Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama. UU ini berbeda dengan UU perlindungan Umat Beragama.

Ia menjelaskan, pembentukan UU tersebut menanggapi adanya diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir detikNews dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Menurut Pigai, Undang-Undang Kebebasan Beragama lebih dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Sebab menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," ujarnya.

Ia juga menyebut, usulan itu masih sebatas wacana, hingga dapat diperdebatkan.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Usulan pembentukan UU itu, lanjut Pigai, juga untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain itu, Kementerian HAM juga merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XII DPR RI mempertanyakan urgensi pembentukan Undang-Undang (UU) Kebebasan Beragama yang diusulkan oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Sebab, ketentuan mengenai kebebasan beragama bagi setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan berbagai regulasi lainnya.

“Maksud saya itu apa itu penting UU itu. Bukankah kita tanpa UU itu, selama ini kita bebas juga beragama. Kan UUD 1945 juga sudah mengatur, kemudian UU HAM mengatur, kan sudah ada semua,” ujar Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion, saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus PKB itu khawatir, pembentukan regulasi baru soal kebebasan beragama membuat Indonesia memiliki terlalu banyak UU, dan berpotensi membuat setiap aturan yang ada menjadi tumpang tindih.

“Kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama? Nanti kita ini kebanyakan UU. Jadi, kita pun sudah tak hafal sama UU kita, sudah pun kita sudah enggak bisa mengawasi semua UU kita,” kata Mafirion.

Atas dasar itu, Mafirion pun mengingatkan Natalius Pigai untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih substantif mengenai persoalan HAM di Tanah Air.

“Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945, apa orang tidak bebas beragama? Bebas,” ungkap Mafirion.

“Sudahlah kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia. Misalnya indeks HAM kita yang turun, iya kan? Lebih bagus itu,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Natalius Pigai mengusulkan adanya UU Kebebasan Beragama.

Menurut Pigai, UU itu perlu dibuat untuk memperbolehkan warga memeluk kepercayaan di luar agama-agama yang telah diakui negara.

"Misalnya mereka yang percaya di luar agama resmi. Kami malah menginginkan untuk ke depan harus ada undang-undang kebebasan beragama. Ini sikap kementerian ya," kata Pigai di kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, menanggapi usulan Menteri HAM Natalius Pigai mengenai undang-undang tentang kebebasan beragama. Mafirion meminta Pigai berfokus pada hal-hal substansial.

"Kalau saya Kementerian HAM ini pikirkan hal-hal substansi yang lainnya soal hak asasi manusia, daripada urusin (UU Kebebasan Beragama), (pikirkan) misalnya indeks HAM kita yang turun, ya kan, lebih bagus itu," kata Mafirion di gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

"Sudah itu melakukan sosialisasi kepada pemerintah pemahaman HAM itu seperti ini, kepada masyarakat seperti ini," sambungnya.

Mafirion mengatakan kebebasan beragama telah diatur dalam UUD 1945. Menurutnya, masyarakat tetap bebas beragama meski tidak ada UU tentang kebebasan beragama.

"Bukankah kita tanpa uu selama ini kan kita bebas juga beragama gitu. UUD 1945 mengatur, kan banyak juga UUD 1945 Pasal 29 atau berapa gitu, Pasal 29 ya, udah itu UU HAM mengatur, kan sudah ada semua, kenapa harus dibuat lagi UU kebebasan beragama," jelasnya.

Dia menilai banyaknya undang-undang akan mempersulit pengawasan. Terlebih, kata dia, saat ini kebebasan beragama di Indonesia sudah berjalan baik.

"Kalau kemudian ada ekses yang kecil soal misalnya rumah ibadah atau apa, emang ada jaminan kalau itu nggak terjadi lagi kalau ada undang-undang kebebasan beragama?" Apakah sekarang ini tanpa UU kebebasan beragama dengan aturan-aturan yang ada dan UUD 1945 apa orang tidak bebas beragama? Bebas," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan undang-undang tentang kebebasan beragama. Usulan pembentukan UU tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dilansir Antara, Rabu (12/3).

Pigai mengatakan UU itu dibutuhkan. Menurutnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," tutur Pigai.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi.

"Kalau pernyataan seperti itu enggak usah percaya, sepanjang tak ada cover both side enggak usah percaya," ujar Pigai di Kantornya, Jakarta, Selasa (12/3).

Pigai mengklaim menjadi bagian perjalanan politik Prabowo selama setidaknya 20 tahun lebih. Dari pengalaman itu, ia memastikan tak ada alergi terhadap demo dalam diri Prabowo.

"Saya adalah bagian dari perjalanan politik Presiden Prabowo. Pagi, siang, sore, malam serang kita habis-habisan. Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa saja," kata dia.

Ia yang merupakan aktivis Hak Asasi Manusia ini menegaskan demo atau menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh konstitusi. Di negara demokrasi, hal itu lazim terjadi dan dia sebut sebagai parlemen jalanan.

"Demonstrasi parlemen jalanan boleh dong. Dulu orang demonstrasi dihukum di pengadilan, tapi sekarang kami bebaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Satryo dalam wawancara khusus dengan salah satu media nasional mengutip pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Minahasa yang menyebut Presiden Prabowo alergi dengan demo. Sebab, demo menimbulkan kegaduhan-kegaduhan.

Satryo menyampaikan pernyataan tersebut mengacu pada demo terhadap dirinya di Kementerian Diktisaintek dan demo mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal, yang pada akhirnya membuat ia keluar dari kabinet dalam waktu relatif cepat.

Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai.

Ia menjelaskan bahwa pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di tanah air.

Menurut ia, pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelasnya.

Oleh sebab itu, Menteri HAM menegaskan bahwa sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia.

"Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," katanya menambahkan.

Pigai juga menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa pemerintahan Prabowo.

"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," kata Pigai.

Pada tahun 2024, angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 6,44 atau menurun dari angka indeks tahun 2023 yang tercatat 6,53.

Pigai menjelaskan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 bukan berarti menunjukkan pemerintah tidak bersahabat dengan demokrasi, melainkan adanya perbedaan variabel penilaian dengan EIU.

Menurut ia, EIU hanya berfokus pada aspek aturan-aturan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan putusan peradilan yang dinilai mengekang kebebasan demokrasi.

Oleh sebab itu, Pigai mengakui bahwa apabila berfokus pada variabel penilaian EIU maka terdapat beberapa aturan yang mengakibatkan penurunan indeks demokrasi di tanah air, terutama dari tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech (ujaran kebencian, red) pada 2015 sehingga Peraturan Kapolri tentang hate speech itu sebenarnya mengunci demokrasi," jelasnya.

Kedua, kata Pigai, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur anggota dewan dapat melaporkan warga negara yang memberi protes kepada mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Perppu tentang Ormas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017) yang akarnya membubarkan satu, dua ormas yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Kemudian, penangkapan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang terjadi sejak tahun 2015.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," jelasnya.

Secara khusus, Menteri HAM mengatakan bahwa penurunan angka indeks demokrasi pada tahun 2024 karena adanya upaya DPR RI untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyebut Prabowo Subianto alergi terhadap demonstrasi.

Natalius menegaskan bahwa sepanjang sejarahnya, Prabowo selalu berada dalam arena politik yang terbuka untuk kritik.

Penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sempat menjadi sorotan. Hal ini dianggap seolah terjadi militerisasi seperti era Orde Baru.

Menteri HAM, Natalius Pigai menilai kembalinya militerisasi dan otoritarianisme hanya imajinasi belaka.

Dia menyebut banyak asumsi yang lahir dari memori kelam masa pemerintahan Orde Baru.

Pigai menyatakan, salah satu hal yang membuat dia yakin militerisasi dan otoritarianisme tidak akan terjadi adalah keputusan Presiden Prabowo membentuk Kementrian HAM.

Dia memandang, hanya negara demokratis yang memiliki keinginan politik dan mewujudkan terbentuknya Kementerian HAM.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengklaim 30 persen pejabat di kabinet Merah Putih adalah mantan aktivis yang telah lama menyuarakan demokrasi.

Menurutnya, 30 persen tersebut adalah pejuang pro demokrasi selama era orde baru.

Pigai menyebut para aktivis tersebar di berbagai kementerian teknis, hingga lembaga negara.

Ia mengklaim dirinya termasuk bagian dari aktivis yang ditarik Presiden Prabowo untuk masuk ke kabinet.

Natalius Pigai menilai pemerintahan saat ini sudah dipastikan berjalan demokratis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menegaskan bahwa militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini.

"Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik, yang pada Pemilu 2024 menjadi salah satu peraih suara terbanyak melalui proses demokrasi.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo melalui misi Astacita turut mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama.

Menteri HAM, Natalius Pigai mengatakan usulan tersebut untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Natalius Pigai dilansir dari Antara, Rabu (12/3/2025).

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama karena negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Walaupun demikian, Pigai mengatakan bahwa usulan Kementerian HAM tersebut dapat diperdebatkan karena baru sebatas wacana.

"Silakan bila ada yang mau protes, tidak apa-apa. Ada yang tidak protes, tidak apa-apa. Kan boleh dong namanya juga demokrasi," ujarnya.

Menteri HAM menjelaskan bahwa usulan tersebut untuk menanggapi penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU).

Selain mengusulkan pembentukan Undang-Undang Kebebasan Beragama, Pigai mengatakan bahwa Kementerian HAM merekomendasikan revisi Peraturan Kapolri soal ujaran kebencian hingga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagai upaya meningkatkan angka indeks demokrasi di tanah air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tudingan sejumlah pihak terkait Presiden Prabowo Subianto menerapkan praktik militerisme seperti pada masa Orde Baru sangat tidak mungkin terjadi saat ini. "Kenapa tidak mungkin? Karena pemerintah sekarang adalah pemerintah sipil," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia menjelaskan, pemerintahan sipil berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto yang mendirikan partai politik. Pun Prabowo pada Pemilu 2024 menjadi calon presiden (capres) peraih suara terbanyak melalui proses pemilihan langsung.

"Presiden Prabowo Subianto juga terpilih melalui proses demokrasi. Ada dinamika right to vote (hak untuk memilih), ada dinamika right to take a part of government (hak untuk dipilih)," ujarnya.

Selain itu, Pigai menjelaskan, sebanyak 30 persen jajaran Kabinet Merah Putih merupakan aktivis organisasi kemasyarakatan sipil yang pernah jatuh bangun membangun demokrasi, HAM, dan reformasi di Tanah Air. Menurut dia, pemerintahan Prabowo melalui misi Asta Cita turut mengedepankan demokrasi dan HAM.

"Program-program prioritas pemerintah yang berjumlah 17, nilainya adalah nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk kebebasan ekspresi, kebebasan pers," jelas mntan komisioner HAM tersebut.

Oleh sebab itu, Pigai menegaskan, sangat tidak mungkin sistem militerisme maupun otoritarianisme akan hidup kembali di Indonesia. "Salah satu wujud nyata menghadirkan iklim demokrasi dan HAM bangsa ini adalah menghadirkan Kementerian HAM. Indonesia adalah satu dari empat negara di dunia yang punya Kementerian Hak Asasi Manusia," ujar Pigai.

Sementara itu, Kementerian HAM mengusulkan pembentukan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama. Hal itu untuk menanggapi diskriminasi terhadap kelompok beragama minoritas atau di luar agama resmi yang diakui negara.

"Undang-Undang Kebebasan Beragama, bukan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Kenapa? Kalau Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama itu seakan-akan kita menerima fakta adanya pengekangan kebebasan beragama," kata Pigai di kantornya.

Selain itu, Pigai menjelaskan bahwa Undang-Undang Kebebasan Beragama dibutuhkan dibandingkan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama. Pasalnya, negara tidak boleh menjustifikasi adanya ketidakadilan dalam beragama.

"Ada undang-undang memproteksi, itu tidak boleh. Oleh karena itu, posisi kami adalah menginginkan Undang-Undang Kebebasan Beragama sehingga siapa pun anak bangsa bisa beragama," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa isu kembalinya Orde Baru hanya sebatas imajinasi dan merupakan sebuah tuduhan yang kejam.

"Berlebihan, tidak beralasan, dan insinuatif, terkait militerisasi dan kembalinya otoritarianisme Orde Baru," kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3).

Selain itu, menurut Pigai, pemikiran tersebut merupakan imajinasi karena dilatarbelakangi memoria passionis atau ingatan penderitaan terhadap peristiwa masa lalu.

"Sehingga hari ini pemberitaan secara masif dan opini-opini yang dikembangkan adalah akan terjadi militerisasi, akan terjadi otoritarianisme Orde Baru, akan terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM, akan menihilkan kebebasan sipil dan kebebasan warga," ujarnya.

Pigai menjelaskan bahwa pemikiran tersebut tidak beralasan karena terjadi pada masa pemerintahan yang jaraknya jauh dari pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo mengalami fenomena yang disebut surplus demokrasi. Sejumlah faktor pendukung fenomena tersebut adalah banyaknya oposisi pemerintahan yang menang pada Pilkada 2024, seperti di DKI Jakarta.

Selain itu, pemerintah menemui massa aksi demonstrasi Indonesia Gelap, Kementerian HAM turun tangan terhadap kasus grup musik Sukatani, kebebasan berpendapat di media sosial, hingga tidak ada jurnalis yang ditangkap.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri HAM sebut isu kembalinya Orde Baru sebatas imajinasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo (Mendiktisaintek) Soemantri Brodjonegoro soal Presiden Prabowo Subianto alergi dengan demonstrasi. Dia menilai, pernyataan itu hanya klaim seseorang.

"Kalau pernyataan sepihak, enggak usah percaya. Enggak usah percaya sepanjang tidak ada cover both side (berimbang), enggak usah percaya," kata Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/3).

Dia lantas menjelaskan, Presiden Prabowo tidak memiliki masalah dengan demonstrasi yang dilakukan warga negara Indonesia. "Demonstrasi kan parlemen jalanan. Ya boleh dong. Emang kenapa enggak boleh? Alergi? Kok alergi?" kata Pigai.

Sebelumnya, mantan Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro dalam wawancara khusus dengan media di kanal Youtube pada Jumat (7/3/2025), mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo alergi terhadap demo. Satryo menyampaikan pernyataan tersebut merujuk demo pegawai Kemendiktisaintek terhadap dirinya dan aksi mahasiswa mengenai uang kuliah tunggal.

Sebagai orang yang menjadi bagian dari perjalan politik Prabowo, Pigai menegaskan, presiden RI tidak alergi dengan demonstrasi. "Ada enggak kami melaporkan satu orang saja? Kami enggak pernah, biasa aja. Demonstrasi ya, apalagi (melaporkan warga) demonstrasi," jelas mantan komisioner Komnas HAM tersebut.

Selain itu, Pigai menerangkan, penurunan angka indeks demokrasi Indonesia dalam The Democracy Index 2024 oleh Economist Intelligence Unit (EIU) bukan terjadi pada masa Presiden Prabowo. "(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," katanya.