REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) melaporkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mereka alami ke Kementerian HAM pada Selasa (15/4/2025). OCI disebut pernah menjadi bagian dari atraksi di Taman Safari.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto menyimak kesaksian para korban tentang perlakuan tak manusiawi. Para korban menceritakannya dengan berlinang air mata. Dalam kesaksiannya, para korban mengaku disiksa dengan cara dipukul, disetrum, dipaksa bekerja dalam kondisi sakit.

Bahkan ada korban yang dipisahkan dari anaknya seusai melahirkan. Aksi keji ini disebut korban terjadi pada tahun 1970-an. Para korban kekerasan, perbudakan, dan eksploitasi anak itu hingga saat ini merasa tak mendapatkan keadilan.

"Kami mendengarkan mereka. Kami sudah membaca dan mendengar, karena kasus ini memang sudah viral tentang apa yang terjadi pada mantan karyawan Oriental Circus Indonesia. Mereka minta audiensi, dan kami terima serta dengarkan," kata Mugiyanto kepada awak media usai pertemuan itu.

Para korban mengadukan pengalaman tak menyenangkan mereka selama bekerja di sirkus. Mugiyanto menyadari mengingat kembali pengalaman pahit bisa amat menyakitkan bagi korban. Tapi Mugiyanto menegaskan audiensi ini termasuk upaya perlindungan HAM terhadap masyarakat.

"Testimoni tentang hal-hal yang traumatik, menyakitkan, yang pahit itu tidak mudah. Tapi kami membutuhkan itu sebagai bagian dari proses pencarian keadilan," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto mengamati saat menyimak kesaksian korban terkuak aspek pelanggaran. Contohnya pelanggaran atas hak dasar seperti identitas. Apalagi sebagian korban tidak mengetahui asal-usul atau identitas keluarga mereka.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasan. Salah satu yang penting adalah soal identitas. Identitas seseorang adalah hak dasar, dan beberapa dari mereka bahkan tidak tahu siapa orang tuanya," ujar Mugiyanto.

Mugiyanto menjamin negara bakal berupaya guna menghindari kejadian serupa terjadi lagi. "Ini harus kami lakukan secepatnya untuk mencegah hal yang sama terulang," ujar Mugiyanto.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Muhammad Soleh mengungkapkan lambatnya penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Soleh mendorong pemerintah membentuk tim pencari fakta secepatnya guna menyelidiki dugaan eksploitasi dan kekerasan terhadap korban.

“Ketika kita viralkan ini, tidak ada upaya sama sekali. Harapan saya, Kementerian HAM membentuk tim pencari fakta,” ujar Soleh.

Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mendatangi kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Mereka mendatangi Kemenham untuk mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami mereka selama bekerja.

Mantan pekerja OCI diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto. Dalam pertemuan tersebut, Mugiyanto mengatakan mantan para pekerja mengadukan tindak kekerasan dan eksploitasi yang mereka alami selama bekerja.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," kata Mugiyanto.

Mugiyanto menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.

"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.

Kemenham juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta kerangan dan klarifikasi terkait dugaan tindakan eksploitasi tersebut.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.

Sementara itu, kuasa hukum mantan pekerja OCI Muhammad Sholeh mendorong Kementerian HAM dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk pencari fakta.

"Agar ada sinergi lintas sektoral dari Kementerian HAM dan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, semua harus Bersatu. Menurut saya segera membentuk tim pencari fakta", kata Sholeh.

Sholeh menyebut selama korban bekerja di sirkus OCI tidak pernah menerima gaji dan malah menerima kekerasan.

"Selama mereka menjadi budak, tidak pernah menerima gaji, menerima kekejaman, kekerasan, maka harus ada ganti rugi kepada para korban. Dan ini yang belum pernah terpikirkan," pungkasnya.

Saksikan pembahasan lengkap hanya di program detikPagi edisi Kamis (17/04/2025). Nikmati terus menu sarapan informasi khas detikPagi secara langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com, YouTube dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kasus menerima suap di kalangan para hakim sedang marak terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia. Salah satunya seperti kasus suap vonis lepas perkara ekspor crude palm oil (CPO) yang menjerat Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta dan tiga hakim lainnya.

Bahkan, kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di lembaga peradilan. Berdasarkan pantauan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa sejak tahun 2011 hingga 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan total nilai suap mencapai sekitar Rp107 miliar.

Tindakan tersebut tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga menodai kepercayaan masyarakat terhadap hukum negara.

Hukuman bagi hakim penerima suap menurut undang-undang

Sanksi hukum terhadap hakim yang menerima suap telah diatur dalam pasal dalam perundang-undangan yang berlaku.

Diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), hakim yang menerima suap diancam dengan berbagai hukuman.

Pasal 12 menyatakan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Hakim akan dipidana dengan penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, Pasal 11 UU Tipikor juga mengatur bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, akan dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Hakim yang menerima suap juga telah melanggar kode etik atas perilaku tidak jujur dan akan diperiksa oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial.

Pelanggaran-pelanggaran ini juga dapat diberlakukan sanksi lainnya selain hukuman penjara dan denda, diantaranya seperti penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tetap tidak hormat. Hal ini diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung akan menjatuhkan sanksi kepada hakim penerima suap, berdasarkan usul dari Komisi Yudisial, dengan batas waktu penyelesaian maksimal 60 hari terhitung sejak usulan diterima.

Apabila seorang hakim terbukti menerima suap dan berpengaruh pada putusan pengadilan, para pihak dalam perkara pidana memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Dalam kondisi ini, keputusan hakim yang menerima suap karena faktor kepentingan sendiri, dinyatakan sebagai putusan pengadilan yang tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam UU Kekuasaan Hakim pada pasal 17 ayat 5 dan 6.

Secara umum, itulah sanksi hukum yang berlaku bagi hakim yang menerima suap. Dengan aturan hukum yang berlaku, diharapkan dapat terealisasikan sehingga mampu menimbulkan efek jera, memperkuat integritas lembaga peradilan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali terhadap sistem hukum negara.

Pewarta: Putri Atika Chairulia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Taman Safari Indonesia (TSI) melalui komisarisnya, Tony Sumampouw menunjukkan bukti video terkait tuduhan eksploitasi para pekerja Oriental Circus Indonesia (OCI) dari kecil.

Video film yang ditunjukkan Tony Sumampouw pada Antara, memperlihatkan tentang kegiatan OCI yang diambil sekitar tahun 1981 bertepatan dengan perayaan Sekaten di Klaten dan Yogyakarta, menunjukkan para pekerja anak-anak itu ceria.

"Kalau ada bekas luka (penyiksaan dan lainnya) itu enggak mungkin anak-anak ceria seperti ini," kata Tony saat ditemui di Kabupaten Bogor, Rabu.

Tony yang juga aktif di OCI bertindak sebagai pelatih hewan, mengatakan saat itu anak-anak memang harus menghabiskan waktu di lingkungan sirkus, seperti makan, mandi, istirahat bahkan belajar.

"Ketika itu memang bekerja semua, anak-anak makan, istirahat, show, sampai belajar ada waktunya. Kalau ada kekerasan mungkin saya juga kena karena saya kan di sana juga," ucap dia.

Tony Sumampouw menuturkan OCI dan Taman Safari Indonesia merupakan dua badan hukum yang berbeda, mengungkapkan isu ini pernah mencuat pada 1997 dan ditangani Komnas HAM yang kala itu dipimpin Ali Said, dan hasil penelusurannya ditemukan anak-anak tersebut berasal dari satu daerah di Jakarta.

"Ibu saya sangat suka anak-anak diasuh sampai usia enam tahun dan diarahkan mau ke sirkus apa entah akrobat atau lainnya. Jadi anak-anak itu, ibu datang ke daerah itu, mengambil anak di sana karena mereka ditolak ibunya dan bapaknya. Dan itu ada saksinya yang membenarkan," tutur dia.

Tony menduga kasus ini kembali mencuat karena ada yang mengarahkan dan dia mencurigai orang yang mengarahkan tersebut dari luar OCI.

"Ini ada yang mengarahkan. Ada minta sesuatu. Yang mengarahkan itu dari luar OCI," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, Wakil Menteri HAM Mugiyanto di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4), menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja Oriental Circus Indonesia.

Pada kesempatan itu, dia mendengarkan aduan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang mereka alami.

"Kami dengarkan dari mereka, ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana," ujarnya.

Meskipun dugaan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran HAM itu terjadi pada masa lampau, menurut dia, bukan berarti tindak pidana yang dilakukan tidak bisa diusut.

"Apalagi, kita sudah punya KUHP sejak Indonesia merdeka," katanya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan menjembatani pencarian hak bagi mantan pemain sirkus di Oriental Circus Indonesia yang diduga korban pelanggaran HAM saat bekerja di Taman Safari Indonesia pada tahun 1970-an.

Mugiyanto mengatakan bahwa Kementerian HAM akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Komnas HAM, mengingat para korban sebelumnya telah melapor ke dua pihak tersebut.

Di samping itu, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, Kementerian HAM berencana meminta keterangan dari pihak Taman Safari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

Namun, kasus tersebut dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.

“Dulu Bu Fifi pernah melaporkan ke Mabes Polri tentang penghilangan asal-usul, tapi akhirnya SP3 dikeluarkan. Alasannya, bukti tidak ada,” kata Soleh usai melaporkan kasus ini ke Kementerian HAM, Selasa (15/4/2025).

Fifi, salah satu korban yang melapor sejak tahun 1997, mengaku kecewa atas hasil penanganan kasusnya di kepolisian.

Ia bahkan tidak memahami prosedur hukum saat pertama kali membuat laporan, termasuk ketika polisi memintanya melakukan visum.

“Saya pernah melaporkan kekerasan dan penghilangan asal-usul. Polisi waktu itu minta visum, tapi saya tidak tahu harus seperti apa. Saya kecewa, karena saya disiksa dan sakit, tapi tidak ada yang bisa membela saya,” ujar Fifi.

Respons Taman Safari

Sementara itu, pihak Taman Safari Indonesia mengeklaim tidak punya keterkaitan dengan para mantan pemain sirkus yang mengaku mengalami kekerasan.

Manajemen Taman Safari mengatakan bahwa masalah tersebut melibatkan individu tertentu.

“Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan eks pemain sirkus yang disebutkan dalam video tersebut,” tulis Manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan resmi.

“Kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan,” ujar mereka.

Taman Safari Indonesia meminta agar kasus dugaan kekerasan dan eksploitasi tersebut tidak disangkutpautkan dengan pihak mereka.

"Hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami," tuls Taman Safari Indonesia.

"Terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum," ujar mereka.

Taman Safari Indonesia mengeklaim berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG), kepatuhan hukum, serta etika bisnis yang bertanggung jawab.

Taman Safari Indonesia juga mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di ruang digital.

"Dan tidak mudah terpengaruh oleh konten yang tidak memiliki dasar fakta maupun keterkaitan yang jelas,” tulis Taman Safari Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus pada Oriental Circus Indonesia (OCI), tetapi tak membuahkan hasil.

"Pada 1997, komisioner Komnas HAM pada waktu itu mengeluarkan rekomendasi atas kasus anak-anak atlet/eks-atlet OCI,” kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Uli menjelaskan, pada 28 tahun lalu, para mantan pemain sirkus sempat mengadukan pelanggaran HAM yang mereka alami ke Komnas HAM.

Komnas HAM pun memantau mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia, dan menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” kata Uli.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar dia.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadinya tindakan yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” kata Uli.

Dia menjelaskan, dalam surat rekomendasi itu, disebutkan bahwa OCI akan bekerja sama dengan Komnas HAM untuk memberikan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk praktik-praktik pelatihan anak-anak atlet sirkus.

“Pelatihan dengan disiplin keras tidak boleh menjurus penyiksaan, baik fisik maupun mental. Sengketa antara OCI dengan anak-anak atlet/eks-atlet sirkus OCI hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan,” ungkap dia.

Uli menyebutkan, kasus ini juga sempat dilaporkan ke kepolisian pada 1999, tetapi dihentikan penyidikannya.

"Menurut catatan Komnas HAM, memang ada SP3 atas penyidikan dugaan pelanggaran pasal 277 KUHP pada tahun 1999. Tapi hal ini mohon juga diklarifikasi ke kepolisian,” kata dia.

Setelah 28 tahun berlalu, Komnas HAM kembali menyarankan para korban untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum.

"Pada 6 Januari 2025, komisi pengaduan Komnas HAM memebrikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum," ujar Uli.

Kuasa hukum para mantan pemain sirkus, Muhammad Soleh, menyebutkan bahwa salah satu kliennya, Fifi, sempat melaporkan dugaan pelanggaran itu ke Mabes Polri sejak tahun 1997, dengan sangkaan pelanggaran Pasal 277 KUHP tentang penghilangan asal-usul.

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) akan memanggil pihak Taman Safari terkait dugaan eksploitasi terhadap sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sekaligus pengambilan tindakan ke depan.

Hal itu disampaikan Wamen HAM Mugiyanto setelah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, Selasa (15/4/2025) kemarin. Dia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu (16/4/2025).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Dalam video yang diunggah Mugiyanto, KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"Salah satu panduan bagi kami di Kementerian HAM, kami pertimbangkan bagaimana soal pemulihan mental psikologis. Itu penting memastikan supaya tidak berulang. Supaya saudara-saudara kita yang sekarang masih bekerja itu tidak mengalami lagi seperti ibu-ibu sekalian di masa lalu," ujarnya.

Pihak Taman Safari Buka Suara

Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan Taman Safari Indonesia. Dia membantah adanya penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," ujarnya.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Oriental Circus Indonesia dan Taman Safari

Oriental Circus Indonesia punya sejarah panjang di Indonesia. Pendiri OCI dan Taman Safari yakni Hadi Manansang.

Hadi lebih dulu mendirikan OCI. Sekitar tahun 1963-1964, Hadi membentuk Bintang Akrobat dan Gadis Plastik. Tiga tahun kemudian hadir lah Oriental Show yang berganti nama dengan Oriental Circus Indonesia pada 1972.

Segala sesuatunya terkait pagelaran sirkus ini, disiapkan sendiri oleh Hadi dan anak-anaknya. Mulai dari pemain sirkus, melatih satwa, menjahit tenda, menyediakan konsumsi, mengangkat peralatan, serta mengurus perizinan.

Berawal dari sirkus dan kecintaan Hadi kepada binatang, dia kemudian membuat Taman Safari Indonesia.

"Kecintaan orangtua saya kepada karyawan, sehingga menciptakan Safari Park sehingga karyawan bisa tetap bekerja dan satwanya bisa berkembang biak. Waktu pertama kali buka, sempat ditanya apakah akan berorientasi bisnis atau konservasi (perlindungan), dan orang tua saya menjawab dua-duanya. 50% bisnis, 50% lagi konservasi," ujar Jansen Manansang, dikutip detikFinance.

Adanya Taman Safari Indonesia juga tak lepas dari Ringling Brother Circus yang menjadi inspirasi keluarga Manansang ini melakukan atraksi sirkus. Di mana, mereka ingin membuat wadah seperti Winter Quarters milik Ringling Brother, yang mengembangbiakkan para satwa selama musim dingin untuk dilatih agar siap tampil kembali di musim yang akan datang.

"Membuat kita berpikir semua satwa akan berhenti saat musim hujan dan mulai berkembang biak, itu tujuan awal kami dalam mengembangkan sirkus," jelas Tony.

"Tapi Tuhan memilih jalan lain untuk kita semua. Waktu itu tangan saya tergigit harimau. Sejak itu, gereja mengirim kami ke Australia untuk berobat. Di sana, kami mengunjungi Safari. Mulai dari sana lah, orangtua berpikir kenapa kita tidak membangun taman safari di Indonesia," imbuhnya.

Hingga akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, Taman Safari Indonesia telah berkembang membuat unit lain seperti Taman Safari Indonesia II di Prigen, Bali Safari & Marine Park di Gianyar, Batang Dolphin Center, serta Jakarta Aquarium.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengapresiasi capaian Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) yang menyelesaikan 2,9 juta permohonan di triwulan I 2025. Menurutnya, capaian itu bukti nyata transformasi digital.

"Di tiga bulan pertama ini, Ditjen AHU berhasil menyelesaikan 2.900.948 permohonan dari target yang dibebankan sebanyak 2.913.595 permohonan atau telah diselesaikan sebanyak 99,57 persen atau hampir mendekati ekspektasi. Sementara 12.647 permohonan di antaranya sedang dalam proses penyelesaian atau capaian semester I ini meningkat 5,73 persen dari raihan triwulan I tahun 2024, yaitu 93,84 persen," kata Supratman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/4/2025).

Supratman menilai capaian itu dampak dari transformasi digital. Dalam 3 bulan terakhir, Ditjen AHU sudah melakukan percepatan 95 layanan hukum online dari sebelumnya 79 layanan.

Ditjen AHU menargetkan 52 layanan digital lainnya rampung pada Juni 2025, sehingga keseluruhan 147 layanan Ditjen AHU akan terintegrasi pada akhir 2025.

"Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital yang kita dorong telah memberikan dampak nyata dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan pihaknya akan menargetkan seluruh layanan di Ditjen AHU berbasis digital pada tahun 2025. Dengan begitu, masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

"Kami sudah menargetkan pada tahun 2025 ini seluruh layanan di Ditjen AHU akan berbasis digital ini sekaligus sebagai bukti, bahwa kami akan terus menyajikan layanan yang cepat dan berkualitas kepada masyarakat," ujarnya.

Selain itu Widodo juga membeberkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari-Maret 2025 mencapai Rp 311.313.889.586 atau sebesar 118,37% dari target triwulan 1 tahun 2025 yang sebesar Rp263.000.000.000. Angka ini pun melampaui capaian pada periode tahun 2024.

"Data penerimaan PNBP tahun 2024 pada tanggal dan bulan yang sama, realisasi PNBP Ditjen AHU tercatat sebesar Rp287.434.822.871. Berarti terjadi peningkatan PNBP sebesar 5,30 persen dibandingkan tahun 2024," ujar Widodo.

Untuk memperkuat integrasi data dan penegakan hukum, Ditjen AHU telah melakukan penguatan kerja sama lintas kementerian/lembaga. Di antaranya, penandatanganan kerja sama dengan berbagai instansi, seperti Kejaksaan Agung, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Melalui perumusan regulasi strategis dan kerja sama lintas instansi, Ditjen AHU terus memperkuat fondasi hukum nasional demi transparansi, perlindungan WNI, dan penegakan hukum yang berintegritas," ucap Widodo.

Sementara itu, dalam dunia olahraga, Ditjen AHU berperan dalam proses fasilitasi naturalisasi atlet keturunan Indonesia. Di triwulan I ini, Ditjen AHU telah menyelesaikan proses naturalisasi enam orang atlet sepak bola untuk membantu Tim Nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026.

Keenamnya yaitu Ole Lennard Ter Haar, Dion Markx, Tim Geypens, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.

"Kami mendukung perkembangan sepak bola nasional dengan memberikan naturalisasi atlet sepak bola keturunan Indonesia, untuk membawa sepak bola nasional ke kancah dunia," ujar Widodo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sejumlah mantan pekerja sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) kemarin. Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Pasalnya, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Mugiyanto mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Ia menegaskan Taman Safari sebagai tempat bisnis harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM sesuai dengan Guiding Principles on Business and Human Rights yang telah diadopsi pemerintah melalui Strategi Nasional Bisnis dan HAM sejak 2022.

"Pemerintah Indonesia sudah punya strategi nasionalnya terkait bisnis dan HAM tahun 2022 yang lalu. Jadi itu harus patuh," tuturnya.

Mugiyanto menambahkan pihaknya juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para mantan pekerja OCI.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," pungkasnya.

Menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

"Perlu kami sampaikan bahwa Taman Safari Indonesia Group adalah badan usaha berbadan hukum yang berdiri secara independen dan tidak terafiliasi dengan pihak yang dimaksud. Kami memahami bahwa dalam forum tersebut terdapat penyebutan nama-nama individu," lanjut pernyataan itu.

"Namun, kami menilai bahwa permasalahan tersebut bersifat pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Adalah hak setiap individu untuk menyampaikan pengalaman pribadinya, namun kami berharap agar nama dan reputasi Taman Safari Indonesia Group tidak disangkutpautkan dalam permasalahan yang bukan menjadi bagian dari tanggung jawab kami, terutama tanpa bukti yang jelas karena dapat berimplikasi kepada pertanggungjawaban hukum," jelas pernyataan TSI berikutnya.

Jakarta (ANTARA) -

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, dalam pernyataan tertulis menyampaikan baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada artisnya tersebut, telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," tulis pernyataan Gold Medalist, sebagaimana dikutip laporan Soompi, Selasa.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng" tambahnya.

Berdasarkan laporan aktif dari penggemar mengenai tindakan jahat dan pemantauan internal, Gold Medalist mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (sebelumnya Twitter)," tulis penyataan tersebut.

Gold Medalist akan terus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap aktivitas daring "ilegal" tersebut guna melindungi hak-hak artisnya.

"Kami akan terus mengajukan keluhan tambahan terhadap postingan jahat yang mencemarkan nama baik artis kami, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak-hak artis kami melalui tindakan hukum yang kuat terhadap setiap perilaku kriminal yang jelas," lanjutnya.

​​​​​​​Adapun bintang "Queen of Tears" itu telah terseret dalam kontroversi sejak bulan Maret, menyusul dugaan hubungan di bawah umur dengan mendiang aktris Kim Sae Ron, klaim yang telah dibantahnya dengan tegas.

Jakarta (ANTARA) - Aktor Korea Selatan Kim Soo Hyun telah mengajukan pengaduan hukum terhadap unggahan, komentar jahat secara daring di internet.

Gold Medalist selaku agensi Kim Soo Hyun, dalam pernyataan tertulis menyampaikan baru-baru ini, postingan, komentar, dan informasi palsu yang ditujukan kepada artisnya tersebut, telah diunggah dan disebarkan secara daring tanpa pandang bulu.

"Secara khusus, konten spekulatif yang tidak berdasar dan klaim yang tidak terverifikasi telah dibagikan secara terus-menerus dan berulang kali, yang menyebabkan masyarakat membentuk kesalahpahaman dan merusak reputasi artis kami," tulis pernyataan Gold Medalist, sebagaimana dikutip laporan Soompi, Selasa.

"Fitnah jahat, penyebaran informasi palsu, serangan pribadi, dan pelecehan seksual, yang marak di komunitas daring dan media sosial, merupakan tindakan kriminal yang tidak boleh dianggap enteng" tambahnya.

Berdasarkan laporan aktif dari penggemar mengenai tindakan jahat dan pemantauan internal, Gold Medalist mengajukan pengaduan hukum kepada otoritas investigasi pada 14 April atas tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Jaringan Informasi dan Komunikasi dan penghinaan berdasarkan Undang-Undang Pidana.

Tindakan yang disebut "penghancur dunia maya" yang mengeksploitasi anonimitas untuk membuat berita palsu dan memproduksi video serta film pendek yang memicu perundungan dunia maya juga menjadi perhatian serius.

"Karena identitas para penghancur dunia maya tersebut kini terungkap dan tindakan hukum sedang diambil, kami juga akan menanggapi dengan tegas dalam koordinasi dengan perwakilan hukum luar negeri terhadap platform asing seperti YouTube dan X (sebelumnya Twitter)," tulis penyataan tersebut.

Gold Medalist akan terus mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap aktivitas daring "ilegal" tersebut guna melindungi hak-hak artisnya.

"Kami akan terus mengajukan keluhan tambahan terhadap postingan jahat yang mencemarkan nama baik artis kami, dan kami berjanji akan melakukan yang terbaik untuk melindungi hak-hak artis kami melalui tindakan hukum yang kuat terhadap setiap perilaku kriminal yang jelas," lanjutnya.

Adapun bintang "Queen of Tears" itu telah terseret dalam kontroversi sejak bulan Maret, menyusul dugaan hubungan di bawah umur dengan mendiang aktris Kim Sae Ron, klaim yang telah dibantahnya dengan tegas.

Penerjemah: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com – Praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan di Indonesia dinilai sebagai bentuk eksploitasi yang melemahkan posisi tawar buruh.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dunia ketiga lainnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Khalid Syaifullah, sosiolog masyarakat agraris dan kebijakan publik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), saat ditemui Kompas.com di Gedung 17 Fisipol Unesa, Selasa (15/4/2025).

"Penahanan ijazah itu salah satu alasannya adalah untuk melemahkan bargaining politik para buruh," kata Khalid.

Menurutnya, dengan menahan ijazah, perusahaan dapat mencegah buruh melakukan protes atau menolak perintah atasan yang terkadang berada di luar kontrak kerja yang telah disepakati.

"Kalau mereka melakukan itu, maka konsekuensinya akan berat. Ijazahnya akan ditahan dan itu membuat mereka tunduk," ujarnya.

Dampak serius bagi tenaga kerja

Praktik penahanan ijazah ini berdampak merugikan bagi para pekerja.

Khalid menjelaskan bahwa ijazah merupakan modal utama bagi pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

"Dalam istilah Marx, ijazah itu menjadi semacam surat kepemilikan atas komoditas tenaga kerja mereka, yang bisa mereka perjualbelikan," ujarnya.

Ketika ijazah ditahan, pekerja tidak dapat mencari pekerjaan di tempat lain.

Meskipun tidak memiliki data pasti, Khalid meyakini banyak pekerja yang ijazahnya ditahan dan tidak bisa ditebus, sehingga mereka terpaksa beralih ke sektor informal karena tidak memiliki dokumen legal untuk melamar pekerjaan formal.

Celah hukum yang dimanfaatkan

Khalid mengkritisi anggapan bahwa penahanan ijazah sah-sah saja berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, padahal praktik ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

"Ada hubungan yang timpang antara pemilik perusahaan dengan para pekerja ketika melakukan kontrak."

"Pekerja, apalagi di situasi sekarang, adalah pihak yang sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga pilihan menahan ijazah terpaksa mereka ambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, ketiadaan hukum yang jelas menjadi lahan eksploitasi bagi perusahaan.

Menurut Khalid, peraturan yang samar seringkali disukai oleh perusahaan dan juga pemerintah, terutama pemerintah daerah.

"Dengan begitu mereka bisa berkongkalikong dengan pihak perusahaan untuk meraup keuntungan, bisa dalam bentuk upeti atau cara lainnya," tegasnya.

Khalid merujuk pada riset berjudul "State and Illegality" yang menunjukkan bahwa praktik ilegalitas sering terjadi di wilayah hukum yang abu-abu, yang sengaja dikondisikan oleh stakeholder seperti pemerintah dan pengusaha untuk meraup keuntungan.

Peran pemerintah daerah yang berat sebelah

Dalam penyelesaian kasus penahanan ijazah, pemerintah daerah (Pemda) atau pemerintah kota (Pemkot) seharusnya berperan sebagai mediator dalam perundingan bipartit atau tripartit.

Namun, Khalid menilai peran ini seringkali problematik.

"Kadang-kadang Pemda/Pemkot sebagai mediator juga seringkali berat sebelah, biasanya memihak para perusahaan," katanya.

Adanya demonstrasi buruh setiap May Day yang menuntut kenaikan upah minimum regional (UMR) menunjukkan bahwa perundingan antara buruh dan perusahaan dengan mediator Pemda atau Pemkot melalui organisasi perangkat daerah (OPD) seringkali cenderung memenangkan pihak perusahaan.

Populisme politik vs solusi berkelanjutan

Menanggapi langkah Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, yang turun langsung menangani kasus penahanan ijazah, Khalid melihatnya sebagai cara populis yang sudah banyak dilakukan pendahulu seperti Tri Rismaharini atau bahkan mantan Presiden Joko Widodo.

"Politik kita masih mengandalkan politik ketokohan, dan itu biasanya tidak berkelanjutan. Setelah tokohnya ganti atau tokohnya dapat tawaran politik yang menggiurkan, biasanya apa yang dilakukan berhenti, bubar, dan digantikan oleh cara-cara lama," ungkapnya.

Khalid menilai, meskipun cara tersebut tampak tepat untuk jangka pendek, tidak akan berkelanjutan.

Diperlukan mekanisme penyelesaian yang komprehensif untuk menjamin para buruh memiliki posisi tawar di hadapan perusahaan.