Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Susilaningtyas mengatakan bahwa pihaknya telah proaktif berkomunikasi dengan keluarga korban penembakan di tempat istirahat (rest area) Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten.

“Kami sudah proaktif komunikasi dengan keluarga korban untuk kami akan temui korban dan keluarga,” kata Susilaningtyas kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Susilaningtyas menjelaskan, belum ada permohonan resmi untuk perlindungan dari keluarga korban. Namun begitu, dia memastikan keluarga korban akan menyambangi kantor LPSK dalam waktu dekat.

“Kalau permohonan resmi ke LPSK belum. Keluarga sampaikan akan ke kantor LPSK,” imbuhnya.

Perlindungan oleh LPSK, tambah dia, dapat diberikan sejak suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Terkait bentuk perlindungan yang nantinya diberikan kepada keluarga maupun korban, hal itu tergantung kebutuhan dan kondisi kasusnya.

“Misalnya, korban ‘kan ada yang terluka maka jika butuh bantuan medis, bisa diajukan ke LPSK dan nanti kami layani. Kalau ada ancaman, misalnya, maka bisa kita selenggarakan perlindungan fisik,” terang Susilaningtyas.

Peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil terjadi di rest area Kilometer 45 Tol Jakarta-Merak, Jayanti, Tangerang, Banten, pada Kamis (2/1) pukul 04.30 WIB. Dalam kejadian itu, bos rental mobil, IAR, meninggal dunia karena tembakan di bagian dada, sementara pegawainya, RAB, terluka.

Insiden tersebut bermula ketika saksi, NN, melihat beberapa mobil saling berkejaran dan berhenti di rest area Kilometer 45. Dari salah satu mobil minibus berwarna hitam, pelaku diduga menembakkan lima kali peluru yang mengenai dua korban.

Keterangan saksi lain menyatakan, kejadian bermula dari penyalahgunaan mobil rental milik IAR. Penyewa mobil diduga memutus jejak kendaraan sehingga korban bersama tim melacak kendaraan yang disewakannya. Setelah melacak dan mengejar, korban tiba-tiba ditembak.

Kasie Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa di Tangerang, Sabtu (4/1), mengatakan, Ajat Supriatna (AS) selaku orang yang mencari mobil sewaan telah ditetapkan sebagai tersangka. Tim penyidik juga mengamankan terduga pelaku lainnya, yakni I yang diduga terlibat dalam upaya penggelapan mobil rental milik korban.

Di samping itu, Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Danpuspomal) Laksamana Muda TNI Samista di Jakarta, Senin, mengakui terdapat oknum aparat yang diduga menjadi pelaku penembakan. Tiga oknum TNI AL, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KLK BA, telah diamankan dan sedang dalam penyidikan.

Makassar -

Sahabat Saksi dan Korban (SSK) menyebut pengacara Rudy S Gani diduga sempat mendapat ancaman sebelum tewas ditembak orang tidak dikenal (OTK) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel). Ancaman yang diterima korban dalam bentuk tertulis.

"Saya barusan dapat info bahwa ada ancaman tertulis," ujar perwakilan SSK Sulsel Restu Pratama saat datang di kediaman korban di Makassar, Minggu (5/1/2025) malam.

Restu tidak menjelaskan lebih jauh soal dugaan pengancaman yang dimaksud. Namun pihaknya akan mengkaji hal itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada istri korban.

"Istrinya (korban) ini saksi kunci, menurut informasi yang kita terima ada ancaman berupa tertulis," tegasnya.

Komunitas yang menjadi perpanjangan tangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) itu masih berkoordinasi dengan lembaga lain untuk permohonan pengajuan perlindungan ke istri korban.

"Kami tetap harus menunggu hasil koordinasi antara dengan teman-teman LBH (lembaga bantuan hukum) yang bergabung di Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia)," tutur Restu.

Restu memaparkan ada beberapa hal yang diperhatikan dalam upaya perlindungan ke istri korban. Poin penting yang dimaksud seperti pemulihan hak dan perlindungan fisik.

"Kemudian apakah pemenuhan haknya, proseduralnya juga akan diajukan, kemudian tentang restitusi juga," tambah Restu.

Sebelumnya diberitakan, SSK mendatangi kediaman korban di Makassar pada Minggu (5/1) malam. SSK turun tangan untuk menindaklanjuti kasus ini terutama terkait perlindungan hukum ke istri korban.

"Kedatangan saya hari ini untuk memastikan apakah korban melalui Peradi akan mengajukan permohonan ke LPSK," ujar Restu.

Sebagai informasi, Rudy tewas ditembak di Dusun Limpoe, Desa Pattuku Limpoe, Kecamatan Lappariaja, Bone pada Selasa (31/12/2024) sekitar pukul 21.50 Wita. Aparat kepolisian hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan.

(sar/hsr)

Istri pengacara Rudi S Gani (49) yang tewas ditembak di Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan mendapatkan pemulihan psikologis dari tim Peradi Makassar.

Istri korban Maryam mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut mengalami trauma berat dan merasa ketakutan.

"Saya merasa masih trauma dan ketakutan, karena saya pertama yang melihat langsung suami saya jatuh tertembak di depan saya," kata Maryam, Minggu (5/1).

"Perasaan saya selalu ada yang ikuti, buntuti. Jadi saya takut, kalau ada yang mau membantu dan mendampingi saya bersyukur, karena saya betul-betul takut dan tidak bisa tidur, selalu kayak ada yang mengintai," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim PPA Peradi Makassar, Fatimah menuturkan, pihaknya memberikan pendampingan psikologis terhadap istri korban penembakan pengacara Rudi S Gani.

Dalam pemulihan psikologis istri korban, kata Fatimah pihaknya akan mengerahkan psikolog untuk melakukan asesmen dan memberikan konseling.

Direktur Kriminal Umum, Kombes Pol Jamaluddin Farti mengatakan polisi akan memeriksa istri korban besok, Senin (6/1)/

"Terkait pemeriksaan istri korban bersama 3 orang tukang akan dilakukan pemeriksaan mulai Senin besok di Polda Sulsel," katanya.

Pemeriksaan ini, kata Jamaluddin untuk mengumpulkan keterangan dari pada saksi-saksi yang berada di lokasi kejadian di malam korban ditembak sebanyak 14 orang saksi.

Jamaluddin menerangkan bahwa tim gabungan dari Polres Bone dan Polda Sulsel masih terus melakukan penyelidikan dan mengumpulkan barang bukti pada kasus penembakan yang menewaskan pengacara, Rudi S Gani.

Dalam kasus ini, polisi mengungkap senjata yang digunakan oleh pelaku untuk menembak pengacara merupakan senapan angin.

"Jadi uji labfor, kemudian menyatakan bahwa itu adalah proyektil atau senjata atau senapan angin," kata Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, Kamis (2/1).

Didik menerangkan, senjata yang digunakan pelaku, bukan senjata api, namun senapan angin.

"Jadi itu adalah senapan angin, bukan senjata api, kalibernya 8 milimeter (mm)," tegasnya.

Kemudian berdasarkan hasil autopsi jenazah, kata Didik ditemukan luka di bagian wajah sebelah kanan mata korban.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Ramli (59), korban penembakan di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, berencana mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), demi keselamatan Ramli dan keluarganya dalam kasus tersebut.

Adapun Ramli ditembak pelaku saat membantu rekannya sesama pengusaha rental mobil untuk mengejar dan menangkap pelaku pencurian mobil.

Ramli mengalami luka parah usai kejadian itu, sementara rekannya lyas Abdurrahman (48) tewas.

"Saya sedang proses menyiapkan berkas untuk pengajuan LPSK, namun kami belum sampai mengurus langsung ke pihak LPSK," kata anak Ramli, Alfia saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Lanjut Alfia mengatakan, alasan dia dan keluarganya ingin mengajukan perlindungan ke LPSK adalah mencari jaminan keselamatan bagi sang ayah yang sedang berhadapan dengan hukum.

Terkait dengan dana restitusi yang kemungkinan diajukan oleh keluarga Ramli, Alfia mengatakan belum memikirkan sejauh itu.

"Untuk minta restitusi dana dan lain-lain, kami belum sampai di tahap itu, jadi kamipun masih belum tahu," tambah dia.

Istri Ramli, Anita juga mengonfirmasi bahwa keluarganya bakal mengajukan perlindungan kepada LPSK.

Bahkan, Anita mengatakan bahwa sang anak sedang cukup sibuk untuk mengurus berkas-berkas yang bakal diajukan ke LPSK.

"Iya untuk pendampingan, untuk segala macem. Sekarang dia (Alfia) lagi ngurus surat-surat untuk LPSK," kata Anita saat dihubungi, Sabtu (4/1/2025).

Diberitakan sebelumnya, terjadi peristiwa penembakan terhadap pemilik rental mobil di rest area KM 45 Tol Tangerang-Merak, Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2025).

Dalam tragedi itu, dua korban tertembak. Satu korban, Ilyas Abdurrahman (48) yang mobil rentalnya dicuri oleh pelaku, tewas. Sementara korban lainnya, Ramli (59), mengalami luka tembak di bagian tangan.

Kepala Seksi Humas Polresta Tangerang Ipda Purbawa mengatakan, pelaku diduga ada empat orang.

"Ada beberapa yang sudah dikantongi, cuma belum bisa kami sampaikan. Yang pasti kasat lagi di lapangan lagi proses penangkapan," ujar Purbawa saat dikonfirmasi, Jumat (3/1/2025).

Keempat pelaku ini mengendarai dua mobil saat terjadinya peristiwa penembakan tersebut yang menyebabkan IA (48) tewas dan RM (60) luka berat.

Polisi juga telah memeriksa tujuh saksi, yakni empat orang yang berada di TKP dan tiga orang dari keluarga pemilik rental yang ikut saat kejadian.

JAKARTA - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) Maneger Nasution menyampaikan catatan akhir tahun seputar isu HAM. Menurutnya, ada 15 isu HAM yang layak dialamatkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto .

Dalam keterangan yang diterima SINDOnews, Maneger menyebut isu pertama adalah turunnya indeks demokrasi Indonesia. Beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil.

"Penting alamatkan bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menjamin tidak terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi, maupun diskriminasi," ujar Maneger, Selasa (31/12/2024).

Isu kedua, publik perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.

Ketiga, publik menunggu bagaimana pelanggaran HAM berat (PHB) masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik. "Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen pemerintahan Prabowo untuk menuntaskan PHB masa lalu, baik secara non-yudisial, sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi, maupun secara yudisial," katanya.

Isu keempat, komitmen dan kesungguhan pemberantasan korupsi. Sejarahnya, kepolisian dan kejaksaan diyakini tidak bisa memberantas korupsi, oleh karena itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai stiger mecanism. Hanya, KPK sekarang berada pada titik nadir terendah. Citra KPK di mata publik lebih rendah dari lembaga penegak hukum lainnya.

"Pilihan tersedia bagi pemerintahan Prabowo adalah menguatkan KPK dengan cara merevisi UU KPK, setidaknya seperti dulu sebelum UU KPK direvisi, dan menyegerakan RUU Perampasan Aset. Atau, kalau KPK sudah tidak bisa diselamatkan, dimuseumkan saja," ujarnya.

Maneger Nasution. Foto/Istimewa

Kelima, di Indonesia ada sejumlah lembaga nasional HAM seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Pemerintahan Prabowo harus dipastikan berkomitmen agar berbagai lembaga HAM itu diperkuat, jangan sampai dilemahkan.

Keenam, mengakselesai peningkatan Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM). Pada Indeks HAM 2023, skor rata-rata untuk seluruh variabel adalah 3,2, yaitu turun 0,1 dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,3. Skor rata-rata nasional lebih banyak dikontribusi oleh indikator-indikator dalam variabel hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob) yang mencapai skor rata-rata 3,3.



"Pada variabel hak sipil dan politik (sipol), negara membukukan capaian di angka 3 dengan indikator kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai penyumbang skor terendah, yakni 1,3 di antara seluruh indikator lainnya."

Ketujuh, lanjut Maneger, menunaikan janji pada masyarakat adat. Penurunan skor pada hak atas tanah sebesar -1,5 dibanding Indeks HAM 2019 dan -0,3 dibanding pada Indeks HAM 2022 menjadi implikasi dari masih menjalarnya konflik agraria. Dihimpun berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), konflik agraria yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo 2015-2021 mencapai 2.498 kasus, melampaui jauh dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berjumlah 1.770 kasus.

"KPA juga mencatat 73 konflik akibat PSN selama pemerintahan Jokowi dari tahun 2015-2023. Pengaturan dalam UU No. 21/2023 tentang Perubahan UU 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) mengenai pemberian Izin Hak Guna Usaha (HGU) selama 190 tahun bagi investor di lokasi IKN hanya menjadi pelayan investor dan semakin memperkeruh konflik yang terjadi," jelasnya.

Kedelapan, Presiden Prabowo juga harus mengakselerasi adopsi instrumen HAM internasional melalui ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture dan pengesahan RUU Ratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa.

Isu kesembilan, lanjutnya, mengambil tindakan segera untuk mencetak legacy di bidang HAM, di antaranya melalui penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum terealisasi dan menimbulkan pelanggaran HAM, akselerasi penyelesaian yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk penuntasan kejahatan pembunuhan atas Munir Said Thalib.

Kesepuluh, Presiden Prabowo hendaknya menjadikan HAM sebagai basis penyusunan perencanaan pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dengan indikator-indikator yang presisi dan berbasis pada disiplin hak asasi manusia.

Kesebelas, Presiden Prabowo harus memperkuat dukungan kebijakan yang mengikat sektor bisnis dan dukungan penganggaran yang signifikan untuk pengarusutamaan bisnis dan HAM sebagai instrumen perwujudan kesetaraan akses terutama hak atas tanah untuk mencegah keberulangan kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis.

Keduabelas, Presiden Prabowo memastikan perencanaan pembangunan yang inklusif dan memastikan semua entitas warga negara memperoleh jaminan pemajuan kesejahteraan tanpa diskriminasi.

Ketigabelas, Presiden Prabowo perlu mengadopsi dan memastikan tata kelola yang inklusif (inclusive governance) dalam menangani intoleransi, radikalisme dan terorisme, guna mewujudkan inclusive society yang memiliki ketahanan atau resiliensi dari virus intoleransi dan radikalisme.

Isu keempatbelas, Presiden Prabowo perlu mengagendakan pembahasan sejumlah RUU yang kontributif pada pemajuan HAM seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Sistem Pendidikan Nasional, serta melakukan tinjauan ulang terhadap regulasi dan kebijakan yang kontra-produktif pada pemajuan HAM seperti UU Cipta Kerja dan UU Perubahan Kedua UU ITE.

"Kelimabelas, penyelesaian masalah Papua secara damai, komprehensif, dan bermartabat dengan mengepankan pendekatan dialog, kesejahteraan, dan keadilan dalam konteks NKRI," pungkas Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI 2019-2024 ini.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mempertimbangkan sopir taksi berinisial MH menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus polisi tembak warga hingga tewas di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang terjadi pada akhir November lalu.

Diketahui, MH menjadi sopir dari Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota polisi dari Satuan Samapta Bhayangkara Polresta Palangka Raya yang menembak warga hingga tewas di dalam mobilnya.

MH melihat langsung detik-detik sadis ketika Brigadir Anton menembak mati Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin tersebut.

Tak hanya Brigadir Anton, polisi juga menetapkan MH sebagai tersangka dalam kasus itu.

Saat ini, LPSK masih mempertimbangkan apakah MH sudah memenuhi syarat menjadi JC. Hal itu diungkapkan oleh Ketua LPSK, Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Achmadi.

“Saat ini kami masih bertugas (menelaah kasus ini), sesuai tugas pokok dan fungsi kami,” ucap Achmadi saat diwawancarai awak media usai bertemu dengan pejabat Polresta Palangka Raya dan tersangka MH di markas polresta setempat, Jumat (27/12/2024).

Disinggung perihal kemungkinan MH menjadi JC, Achmadi tidak memberikan jawaban gamblang.

Dia hanya menyebutkan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan telaahan dan pendalaman kasus. Achmadi juga tidak memberikan jawaban pasti saat ditanya kapan keputusan final apakah MH bisa menjadi JC akan keluar.

“Kan baru bertemu (dengan MH hari ini), saat ini kan masih didalami, masih didalami (kasus ini),” pungkas Achmadi.

Sudah dimintai keterangan LPSK

Sementara itu, Roy Sidabutar selaku pihak pengacara MH yang hadir mengikuti pertemuan antara LPSK dan petinggi Polresta Palangka Raya, menjelaskan, LPSK sudah mewawancarai MH untuk mempertimbangkan kemungkinan dirinya menjadi JC.

“Saat mewawancarai MH, mereka (LPSK) menanyakan kronologi dari awal perkenalan, sampai kejadian, lalu sampai MH membuat laporan ke Polresta Palangka Raya,” kata Roy saat diwawancarai di Polresta Palangka Raya.

Perihal kemungkinan MH menjadi JC, pihaknya sepenuhnya mempercayakan keputusan final oleh LPSK. LPSK memiliki waktu paling lama 20 hari untuk memberikan pertimbangan apakah MH layak menjadi JC.

“JC ini perannya yang dinilai, kami selaku pihak MH menilai bahwa klien kami tidak ada niat untuk membantu kejahatan, dia menceritakan (kepada LPSK) bagaimana penembakan tadi, lalu dia tertekan dan trauma, dia mengakui membuang mayat dan membersihkan mobil, tapi karena faktor trauma dan di bawah ancaman oleh AKS,” jelas Roy.

Roy juga membantah adanya tuduhan bahwa MH sudah sejak awal berkomplot dengan Brigadir Anton untuk mencuri mobil. Sebab, kliennya itu hanya menjalankan profesi sebagai sopir taksi sewaan ketika Brigadir Anton melakukan aksi kejinya.

Peran MH, kata Roy, hanya sampai pada pembuangan mayat dan pembersihan mobil yang menjadi tempat dilakukannya penembakan oleh Brigadir Anton. MH dapat menjadi JC yang mengungkapkan tragedi penembakan tersebut.

“MH mengungkapkan pembunuhan, kalau masalah penjualan mobil dan pemindahan barang ekspedisi, itu yang mengetahui AKS, MH tidak tahu,” tuturnya.

Boyolali -

Bocah berusia 12 tahun korban penganiayaan para tetangganya di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bocah itu disiksa belasan orang karena dituduh mencuri.

"Kami juga sudah menghubungi ke LPSK. Kami sudah membuat surat pengaduan ke LPSK," kata kuasa hukum korban dan keluarganya, Asri Purwanti, ditemui di sela-sela mendampingi korban dan saksi diperiksa penyidik di Mapolres Boyolali, Jumat (27/12/2024).

Menurut Asri, pihaknya memiliki alasan kuat untuk meminta perlindungan LPSK. Dia mengungkap alasannya yaitu pelaku dan korban yang masih bertetangga.

"Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, malah timbul masalah baru. Jadi kami minta dari LPSK untuk turun mendampingi saksi dan korban," jelas dia.

Selain meminta perlindungan LPSK, dia meminta agar polisi juga memberikan jaminan perlindungan terhadap korban dan para saksi dalam kasus tersebut.

"Para saksi dan korban harus dilindungi dan kami pun akan minta perlindungan kepada Bapak Kapolres setempat. Jangan sampai terjadi perbuatan yang tidak diinginkan lagi. Karena jangan sampai ada balas dendam atau apa pun," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang anak berusia 12 tahun menjadi korban penganiayaan belasan orang di depan ayahnya. Korban dianiaya warga karena dituduh mencuri celana dalam.

Dalam kasus yang terjadi di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali itu, Polres Boyolali telah menetapkan 13 orang tersangka. Termasuk ketua RT setempat dan istrinya.

Awalnya polisi menetapkan 8 tersangka yang semuanya laki-laki. Identitas 8 tersangka tersebut yakni Agus, Faris, Malik, Suhada, Riko, Mudirin, Tedy, dan Wartono. Mereka pun ditahan di Mapolres Boyolali untuk penyidikan lebih lanjut.

Kemudian penyidik menetapkan 5 orang tersangka baru yang semuanya ibu-ibu. Mereka diduga ikut terlibat dalam penganiayaan terhadap korban. Namun kelima emak-emak itu tidak ditahan karena pertimbangan kemanusiaan.

"Tidak ditahan mas, pertimbangan kemanusiaan. Karena seluruh ibu-ibu tersebut memiliki anak-anak yang harus diasuh oleh mereka," kata Plt Kapolres Boyolali, AKBP Budi Adhy Buono, kepada detikJateng dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (23/12).

(ahr/rih)

BEKASI, KOMPAS.com - VU (38), korban teror beruntun oleh sosok misterius di Medan Satria, Kota Bekasi, mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kamis (19/12/2024).

Permohonan perlindungan dilayangkan lantaran pelaku hingga kini tak kunjung terungkap.

"Saya dikontak LPSK tanggal 19 Desember. Saya sudah minta perlindungan LPSK, soalnya sekarang pelaku belum ketemu," ujar adik korban, TA, kepada Kompas.com, Senin (23/12/2024).

VU sudah enam kali diteror oleh orang misterius sejak beberapa bulan terakhir. Sebanyak lima teror pertama merusak mobil korban.

Pada teror keenam, pelaku menyiram air keras ke tubuh korban. Akibatnya, korban mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh.

TA mengatakan, perlindungan yang akan diberikan LPSK mencakup perlindungan fisik terhadap korban, pemberian hak atas pembiayaan dan pemberian hak atas informasi.

Kemudian, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis korban dan psikososial, fasilitas restitusi dan kompensasi.

"Perlindungannya sesuai list yang diberikan mereka (LPSK)," ungkap dia.

Ia berharap, pelaku segera ditangkap agar keluarga dapat hidup tenang tanpa dihantui ancaman teror.

"Kami berharap pelakunya dapat ditangkap, agar kami sekeluarga dapat tenang melakukan aktivitas lagi," pungkas dia.

Sebelumnya, VI diteror oleh sosok misterius dengan menyasar mobil pribadinya sebanyak lima kali.

Teror pertama terjadi pada awal Agustus 2024, ketika pelaku menusuk sisi samping keempat ban mobil.

Teror kedua dan ketiga terjadi pada awal Oktober 2024. Dalam teror kedua, pelaku melempar batu ke arah kaca depan mobil hingga pecah.

Kemudian, teror ketiga berupa pemukulan kaca belakang menggunakan palu yang tidak membuat kaca pecah.

Namun, pelaku kembali melancarkan aksi teror keempat dengan memukul kaca belakang mobil hingga pecah.

Teror kelima, pelaku melempar bom molotov ke arah mobil pada 21 Oktober 2024, sekitar pukul 14.45 WIB.

Pelemparan ini membakar seluruh interior mobil sebelum akhirnya berhasil dipadamkan oleh pekerja bangunan dan anggota keluarga korban. Total tiga laporan dibuat korban ke polisi.

Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Dani Hamdani mengakui kesulitan mengidentifikasi pelaku teror.

"Kami masih menghadapi kesulitan karena minimnya informasi tentang pelaku. Rekaman CCTV yang ada belum dapat mengidentifikasi wajah pelaku dan identitas kendaraan," ujar Dani dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com – Laporan YouTuber Pratiwi Noviyanthi atau lebih dikenal sebagai Teh Novi, terhadap pengacara Alvin Lim memasuki babak baru.

Diketahui, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak kekerasan verbal pada 8 Desember 2024.

• Datangi LPSK

Pihak Teh Novi, yang diwakili kuasa hukumnya Disna Riantina, mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, pada Senin (16/12/2024).

Adapun kedatangan tersebut untuk meminta perlindungan bagi kliennya, Teh Novi, yang menjadi korban.

“Kami datang ke LPSK untuk melanjutkan langkah hukum yang seharusnya ditempuh. Kami informasikan bahwa laporan polisi (LP) Teh Novi terkait tindak pidana kekerasan verbal sudah berjalan,” kata Disna di kantor LPSK, Senin.

“Teh Novi sebagai korban sangat penting mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” tambah Disna.

• Novi Disarankan Tak Muncul ke Publik

Disna mengatakan, pihaknya telah mendapat saran dari LPSK agar Teh Novi tidak muncul ke publik terkait kasus tersebut.

“Khusus untuk kasus ini, Teh Novi tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan memberikan pernyataan apa pun kepada media,” tutur Disna.

Melalui Disna, Teh Novi menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadirannya.

“Karena itu, kami mohon maaf kepada teman-teman media. Namun, karena proses hukum ini masih berjalan di Polda, kami akan mengikuti seluruh prosedur yang berlaku,” ujar Disna.

• Alami Kerugian materiil

Disna menyampaikan, Teh Novi mengalami kerugian materiil akibat tudingan yang dilayangkan Alvin Lim.

Sebelumnya, Alvin Lim sempat menuding Teh Novi sebagai germo dan penjual narkoba melalui konten video di kanal YouTube miliknya.

“Itu kerugian secara materiil. Memang sejak kasus ini bergulir, ritme pendapatan Teh Novi menurun drastis,” tutur Disna.

Maka dari itu, Teh Novi mengambil langkah hukum agar Alvin Lim dapat membuktikan ucapannya.

“Itu nanti akan kami buktikan di kepolisian,” ujar Disna.

• Alasan Lapor Polisi

Dalam kesempatan itu, Disna menjelaskan bahwa pihaknya sengaja melaporkan Alvin Lim untuk meluruskan persoalan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di publik terhadap kliennya.

“Selain itu, penting bagi kami untuk menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar. Jika tidak diselesaikan di ranah hukum, pernyataan yang menggiring opini publik oleh Alvin Lim akan dianggap sebagai kebenaran,” ungkap Disna.

“Dan ini akan menjadi virus bagi kita semua, bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuasa hukum YouTuber Pratiwi Noviyanthi, Disna Riantina, mengungkapkan alasan kliennya melaporkan pengacara Alvin Lim ke polisi.

Menurut Disna, pelaporan tersebut dilakukan untuk meluruskan tuduhan Alvin Lim yang menyebut Pratiwi Noviyanthi (Teh Novi) sebagai germo dan penjual narkoba melalui konten video di kanal YouTube miliknya.

"Penting bagi kami menuntaskan kasus ini agar tidak menjadi bola liar,” kata Disna saat ditemui di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Cijantung, Jakarta Timur, Senin (16/12/2024).

Disna khawatir, jika masalah ini dibiarkan, publik akan menganggap tuduhan tersebut sebagai sebuah kebenaran.

“Ketika ini tidak dituntaskan di ranah hukum, pernyataan yang menggiring opini oleh Alvin Lim akan dianggap sebagai kebenaran. Hal ini juga akan menjadi buruk, seolah menghujat seseorang itu dilegalkan,” tutur Disna.

Setelah melaporkan Alvin Lim, Teh Novi juga mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk meminta perlindungan sebagai korban.

“Teh Novi sebagai korban penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, kami datang ke sini hari ini,” ungkap Disna.

Lebih lanjut, Disna menyebut pihak LPSK menyarankan agar Teh Novi tidak tampil di hadapan publik selama proses hukum berlangsung.

“Yang pertama, khusus untuk kasus ini, Teteh (Novi) tidak boleh muncul di publik karena statusnya sebagai korban. Jadi, beliau tidak diizinkan untuk memberikan pernyataan apa pun kepada media,” ucap Disna.

Sebagai informasi, Teh Novi resmi melaporkan Alvin Lim ke Polda Metro Jaya pada 8 Desember 2024 atas dugaan tindak kekerasan verbal.

Dalam siaran pers sebelumnya, Disna menyatakan bahwa laporan tersebut mencakup penghinaan, pelecehan martabat perempuan, serta pencemaran nama baik terhadap kliennya.

“Pratiwi Noviyanthi telah melaporkan dugaan tindak pidana terkait dengan ujaran-ujaran dari dua orang, yakni RD dan AL. Pernyataan tersebut merendahkan martabat perempuan, integritas personal Pratiwi Noviyanthi, serta mencemarkan nama baiknya. Detailnya tidak akan kami ulangi di sini,” tulis Disna dalam siaran pers tersebut.