Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Korlantas siapkan strategi hadapi Natal-Tahun Baru di kawasan wisata

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan memaparkan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi menghadapi tingginya gelombang masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, terutama di kawasan wisata.

Hal itu disampaikannya menanggapi prediksi tingginya pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk melaksanakan liburan, sebagaimana hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ini saya sudah meng-inventarisasi tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, di tempat lain," kata Aan setelah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

LPSK telusuri kasus pengeroyokan oleh oknum TNI di Deli Serdang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA, Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung periksa saudara kandung Ronald Tannur

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa saudara kandung terpidana Ronald Tannur sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam putusan bebas Ronald atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Rabu, mengonfirmasi bahwa tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Fabrizio Revand Tannur (FRT) selaku anak dari tersangka Meirizka Widjaja (MW) yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur.

Selengkapnya klik di sini.

KPK dalami legalitas pembelian LNG Pertamina

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Chief Legal Counsel di PT Pertamina Persero periode 2011–2015 Alan Frederick sebagai saksi perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina.

"Saksi hadir didalami terkait proses legalitas keputusan direksi dalam pembelian LNG," kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Wamen: RUU Narkotika utamakan rehabilitasi, namun tak tinggalkan hukum

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG - Kasus penembakan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38) menyebabkan Gamma Rizkynata Oktafandy (17), siswa SMKN 4 Semarang dan anggota Paskibra setempat tewas.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah turun ke Kota Semarang terkait insiden yang menjadi sorotan publik ini.

Wakil Ketua LPKS Susilaningtias menyebut timnya sudah turun pada pekan lalu, bertemu beberapa pihak termasuk Polrestabes Semarang dan Polda Jateng untuk berkoordinasi.

Termasuk menemui para korban dan keluarganya. Sejumlah saksi juga telah ditemui.



?Pertama kami sampaikan turut berduka cita. Fakta yang kami temukan tidak ada tawuran. Menurut saksi-saksi yang kami temui ya. Itu memang ada penembakan, di sisi lain juga ada (keterangan) dari Polrestabes Semarang karena ada tawuran katanya, ini yang masih kami dalami,? kata Susi dikutip Kamis (5/12/2024).

LPSK juga masih mendalami soal keterangan terkait adanya korban kena luka tembak yang selamat.

?Kalau hanya terserempet kok sampai segitunya,? sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara,"

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa, (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Sri melanjutkan, dirinya bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses tersebut meliputi penelaahan, pengumpulan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mengetahui peristiwa secara menyeluruh

Berdasarkan hasil penelusuran LPSK, terungkap bahwa insiden tersebut bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil pada 8 November 2024 lalu.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka cukup serius.

Sri melanjutkan, saat ini Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

Setelah mengungkap kronologi peristiwa tersebut, Sri memastikan pihaknya akan berupaya memberikan perlindungan dari saksi dan korban.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," tegas Sri.

Sebelumnya, Pomdam I/Bukit Barisan menetapkan 25 prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2/Kilap Sumagan sebagai tersangka penyerangan warga di Desa Cinta Adil, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu, membenarkan prajurit yang diduga terlibat seluruhnya sudah diperiksa dan diproses hukum oleh Pomdam I/Bukit Barisan.

“25 orang oknum prajurit sudah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya dilakukan pemberkasan, dibagi sesuai dengan tingkat keterlibatannya dalam perkara tersebut,” kata Mayjen Hariyanto.

Di Markas Komando Kodam I/BB, Sumatera Utara, Selasa (3/12), Letjen TNI Mochammad Hasan kepada wartawan menegaskan Pomdam I/BB memeriksa 50 lebih prajurit dari Yonarmed 2/KS hingga akhirnya menetapkan separuhnya sebagai tersangka.

Dia menjelaskan para penyidik dari Pomdam I/BB membutuhkan waktu beberapa minggu sampai akhirnya dapat menetapkan tersangka, karena mereka harus cermat dan teliti dalam memeriksa keterlibatan masing-masing prajurit tersebut dalam insiden penyerangan itu.

“Mohon maaf ini memang prosesnya agak lama, karena kami memilah-milah, memisah-misahkan, karena kita tidak boleh salah dalam menegakkan hukum, mengambil keputusan, karena ini nanti akan dilimpahkan ke pengadilan,” kata Hasan.

Letjen TNI Mochammad Hasan sejak 18 Oktober 2024 sampai dengan 2 Desember 2024 rangkap jabatan sebagai Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Sesmenko Polkam) dan Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan. Namun, terhitung sejak Selasa, jabatan Pangdam I/BB telah dia serahkan kepada Mayjen TNI Rio Firdianto.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menindaklanjuti permohonan perlindungan dalam peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan berat oleh oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang.

Insiden yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan belasan warga mengalami luka-luka itu terjadi pada Jumat, 8 November 2024.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," kata Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam keterangan tertulis, Rabu (4/12/2024).

Sri Suparyati bersama tim dari Kantor Perwakilan LPSK Medan pun telah melakukan investigasi di lapangan.

Proses ini meliputi penelaahan, pengumpulan data dan informasi, serta wawancara dengan korban dan saksi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

Penelaahan LPSK mengungkap bahwa insiden bermula dari gesekan antara beberapa warga dan sejumlah prajurit Yonarmed 2/KS yang berpakaian sipil.

Serangan tersebut menyebabkan seorang petani RAB (61) meninggal dan terdapat korban lainnya mengalami luka serius, termasuk luka robek di kepala dan tangan.

Berdasar kesaksian warga, ada juga pembacokan, pemukulan, dan perusakan rumah-rumah warga selama serangan berlangsung.

Polisi Militer Kodam I/Bukit Barisan mengkonfirmasi keterlibatan beberapa oknum prajurit Yonarmed 2/KS dalam insiden ini. Seluruh tersangka telah ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan.

"Kami mengapresiasi langkah cepat yang diambil Kodam I/Bukit Barisan untuk menegakkan hukum dalam kasus ini," kata Sri.

LPSK memastikan seluruh permohonan perlindungan yang diterima akan melalui proses penelaahan komprehensif sebelum diputuskan.

Perlindungan ini tidak hanya bertujuan melindungi saksi dan korban dari ancaman, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan.

"Kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Sri.

Jakarta -

Pihak Nikita Mirzani mengupayakan saksi-saksi yang dihadirkannya dalam laporan terhadap Vadel Badjideh mendapatkan perlindungan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Laporan Nikita Mirzani atas kasus dugaan tindak asusila Vadel Badjideh kini sudah memasuki penyidikan.

Nikita Mirzani melalui kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid, mengatakan pihaknya mempunyai tiga saksi vital. Mereka juga sudah mengajukan permohonan ke LPSK.

"Ada tiga saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara Di LPSK. Dia datang terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK," kata kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin (2/12/2024).

Yang menjadi kekhawatiran pihak Nikita Mirzani adalah saat saksi-saksi tersebut selesai memberikan kesaksian di persidangan. Oleh karena itu, Nikita Mirzani sudah menyiapkannya sejak sekarang.

"Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu. Saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Kalau saat ini mungkin tidak begitu krusial, tapi saat sidang, setelah sidang itu yang sangat mengkhawatirkan," terang Fahmi Bachmid.

Meskipun sidang perihal kasus ini belum diketahui kapan digelar, pihak Nikita Mirzani meminta LPSK untuk melakukan monitoring sejak dini. Mereka beranggapan perlindungan terhadap saksi harus sudah ada sejak saat ini.

"Mereka-mereka yang kita khawatirkan setelah dia memberikan kesaksian di persidangan, itu yang perlu diberikan perlindungan. Tapi dari sekarang saya mohon dilakukan monitoring," pungkasnya.

Kemarin, anak Nikita Mirzani, LM, baru saja menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban terhadap laporan Nikita Mirzani. LM didampingi oleh kakak dan adik Nikita Mirzani saat memberikan keterangan di depan penyidik Polres Jakarta Selatan.

(ahs/pus)

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terjun langsung ke lokasi penembakan pelajar SMKN 4 Semarang oleh Aipda Robig. Tepatnya di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Kota Semarang, sejak Kamis hingga Jumat (29/11/2024).

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan, dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, mengatakan pemantauan langsung itu dilakukan untuk mencocokkan temuan lapangan, keterangan saksi, dan polisi.

"Kami masih harus mendalami keterangan kepolisian, masyarakat, dan di lokasi ini. Kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu (terjadinya penembakan) dan sekarang," ungkap Uli di lokasi kejadian.

Dia mengaku telah meminta keterangan dari 14 saksi terkait kasus tersebut. Timnya juga telah menghimpun informasi dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang.

Saat ini, Uli masih mendalami adanya perbedaan antara keterangan yang diperoleh dari kepolisian maupun kesaksian masyarakat setempat. Pemeriksaan saksi juga masih berlanjut sampai saat ini.

"Kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak. Kami masih menganalisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih memeriksa saksi-saksi lainnya juga," lanjut dia.

Kendati demikian, dia menyebut belum melihat video barang bukti Polda Jateng yang berupa rekaman CCTV minimarket di lokasi kejadian.

"Untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian itu wilayahnya kepolisian. Saya enggak bisa komentari, Komnas punya mekanisme sendiri untuk mendapatkan alat bukti," kata dia.

Lebih lanjut, dia telah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendampingi jalannya kasus ini.

Untuk diketahui, penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38), anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, terjadi pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Kini, Robig ditahan dalam lokasi penempatan khusus (patsus) di Polda Jateng. Saat ini, Robig menjalani dua proses pemeriksaan, yakni terkait pelanggaran kode etik dan tindak pidana, lalu berlanjut ke persidangan internal.

SEMARANG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi yang menembak mati seorang pelajar SMKN 4 Semarang diproses hukum secara pidana. Pasalnya tindakan itu disebut tak manusiawi.

Pernyataan dari Komnas HAM ini merupakan buntut dari penembakan yang dilakukan Aipda Robig Zaenudin (38) anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Akibat dua tembakan yang dikeluarkan, pelajar berinisial GR (17) meninggal. Sementara AD (17) dan SA (16) mengalami luka tembak di tangan dan dada.

Komisioner Komnas HAM Koordinator Sub Penegakan HAM, Pemantauan dan Penyelidikan Uli Parulian Sihombing menegaskan pentingnya penegakan hukum.

"Kami sudah mengeluarkan sikap yang ditandatangi Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyampaikan duka cita mendalam dan menyesalkan terjadinya penembakan oleh polisi," tutur Uli di sela pemantauan di lokasi penembakan di Jalan Candi Penataran, Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Lalu Komnas HAM meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan.

Mengingat masih ada dua korban selamat lainnya dan keluarga korban GR yang membuat laporan ke Polda Jateng, dia meminta adanya perlingdungan saksi dan korban.

"Kami juga minta adanya perlindungan saksi dan korban, kami sudah koordinasi dengan LPSK" imbuh Atnike.

Lebih lanjut, dia meminta Polrestabes Semarang menangani aksi tawuran yang marak dilakukan remaja di Semarang secara humanis.

Sehingga penertiban tawuran dapat dilakukan tanpa merenggut nyawa anak-anak.

Kunjungannya di Semarang dilakukan untuk mendalami kasus yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

"Sejak kemarin kami masih melakukan penelaahan, kami sudah memeriksa sekitar 14 saksi di sekitar sini dan juga beberapa pihak," ungkap dia.

Aipda Robig kini menjalani penahanan di Mapolda Jateng atas dugaan pelanggaran disiplin.

Polisi menduga Robig sudah melakukan tindakan berlebihan atau excessive action saat memutuskan untuk melepaskan tembakan ke arah tiga siswa tersebut.

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun ke Semarang untuk mengumpulkan sejumlah keterangan terkait penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin (38). Penembakan tersebut menyebabkan siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota Paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17), tewas.

Tim selain mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Candi Penataran Semarang Barat dan lokasi lain, juga mengumpukan keterangan dari masyarakat, termasuk pula dari Polda Jateng dan Polrestabes Semarang. "Kami melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan fakta-faktanya," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Semarang, Jumat (29/11/2024).

Pihaknya sudah meminta keterangan 14 orang dan mengumpulkan informasi lainnya dari sejumlah sumber. "Masih analisis terhadap versi masyarakat dan kepolisian. Tentu Komnas masih melakukan pendalaman karena kami masih harus memeriksa saksi-saksi lain," lanjutnya.

Pihaknya, sebut Uli, menyampaikan duka cita mendalam untuk korban dan menyayangkan terjadinya penembakan itu. "Kami minta ada penegakan hukum yang adil dan transparan. Kami juga ingin pastikan ada perlindungan kepada saksi dan korban," tandasnya.