yang memperbarui agamanya” (HR Abu Dawud).

Aksi yang dijalankan al-‘Utaibi memang bertepatan dengan hari-hari terakhir tahun 1399 H. Alhasil, mereka membuat seolah-olah al-Qahtani adalah “mujadid yang dinantikan” untuk era 1400 H.

Profil sang teroris

Juhaiman al-‘Utaibi lahir di al-Sajir, Provinsi Qasim, pada tanggal 16 September 1936. Ia merupakan cucu dari Sultan bin Bajad al-‘Utaibi, sosok yang kerap berseberangan secara politik dengan penguasa Arab Saudi. Dalam Perang Sabilla, yang pecah pada 1929 M, kakeknya itu bergabung dengan kubu pemberontak untuk melawan pasukan Saudi. Pertempuran itu dimenangkan pihak Kerajaan.

Sesungguhnya, bagi kalangan elite Dinasti Saud, Suku al-‘Utaibi bukanlah pihak yang asing. Pada masa-masa awal terbentuknya Kerajaan Arab Saudi, Bani Saud mendukung dan mempersiapkan kabilah al-‘Utaibi sebagai bakal pasukan khusus. Mereka sedianya akan bertugas untuk mengawal kerajaan yang baru saja tumbuh kala itu.

Namun, belakangan tokoh-tokoh Bani al-‘Utaibi mengkhianati Dinasti Saud. Sebab, mereka tidak suka dengan kenyataan bahwa Arab Saudi semakin menerima nilai-nilai modernitas yang dipandangnya sebagai “identitas Barat.” Sejak menjadi sebuah negara kaya minyak (petrodollar), Kerajaan memang kian membuka hubungan dengan negara-negara Eropa dan Amerika.

Egoisme kesukuan hingga terpengaruh IM ....

BATAM, KOMPAS.com - Puluhan warga negara asing (WNA) diamankan petugas Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Polda Kepri dalam operasi gabungan Wira Waspada yang berkonsentrasi di wilayah Tanjung Uncang dan Marina, yang berlangsung periode April hingga Mei 2025.

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa puluhan WNA yang kini diamankan di Rudendim Imigrasi Batam ini akan segera dilakukan proses pemulangan ke negara asal.

"Puluhan WNA yang berhasil diamankan dalam operasi ini terbukti melanggar aturan masuk dan bekerja di Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan wisata," jelasnya saat ditemui di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis (15/5/2025).

Dari total 23 WNA yang diamankan, Hajar menyebut pihaknya menemukan 2 WN Tiongkok di salah satu penginapan di Batam Center pada Rabu (7/5/2025) lalu.

Selain menyalahi aturan tinggal atau overstay, kedua WN Tiongkok tersebut juga diketahui bekerja sebagai buruh kasar dalam proyek pembangunan Opus Bay yang berada di kawasan Marina City, Tanjung Uncang.

"Dua WN Tiongkok yang kita amankan sudah tinggal lebih dari izin visa wisata. Kemudian mereka juga bekerja sebagai buruh kasar di sana," jelasnya.

Dari penyelidikan yang dilakukan, petugas juga menemukan informasi bahwa kedua WN Tiongkok ini berada di bawah tanggung jawab salah satu subkontraktor dari Surabaya.

Untuk itu, pihaknya menggandeng Polda Kepri guna penyelidikan lebih lanjut.

Selain itu, petugas Imigrasi Batam juga mengamankan 17 WN Myanmar, di mana 10 WN Myanmar terbukti melebihi izin tinggal, dan enam di antaranya masih dalam kategori aman atau belum melebihi izin tinggal.

Namun dari ke-17 WN Myanmar ini, petugas juga menemukan satu orang WN Myanmar berinisial TS yang berstatus sebagai pencari suaka di Indonesia.

Namun, dalam penyelidikan, TS diduga sebagai koordinator atau memberikan akomodasi dan transportasi kepada 16 WN Myanmar lainnya, serta diduga mendapatkan keuntungan dari kegiatannya tersebut.

"Kita juga menemukan fakta bahwa ke-16 WN Myanmar ini ditawarkan untuk bekerja di Singapura sebagai waitress, perawat, hingga asisten rumah tangga. Untuk menghindari kecurigaan, mereka ini sering bersembunyi dan berpindah-pindah hotel," ujarnya.

Selain itu, pada 15 Mei 2025, petugas juga mengamankan satu WN Kanada berinisial DJM, yang dilaporkan mengganggu ketertiban di sekitar OS Hotel, Batam Kota.

Untuk WN Kanada ini, petugas masih melakukan pemeriksaan kejiwaan dikarenakan dugaan gangguan mental yang dideritanya.

Saat menimbulkan kegaduhan, DJM melakukan tindakan menghalangi arus lalu lintas di depan hotel serta merusak barang dagangan milik pedagang bandrek yang berada di sekitar lokasi.

"Untuk proses pemulangan terhadap WN Kanada ini akan dilakukan setelah pemeriksaan kejiwaan selesai dilakukan," ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam operasi ini sebanyak 3 WN Bangladesh yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi juga turut diamankan.

Puluhan WNA ini terbukti melakukan Tindak Pidana Keimigrasian Pasal 113 UU Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman 1 tahun pidana penjara dan/atau denda sebesar Rp 100 juta.

"Kantor Imigrasi Batam terus berkomitmen untuk memastikan bahwa hanya orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Kota Batam yang dapat masuk dan berkegiatan di kota Batam, serta tindakan tegas akan diambil terhadap warga negara asing yang melanggar aturan, mengancam ketertiban, dan keamanan," ujarnya.

Ternate (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) terus mendorong peningkatan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) tahun 2025 pada pemerintah daerah (pemda) Kabupaten/Kota/Provinsi di Malut.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir mengatakan bahwa IRH pemda merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola regulasi di daerah. Selain itu, ia menambahkan bahwa IRH turut mendukung pencapaian target reformasi hukum nasional.

“Kanwil Kemenkum Malut mendukung pemerintah daerah di Malut melalui pendampingan dan pembinaan sehingga IRH pemda dapat meningkat,” ujar dia di Ternate, Kamis (15/5).

Menindaklanjuti hal itu, Kepala Divisi (Kadiv) Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Zulfahmi selaku Ketua Tim IRH Kanwil Kemenkum Malut menggelar rapat internal pendampingan dan pembinaan pemenuhan data dukung pelaksanaan penilaian IRH 2025.

Dalam rapat yang dihadiri koordinator dan anggota Tim Sekretariat Wilayah yang terdiri atas para Analis Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan dan pelaksana pada Divisi P3H, Ketua Tim IRH Zulfahmi menyampaikan bahwa rapat tersebut penting digelar guna membahas kualitas dan kelengkapan data dukung yang akan menentukan hasil penilaian IRH pemda di Malut. Meliputi pembentukan tim penilai mandiri, sosialisasi mekanisme penilaian, verifikasi kelengkapan dokumen pendukung, hingga fasilitasi klarifikasi atas hasil penilaian sementara dari Tim Nasional.

“Tim Sekretariat Kanwil Kemenkum Malut patut melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah. Memberikan arahan dan bantuan dalam proses penggungahan data dukung kepada Pemda,” ungkap Zulfahmi di ruang rapat Kanwil Malut, Kamis (15/5).

Selain itu, Tim Kanwil Kemenkum Malut juga membantu dalam proses verifikasi awal data dukung agar mengecek kelengkapan dan keakuratan data dukung pemda sehingga data yang diunggah lebih akurat dan lengkap.

Zulfahmi juga menekankan pentingnya IRH sebagai instrumen untuk mendorong reformasi birokrasi yang berbasis hukum. Sebab, IRH yang tinggi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola hukum daerah.

“Kementerian Hukum berkomitmen untuk menjadi mitra aktif dalam pendampingan, validasi, dan pembinaan teknis implementasi IRH, serta memastikan bahwa semua kekurangan dari tahun sebelumnya dapat dipetakan dan dilengkapi untuk mencapai nilai maksimal dan memenuhi kriteria penghargaan dari Badan Strategis Kebijakan Kementerian Hukum,” ujarnya.

Diskusi di antara pada peserta menyertai rapat tersebut. Kadiv P3H selaku Ketua Tim IRH menyampaikan optimismenya mendorong percepatan reformasi hukum di Malut.

“Pencapaian nilai IRH yang baik diharapkan menjadi bukti komitmen bersama dalam menciptakan regulasi yang efektif dan berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kualitas masyarakat Maluku Utara,” pungkasnya.

NEW DELHI - Sapi di India memang memiliki kedudukan istimewa mengingat mayoritas penduduk negara itu beragama Hindu.

Hewan pemamah biak itu dihormati sebagai simbol kesucian dan dianggap sebagai makhluk yang harus dilindungi.

Dalam tradisi Hindu, sapi dianggap sebagai simbol kesucian dan kemakmuran. Penghormatan terhadap sapi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari umat Hindu di India.

Namun, penghormatan ini telah memicu kekerasan oleh kelompok vigilante yang mengklaim melindungi sapi, sering kali menargetkan minoritas seperti Muslim dan Dalit.

Perlindungan untuk Sapi Memunculkan Kekerasan

Sejak 2010, India telah menyaksikan peningkatan kekerasan yang dilakukan kelompok vigilante sapi.

Menurut laporan Reuters pada 2017, sebanyak 28 orang tewas dan 124 lainnya terluka dalam 63 serangan terkait sapi antara 2010 hingga pertengahan 2017.

Kelompok vigilante sapi sering kali menargetkan Muslim dan Dalit, yang dianggap terlibat dalam perdagangan atau konsumsi daging sapi.

Tindakan kekerasan ini mencerminkan ketegangan sosial dan agama yang mendalam di India. Beberapa insiden telah memicu protes dan perhatian internasional terhadap perlindungan hak-hak minoritas di negara tersebut.

Data menunjukkan kekerasan oleh kelompok vigilante sapi meningkat setelah 2014, bertepatan dengan naiknya pemerintahan nasionalis Hindu.

Pada 2019, terjadi 10 insiden dengan 6 korban tewas dan 18 terluka. Meskipun jumlah insiden menurun pada 2020 dan 2022, pada 2024 terjadi lonjakan dengan 8 insiden yang menyebabkan 8 kematian dan 12 luka-luka.

Pada 2024, terjadi beberapa insiden kekerasan oleh kelompok vigilante sapi, termasuk serangan di Chhattisgarh dan Haryana yang menyebabkan beberapa kematian.

Kekerasan oleh kelompok vigilante sapi tidak hanya menyebabkan korban jiwa tetapi juga berdampak pada ekonomi, terutama bagi komunitas yang bergantung pada perdagangan sapi.

Ketakutan akan serangan telah mengganggu mata pencaharian banyak orang, memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah.

Media sosial telah digunakan oleh beberapa kelompok vigilante untuk menyebarkan propaganda dan bahkan mendokumentasikan serangan mereka.

Platform seperti Instagram telah dikritik karena lambat dalam menghapus konten yang mempromosikan kekerasan, meskipun ada laporan tentang penyalahgunaan platform tersebut oleh kelompok ekstremis.

Pemerintah India telah menghadapi kritik karena dianggap tidak cukup tegas dalam menanggapi kekerasan oleh kelompok vigilante sapi.

Mahkamah Agung India pada 2017 memerintahkan setiap negara bagian menunjuk petugas polisi khusus guna menangani masalah ini.

Namun, implementasi kebijakan ini bervariasi dan sering kali tidak efektif dalam mencegah kekerasan lebih lanjut.