JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto tidak membahas soal kenaikan gaji hingga tunjangan saat mengumpulkan hakim di Istana Kepresidenan Jakarta.

Para hakim se-Indonesia sebelumnya menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) usai Presiden Prabowo melantik kepala daerah.

"Sedikit tentang itu (kesejahteraan hakim). Belum, belum, enggak ada yang disinggung (soal kenaikan gaji dan tunjangan) sama sekali, belum," kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Menurut Supratman, Prabowo sejak lama sudah berkomitmen terkait kesejahteraan hakim, termasuk soal kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

Akan tetapi, realisasi soal komitmen itu memang tak dibahas pada pertemuan tadi.

"Wah, itu tidak disinggung tadi," ungkap Supratman.

Dia mengungkapkan, Presiden RI menyampaikan soal program-programnya ke para hakim.

"Seperti biasanya, beliau menjelaskan tentang bagaimana MBG (Makan Bergizi Gratis) itu sangat penting. Kemudian, beliau ingin sumber daya alam itu bisa lebih berkeadilan dari sisi kepemilikan. Seperti itu saja, dan sekaligus minta supaya keadilan itu bisa ditegakkan," ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di Istana Kepresidenan Jakarta, para hakim merapat pada pukul 14.30 WIB.

Mereka berbaris di pilar menuju gerbang Istana Negara pada pukul 14.37 WIB, menunggu giliran untuk pemeriksaan undangan sembari mengobrol.

Sebab, tamu yang masuk harus menunjukkan undangan resmi dari Sekretariat Presiden (Setpres).

Hadir juga Menkum Supratman, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, serta Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan di lokasi.

"Diminta kumpul, Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," kata Otto di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis.

Otto mengungkapkan, tidak ada arahan resmi dari Presiden Prabowo.

Ia menyebut, Prabowo baru akan memberikan pengarahan dalam pertemuan kali ini.

"Kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden. Ya, hakim-hakim (MA)," tutur Otto.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman, usai menghadiri agenda pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menilai tidak etis baginya untuk berbicara mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan.

"Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Supratman di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret ke dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah narapidana yang berpotensi menerima pengampunan atau amnesti kembali turun.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada 19.000 narapidana yang berpotensi menerima amnesti tersebut. Jumlah ini turun dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai 44.000 orang.

"Kalau amnesti tinggal tunggu sedikit, 19.133 lagi finalisasi. Dari 44.000 sekarang turun jadi 19.133," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Ia mengungkapkan, berkurangnya napi yang bakal mendapat pengampunan terjadi lantaran verifikasi dan asesmen pemerintah.

Supratman menyatakan, verifikasi dan asesmen napi tersebut berada di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Masalahnya verifikasinya dan asesmennya di Kementerian Imigrasi, ya. Pokoknya secepatnya kami akan ajukan kepada Presiden, ya," tutur Supratman.

Sebagai informasi, total calon penerima amnesti berkurang dari sebelumnya sebanyak 19.337 narapidana yang dinyatakan lolos verifikasi dan asesmen awal.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.

Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.

“Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," kata Menkum Supratman ketika itu.

Dia menuturkan, amnesti diberikan atas pertimbangan kemanusiaan, di samping untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.

Setidaknya, kelebihan muatan lapas bisa dikurangi sekitar 30 persen dengan pemberian amnesti tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo kumpulkan hakim-hakim di Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas enggan berkomentar banyak soal penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman menyebut kasus yang menjerat Hasto masih berproses.

Maka itu, ia enggan memberi tanggapan.

"Oh, jangan. Itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses," kata Supratman, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Diketahui, Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hasto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025) malam.

Pantauan dari KPK, Hasto tampak turun dari tangga di Gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.

Diberitakan sebelumnya, Hasto sudah memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proses PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto menyatakan bahwa ia siap ditahan KPK jika dibutuhkan penyidik.

"Ya, sudah siap lahir batin (jika ditahan KPK)," kata Hasto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari proses hukum yang berkeadilan di Indonesia.

Ia yakin demokrasi tetap berjalan jika upaya paksa itu diambil penyidik.

Hasto mengatakan, penahanan merupakan bagian dari perjuangan.

"Pertanyaan yang baik, bagaimana kalau saya ditahan? Dengan semuanya, Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan, itu konsepsi awalnya. Karena itulah ketika itu terjadi, semoga tidak ya," ujarnya.

"Ini saya yakini akan menjadi pupuk bagi demokrasi, ini akan menjadi benih-benih bagi upaya untuk mewujudkan suatu sistem penegakan hukum yang sebenar-benarnya tanpa pandang pilih," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Prabowo kumpulkan hakim-hakim di Istana

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan hakim-hakim di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis sore, setelah pada pagi harinya melakukan pelantikan serentak kepala daerah.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan hakim-hakim yang dikumpulkan bukan hanya Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA).

"Cukup banyak hakim, bukan hanya Hakim Agung yang hadir. Tapi hakim yang di MA," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

Yusril mengaku belum mengetahui arahan yang akan diberikan oleh Presiden dalam pertemuan tersebut.

Dia menyebut bahwa hakim-hakim yang dikumpulkan merupakan hakim-hakim yang hadir dalam acara Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 yang digelar di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2).

"Saya kira dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga. Kita dengar nanti apa saja yang disampaikan. Saya kira semua hakim yang hadir di pertemuan MA, laporan tahunan MA," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan mengatakan dirinya diminta hadir oleh Presiden untuk mengikuti pertemuan dengan hakim-hakim se-Indonesia.

"Diminta kumpul ... Pak Presiden pertemuan dengan para hakim-hakim se-Indonesia," ujar Otto.

Otto menyampaikan dirinya dan para hakim akan mendengar arahan langsung dari Presiden Prabowo. Namun, dia mengaku tidak mengetahui substansi dari arahan yang akan disampaikan.

"Belum tahu .... kita datang untuk mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ucap dia.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang juga tiba di Istana Kepresidenan menyampaikan bahwa dirinya hadir untuk mendampingi Presiden terkait laporan tahunan MA.

Supratman mengaku tidak mengetahui jumlah hakim yang dikumpulkan dalam pertemuan ini. Dia juga belum mengetahui arahan yang akan diberikan Presiden dalam pertemuan.

"Kemarin di MA, sekarang di Istana. (Terkait arahan dari Presiden) saya tidak tahu," ujar dia.

Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memilih tidak memberikan komentar terkait dengan kasus hukum yang melibatkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Supratman, usai menghadiri agenda pertemuan para hakim dengan Presiden RI Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, menilai tidak etis baginya untuk berbicara mengenai perkara yang masih dalam proses pengadilan.

"Jangan, itu tidak enak, tidak etis untuk saya komentari hal-hal yang lagi berproses di pengadilan," ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan Supratman di tengah sorotan publik terhadap perkembangan kasus Hasto Kristianto yang kini terseret ke dalam rangkaian kasus Harun Masiku.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

"HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS dalam kurun waktu 16—23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I," ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan.

Atas penetapan status tersangka tersebut, Hasto kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Meski demikian, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada hari Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon, sekaligus menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Pewarta: Andi Firdaus/Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyanyi Agnez Mo terlihat mendatangi Kementerian Hukum di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (19/2/2025).

Kedatangan pelantun “Coke Bottle” ini merupakan buntut dari perselisihannya dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Berikut rangkuman pernyataan Agnez Mo saat mengunjungi Kementerian Hukum.

• Diskusi soal Undang-Undang Hak Cipta

Agnez Mo mengucapkan terima kasih karena diterima dengan baik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Ia mengungkapkan, kunjungannya bertujuan untuk mendiskusikan Undang-Undang Hak Cipta.

“Sebenarnya, tujuannya untuk belajar. Apa sih sebenarnya Undang-Undang itu? Karena saya sebagai warga negara Indonesia tentu ingin taat pada hukum. Saya berdiri bersama Undang-Undang,” ujar Agnez dalam jumpa pers di Gedung Kementerian Hukum, Rabu.

Agnez mengaku sempat bingung dengan permasalahannya dengan Ari Bias, sehingga merasa perlu menggali lebih dalam soal UU Hak Cipta.

“Tapi sayangnya, mungkin karena kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan. Bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk penyanyi lain dan pencipta lagu di Indonesia,” tuturnya.

"Oleh karena itu, saya pikir ini kesempatan yang bagus untuk sama-sama belajar, duduk bersama, mendengar, dan lebih sadar hukum,” tambah Agnez.

• Bagikan Pengalaman sebagai Anggota LMK di Amerika

Dalam kesempatan tersebut, Agnez Mo juga membagikan pengalamannya sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Ia berharap pengalamannya itu bisa menjadi masukan positif bagi sistem UU Hak Cipta di Indonesia.

“Kami hanya berdiskusi dan berbagi pengalaman, termasuk bagaimana sistem di Amerika,” kata Agnez Mo.

“Saya sendiri sudah menjadi bagian dari LMK di sana selama 12 tahun. Semoga ini bisa membantu agar tidak ada salah tafsir ke depannya,” tambahnya.

• Jawaban soal Kasasi

Terkait kabar bahwa dirinya akan mengajukan kasasi dalam kasus dengan Ari Bias, Agnez Mo memilih untuk tidak memberikan banyak komentar.

Ia hanya menyatakan bahwa kasusnya masih berjalan dan tidak bisa dibahas lebih lanjut.

“Kan lagi ongoing case, enggak bisa dikasih tahu dong,” ujar Agnez.

Sebelumnya, Agnez sempat menyinggung soal kasasi dalam unggahan Instagram Story pribadinya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari penyanyi dan smusisi seperti, Agnes Monica, Arman Maulana, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Jakarta, Rabu, menerima audiensi dari sejumlah musisi Indonesia, seperti Agnes Monica (Agnez Mo), Arman Maulana, Ariel Noah, dan Bunga Citra Lestari untuk membahas sistem royalti.

Supratman menyampaikan apresiasi atas inisiatif para musisi menyuarakan aspirasi mereka dalam pertemuan yang digelar untuk mendengarkan masukan dari para penyanyi dan pencipta lagu soal sistem royalti, terutama terkait rencana revisi Undang-Undang Hak Cipta yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya berterima kasih kepada Agnes dan para musisi lainnya atas masukan yang diberikan. Masukan ini akan kami jadikan pertimbangan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Hak Cipta," ujar Supratman dalam konferensi pers usai audiensi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat, tidak hanya dari musisi, tetapi juga akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.

Menkum menjelaskan setiap saat pihaknya menerima berbagai masukan dan setelah menerima draf rancangan undang-undang (RUU) dari parlemen, Kementerian Hukum akan menindaklanjuti dengan kajian lebih lanjut.

Dalam audiensi itu, penyanyi dan pencipta lagu Agnez Mo menyampaikan pandangannya mengenai hak royalti. Ia menekankan pentingnya pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi yang berlaku.

Agnez Mo turut berbagi pengalaman sebagai pencipta lagu yang berkarir di dalam dan luar negeri, serta sebagai bagian dari Broadcast Music, Inc. (BMI), Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Amerika Serikat.

Agnez Mo bercerita pada mulanya percakapan dirinya dengan Menkum untuk belajar lebih tentang UU Hak Cipta, namun terdapat beberapa kasus yang membuat kalangan musisi bingung sehingga dia juga mendiskusikannya bersama Menkum.

"Karena saya warga negara Indonesia, saya taat hukum Indonesia. Sayangnya, ada kasus yang membuat kami kebingungan, jadi saya pikir ini kesempatan yang baik untuk sama-sama duduk dan mendengar agar kami semua lebih sadar hukum," ujar Agnez Mo pada kesempatan sama.

Sementara itu, Arman Maulana mengungkapkan bahwa keresahan terkait sistem royalti menjadi alasan utama pertemuan tersebut.

Para penyanyi, kata Arman, merasa perlu memberikan masukan kepada pemerintah terhadap keresahan yang terjadi saat ini.

"Kami berkumpul karena belum ada serikat penyanyi yang menaungi kami sehingga beberapa penyanyi membentuk Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan menyusun manifesto," jelas vokalis grup band Gigi itu.

Senada, Ariel Noah menegaskan bahwa VISI hadir untuk mewakili suara para penyanyi yang menginginkan penyelesaian segera atas polemik yang berkembang.

"Kami ingin negara hadir untuk menengahi dan menyelesaikan persoalan ini agar ada kejelasan bagi semua pihak," tutur Ariel.

Penyanyi Bunga Citra Lestari pun menambahkan bahwa tujuan utama para musisi adalah menciptakan ekosistem musik yang adil bagi semua pihak.

"Yang pasti, kami sebagai penyanyi ingin ada solusi agar industri musik bisa berjalan dengan fair dan baik untuk semua," ucap BCL, sapaan akrabnya.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat dialog antara pemerintah dan para musisi demi menciptakan kebijakan hak cipta yang lebih jelas dan adil bagi industri musik Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025