Jakarta (ANTARA) - Harta kekayaan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mencapai Rp19.850.919.025 (Rp19,8 miliar), sebagaimana Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal 8 Juni 2023.

Berdasarkan dokumen LHKPN diunduh dari laman elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Selasa, harta kekayaan Agus Andrianto berasal dari sejumlah sumber, di antaranya adalah tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Bandung, Medan, dan Tangerang senilai Rp17.360.484.446.

Kemudian, ia juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin senilai Rp650.000.000, terdiri atas mobil Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2019 (Rp500.000.000) dan mobil Toyota Kijang Innova G AT Tahun 2016 (Rp150.000.000).

Selain itu, Agus tercatat pula memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp685.000.000, surat berharga senilai Rp900.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp255.434.579.

Harta kekayaan tahun 2023 Agus meningkat pesat apabila dibandingkan dengan LHKPN tahun-tahun sebelumnya. Pada 30 November 2016 Agus tercatat memiliki total harta kekayaan Rp1.733.400.000, sementara pada 20 Desember 2011 harta kekayaannya berjumlah Rp1.203.400.000.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Pada saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin, Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat," kata Agus.

Agus Andrianto secara resmi masuk di dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Berikut akan dipaparkan profil Agus Andrianto secara singkat.

Mengacu dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah melantik jajaran menteri dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029. Terdapat total 48 menteri yang telah dilantik untuk menjalankan tugas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu sosok yang turut dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Agus Andrianto. Sosoknya ditunjuk untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Sebelum terjun di dunia politik, ternyata Agus Andrianto telah terlebih dahulu mengemban jabatan tinggi di dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Lantas seperti apa profil Agus Andrianto? Berikut akan dipaparkan sekilas informasinya.

Profil Agus Andrianto

Dilansir detikNews, Agus Andrianto tercatat lahir di Blora pada 16 Februari 1967 silam. Sebelum terjun di dunia politik, Agus Andrianto telah mengawali karier sebagai anggota Polri. Pada tahun era tahun 90-an silam Agus Andrianto dipercaya untuk mengisi posisi sebagai Kapolsek di sejumlah wilayah. Sebut saja Kapolsek Sumbul, Parapat, hingga Percut Sei Tuan yang terletak di Sumatera Utara.

Kemudian karier Agus Andrianto semakin berkembang saat dipercaya untuk menjabat sebagai Kapolres Tangerang pada tahun 2007. Puncak karier Agus Andrianto di Polri adalah saat dirinya ditunjuk sebagai Wakapolri pada tahun 2023 kemarin.

Seperti diungkap dalam laman resmi Tribratanews yang dikelola oleh Divisi Humas Polri, pada bulan Juni 2023 kemarin Komjen Agus Andrianto secara resmi ditunjuk sebagai Wakapolri untuk menggantikan Komjen Gatot Eddy Pramono. Momentum tersebut dipimpin oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kapolri.

Melalui laman tersebut dapat diketahui juga bahwa Komjen Agus Andrianto sempat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa informasi yang disajikan mengenai Agus Andrianto.

Dikatakan bahwa Agus Andrianto merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol di tahun 1989 silam. Selain sejumlah perjalanan karier yang telah dipaparkan sebelumnya, Agus Andrianto juga pernah menjabat dalam sejumlah posisi penting di Polri. Berikut beberapa di antaranya:

• Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan atau Kabaharkam Polri (bulan Desember 2019 sampai Februari 2021)
• Kapolda Sumatera Utara (bulan Agustus 2018 sampai Desember 2019)
• Wakapolda Sumatera Utara (bulan Januari 2017 sampai Agustus 2018)

Meskipun memiliki karier yang cemerlang di kepolisian, Agus Andrianto tetap mementingkan pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan dirinya yang berhasil meraih gelar magister di bidang hukum. Menurut buku 'Agussani Meraih Prestasi dengan Keteladanan' oleh Muhammad Arifin, dkk., dijelaskan bahwa Komjen Pol Agus Andrianto, SH, MH merupakan lulusan Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU pada tahun 2018 silam.

Gelar Kehormatan untuk Agus Andrianto

Tidak hanya mencapai karier yang cemerlang di kepolisian dan berhasil dilantik sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto ternyata juga pernah mendapatkan gelar kehormatan. Momentum ini terjadi baru-baru ini pada bulan Februari 2024 kemarin.

Dikutip dari laman resmi DPRD Kota Tanjung Pinang, Komjen Pol Drs Agus Andrianto, SH, MH, secara resmi diberi gelar kehormatan oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau. Gelar tersebut adalah Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama yang merupakan sebuah gelar adat.

Gelar tersebut diambil dari bahasa Melayu yang tersusun atas bahasa Melayu Riau Lingga dan Melayu Tinggi. Adapun makna dari gelar kehormatan Datok Seri Sakti Bhayangkara Utama adalah menggambarkan kebesaran, kemegahan, keagungan, keutamaan, kemuliaan, hingga kekuatan.

Demikian tadi rangkuman profil Agus Andrianto yang secara resmi mengemban tugas sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Semoga informasi ini bermanfaat.

Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri

Video: Jadi Menteri Prabowo, Agus Andrianto Mundur dari Wakapolri

Jakarta (ANTARA) - Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997--2000).

Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Agus Andrianto yang kini menjadi salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan merupakan nama tokoh polisi yang baru-baru ini muncul di hadapan publik, setelah kiprah panjangnya selama 35 tahun berkarir di Korps Bhayangkara.

Jenderal bintang tiga kepolisian itu kini telah resmi dilantik oleh Prabowo menjadi menteri bersama puluhan menteri lainnya pada Senin (21/10) pagi. Pria yang mengemban jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), otomatis kini telah menjadi seorang purnawirawan.

Saat ini, Agus mengemban tugas yang masih tidak terlalu jauh dengan bidang hukum, yakni menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kementerian yang dipimpin oleh Agus merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era Presiden Ke-7 Joko Widodo.

Pada era lalu, imigrasi dan pemasyarakatan masih berada pada tingkat eselon satu, yakni direktorat jenderal di bawah Kemenkumham. Terlepas dari statusnya yang lalu, Kemenkumham memang sejauh ini lebih disibukkan dengan urusan imigrasi dan pemasyarakatan.

Pemisahan imigrasi yang menangani urusan keimigrasian dan pemasyarakatan yang mengurusi masalah "penjara" memang seyogyanya perlu dilakukan, karena dua bidang strategis itu memiliki kompleksitas permasalahannya masing-masing.

Agus Andrianto yang pernah menangani segudang kasus ketika menjadi polisi, semestinya sudah tak asing dengan kedua urusan tersebut. Terlebih lagi sosoknya yang berlatar belakang reserse, kerap bersinggungan dengan kasus kriminalitas lintas negara maupun di dalam penjara.

Profil Agus

Pria kelahiran Blora, Jawa Tengah, pada 16 Februari 1967 itu merupakan polisi lulusan tahun 1989 dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) atau yang kini dipecah menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Setelah lulus dan berpangkat perwira pertama, dia pun tercatat langsung ditugaskan di Kepolisian Resor (Polres) Dairi di bawah Kepolisian Daerahnya (Polda) Sumatera Utara. Selama enam tahun pertamanya sebagai polisi muda, dia pun bertugas di Sumatera Utara dengan menjadi Kapolsek Sumbul, Kapolsek Parapat, hingga Kapolsek Percut Seituan.

Pada tahun 1995, dia pun memantapkan keahliannya di bidang kepolisian dengan mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Setelahnya, dia dimutasikan ke Polres Lampung Selatan pada tahun 1997, namun dikembalikan lagi ke daerah Sumatera Utara dengan menjadi Kasat Serse Polrestabes Medan pada tahun 1999.

Setelah mendapat jabatan strategis di salah satu kota besar di Pulau Sumatera itu, ia kemudian memulai karir kepolisiannya dengan ditugaskan di Pulau Jawa, yakni di Polda Jawa Timur.

Karirnya pun terus melesat setelah bertugas di Pulau Jawa, mulai dari menjabat sebagai Wakapolres Tanjung Perak pada tahun 2003 hingga menjadi Kapolres Metro Tangerang pada tahun 2008.

Pada tahun 2011, dia pun mulai ditugaskan di lingkungan Mabes Polri, yakni di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), hingga sempat mengemban jabatan strategis dengan menjadi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada 2016.

Namun dengan kiprahnya di Sumatera Utara, dia pada tahun 2017, dikembalikan lagi ke Sumatera Utara dengan menjadi Wakapolda Sumatera Utara sebelum menjadi Kapolda Sumatera Utara setahun setelahnya.

Selama menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun menangani sejumlah kasus yang menonjol dan menyita perhatian publik. Dari kepemimpinannya itu, dia kemudian dipercaya menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri pada tahun 2019 dan menjadi Kepala Baresrkim Polri pada tahun 2021.

Kiprah kepolisian

Kinerja Agus sebagai perwira polisi yang menangani kasus-kasus kriminal pun tak luput dari pemberitaan ANTARA. Ketika berkarir di lingkungan Polda Metro Jaya, Agus yang masih berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), menggerebek pabrik penggandaan DVD bajakan berisi film dan lagu di Jakarta Utara, Selasa, 12 Juni 2007.

Pengungkapan kasus pembajakan tersebut menjadi yang terbesar sepanjang tahun 2007. Pasalnya, Agus saat itu mengungkapkan bahwa polisi menyita sekitar 100 ribu keping DVD bajakan, 30 unit mesin pengganda, dan 2.000 master DVD.

"Kasus ini merupakan yang terbesar di Jakarta sepanjang tahun ini. Ini kelas kakap karena omzetnya ratusan juta rupiah sehari," kata Agus saat itu.

Bertahun-tahun setelahnya, Agus lantas menangani kasus besar ketika menjabat sebagai Dirtipidum Bareskim Polri pada tahun 2016. Saat itu, Agus Andrianto duduk di belakang Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto ketika konferensi pers penetapan Gubernur Petahana DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka kasus penistaan agama.

Saat itu, Agus pun menyatakan bahwa Polri memeriksa Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebagai ahli agama dalam penyidikan kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dia pun menjadi tokoh yang beberapa kali muncul dalam proses kasus hukum Ahok.

Dua tahun setelahnya ketika menjadi Kapolda Sumatera Utara, dia pun mengungkap kasus jaringan jaringan narkoba internasional dari Malaysia ke Indonesia, dan mengamankan enam orang pelaku dengan barang bukti sembilan kilogram narkoba jenis sabu. Dari enam tersangka itu, tiga orang ditembak mati karena mencoba melarikan diri dan melawan petugas.

Dia pun kemudian memperketat pengamanan di jalur laut untuk mencegah penyelundupan narkotika ke wilayah Sumatera Utara, dengan berkoordinasi bersama sejumlah instansi untuk melakukan hal tersebut.

Namun, Agus juga saat itu menangani skandal yang menerpa lingkungan Polda Sumatera Utara. Saat itu, ada perwira polisi Kompol Fah (41) yang menjadi pelaku penembakan terhadap adik iparnya Jumingan, warga Kota Medan, Sumatera Utara.

Lalu kasus yang menjadi salah satu puncak karirnya, ialah menangani kasus pembunuhan Brigadir J dengan tersangka mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada tahun 2022. Saat itu, Agus mengatakan kegigihan dari penyidiknya telah berhasil membuat Bharada E mengaku seterang-terangnya terkait kasus yang akhirnya menyeret Sambo sebagai tersangka.

Namun sebelum menangani kasus Sambo, nama Agus Andrianto pun sempat santer diisukan bakal menjadi Kapolri pada tahun 2020 menggantikan Jenderal Polisi Idham Azis yang kala itu menjelang masa pensiun. Di tahun itu, Agus sedang menjabat sebagai Kabaharkan Polri dengan pangkat bintang tiga.

Namun Presiden Ke-7 Joko Widodo akhirnya melantik Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri menggantikan Idham Azis. Ketika Agus dilantik menjadi Menteri, Listyo pun kini masih menjabat sebagai Kapolri.

Dengan kiprahnya yang kaya dengan pengalaman menangani berbagai kasus signifikan, Agus diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja kementeriannya dalam menangani isu-isu imigrasi dan pemasyarakatan, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem yang lebih aman dan efektif bagi masyarakat Indonesia.

Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ini merupakan kementerian baru yang dipecah sebelumnya dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Yusril Ihza Mahendra merupakan pria asal Kepulauan Bangka Belitung. Berikut detikSumbagsel telah merangkum profil dan Riwayat karier Yusril Ihza Mahendra.

Profil Singkat Yusril Ihza Mahendra

Dilansir dari IHZA&IHZA Law Firm yang merupakan firma hukum yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, Yusril Ihza Mahendra lahir pada tanggal 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur. pria kelahiran Belitung Timur ini mendapat gelar Datuak Maharajo Palindung.

Anak ke 6 dari 11 bersaudara dari pasangan Idris bin Haji Zainal Abidin dan Nursiha Binti Jama Sandon. Pada 17 Juli 1998 di Jakarta ia bersama koleganya mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril ditunjuk menjadi Ketua Umum.

Yusril terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBB di Muktamar IV pada 26 April 2015, serta Mukmatamar ke-V di Tanjungpandan, Belitung tahun 2020.

Istana Presiden bukanlah tempat yang baru untuk Yusril Ihza Mahendra. Ia telah tiga kali menempati jabatan menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional (Abdurrahman Wahid-Megawati Soekarno Putri), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong (Megawati Soekarno Putri-Hamzah Haz) dan terakhir sebagai Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla).

Selain bidang politik Yusril juga aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat Internasional seperti ASEAN, sidang AALCO, Konferensi Internasional tentang tsunami, Koferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, pernah memimpin beberapa kali delegasi Indonesia dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain sebagainya.

Ia juga pernah menjabat sebagai Presiden dari Asian-African Legal Consultative Organization yang bermarkas di New Delhi, India. Yusril Ihza Mahendra bukan hanya aktif dan banyak organisasi dan pergerakan nasional dan internasional, ia juga merupakan seorang akademisi.

Dilansir dari laman UI, Yusril Ihza Mahendra merupakan seorang advokat dan akademisi di bidang tata negara. Ia juga mengemban amanah menjadi pengajar di Fakultas Hukum UI.

Riwayat Pendidikan

Sebagai seorang yang pernah menteri tentunya riwayat pendidikan Yusril Ihza Mahendra tidak perlu dipertanyakan. Yusril sendiri adalah alumni dari Universitas Indonesia tempatnya kini mengajar.

• SMA Perguruan Islam Belitung
• Sarjana Hukum Tata Negara Universitas Indonesia
• Sarjana Filsafat Universitas Indonesia
• S2 dan S3 Program Pascasarjana Filsafat FIB UI
• Program Pascasarjana Filsafat di University of The Punjab Lahore, Pakistan
• Doctor of Philosophy dalam Ilmu Politik Universiti Sains Malaysia di Penang, Malaysia
• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

Riwayat Karier

• Ketua Umum PBB
• Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
• Menteri Sekretaris Negara
• Menteri Hukum dan Perundang-undangan pada Kabinet Persatuan Nasional
• Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kabinet Gotong Royong

Itulah profil Yusril Ihza Mahendra, pria yang berasal dari Bangka Belitung yang ditugaskan menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel ini ditulis oleh Muhammad Febrianputra Jastin, peserta program Magang Merdeka Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

Video: Bukan Bebas, Menko Yusril Tegaskan Mary Jane Dipindahkan ke Filipina

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto melantik sebanyak 48 menteri Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Senin (21/10) pagi, salah satu diantaranya adalah Menteri Hukum.

Kementerian Hukum merupakan salah satu pecahan baru dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), yang dibentuk Prabowo pada saat awal menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Dalam kementerian baru itu, mantan Menkumham Supratman Andi Agtas ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi, yakni Menteri Hukum.

Supratman merupakan politisi Partai Gerindra yang memang memiliki latar belakang hukum. Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 tersebut sempat menjalani profesi sebagai Dosen Fakultas Hukum selama 14 tahun di Universitas Tadulako sejak 1998-2012 dan advokat selama dua tahun sejak 1996-1998.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Dalam dunia perkuliahan, dirinya juga aktif dalam kegiatan organisasi, seperti pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UMI Makassar.

Usai masa perkuliahan, Supratman pun masih aktif dalam berbagai kegiatan organisasi, antara lain pernah menjadi Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Tengah 2004-2010, anggota Asosiasi Pertambangan Indonesia Timur, serta Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tengah.

Sebelum terjun ke dunia politik, dia sempat menjalani karir sebagai komisaris dan direktur utama salah satu perusahaan daerah di Palu, Sulawesi Tengah sejak 2004-2012 terlebih dahulu.

Setelah itu, Supratman bergabung dengan dunia politik dan langsung duduk di parlemen sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Saat sempat ditunjuk oleh Presiden Ke-7 RI Joko Widodo menjadi Menkumham, Supratman menjalankan perannya dengan baik meski hanya menjabat selama dua bulan, antara lain bersama DPR membahas beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga disetujui dan disahkan presiden.

Beberapa RUU dimaksud, yakni RUU Paten, RUU tentang Ratifikasi Kerja Sama pemerintah Indonesia dengan lima negara yaitu Republik India, Republik Federatif Brasil, Kerajaan Kamboja, Pemerintah Republik Prancis, dan Persatuan Emirat Arab, RUU Keimigrasian, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), serta RUU Kementerian Negara.

Tantangan Menteri Hukum

Kementerian Hukum nantinya akan berfokus pada tiga direktorat jenderal, yakni Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (PP), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (KI).

Dalam Ditjen AHU, salah satu tantangan Menteri Hukum, yakni membantu kepengurusan organisasi notaris yang kini masih terjadi dualisme untuk bisa melakukan rekonsiliasi.

Saat menjadi Menkumham, Supratman mengaku kementerian yang dipimpinnya sudah berkali-kali mengadakan mediasi untuk para pengurus organisasi notaris, namun hingga saat ini masalah tersebut pun belum terselesaikan.

Masih adanya dualisme kepengurusan organisasi notaris pun menghambat penyelenggaraan ujian kompetensi.

Kendati demikian, pada akhirnya Ditjen AHU Kemenkumham telah mengeluarkan diskresi untuk mengesampingkan sementara syarat pengangkatan, perpindahan wilayah jabatan, dan perpanjangan masa jabatan notaris, yang melibatkan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Pada Ditjen PP, terdapat tantangan lainnya yang harus dihadapi Supratman sebagai Menteri Hukum, yakni membahas beberapa RUU penting bersama DPR yang hingga kini belum disahkan, di antaranya RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika dan Psikotropika, serta RUU Perampasan Aset.

RUU Hukum Acara Perdata penting untuk disahkan lantaran diharapkan mampu menjadi hukum formal yang komprehensif dalam menyelesaikan sengketa di bidang bisnis, perdagangan, dan investasi.

Maka dari itu, RUU tersebut nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor dan dunia bisnis dalam menjalankan usaha, sebagaimana telah dibangun dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kemudian pengesahan RUU Narkotika dan Psikotropika dibutuhkan guna mengatasi lembaga pemasyarakatan yang mengalami kelebihan penghuni dan kondisinya penuh sesak (overcrowded).

Per-Juni 2024, tingkat kelebihan penghuni di lembaga pemasyarakatan Indonesia mencapai 89 persen, yaitu terdapat 265 ribu tahanan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dari kapasitas 140 ribu orang.

Selain itu, RUU Perampasan Aset perlu segera disahkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Adapun berbagai RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas periode 2020-2024.

Sementara di Ditjen KI, tantangan Menteri Hukum yaitu mendorong para pelaku usaha untuk semakin memahami pentingnya unsur kekayaan intelektual untuk meningkatkan nilai tambah pada produk yang dijual.

Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Pada periode Presiden Jokowi kemarin, Supratman Adi Agtas menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Kini di periode Presiden Prabowo Subianto, dia menjabat sebagai Menteri Hukum di bawah Kementerian Koordinator Hukum HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Supratman mengatakan Kemenkumham siap bertransformasi.

Hal ini disampaikannya dalam siaran pers tertulis, Senin (21/10/2024).

Kemenkumham bertransformasi menjadi satu kementerian koordintor, dan tiga kementerian, yaitu:Kementerian Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Kemenkumham ingin menjadi contoh bagi kementerian lain perihal transformasi kementerian/lembaga (K/L).

"Bahwa upaya pemecahan kementerian ataupun penggabungan, itu adalah sebuah kebijakan Presiden, karena Presiden ingin melihat sesuatu berdasarkan fungsi, tugas, dan penajaman program, dan itu yang kita lakukan di Kemenkumham," kata Supratman di Graha Pengayoman.

Pemisahan Kemenkumham menjadi empat kementerian tentu akan berdampak kedalam banyak aspek. Namun, Supratman meyakinkan bahwa hal itu akan dapat diatasi paling lambat Juni 2025.

"Kemenkumham paling lambat bulan Juni tahun 2025, semua (hal yang) terkait dengan proses alih status, baik kepegawaian, sarana prasarana, itu akan selesai. Mungkin ini akan yang tercepat," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sekjen Kemenkumham), Nico Afinta, sebelumnya menegaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya dalam mempersiapkan dinamika perubahan yang terjadi.

"Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham ini." ujar Nico ketika menyampaikan laporan Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menteri dan Wakil Menteri Hukum, Menteri dan Wakil Menteri HAM, dan Menteri dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Graha Pengayoman.

Sebagai respons cepat, lanjut Sekjen Kemenkumham, Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, di antaranya adalah mempersiapkan draft SKB 3 menteri untuk menjebatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

Lalu untuk bagian program dan anggaran, lanjut Nico, sudah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

"Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, kami telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah," ucap Nico.

Selanjutnya, berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), Nico menyampaikan bahwa tim transisi akan befokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

"Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis seperti pengangkatan Plt. dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)," beber Nico.

Terkait dengan aset/Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico memaparkan bahwa saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

"Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian." terang Sekjen Kemenkumham ini.

Terakhir, lanjut Sekjen Kemenkumham, tim sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.

"Kami berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan. Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan" tutup Nico dalam laporannya.

Setelah mengarungi perjalanan panjang sejak 79 tahun lalu, instansi yang membidangi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ini telah beberapa kali berganti nomenklatur untuk menyesuaikan tugas dan fungsinya. Berawal dari Departemen Kehakiman pada 1945-1999, kemudian Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), lalu berubah menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), kemudian Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan terakhir Kemenkumham sejak 2009 hingga 2024. Teranyar, di era presiden ke delapan ini, Kemenkumham resmi menjadi Kementerian Hukum.

Sebagai informasi tambahan, berikut ini daftar nama menteri dan wakil menteri yang akan mengurusi bidang hukum dan HAM di Indonesia :

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. H. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.

Menteri Hukum: Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H.
Wakil Menteri Hukum: Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.

Menteri HAM: Natalius Pigai, S.IP.
Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto Sipin

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Komjen. Pol. Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim, S.E., M.E., M.B.A.

Jakarta (ANTARA) - Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2024 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi menjadi panggung sempurna bagi Yusril Ihza Mahendra untuk mendemonstrasikan kebolehannya selaku seorang pakar hukum.

Kala itu, Yusril mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum 02 yang bertugas untuk mempertahankan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Yusril menghadapi permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kedua pasangan tersebut menggugat keabsahan kemenangan Prabowo-Gibran.

Berbagai argumen, bantahan, dan strategi yang diorkestrasi oleh Yusril berbuah manis, yakni keberhasilan timnya mempertahankan keabsahan kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kepiawaian Yusril. Sukses besar ini ikut mengantar pakar hukum ini menempati singgasana baru, yakni Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebuah kementerian yang baru tercipta pada Kabinet Merah Putih—nama kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau ditanya kepada saya apakah siap melaksanakan tugas-tugas yang mungkin akan diserahkan, yaitu menangani masalah-masalah hukum, pembangunan hukum, penegakan hukum, insya Allah saya akan menjalankan tugas-tugas itu,” ucap Yusril.

Penulis pidato Soeharto

Sosok kelahiran Belitung Timur, Bangka Belitung, ini memiliki karier politik yang pasang surut. Berangkat dari kariernya sebagai pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Yusril yang aktif berorganisasi itu berhasil membangun jembatan yang membawanya ke kancah perpolitikan nasional.

Yusril mendapat panggilan untuk bekerja di Sekretariat Negara, yang kala itu dinakhodai oleh Moerdiono, dan bertugas untuk menyiapkan naskah-naskah Kepresidenan. Naskah-naskah tersebut meliputi surat-menyurat hingga pidato Presiden Ke-2 Republik Indonesia Soeharto.

Sebagaimana yang Yusril tuangkan dalam blog pribadinya, salah satu naskah yang ia tulis merupakan naskah pernyataan berhenti Presiden Soeharto dari jabatannya, tanggal 21 Mei 1998.

“(Naskah itu) dibacakan oleh Presiden Soeharto di hadapan umum, di Istana Negara, pada tanggal 21 Mei 1998. Saya sendiri ada di situ, sebagai saksi sejarah dari peristiwa ketatanegaraan yang langka terjadi di negara kita,” demikian Yusril tuangkan dalam tulisannya.

Sejak saat itu, karier politiknya pun menanjak. Yusril mendirikan partai politik, yakni Partai Bulan Bintang (PBB), bersama para reformis muslim. Pada 1998–2005, Yusril menjabat sebagai Ketua Umum PBB dan berhasil mengantar partai tersebut untuk mendulang suara sebesar 2,84 persen dan menempatkan 13 wakilnya di parlemen.

Lebih lanjut, dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril memperhitungkan bahwa ia bisa mendulang 232 suara di MPR, sementara Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan 306 suara dan Ketua Dewan Penasihat PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 185 suara.

Meski peluang Yusril terbuka untuk menggantikan Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB. Gus Dur pun terpilih menjadi Presiden Ke-4 Republik Indonesia.

Dalam periode kepresidenan Gus Dur, Yusril dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia. Sepak terjangnya sebagai menteri berlanjut pada masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri, yakni selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Yusril sempat menjadi Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu—nama kabinet pemerintahan Presiden Ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono—meski hanya seumur jagung, yakni 21 Oktober 2004–9 Mei 2007, akibat terjadi perombakan kabinet.

Kembali ke pemerintahan

Setelah nyaris dua dekade tak menjadi bagian langsung dari pembuat regulasi, kini Yusril memperoleh kepercayaan untuk mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Dengan demikian, Yusril bertanggung jawab untuk mewujudkan visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 dengan menjalankan delapan misi yang disebut Astacita.

Sesuai dengan namanya, Astacita terdiri atas delapan pokok haluan yang akan dijalankan oleh Prabowo-Gibran bersama kabinetnya selama periode kepemimpinannya.

Sejumlah misi Astacita memuat ambisi Prabowo-Gibran untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia; memperkuat kesetaraan gender, penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas; serta memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Berbagai misi tersebut begitu lekat dengan bidang-bidang yang menjadi cakupan Yusril sebagai seorang menteri koordinator, terutama permasalahan hak asasi manusia.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa sedikitnya terdapat empat RUU yang harus diperjuangkan, yakni RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Adat, revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan ratifikasi protokol opsional konvensi menentang penyiksaan (OPCAT).

Penuntasan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi juga merupakan salah satu RUU yang dinanti-nanti oleh para pejuang HAM. Adapun kendala utama yang dihadapi oleh RUU KKR adalah belum adanya urgensi dan dukungan politik bagi keberadaan UU KKR dan pembentukan KKR.

Padahal, RUU KKR dapat memberi landasan hukum dan kebijakan yang lebih substantif bagi upaya-upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Atnike juga meyakini UU KKR dapat memperkuat kelembagaan dan dukungan sumber daya bagi upaya-upaya pemenuhan hak-hak korban.

Di sisi lain, Yusril juga harus menemukan jalan keluar untuk menuntaskan permasalahan keimigrasian guna menyaring warga negara asing (WNA) yang masuk ke Indonesia.

Berbagai Kantor Imigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, acapkali berhadapan dengan WNA bermasalah. Permasalahan yang dihadapi pun bervariasi, baik keterlibatan WNA dalam praktik prostitusi, WNA yang mendirikan perusahaan fiktif, WNA yang melebihi izin tinggal, hingga WNA yang berjualan obat-obatan terlarang.

Tantangan di bidang Pemasyarakatan pun tak kalah pelik. Dengung RUU Narkotika begitu jarang terdengar, padahal sempat menjadi sorotan publik setelah kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten pada September 2021. Sebanyak 49 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi korban dari tragedi tersebut.

Sebagaimana hasil penelitian Institute for Criminal Justice Reform, jumlah WBP yang melebihi kapasitas lapas akan berdampak pada upaya pengawasan, perawatan, dan juga evakuasi cepat apabila lapas mengalami kondisi darurat, sebagaimana yang terjadi di Lapas Tangerang.

Oleh karena itu, penting bagi Yusril untuk melakukan evaluasi hukum pidana guna mengatasi permasalahan yang terjadi di lapas.

Mengemban tugas sebagai orkestrator teranyar di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan, Yusril dihadapi oleh berbagai tantangan dan pekerjaan rumah yang harus ia tuntaskan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Yusril harus gesit, lantaran 5 tahun bukan waktu yang lama untuk menuntaskan berbagai permasalahan tersebut dan mewujudkan reformasi hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh Prabowo dan Gibran.

Selamat bekerja, Yusril Ihza Mahendra.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komjen Agus Andrianto mengungkapkan dirinya sudah mundur dari posisi Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri).

Agus menegaskan ini setelah resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Sudah, sudah, sudah. Pensiun atas permintaan sendiri," ungkap Agus saat ditemui wartawan di Istana Negara.

Agus mengungkapkan mendapat arahan langsung menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Prabowo. Oleh karenanya, ia tak lagi memerlukan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurutnya, Prabowo meminta jenderal bintang tiga ini menjadi Menteri Imigrasi.

"Arahannya dari bapak presiden, bukan dari Pak Kapolri. Arahannya kan dari pak Presiden ya. Kami hanya mendapat tugas dari bapak presiden untuk membantu beliau apa yang menjadi program beliau akan kita bantu," tuturnya.

Diketahui, pengumuman anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Salah satu yang dipanggil adalah Agus Andrianto.

Sehari setelahnya, Prabowo menggelar pelantikan terhadap para menteri Kabinet Merah Putih. Agus Andrianto pun resmi dilantik menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan oleh Prabowo hari ini.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai berharap tim transisi kementerian merombak anggaran kementeriannya. Ia menilai hal itu diperlukan karena pagu kementeriannya sangat kecil.

Perombakan juga dinilai perlu karena Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap penanganan HAM di Indonesia.

"Kenapa Kementerian HAM itu dihadirkan? Berarti presiden punya perhatian khusus. Saya prajurit presiden, tanpa Kementerian HAM pun saya bisa dapat kementerian lain," tutur Natalius Pigai di Kemenkumham, Senin (21/10).

"Saya 20 tahun ikut dengan presiden, 30 tahun saya kenal presiden, bagi saya tidak ada hubungan, kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin," ucap Pigai.

Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab bahwa kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia

Hal itu disampaikan Pigai dalam agenda penyambutan Menteri dan Wakil Menteri Koordinator serta Menteri dan Wakil Menteri Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, di Graha Pengayoman, Jakarta, Senin (21/10) petang.

Dari slide yang ditampilkan, ia memaparkan pagu Kementerian HAM 2024 sekitar Rp64,855 miliar atau 0,31 persen dari pagu Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut ditekankan jauh lebih sedikit dibandingkan pagu Kementerian Hukum yang mencapai Rp7,294 triliun dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan nilai Rp13,397 triliun.

Pigai menjelaskan tugas pokok Kementerian HAM berbeda dengan Komnas HAM. Kata dia, Kementerian HAM mempunyai tugas membangun HAK, sementara Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut.

"Di sini yang bangun diawasi. Potret pembangunan itu banyak; fisik dan nonfisik. Karena itu, arah kebijakan termasuk sistem budgeting juga harus diarahkan kepada pembangunan HAM," tuturnya.

"Jadi, pekerjaan tim ini harus memahami dalam konteks pembangunan HAM. Tidak bisa dipotret Kementerian HAM sebagai pengawas," dia menegaskan.

Pigai menjelaskan sedikitnya terdapat tiga amanat konstitusi terhadap Kementerian HAM. Yaitu penghormatan terhadap HAM, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Menurut dia, ketiga aspek tersebut merupakan bagian dari pembangunan HAM.

"Maka, mulai dari penyusunan katakanlah visi, misi, strategi sampai dengan penyusunan anggaran, itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM," tutur Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, Kementerian HAM memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari Komisi Nasional HAM.

Ia menyebutkan, Kementerian HAM bertugas untuk membangun dan membuat kebijakan terkait HAM, berbeda dengan Komnas HAM yang bertugas mengawasi HAM di Indonesia.

"Kementerian HAM adalah Kementerian yang melaksanakan pembangunan hak asasi manusia. Ya, ini agak berbeda, lain dengan Komnas HAM, Komnas HAM mengawasi pembangunan HAM," kata Pigai dalam acara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Pigai mengatakan, ada tiga tugas pemerintah terkait HAM berdasarkan konstitusi, yakni penyelamatan HAM melalui regulasi, melindungi warga negara, dan memenuhi kebutuhan warga negara.

Ia mengatakan, ketiga tugas tersebut adalah bagian dari pembangunan HAM sehingga penyusunan program dan anggaran harus mengarah ke pembangunan HAM.

"Misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Anggarannya tidak bisa kecil," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Pigai mengatakan, jumlah anggaran di Kementerian HAM tidak bisa kecil. Ia meminta ada perombakan anggaran.

"Kenapa Presiden mau bikin kementrian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden Prabowo Subianto," ucap dia.

Untuk diketahui, Kementerian HAM adalah kementerian baru yang dibentuk pada Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakah salah satu pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Kementerian HAM, Presiden Prabowo Subianto juga membentuk Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusrli Ihza Mahendra, mengatakan selama beberapa dekade terakhir tidak ada kasus pelanggaran HAM berat. Yusril menceritakan pengalamannya menangani kasus HAM.

"Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat. Waktu saya jadi Menteri Hakim dan HAM, saya 3 tahun menjalani sidang komisi HAM PBB di Jenewa dan kita ditantang menyelesaikan soal-soal besar," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

"Di zaman saya pada waktu itu ya banyak sekali anggapan terjadi pelanggaran HAM yang berat dan pada waktu itu saya sudah membentuk pengadilan HAM, ad hoc, maupun pengadilan HAM konvensional," lanjut Yusril.

Dia mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa tahun terakhir. Yusril mengingatkan tidak semua kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Jadi sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya.

Dia kemudian menjelaskan sejumlah kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat. Contohnya, kata Yusril, genosida.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," ujarnya.

Yusril menilai dugaan pelanggaran HAM berat terjadi di zaman kolonial. Dia kembali mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat dalam beberapa dekade terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," ujarnya.

Lantas bagaimana dengan tragedi 1998?

"Nggak," ujarnya singkat.

Simak Video: Yusril Ngaku Ditugaskan Prabowo Jadi Menko Hukum dan HAM

[Gambas:Video 20detik]