Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan narapidana (napi) korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti. Agus mengatakan amnesti diberikan sesuai klasifikasi napi yang sudah ditentukan.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya. Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," kata Agus di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).

"Nggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampaknya luas kepada masyarakat kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, nggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Agus menyampaikan pemerintah masih mengolah data penerima amnesti. Dia ingin data penerima amnesti nantinya valid.

"Oleh karena itu, asesmen terus kita kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum HAM dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid dan tidak menyalahi daripada kriteria yang sudah ditetapkan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.

Mulanya, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberi amnesti. Namun hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan asesmen.

"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

"Namun, setelah kami, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana, setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.

(kws/fca)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto meminta Kepolisian untuk segera menangkap tujuh narapidana kasus narkoba yang kabur dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, pada November 2024.

Agus mengatakan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak memiliki kewenangan untuk menangkap tujuh napi yang kabur tersebut.

"Ya, kalau petugasnya sudah dihukum. Untuk orangnya kami minta tolong ke Kepolisian (tangkap). Kami kan (urusan) tempat saja," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Meski begitu, lanjut Agus, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Polri untuk membantu menangkap tujuh napi tersebut.

"Kami tetap bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan bantuan penangkapan kepada mereka-mereka yang lari," ucapnya.

Tiga bulan berlalu, Agus berharap seluruh napi yang kabur tersebut tidak melarikan diri ke luar negeri.

"Mudah-mudahan mereka tidak keluar dari Indonesia dan nanti kami bisa ungkap apakah ada peranan anggota dari dalam atau tidak," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, tujuh narapidana narkoba melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Kaburnya para napi baru diketahui sipir sekitar pukul 07.50 WIB ketika petugas rutan baru melaksanakan apel pagi dan memeriksa setiap kamar.

Pintu kamar ketujuh napi di blok S ini terkunci dari dalam dan akhirnya didobrak oleh petugas yang hanya menemukan barang-barang pribadi para tahanan.

Sedangkan, tujuh orang penghuni sel tersebut sudah kabur dengan menjebol teralis jendela kamar mandi.

Satu dari tujuh narapidana yang kabur dari Rumah Tahanan Salemba merupakan bandar narkoba Murtala Ilyas (42).

Murtala Ilyas merupakan otak atau bandar narkoba jaringan Malaysia yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 110 kilogram ke Indonesia.

Dia mempunyai gudang penyimpanan sabu-sabu di Kota Medan, Sumatera Utara.

Pada 2016, Murtala pernah ditangkap polisi.

Saat itu, dia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas aset yang dimilikinya dari penjualan narkoba.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imigrasi) Agus Andrianto menegaskan narapidana kasus korupsi dan bandar narkoba tidak akan menerima amnesti.

Agus mengatakan, amnesti hanya diberikan kepada tahanan sesuai klasifikasi yang sudah ditentukan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Enggak mungkin kepada pelaku korupsi yang dampak (kejahatan)nya luas kepada masyarakat, kita berikan. Demikian juga terhadap bandar narkoba, enggak akan mungkin juga akan diberi amnesti oleh Bapak Presiden," ujar Agus saat ditemui di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (25/2/2025).

Agus menuturkan, jumlah tahanan yang mendapatkan amnesti belum dipastikan karena jumlah tahanan masih akan mengalami perubahan setelah adanya remisi Lebaran Idul Fitri.

"Masih naik turun (jumlah penerima amnesti) karena ini kan mau Lebaran, pasti ada juga yang lain sebagainya," kata dia.

Soal remisi, Agus menyebut bahwa narapidana yang berhak menerima pengurangan masa tahanan adalah mereka yang memenuhi klasifikasi.

"Namun kami pastikan bahwa remisi itu ditujukan kepada yang memenuhi klasifikasi yang sudah ditetapkan sebagaimana apa yang disampaikan," ucapnya.

Agus menyampaikan bahwa pihaknya bersama kementerian lainnya masih mengolah data penerima amnesti agar hasilnya sesuai dan valid.

"Kami kerjakan bersama-sama dengan Kementerian Hukum, kemudian Kementerian HAM di bawah koordinasi Pak Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan nanti yang akan melakukan asesmen bersama, sehingga data yang disampaikan betul-betul valid," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto mengungkapkan jumlah warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur melebihi kapasitas.

Jumlah penghuni Rutan Cipinang harusnya hanya 1.100 orang, namun kini menampung 3.465 orang.

"Kapasitasnya 1.100 penghuni, isinya 3.465 penghuni. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya," ungkap Agus Andrianto di Rutan Cipinang pada Selasa (25/2/2025).

Agus menambahkan bahwa terdapat sekitar 1.900 warga binaan yang masa hukuman di bawah satu tahun dan dapat diajukan untuk bebas bersyarat.

"Sudah hampir 1.900 orang, sudah tinggal di bawah satu tahun apabila memang sudah melampaui masa dua per tiga hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat," tuturnya.

Selain itu, Agus juga mengumumkan rencana untuk mengadakan pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Nusa Kambangan bagi warga binaan yang memenuhi syarat.

Pelatihan tersebut direncanakan mulai pada bulan Juli.

"Kalau mau ikut pelatihan di Nusa Kambangan. Nanti kita mulai bulan tujuh. Ada beberapa pelatihan kerja, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian, balai latihan kerja menjahit," jelas Agus.

Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa bahan makanan di kantin rumah tahanan negara (rutan) harus dikelola oleh pengusaha lokal di daerah rutan tersebut.

"Untuk bahan makanan, saya wanti-wanti betul paling lambat tahun depan ini harus dikelola oleh pengusaha lokal," kata Agus saat ditemui usai kegiatannya di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa.

Diingatkan pula bahwa jangan sampai bahan makanan kantin dikelola oleh pengusaha yang berada di luar daerah rutan tersebut berdiri.

Misalnya, Jakarta menguasai bahan makanan yang ada di Sumatera Utara atau di Jambi atau di Kalimantan, sementara di tempat juga ada pengusaha lokal yang mampu menyediakan bahan makanan untuk warga binaan dan tahanan yang ada di pemasyarakatan.

Di sisi lain, Agus juga menekankan agar tidak terjadi perbedaan harga di dalam kantin. Selain itu, kantin dikelola oleh koperasi demi kesejahteraan pegawai pemasyarakatan.

"Kami berharap harga yang ditetapkan oleh kantin tersebut harus betul-betul turun, tidak boleh lebih mahal dari kantin yang lalu, tetapi kenyataannya masih," sambung Agus.

Dalam kunjungannya ke Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa, dalam rangka mengecek perkembangan program kementerian, Menteri Imipas Agus Andrianto didampingi Wakil Menteri Imipas Silmy Karim.

Menteri Imipas beserta jajaran tampak duduk lesehan di hadapan ratusan tahanan yang hadir guna mendengarkan pendapat mereka tentang layanan di rutan. Setelah itu, Agus menyempatkan makan siang bersama dengan tahanan.

Dalam sesi bincang-bincang itu, Agus menyoroti soal tata kelola kantin. Dia lantas meminta kepada jajarannya agar harga makanan yang dijual di kantin rutan turun dari harga sebelumnya.

"Saya minta harganya harus lebih murah daripada sebelumnya," kata dia.

Agus pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mengecek pelayanan kantin, khususnya pada rutan.

Ia ingin memastikan pelayanan kantin di rutan berkualitas baik sekaligus harganya terjangkau.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto berbincang-bincang hingga makan siang bersama ratusan tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Cipinang, Jakarta, Selasa siang, dalam rangka mengecek perkembangan program kementerian.

Pada kesempatan itu, Menteri Imipas beserta jajaran tampak duduk berlesehan di hadapan ratusan tahanan yang hadir, sekaligus mendengarkan pendapat mereka tentang layanan di rutan. Kegiatan lantas dilanjutkan dengan makan siang bersama.

“Agendanya sebenarnya pengin melakukan pengecekan apakah program-program yang saya canangkan bersama Pak Wamen (Wakil Menteri Imipas Silmy Karim) dalam Kementerian Imipas ini sudah berjalan apa tidak,” kata Agus ditemui usai kegiatan tersebut.

Menteri Agus mendengarkan langsung pendapat, pertanyaan, maupun masukan setidaknya dari empat orang tahanan. Mereka bercerita perihal pelayanan, masa hukuman, remisi, amnesti, hingga pengelolaan kantin.

Lebih lanjut usai mendengarkan cerita dari para tahanan, Agus menyoroti soal tata kelola kantin.

Dia meminta kepada jajarannya agar harga makanan yang dijual di kantin rutan mesti turun.

“Saya minta harganya harus lebih murah daripada yang ada sebelumnya,” kata dia.

Agus pun meminta Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi untuk mengecek pelayanan kantin, khususnya pada rutan.

Ia ingin memastikan pelayanan kantin di rutan berkualitas baik sekaligus dapat dijangkau dengan harga murah.

Sebelum mengakhiri sesi bincang-bincang itu, Agus juga menyampaikan motivasi kepada ratusan tahanan.

Dia mengajak tahanan untuk mempelajari hikmah dari perjalanan selama menjalani pembinaan di Rutan Cipinang.

“Ambillah hikmah dari setiap perjalanan hidup kita, supaya kita menjalaninya dengan ikhlas dan muda-mudahan kita mendapat berkah dari hikmah yang kita jalani,” tutur Agus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Tapanuli Utara (ANTARA) - Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jayanta Surbakti memberikan arahan dan masukan positif demi pengelolaan aset yang teratur dan sesuai aturan untuk diterapkan di Rutan Tarutung.

"Pengelolaan aset yang teratur dan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pelayanan di Rutan. Ini merupakan arahan Pak Jayanta," ungkap Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tarutung, Evan Yudha Putra Sembiring menjelaskan via seluler hasil kunjungannya ke Kemen Imipas di Jakarta, Senin (24/2).

Disebutkan, kunjungan kerja ke Kantor Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan upaya peningkatan pengelolaan Barang Milik Negara yang lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Kabiro BMN Jayanta Surbakti, kata Evan, menyambut baik kunjungan kerjanya seraya menekankan pentingnya pengelolaan aset dan BMN yang baik untuk mendukung kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan bagi warga binaan.

Dalam kunjungannya, Evan mendapatkan dan saran dan cara untuk meningkatkan sistem inventarisasi aset dan strategi pemeliharaan jangka panjang, serta pentingnya kolaborasi yang kuat antara pihak pengelola aset dengan tim keuangan untuk memastikan tidak ada aset yang tidak terdata atau terabaikan.

"Tentunya hal ini merupakan ilmu baru yang kami dapatkan dalam hal pengelolaan aset barang milik negara, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu Kepala Biro BMN dan ilmu yang yang diberikan," sebut Evan.

SURABAYA - Kantor Imigrasi TPI Kelas I Surabaya terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Kini, Immigration Lounge di lantai 4 Mal Ciputra World Surabaya beroperasi setiap hari. Bahkan Sabtu dan Minggu tetap buka melayani pemohon.

Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat, terutama pekerja dan mahasiswa yang tidak sempat mengurus paspor di hari kerja.

Sejak diresmikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto, pada 16 Januari 2025 silam, ribuan pemohon telah memanfaatkan layanan ini.

Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Surabaya, Agus Winarto menjelaskan bahwa layanan ini dilakukan utk mendukung program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas), Agus Andrianto.



"Pemohon dapat mengajukan permohonan paspor melalui aplikasi M-Passport. Layanan akhir pekan beroperasi mulai pukul 10.00 hingga 14.00 WIB," ujar Agus.

Sebagai informasi, jam operasional Immigration Lounge di Ciputra World, Senin-Jumat mulai buka pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan pada Sabtu dan Minggu, buka pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

Agus menambahkan, Immigration Lounge ini menawarkan pengalaman yang lebih ekslusif, nyaman, fleksibel, dan efisien dibandingkan kantor imigrasi konvensional.

Dengan fasilitas seperti akses internet gratis, mesin fotokopi mandiri, PC dengan printer, charging area, serta mini pantry yang menyediakan snack dan minuman, pemohon dapat mengurus paspor dengan lebih santai.

"Pemohon bisa menikmati sofa yang nyaman, akses internet gratis, serta snack dan kopi yang bisa dinikmati sembari menunggu nomor antrian dipanggil," tambah Agus.

Tak hanya itu, bagi pemohon yang lupa membawa dokumen, tersedia layanan pencetakan mandiri. "Pemohon bisa membuka email dan mencetak dokumen langsung di sini, tanpa harus kembali ke rumah atau mencari tempat fotokopi di luar," papar Agus.

Ketika meninjau langsung di Immigration Lounge, pada Minggu, 23 Februari 2025, Agus menyebutkan bahwa pemohon di akhir pekan ini rata-rata merupakan pekerja yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja. Mereka pun meluangkan waktunya mengurus paspor sembari berkunjung ke mal dengan keluarga.

"Sabtu dan Minggu banyak keluarga yang datang, terutama orang tua sembari mengajak jalan-jalan anak-anak, bisa mampir kesini untuk mengurus paspor," paparnya.

Dengan layanan yang semakin fleksibel dan nyaman ini, Agus berharap semakin banyak masyarakat yang terbantu dalam mengurus dokumen keimigrasian secara efisien.

"Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga Surabaya dan sekitarnya," pungkasnya.

Sementara itu, Kabid Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Ferry Khrisdiyanto menyampaikan bahwa proses pelayanan di Immigration Lounge juga terbilang cepat, rata-rata hanya memakan waktu 10-15 menit.

Terkait biaya, berdasarkan PP No 45 Tahun 2024, tarif PNBP untuk paspor elektronik (e-paspor) dengan masa berlaku 5 tahun sebesar Rp650 ribu, lalu untuk masa berlaku 10 tahun Rp950 ribu.

"Kami juga melayani layanan percepatan paspor dalam satu hari, dengan dikenakan biaya tambahan Rp1 juta," ungkap Ferry.

Selain layanan pembuatan paspor, Ferry mengungkapkan bahwa di Immigration Lounge juga menyediakan layanan konsultasi terkait keimigrasian.

"Di sini, petugas kami siap memberikan edukasi mengenai persyaratan perjalanan ke luar negeri, termasuk kewajiban memiliki dokumen yang sah, visa, serta aturan izin tinggal agar tidak terjadi penyalahgunaan," tandasnya.

Di sisi lain, Dina Dahlia (18), seorang mahasiswi, yang tinggal di kawasan Diponegoro, Surabaya mengaku sangat terbantu dengan layanan ini.

"Saya sengaja datang di hari Minggu karena hari biasa sibuk kuliah. Lokasinya juga strategis, dekat dengan tempat tinggal. Kebetulan baru pertama kali ke sini, awalnya sedikit bingung tapi ada petugas yang membantu mengarahkan," ujar Dina, yang mengaku akan berangkat umrah bersama keluarganya.

Selaras dengan Dina, Melani Siswanti (35), mengaku sangat terbantu dengan adanya Immigration Lounge ini. Terlebih, masa berlaku paspornya sudah habis sejak tahun 2020. Namun, belum ada kesempatan untuk melakukan penggantian paspor ke Imigrasi.

"Kebetulan mau ke liburan sama keluarga, Singapore dan China. Terbantu sekali dengan adanya ini (Immigration Lounge), jadi tidak perlu jauh-jauh. Apalagi saya membawa anak-anak juga. Di sini tempatnya juga bersih. Selesai dari sini juga bisa langsung nge-mal," tandasnya.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu.

Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2).

Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Sementara itu, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar," kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu.

Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/2).

Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata.

"Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah," ucapnya.

Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

"Keputusannya ada di tangan Presiden," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

"Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

Dia lantas berkata, "Kami berharap pak menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan pak, apalagi mereka sudah siap kembali."

Sementara itu, Rabu (19/2), Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan asesmen awal terdapat 19.337 orang narapidana yang lolos verifikasi untuk diberikan amnesti.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kendari -

Lapas Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), menggagalkan upaya penyelundupan sabu lewat sabun mandi yang dibawa pembesuk berinisial NZ. Namun pelaku masih diburu setelah melarikan diri.

"Iya betul modus penyelundupannya melalui sabun batang pepaya," kata Kepala Lapas Kendari Kendari Herman Mulawarman kepada detikcom, Sabtu (22/2/2025).

Insiden itu terjadi di ruang pemeriksaan Lapas Kelas IIA Kendari, Sabtu (22/2) sekitar pukul 11.14 Wita. Kedatangan pelaku terekam jelas di kamera pengawas.

"Awal datang pembesuk diarahkan ke petugas pemeriksaan barang-barang," ujarnya.

Saat petugas melakukan pemeriksaan, gelagat pelaku tampak mencurigakan. Sebelum selesai melakukan pemeriksaan, pelaku beralasan hendak ke kamar mandi.

"Saat diperiksa itu, dia beralasan sakit perut dan mau ke kamar mandi," ujarnya.

Namun ternyata, pelaku langsung melarikan diri dari Lapas Kendari sebelum selesai pemeriksaan. Petugas kemudian melanjutkan pemeriksaan barang-barang terutama sabun batang pepaya.

"Dia langsung kabur, terekam CCTV. Setelah itu sabunnya kita potong-potong dan menemukan tiga pipet berisi sabu-sabu seberat 1,23 gram," imbuhnya.

Herman mengungkapkan setelah menemukan sabu-sabu itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Polresta Kendari. Sedangkan identitas pelaku sudah dikantongi.

"Identitasnya jelas nama dan alamat, sudah kita koordinasi dengan Polresta Kendari dan dalam pengejaran," tuturnya.

Pihaknya berkomitmen dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Lapas Kelas IIA Kendari sesuai 13 program akselerasi Kementerian Imipas.

"Ini sesuai 13 program Menteri Imipas Agus Andrianto dalam memberantas peredaran narkotika dengan berbagai modus di lapas dan rutan," pungkasnya.

(sar/hsr)

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi akan mendeportasi ratusan Warga Negara Asing (WNA) yang menyalahgunakan izin tinggal di sektor pariwisata dan pertambangan.

Pemeriksaan ini dilakukan di wilayah Bali dan Maluku Utara secara bertahap, yakni mulai 14 Januari sampai 17 Januari 2025, dan mulai 17 Februari sampai 21 Februari 2025.

"Imigrasi berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia memberikan kontribusi positif. Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang melanggar aturan dan mengancam ketertiban," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Pemeriksanaan Ratusan WNA

Berdasarkan pemeriksaan di Bali pada Januari 2025, Ditjen Imigrasi memeriksa 267 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) Yang telah dicabut Nomor Induk Berusaha (NIB)-nya.

Ditemukan, 74 PMA di antaranya masih aktif menjamin 126 orang WNA. Menindaklanjuti hal ini, 15 WNA telah dideportasi, sedangkan 111 WNA lainnya akan dilakukan tindakan serupa.

Kemudian, pada pemeriksaan tahap kedua, ditemukan 186 WNA yang disponsori 86 PMA bermasalah. Saat ini, para WNA tersebut masih menjalani tahap pemeriksaan lanjutan.

Ditjen Imigrasi juga menemukan 208 orang WNA yang disponsori oleh 43 perusahaan yang diduga fiksi. Saat ini, 48 orang di antaranya telah dideportasi.

Mayoritas WNA dari China

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam menyampaikan, para WNA tersebut telah dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.

Mayoritas WNA tersebut berasal dari China, Rusia, Pakistan, India, dan Australia, yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan konsultan.

Sampai saat ini, kata Godam, pemeriksaan terhadap WNA yang disponsori oleh perusahaan bermasalah masih dilakukan.

"Alasan pencabutan NIB dari 267 perusahaan tersebut adalah karena mereka tidak dapat memenuhi komitmen nilai investasi sebesar Rp 10 miliar ke atas, sehingga potensi uang yang masuk ke Indonesia melalui investasi tersebut tidak sesuai dengan faktanya," kata Godam dalam siaran resmi yang Kompas.com terima, Sabtu (22/2/2025).

Sasar Sektor Pertambangan

Saat ini, kata Godam, pemeriksaan Ditjen Imigrasi sedang melakukan pemeriksaan pada sektor pertambangan yang mempekerjakan WNA di wilayah Maluku Utara.

Tercatat ada 4.656 orang warga China dari 74 perusahaan yang diperiksa. Temuannya, ada 41 WNA dari lima perusahaan yang disinyalir melakukan pelanggaran keimigrasian.

Sebagai tambahan, pemeriksaan WNA ini merupakan Operasi Wira Waspada yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi.

Operasi dilakukan dengan metode pengawasan langsung ke lapangan, yang melibatkan seluruh jajaran Kantor Imigrasi di wilayah Bali dan Maluku Utara, serta stakeholders terkait.

"Untuk memastikan setiap WNA mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku, Operasi Wira Waspada akan dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, terutama yang memiliki aktivitas WNA yang tinggi," kata Godam.