Kom13

Menko Yusril tegaskan hakim terlibat suap diproses hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa hakim yang terlibat kasus suap harus diproses secara hukum.

"Iya kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum ya," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengatakan proses hukum tersebut bergantung pada ada atau tidaknya bukti yang cukup.

Yusril menjelaskan bahwa proses hukum berjalan normal. Penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan didasarkan pada penyelidikan dan penyidikan.

Nantinya, kata dia, perkembangan kasus tersebut akan dilihat apakah bukti yang ada memadai atau tidak.

"Tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," kata Menko Yusril.

Sebelumnya, pada Minggu (13/4), Kejaksaan Agung menetapkan tiga hakim sebagai tersangka kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat.

Tiga hakim tersebut adalah Djuyamto (DJU), Agam Syarif Baharuddin (ASB), dan Ali Muhtarom (AM). Ketiganya merupakan majelis hakim yang menjatuhkan putusan lepas tersebut.

Dari hasil pemeriksaan, penyidik mendapatkan fakta bahwa tiga hakim itu diduga menerima uang suap miliaran rupiah melalui Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat kala itu.

Adapun MAN telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama pada hari Sabtu (12/4).

OCI Taman Safari Buka Suara soal Dugaan Eksploitasi, Ambil Jalur Hukum

Pihak Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari buka suara soal tuduhan dugaan tuduhan eksploitasi dan pemerasan pihaknya terhadap pada karyawan.

Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Dia meyakini tuduhan itu bukan atas kemauan pada mantan pemain sirkus OCI. Tony mengaku sudah menganggap mereka seperti anak dan karenanya dia tak akan memperkarakan mereka.

"Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka," kata dia.

Tony mengaku telah mengantongi bukti-bukti dugaan pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp3,1 miliar oleh para aktor di balik kasus tersebut.

Namun, dia menegaskan dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

"Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya 'alat'. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami," ungkap Tony.

Pada kesempatan yang sama, Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan kasus tersebut murni terkait dengan OCI dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia.

Meski begitu, dia meyakini ada motif dari pihak tertentu untuk menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik kasus tersebut.

"Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah," tegas Barata.

Sebelumnya, sejumlah mantan pekerja sirkus OCI Taman Safari Indonesia (TSI) mengadukan dugaan eksploitasi yang dialami ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM).

Pengaduan itu diterima langsung oleh Wakil Menteri HAM Mugiyanto di kantornya, pada Selasa (15/4) kemarin.

Dalam audiensi tersebut, mantan pekerja menyebut aksi kekerasan hingga eksploitasi terhadap anak telah terjadi sejak tahun 1970-an oleh para pemilik OCI dan Taman Safari Indonesia.

Mugiyanto menyebut berdasarkan keterangan para korban apa yang mereka alami tidak hanya tindakan kekerasan semata melainkan juga bentuk pelanggaran HAM.

Pasalnya, kata dia, terdapat sejumlah korban yang bahkan mengaku tidak mengetahui asal-usul dan keluarga mereka karena direkrut sejak anak-anak dan dibawa keliling dunia tanpa dokumen resmi.

"Ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana. Banyak kekerasannya. Ada aspek penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Mereka tidak tahu asal-usulnya," ujarnya dalam audiensi.

Mugiyanto mengaku pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Komnas HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta lembaga terkait lainnya untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Mugiyanto menambahkan pihaknya juga akan segera memanggil manajemen Taman Safari Indonesia untuk meminta klarifikasi terkait dugaan eksploitasi dan penyiksaan terhadap para mantan pekerja OCI.

"Kami akan lakukan secepatnya. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu," katanya.

Menyikapi hal itu, Taman Safari Indonesia menyatakan konteks permasalahan tersebut melibatkan individu tertentu. TSI juga menyampaikan klarifikasi terkait permasalahan itu.

"Taman Safari Indonesia Group sebagai perusahaan ingin menegaskan bahwa kami tidak memiliki keterkaitan, hubungan bisnis, maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut," bunyi pernyataan manajemen Taman Safari Indonesia dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (16/4).

Menimbang Arah Baru UU TNI: Antara Reformasi dan Semangat Sishankamrata

AKHIRNYA, setelah melalui pembahasan yang cukup intens di parlemen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengesahan UU TNI yang baru ini telah memicu perdebatan serius di ruang publik. Isinya dianggap membawa implikasi strategis terhadap struktur kelembagaan dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa.

Penambahan tugas operasi militer selain perang (OMSP), perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, hingga kenaikan usia pensiun bagi perwira tinggi menjadi sorotan utama.

Namun, polemik ini semestinya tidak dilihat semata-mata sebagai wacana normatif dan birokratik.

Ia perlu dimaknai dalam kerangka besar sistem pertahanan nasional, terutama dalam konteks konstitusionalitas Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai basis utama strategi pertahanan negara.

Melacak jejak konstitusional

Konsep Sishankamrata, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1954, lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer dan mempertahankan kemerdekaan.

Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukan semata tanggung jawab militer, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh rakyat dan komponen bangsa.

Hal ini kemudian dikukuhkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Dengan demikian, Sishankamrata adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri pada era reformasi memang mengubah struktur kelembagaan. Namun, tidak boleh mengaburkan substansi strategis dari Sishankamrata itu sendiri.

Seperti diingatkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, pemisahan tersebut tidak boleh menjadikan kedua institusi berjalan terpisah tanpa sistem yang terpadu.

Dalam konteks ini, setiap perubahan terhadap struktur, tugas, dan kewenangan TNI harus tetap menjunjung tinggi semangat integrasi sistem pertahanan, tunduk pada supremasi sipil, dan tidak menyimpang dari prinsip negara demokrasi.

Tantangan pertahanan di era modern memang menuntut adaptasi. Namun, adaptasi itu harus tetap berpijak pada konstitusi dan nilai-nilai reformasi, agar kekuatan militer tetap berada dalam kerangka hukum dan kendali sipil yang sah.

Peluang dan risiko dalam perubahan

Salah satu perubahan signifikan adalah diperluasnya kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada lembaga sipil strategis – dari intelijen, siber, pencarian dan pertolongan, hingga Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

UU ini juga menetapkan bahwa masa dinas perwira tinggi dapat diperpanjang hingga usia 63 tahun, bahkan dua kali setahun melalui Keputusan Presiden.

Kebijakan ini memang mencerminkan adaptasi terhadap ancaman multidimensi yang makin kompleks: dari ancaman siber, disinformasi, hingga bencana dan terorisme.

Namun perlu dicatat, sebagaimana disampaikan dalam dokumen Pendapat Ahli di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan batas usia pensiun yang berbeda antara TNI dan Polri sebelumnya telah menimbulkan ketidakseimbangan struktural yang dapat mengganggu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Ironisnya, keputusan tentang masa pensiun ini lebih banyak didasarkan pada asumsi mengenai daya tahan fisik semata, tanpa riset ilmiah yang mendalam tentang kondisi usia produktif prajurit, proyeksi ancaman strategis, atau rasio personel dengan luas wilayah NKRI.

Namun demikian, arah kebijakan Prabowo-Gibran memberi konteks yang relevan untuk membaca ulang posisi UU TNI.

Konsep Advance Sishankamrata, sebagaimana dijabarkan dalam narasi kampanye mereka dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024 (Perpres No. 8/2021), menempatkan pendidikan, gizi anak, hingga penyiapan komponen cadangan sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta.

Ini merupakan perluasan paradigma Sishankamrata: tidak hanya sebagai pertahanan teritorial, tapi sebagai kebijakan pembangunan manusia dan sosial yang menopang ketahanan nasional.

Dalam konteks ini, reformulasi UU TNI bisa dianggap sebagai upaya penguatan kelembagaan dan struktur strategis jangka panjang. Namun tentu saja, hal ini tetap harus dijalankan dengan prinsip checks and balances yang kuat.

Menjaga profesionalitas, meneguhkan reformasi

TNI adalah pilar utama pertahanan negara. Maka menjaga profesionalisme dan netralitas TNI menjadi kunci utama menjaga stabilitas nasional.

Di sinilah DPR, Mahkamah Konstitusi, dan elemen masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan agar semangat Reformasi 1998 tidak tergerus oleh ekspansi wewenang yang tidak terukur.

UU TNI 2025 memang dapat dibaca sebagai momentum korektif sekaligus strategis untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah lanskap ancaman yang kian kompleks dan tak terduga – baik dalam bentuk konvensional, non-konvensional, hingga hibrida.

Namun, sebesar apa pun semangat pembaruannya, koreksi ini hanya akan bermakna jika dijalankan dalam koridor demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi supremasi sipil, dan menjamin keterpaduan sistem pertahanan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pembaruan dalam sektor pertahanan tidak boleh mengaburkan semangat reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Apalagi jika berisiko menghidupkan kembali bayang-bayang dwifungsi ABRI di masa lalu, atau memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan.

Sebab keunggulan suatu sistem pertahanan tidak semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau panjangnya masa dinas seorang perwira, melainkan oleh legitimasi moral dan kepercayaan rakyat yang menopangnya.

Sebagaimana diingatkan oleh Jenderal A.H. Nasution dalam doktrin “perang rakyat semesta”, kekuatan sejati pertahanan Indonesia bukan semata terletak pada militer yang hebat, tetapi pada keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga Tanah Air.

Dalam konteks itu, pertahanan negara bukan hanya soal membentengi batas wilayah dengan senjata, tetapi lebih dari itu: soal membangun kepercayaan, keteladanan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh potensi bangsa.

Dan di tengah ketidakpastian global hari ini, kepercayaan publik adalah “senjata strategis” yang tak kalah penting dari kapal perang atau rudal pintar.

Jika UU TNI 2025 benar-benar ingin menjadi instrumen penguatan pertahanan, maka ia harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat ikatan antara militer dan rakyat, bukan sekadar memperkuat struktur, tetapi membangun makna.

Karena negara ini tidak akan kuat oleh otot semata, melainkan oleh legitimasi yang dibangun atas dasar partisipasi dan cinta rakyat terhadap bangsanya sendiri.

Tak Terima Dituduh Lakukan Eksploitasi, Oriental Circus Bakal Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com — Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, akan melakukan upaya hukum atas tudingan eksploitasi dan pemerasan yang dilayangkan terhadap pihaknya.

Tony menegaskan, pihaknya justru mencium adanya provokator yang diduga sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif.

“Ya, di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami,” ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihaknya tidak berniat memperkarakan para mantan pemain sirkus, yang disebutnya sudah seperti anak sendiri.

Namun, berbeda dengan “aktor” yang berada di balik tuduhan tersebut.

“Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka,” kata Tony.

Menurut Tony, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.

Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

“Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.

Tony mengaku, sebagian bukti sudah dikantongi, meskipun dengan beberapa korban ia belum sempat bertemu langsung.

“Sebagian bukti sudah ada. Kalau mereka (anak-anak) yang kemarin itu, saya belum pernah ketemu lagi. Mungkin karena merasa malu setelah ramai bicara seperti ini,” ujar dia.

Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan bahwa dugaan masalah ini murni terkait dengan Oriental Circus Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia (TSI).

“Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah,” tegas Barata.

Barata juga menilai ada motif tertentu yang berusaha menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik yang seharusnya tidak terkait.

“Kenapa mereka mengincar TSI, kami juga tidak paham. Yang jelas, secara posisi hukum dan dokumen, TSI berdiri terpisah dari OCI. Jadi, kalau ada langkah hukum, itu murni dari Pak Tony, bukan atas nama TSI,” ujar dia.

Dasco, Mensesneg, Seskab bahas Satgas PHK dengan tiga pimpinan buruh

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berdiskusi bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh membahas rencana pembentukan Satgas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tiga pimpinan konfederasi serikat buruh itu yang diajak berdiskusi itu, yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, serta Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Pembaruan Jumhur Hidayat.

"Kami bertemu di (kompleks) Istana, membahas tentang persiapan pembentukan Satgas PHK sambil menunggu arahan dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Said Iqbal saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia melanjutkan pertemuan itu juga membahas rencana peringatan Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei yang akan digelar di Kawasan GBK, Jakarta, dan dihadiri oleh ratusan ribu buruh bersama Presiden Prabowo.

Sementara itu, Jumhur Hidayat, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan dalam pertemuan itu ada beberapa poin yang dibahas oleh konfederasi serikat buruh bersama pemerintah dan DPR terkait pembentukan Satgas PHK.

"Pertama, mencermati potensi perusahaan yang mau melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja). Kedua, mendiskusikan langkah-langkah menghindari PHK, misalnya mengurangi jam kerja, dan sebagainya sambil menunggu keadaan pemulihan ekonomi," kata Jumhur.

Dia melanjutkan poin ketiga yang dibahas, yaitu kemungkinan memberikan insentif kepada perusahaan agar mereka tidak buru-buru melakukan PHK.

"Keempat, memastikan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) dibayarkan dengan baik oleh BPJS. Kelima, memastikan pembayaran pesangon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau perjanjian kerja bersama," sambung Jumhur.

Poin keenam yang dibahas dan ditekankan oleh konfederasi serikat buruh adalah perlunya memetakan potensi pasar kerja baru bagi mereka yang kena PHK, misalnya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi.

"Terakhir, satgas (PHK) agar dibentuk dengan personalia tripartit dengan BPJS Ketenagakerjaan, akademisi ahli ketenagakerjaan, dan lain-lain,” kata Jumhur Hidayat.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam akun media sosial pribadinya menyebut pertemuannya bersama tiga pimpinan konfederasi serikat buruh, Mensesneg Prasetyo, dan Seskab Teddy sebagai ajang silaturahmi dan tukar pikiran membahas mitigasi dan penanganan terhadap kelompok buruh jika mereka terkena gelombang PHK.