JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden, Prasetyo Hadi menyebut, pihaknya akan mempelajari gugatan terhadap Perpres Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Hanya saja, Prasetyo mengaku belum melihat isi gugatan tersebut.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menjelaskan, sejak awal, lembaga seperti PCO hingga Kantor Staf Presiden (KSP) sudah memiliki tugasnya masing-masing.

Sehingga, kata dia, tidak ada lembaga yang tugasnya tumpang tindih.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," jelasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi memastikan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP).

“Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, advokat Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada Mahkamah Agung/MA (17/4), karena aturan pembentukan PCO dinilai tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kemudian perpres itu juga dinilai tumpang tindih dengan KSP.

Prasetyo melanjutkan dirinya juga belum menerima salinan gugatan terhadap perpres PCO yang diterima oleh Mahkamah Agung Kamis minggu lalu. “Belum (saya terima, red.). Ini hari Senin ya. Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tetapi, apapun, nanti kami pelajari,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Windu Wijaya, yang diwakili kuasa hukumnya Ardin Firanata, mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, khususnya terkait Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Dalam beleid itu, Pasal 3 berbunyi: Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selain itu, Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Terakhir, Pasal 52 berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

TSI maupun OCI, keduanya merupakan perusahaan keluarga.

Namun, keduanya adalah entitas bisnis yang berbeda.

Founder OCI sekaligus Komisaris TSI Tony Sumampau mengatakan, dirinya mendirikan kerajaan bisnis konservasi satwa TSI bersama kedua saudaranya, Jansen Manangsang dan Frans Manangsang, serta ayahnya, Hadi Manangsang.

Meski ada hubungan keluarga di balik kepemilikan OCI dan TSI, keduanya merupakan entitas berbeda yang tidak saling berkaitan secara bisnis maupun hukum.

Adapun OCI secara entitas, menurut Tony, sudah tidak ada.

Ia mengaku ada sosok yang memiliki peran penting di balik gugatan tersebut sehingga berupaya memeras TSI, lantaran OCI sudah tidak ada.

“Kalau mereka mengajukan sesuatu ke OCI, ya OCI sudah tidak ada. Jadi mereka berusaha mengaitkan ke Taman Safari, pasti ada maksud lain di balik itu,” kata Tony.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia (TSI) Group, Jansen Manangsang, mengakui adanya laporan Komnas HAM pada tahun 1997 terkait dugaan pelanggaran terhadap pemain sirkus anak-anak di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI).

Namun, berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, tidak ditemukan adanya penganiayaan dan penyiksaan.

Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

"Pada tahun 1997 memang terdapat adanya pelaporan Komnas HAM terkait dengan pelanggaran anak-anak pemain sirkus, termasuk penganiayaan dan penyiksaan pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI)," kata Jansen, Senin.

"Dikeluarkan 1 April 1997, dan rekomendasi tersebut tertuang bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan," sambung dia.

Saat terdapat laporan itu, Komnas HAM segera melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk mencari fakta dan menyelidiki laporan-laporan kasus yang masuk tersebut.

Penyelidikan itu dilakukan oleh Komnas HAM untuk mencari alat-alat bukti dan peninjauan lokasi laporan.

Penyelidikan, menurut Jansen, cukup lama lantaran mewawancarai pengelola OCI yang didampingi oleh pengacara.

"Dan juga pelapor-pelapor semuanya dan saksi-saksi, maka cukup panjang sekali, baik juga ke lokasi sirkus yang ada di Cisarua dan juga di semua tempatnya," ucap dia.

Setelah penyelidikan, Komisi HAM lalu mengeluarkan rekomendasi yang isinya juga menyatakan bahwa tidak ada penganiayaan dan penyiksaan.

Adapun salah satu rekomendasinya adalah mencari tahu asal-usul anak pemain sirkus.

"Dan melakukan juga pencarian orang-orangnya, orangtuanya, beberapa lokasi diketahui bersama-sama dengan pihak pengawas Komnas HAM dan pihak Oriental Circus serta pengacara pada waktu itu. Kami sudah anggap itu sudah melakukan segala yang direkomendasikan dari Komnas HAM," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Akibat hal ini, Taman Safari Indonesia ikut terseret dalam pusaran tuntutan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

"Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," katanya.

Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpers) perihal pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hal ini menanggapi adanya gugatan di Mahkamah Agung (MA) yang menganggap pembentukan PCO tidak sah karena dinilai tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP). Gugatan tersebut meminta agar PCO dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/4/2025) menekankan bahwa sejak awal pembentukan, PCO dan KSP telah dirancang dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak saling berbenturan.

“Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut.“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Ada empat pasal yang digugat yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 52.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

(aud/whn)

Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi memastikan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP).

“Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, advokat Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada Mahkamah Agung/MA (17/4), karena aturan pembentukan PCO dinilai tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kemudian perpres itu juga dinilai tumpang tindih dengan KSP.

Prasetyo melanjutkan dirinya juga belum menerima salinan gugatan terhadap perpres PCO yang diterima oleh Mahkamah Agung Kamis minggu lalu. “Belum (saya terima, red.). Ini hari Senin ya. Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tetapi, apapun, nanti kami pelajari,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Windu Wijaya, yang diwakili kuasa hukumnya Ardin Firanata, mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, khususnya terkait Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Dalam beleid itu, Pasal 3 berbunyi: Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selain itu, Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Terakhir, Pasal 52 berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Seseorang bernama Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4/2025), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H. Ardin Firanata, S.H., M.H. dan Hendro Wijaya, S.H. telah mengajukan permohonan uji materi terhadap perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dikonfirmasi.

Windu mengungkap alasan dirinya mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya ada potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Berikut pasal-pasal yang digugat:

Pasal 3

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Respons Istana

Mensesneg Prasetyo Hadi telah merespons adanya gugatan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari gugatan itu.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," ujar Prasetyo kepada wartawan.

"Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," tambahnya.

(azh/dhn)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara terkait adanya gugatan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Dalam gugatan tersebut, PCO dinilai memiliki potensi tumpang tindih tugas dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Penggugat juga meminta PCO agar dibubarkan.

Menanggapi hal tersebut, Prasetyo mengaku belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut. Namun, dia menegaskan bahwa desain kelembagaan antara PCO dan KSP telah dirancang sejak awal agar tidak saling bertabrakan kewenangannya.

“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menambahkan bahwa pembentukan PCO tidak dimaksudkan untuk mengambil alih peran KSP.

Justru, PCO memperkuat fungsi komunikasi kepresidenan yang selama ini menjadi bagian krusial dalam penyampaian kebijakan dan informasi dari pemerintah kepada publik.

“Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” tandas Prasetyo Hadi.

Sekadar informasi, Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan uji materiil atau gugaran terhadap Peraturan Presiden (Perpres) No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya. Adapun, gugatan atau uji materiil tersebut terhadap beberapa pasal di Perpres No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No 82/2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Jakarta -

Mensesneg sekaligus Jubir Presiden Prasetyo Hadi buka suara soal Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang digugat ke Mahkamah Agung (MA). Prasetyo Hadi akan mempelajari lebih lanjut gugatan tersebut.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," kata Prasetyo kepada wartawan dj Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/4/2025).

Dalam gugatan tersebut, penggugat menyatakan adanya diseminasi pengelolaan strategi politik PCO dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Prasetyo menekankan perbedaan fungsi dan kewenangan keduanya.

Prasetyo mengatakan PCO dan KSP dibentuk dengan kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada tumpang-tindih kewenangan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang-tindih itu tidak ada," ujarnya.

Diketahui, gugatan itu dilayangkan oleh seseorang bernama Windu Wijaya. Ia mengajukan permohonan uji materi terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, SH, MH; Ardin Firanata, SH, MH; dan Hendro Wijaya, SH, telah mengajukan permohonan uji materi terhadap Perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dimintai konfirmasi.

Windu mengungkap alasan dia mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya adalah adanya potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Simak juga Video 'Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO':

(eva/isa)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyrakatan (Kemenimipas) menggelar Indonesian Prison Products and Art Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar pada 21-23 April di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Lebih dari sekadar festival, IPPAFest menghadirkan wajah lain dari lembaga pemasyarakatan yang menampilkan berbagai produk karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto menyampaikan IPPAFest merupakan bentuk nyata misi Pemasyarakatan untuk membina dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPAFest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Digelar selama tiga hari, IPPAFest bakal menghadirkan kreativitas warga binaan dari berbagai daerah dalam bentuk kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok Lapas.

Salah satu momen yang hadir di IPPAFest tahun ini adalah peluncuran lagu terbaru dari Zivilia Band berjudul "Jangan Kamu, Biar Aku", kolaborasi spesial dengan Gita Youbi.

Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik, bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Karya ini menjadi simbol kreativitas tidak berhenti meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Karena itu, Agus mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku industri kreatif, pegiat sosial, dan anak muda untuk hadir dan menyaksikan langsung perhelatan ini.

"Kami membuka ruang bagi kolaborasi. Banyak dari mereka yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik. Mari datang ke IPPAFest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," ujarnya.

Sebagai informasi, melalui IPPAFest 2025, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.