Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Keputusan itu diambil guna mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang sejalan dengan program Astacita Presiden RI tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan," ujar Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra melalui keterangan persnya, Kamis (7/11).

Eduar mengatakan pemindahan puluhan narapidana melibatkan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, serta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online," kata Eduar.

Narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan akan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security.

Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut diharapkan juga dapat memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Eduar menambahkan langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang saat ini dihuni oleh 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang.

"Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumatera Utara mengalami overcrowded mencapai 217 persen," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berupaya mewujudkan program Astacita, satu di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 64 orang narapidana risiko tinggi (high risk) dari Lapas dan Rutan di Sumatera Utara ke Nusakambangan disebut menjadi langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan," kata Eduar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemui Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Kamis, (7/11/2024).

Ketua KPK sementara Nawawi Pomolango bertandang ke kantor Yusril didampingi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Johanis Tanak.

Nawawi menyampaikan, kedatangannya bersama pimpinan KPK lainnya untuk bersilaturahmi sekaligus mengucapkan selamat atas dilantiknya Yusril sebagai menko di kabinet Prabowo.

Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK mendiskusikan beberapa isu. Salah satunya RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus tertunda di DPR sejak periode lalu.

KPK dan Yusril juga membahas masalah penegakan hukum, hingga keluhan warga negara asing soal pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) di Indonesia yang berbelit-belit.

Menanggapi RUU Perampasan Aset, Menko Yusril mengatakan, pemerintah sudah menyampaikan surat presiden kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU akan dilaksanakan.

"Kalau sudah disampaikan maka pemerintah tidak akan menarik," kata Menko Yusril.

Yusril mengatakan, sebagai Menteri Koordinator, ia akan mengoordinasikan dengan Menteri Hukum terkait beberapa isu dalam RUU Perampasan Aset.

Demikian juga dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan perubahan atau penggantian, khususnya untuk penegakan hukum.

"Kemenko yang mengoordinir Kementerian Hukum merupakan rumah untuk menggodok undang-undang. Akan kami koordinasikan demi terwujudnya kepastian hukum dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Terkait lamanya permohonan KITAS yang dikeluhkan WNA, Menko Yusril beralasan, proses pemberian izin untuk pekerja asing di Indonesia harus mendapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Kementerian Tenaga Kerja atau izin kerja.

Setelah mendapat RPTKA, Disnaker mengeluarkan notifikasi untuk diproses mendapat visa bekerja dari Imigrasi, baru bisa masuk ke Indonesia untuk mengurus visa.

Menko Yusril berjanji akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan layanan.

"Jika perlu adanya pelayanan satu pintu, dan lebih ditingkatkan layanan digital atau online. Agar masyarakat dapat dilayani secara cepat tepat akurat dan dapat menumbuhkan perekonomian bangsa," ucap dia.

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arah baru sistem hukum pidana Indonesia melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, sebagai langkah nyata memperkuat keadilan sosial.

Yusril mengungkapkan KUHP baru ini mencerminkan semangat keadilan sosial sesuai prinsip yang dianut masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana baru tak lagi menitikberatkan hukuman balas dendam, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Yusril, konsep keadilan restoratif bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat dan hukum Islam, pendekatan ini sudah lama dikenal sebagai cara penyelesaian konflik.

Masyarakat diajak bermusyawarah, berdamai, hingga menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan.

“Restorative justice bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum perkembangan hukum masyarakat kita, karena hukum adat dan hukum Islam mengedepankan adanya aspek restoratif,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan pemerintah menghadapi tantangan besar menyelesaikan lima undang-undang pendukung KUHP baru dalam waktu setahun. Kelima undang-undang ini penting agar pelaksanaan KUHP nasional dapat berjalan sesuai rencana, mewujudkan keadilan sosial yang lebih dekat dengan nilai-nilai bangsa.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diterapkan di Indonesia. KUHP akan diterapkan satu tahun lagi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Menurutnya, KUHP tersebut mengganti hukum kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

Yusril mengatakan KUHP nasional yang baru tersebut bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

"Walaupun cukup banyak peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ungkapnya.

"Di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri baik berdasarkan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan di dalam hukum pidana nasional kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menyelesaikan lima Undang-Undang untuk menyusun KUHP tersebut. Sehingga nantinya tidak mengedepankan penindakan lagi, melainkan restorative justice.

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketenteraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, restorative justice bukan sesuatu yang baru di dalam hukum perkembangan hukum masyarakat. Di Indonesia sendiri ada hukum adat dan agama yang mengedepankan aspek tersebut.

"Di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah menyelesaikan konflik, kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan," pungkasnya.

Saksikan juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap, Menteri HAMNatalius Pigai dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 yang digelar di di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya, Yusril memaparkan visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam delapan misi yang disebut Asta Cita.

Dari delapan Asta Cita tersebut, empat di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Kumham Imipas. Salah satunya, penegakan HAM di Indonesia.

“Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

Ia menyampaikan, Asta Cita Prabowo nomor satu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Kementerian HAM yang baru dibentuk.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyatakan, perlindungan dan penegakkan HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo-Gibran dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, Natalius Pigai sebagai aktivis HAM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik masa lalu, maupun yang saat ini terjadi.

“Menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang, dan pencegahan tindak pidana pelanggaran HAM di negara kita ini,” kata Yusril.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru tinggal satu tahun lagi.

Dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11/2024), Yusril menekankan perubahan ini sebagai langkah penting membangun hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia.

“Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana, kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan,” kata Yusril.

Menurut Yusril, meski Indonesia telah menciptakan sejumlah peraturan pidana sejak kemerdekaan, hukum pidana warisan kolonial tetap mendominasi sistem hukum nasional.

Yusril menyampaikan, KUHP baru membawa harapan besar dalam membentuk sistem hukum pidana berasaskan prinsip yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru, di mana kita membangun sistem hukum pidana berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri, baik berdasarkan hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,” papar Yusril.

Pemerintah mengharapkan KUHP baru lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, dengan dasar hukum adat dan agama yang telah lama diakui di Nusantara.

Yusril menyebut, transformasi ini juga mencakup upaya mengadopsi serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam hukum pidana nasional, menciptakan sistem yang lebih dekat dengan keadilan sosial dan budaya Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak akan mengedepankan hukuman penjara.

"Kitab UU pidana nasional yang baru yang penekanannya sanksi pidana tidak lagi bersifat pembalasan, penjaraan, seperti yang kita kenal dalam sistem hukum kolonial," kata Yusril saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pimpinan Pusat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Yusril menjelaskan, KUHP baru yang akan berlaku 2026 lebih mengedepankan penegakan hukum dengan cara keadilan restorasi atau restorative justice.

Hal tersebut dikarenakan KUHP yang baru dibentuk berdasarkan asas hukum yang berkembang di masyarakat.

"Jadi kita menciptakan sistem hukum baru yang berasaskan pada hukum rakyat kita, hukum adat hukum agama yang berkembang di tengah masyarakat kita sesuai dengan falsafah Pancasila," kata dia.

Dalam konsep keadilan restorasi, lanjut Yusril, pemerintah akan lebih mengedepankan upaya musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan pidana seperti pemulihan hak korban, pemberian sanksi kepada pelaku.

Jalan musyawarah itu ditempuh agar tercipta keadilan tanpa menimbulkan konflik antar kedua belah pihak. Pemberlakuan keadilan restoratif itu tentu harus dalam pemantauan para penegak hukum.

Namun demikian, Yusril memastikan hal tersebut tidak membuat konsep pemberian sanksi hukum luntur dari penerapan KUHP.

"Kalau tidak ada jalan keluar (dalam keadilan restoratif), baru norma-norma hukum pidana dipaksakan negara," kata Yusril.

Yusril berharap penerapan KUHP yang baru ini dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan tujuan program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, pemerintah saat ini menunggu undangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Yusril menjelaskan, RUU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ketujuh Joko Widodo dan akan dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini.

"Pemerintahan Pak Prabowo meneruskan apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh Presiden Jokowi, termasuk hal-hal yang belum terselesaikan pada masa pemerintahan beliau. Salah satunya adalah RUU Perampasan Aset ini," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU Perampasan Aset bertujuan untuk memperluas ruang lingkup perampasan aset, tidak hanya terbatas pada hasil kejahatan korupsi, tetapi juga mencakup tindak pidana lainnya.

Salah satu pembaruan signifikan dalam RUU ini adalah perampasan aset yang dapat dilakukan bahkan sebelum adanya putusan pengadilan pidana, berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum pidana konvensional.

Namun demikian, Yusril mengakui bahwa aturan baru dalam RUU ini berpotensi menimbulkan perdebatan.

Ia mempersilakan seluruh pihak, baik dari kalangan ahli hukum, tokoh masyarakat, maupun lembaga lainnya, untuk memberikan masukan atau kritik yang konstruktif.

"Ini adalah sebuah langkah besar yang perlu mendapatkan perhatian publik. Kami siap mendengarkan berbagai kritik dan saran untuk memastikan bahwa RUU ini benar-benar bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat," ujarnya.

Yusril menambahkan, meskipun RUU Perampasan Aset telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR melalui surat Presiden dan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pemerintah masih menunggu DPR untuk memulai pembahasan.

RUU tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Prolegnas 2024-2029, dan Badan Legislasi DPR telah mengundang berbagai lembaga serta organisasi untuk menyerap aspirasi terkait RUU Perampasan Aset.

"Pemerintah tidak memiliki niat untuk menarik kembali RUU ini. Kami menunggu DPR untuk segera membahasnya dan melanjutkan proses legislasi sesuai dengan prosedur yang berlaku," tuturnya.

Sebagai langkah lanjut, Yusril menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim khusus yang akan diketuai oleh Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas untuk mewakili pemerintah dalam diskusi dan negosiasi terkait RUU tersebut.

"Pemerintah berharap, dengan adanya RUU Perampasan Aset, langkah pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya akan semakin efektif, dan sistem hukum Indonesia dapat semakin kuat dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat," ucapnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra merespons keterangan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman di Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut perkara Sisminbakum pada 2010.

"Keterangan Boyamin di Mahkamah Konstitusi itu ada benarnya, namun ada pula salahnya. Bahwa saya ditetapkan tersangka oleh Kejagung yang dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji, itu betul adanya," kata Yusril kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Ketika dinyatakan sebagai tersangka, Yusril mempersoalkan keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Yusril lantas melakukan pengujian materiil atas UU Kejaksaan ke MK tentang masa jabatan Jaksa Agung. Yusril menilai Jaksa Agung Hendarman telah habis masa jabatannya bersamaan dengan habisnya masa jabatan Presiden SBY periode pertama bersamaan dengan seluruh anggota Kabinet.

Dalam masa jabatan Presiden SBY yang kedua, Hendarman tidak pernah diangkat dengan Keppres baru sebagai Jaksa Agung dan juga tidak pernah dilantik. Dengan demikian saya berpendapat Hendarman bukanlah Jaksa Agung dan tidak sah bertindak sebagai Jaksa Agung.

"Karena jaksa itu merupakan suatu kesatuan, maka ketika Jaksa Agungnya tidak sah, maka segala keputusan seluruh jajarannya juga adalah tidak sah, termasuk menetapkan saya sebagai tersangka tindak pidana," ujar Yusril.

Persoalan sah tidaknya Jaksa Agung itu dibawa Yusril ke MK untuk menguji berapa lama masa jabatan Jaksa Agung. MK memutuskan Yusril mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara. MK mengabulkan sebagian permohonan Yusril. Yaitu jabatan Jaksa Agung adalah lima tahun, diangkat dan diberhentikan bersamaan dengan berakhirnya jabatan seluruh anggota Kabinet.

"Konsekuensinya, jabatan Hendarman sudah berakhir tanggal 20 Oktober 2009 bersamaan dengan berakhirnya jabatan Presiden SBY," ujar Yusril.

Namun berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Boyamin Saiman, MK menolak permohonan Yusril untuk menyatakan penetapannya sebagai tersangka adalah tidak sah. Putusan MK yang saat itu dipimpin Mahfud MD tidak berlaku retroaktif, tetapi berlaku sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.

"Maka, segala tindakan dan putusan Hendarman sebelum adanya Putusan MK tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Maka penetapan saya sebagai tersangka tetap sah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan Boyamin saya 'lolos' dari status sebagai tersangka akibat ketidaksahan Jaksa Agung," ujar Yusril.

Perkara Sisminbakum jalan terus di pengadilan, meski Hendarman diberhentikan Presiden SBY sebagai tindak lanjut Putusan MK dan digantikan oleh Basrief Arief. Perkembangan selanjutnya adalah Mahkamah Agung (dalam putusan tingkat kasasi) menyatakan kasus Sisminbakum bukanlah korupsi. Perbuatan yang didakwakan kepada Prof Romli Atmasasmita dkk memang ada, tetapi bukan tindak pidana. Sehingga MA melepaskan Prof Romli dkk dari segala tuntutan hukum (onslag).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan PemasyarakatanAgus Andrianto menyebutkan bahwa tidak ada target 100 hari kerja di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus hanya menegaskan bahwa kementerian yang ia pimpin bakal mengerjakan 13 program yang seusai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tidak ada 100 hari," kata Agus selepas rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (5/11/2024).

"Pokoknya kita akan kerjakan 13 program itu yang mengacu pada arah kebijakan Bapak Presiden," ujar dia.

Eks Wakapolri itu menambahkan, kementeriannya akan mencoba untuk menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo Subianto, termasuk soal orientasi kemasyarakatannya, ke lingkungan kementerian.

"Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat kepada warga di sekeliling kantor imigrasi dan pemasyarakatan," kata Agus.

Dalam rapat dengan Komisi XIII, Agus memaparkan 13 program prioritasnya sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yakni

1. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

2. Memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

3. Penguatan dan peningkatan pendayagunaan warga binaan untuk menghasilkan produk UMKM.

4. Bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang kurang mampu dan masyarakat di sekitar UPT Pemasyarakatan.

5. Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif.

6.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

7. Pengembangan Autogate pada seluruh bandara dengan penerbangan internasional.

8. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengaku tidak memiliki program 100 hari kerja pertama setelah dilantik menjadi bagian di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut Ia sampaikan usai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11).

"Kita tidak ada (fokus program kerja dalam) 100 hari," kata Agus.

Agus menjelaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya akan langsung mengebut 13 program prioritas yang telah dicanangkan. 

Agus kemudian mengungkapkan salah satu strategi yang akan diterapkan untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di sejumlah daerah rawan. Agus mengaku ingin memperketat syarat keimigrasian di daerah rawan TPPO dengan calon imigran harus melampirkan mutasi rekening dalam jangka satu tahun.

"Kita tambahkan persyaratan dalam pengajuan dokumen keimigrasian, kalau bisa syaratnya ditambah aja, dengan melampirkan rekening satu tahun," kata Agus.

Agus menilai pelampiran mutasi rekening tersebut dapat menyaring antara para calon imigran yang hendak berwisata dengan mereka yang ingin menjadi calon migran illegal. Ia menyebut pihak keimigrasian akan mengecek jumlah dana para calon imigran untuk memberikan izin keberangkatan.

"Kalau rekeningnya cuman 100-500 ribu, enggak mungkin dia liburan kan," tutur dia.

Di sisi lain, Agus mengaku sudah membekali sejumlah petugas imigrasi di daerah rawan TPPO terkait upaya pencegahan TPPO. Ia juga mengaku akan berkolaborasi dengan seluruh aparat penegak hukum untuk mengurangi TPPO di seluruh Indonesia.

"Kita sampaikan informasi kepada masyarakat di sana, tentang modus-modus para pelaku dalam mengelabui korbannya," tutur dia.

Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan reformasi hukum yang digencarkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan disesuaikan dengan praktik kejahatan modern.

Prof. Yusril menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai dengan salah satu dari delapan misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba.

"Di bidang hukum pidana ini kadang-kadang norma hukumnya kalah cepat dengan kejahatan yang timbul di tengah masyarakat. Itulah tugas kami di sini sebenarnya," kata Yusril dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menko Yusril menyebutkan saat ini praktik kejahatan di Indonesia maupun dunia makin beragam dengan lahirnya berbagai cara baru, salah satunya seperti judi daring (online) yang kian marak.

Perjudian sejak dahulu sudah dilarang di dalam negeri. Namun, saat kegiatan judi tersebut secara daring, kata dia, aktivitas haram itu masuk ke dalam jenis kejahatan siber (cybercrime) yang memerlukan berbagai perangkat hukum baru untuk mengatasinya.

Maka dari itu, kata dia, salah satu bentuk reformasi yang akan diprioritaskan pada pemerintahan baru ini, yakni melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Dalam KUHP baru tersebut, kata Prof. Yusril, berbagai tindakan hukum yang diatur sudah disesuaikan dengan jenis tindak pidana saat ini. Kemenko Kumham Imipas akan mengajukan lima rancangan undang-undang (RUU) untuk melaksanakan KUHP baru itu.

"Ini tugas yang sangat mendesak karena hukum kita ingin masuk ke suasana baru, menggunakan hukum pidana baru. Dengan demikian, tidak ada kesan Indonesia sudah lama merdeka, tetapi masih pakai hukum Belanda. Kita sudah punya hukum baru," tutur dia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024