​​​
Dari komisioner menjadi menteri

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membawanya duduk di kursi anggota Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017. Pigai ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan. Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Kewenangan Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan juga termasuk memanggil pihak pengadu, teradu, korban, pihak terkait, maupun saksi dalam laporan yang masuk ke Komnas HAM; peninjauan lokasi kejadian; hingga pemberian pendapat HAM di pengadilan terhadap perkara tertentu.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Pigai dipercaya oleh Presiden RI 2024–2029 Prabowo Subianto menjadi Menteri HAM. Dapat dikatakan, Natalius Pigai merupakan Menteri HAM pertama di Indonesia karena nomenklatur kementerian ini baru ada dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo.

Kementerian HAM merupakan pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian HAM ini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra.

Sebagai Menteri HAM, pria yang menamatkan kursus kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2011 ini nantinya bakal fokus mengomandoi jalannya nilai-nilai HAM di tanah air, termasuk terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5HAM). Pigai nantinya akan dibantu oleh seorang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

Natalius Pigai dilantik Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10) pagi. Bersama dengan 53 menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih lainnya, Pigai bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta menjalankan tugas jabatan dengan menjunjung tinggi etika dan bekerja sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Harta kekayaan

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya tahun 2019, Natalius Pigai memiliki total harta kekayaan sebesar Rp4.370.000.000. Harta tersebut terdiri atas alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000, harta bergerak lainnya Rp70.000.000, surat berharga Rp2.000.000.000, serta kas dan setara kas Rp2.000.000.000.

Editor: Achmad Zaenal M

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (PAS) Agus Andrianto merasa terhormat diberi kepercayaan oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk bergabung di kementerian yang merupakan nomenklatur baru hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Suatu kehormatan bagi kami bisa bergabung bersama sama keluarga besar Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akan mengemban tugas imigrasi sebagai penjaga gerbong nusantara dan sebagai pembina warga binaan agar bisa diterima kembali di dalam kehidupan sosial masyarakat,” kata Agus saat acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Jakarta, Senin.

Pada kesempatan perdana mendatangi kantor yang bakal menjadi tempat kerjanya itu, Agus meminta dukungan dari jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar ia mampu menjalankan tugas sebaik mungkin.

“Kami memohon bantuan dan dukungan dari rekan-rekan semua agar saya mampu menjalankan tugas sebaik mungkin dalam rangka mendukung Astacita yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ucap Agus.

Di sisi lain, ia juga memohon arahan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Menurut Agus, Yusril merupakan sosok yang berpengalaman di bidang ini.

Agus Andrianto dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Istana Negara, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, Agus merupakan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri).

Sebagai menteri, Agus dibantu oleh Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim yang juga dilantik pada hari yang sama. Silmy sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM.

Diketahui bahwa Kementerian Hukum dan HAM dikembangkan menjadi tiga kementerian, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Sebelum menjadi kementerian yang berdiri sendiri, Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan dua direktorat jenderal terpisah di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian HAM tidak hanya sekadar merumuskan kebijakan, tidak hanya sekadar mengawasi kebijakan, tapi juga ikut membangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pembentukan Kementerian HAM merupakan bukti keinginan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa menghargai dan menghormati hak asasi merupakan kewajiban negara.

Pigai, saat ditemui usai penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Prabowo merupakan satu di antara sedikit kepala negara yang membentuk Kementerian HAM. Pasalnya, Kementerian HAM di negara lain digabung dengan bidang tertentu.

"Berarti apa? Satu, presiden mau menjalankan amanat konstitusi internasional dan nasional yang menyatakan the government's obligation to respect human rights, kewajiban negara untuk menghargai dan menghormati HAM," kata Pigai.

Dia pun mengatakan, pembentukan Kementerian HAM ini menandakan Presiden ingin mengimplementasikan poin bahwa negara harus memastikan dan ikut bertanggung jawab melindungi hak asasi rakyat Indonesia.

Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemenuhan HAM yang meliputi hak atas sandang, pangan, dan papan merupakan tanggung jawab negara. Melalui kementerian ini, kata dia, negara akan memastikan pemenuhan hak tersebut.

"Kementerian HAM tidak hanya sekadar merumuskan kebijakan, tidak hanya sekadar mengawasi kebijakan, tapi juga ikut membangun," ucapnya.

Menurut Pigai, aspek yang akan difokuskan oleh kementerian yang ia pimpin adalah pembangunan HAM. Pembangunan dimaksud meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, serta memastikan adanya proteksi pasti terhadap penetrasi yang mengganggu kenyamanan dan kehidupan sosial dan politik.

Kementerian HAM merupakan nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto. Kementerian ini perkembangan dari Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai bekerja dengan dibantu Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin. Pada kesempatan tersebut, Mugiyanto mengatakan bahwa ia dan Pigai memiliki latar belakang yang sama, yakni sebagai aktivis HAM.

Mugiyanto akan menggunakan pengalaman tersebut untuk berkontribusi dalam kemajuan HAM di pemerintahan Prabowo Subianto. Ia pun mengatakan bahwa pembentukan Kementerian HAM merupakan komitmen Prabowo.

"Didirikan atau dibentuknya Kementerian HAM sebagai kementerian yang berdiri diri sendiri, terpisah dari kementerian lain, itu menunjukkan komitmen beliau (Prabowo)," tutur Mugiyanto.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian dapat meningkatkan fokus para menteri untuk menangani bidang masing-masing.

"Patut kita sambut dengan rasa syukur dan sekaligus juga merupakan tantangan bagi kita, fokus menangani bidang-bidang yang mungkin kalau dipimpin satu menteri akan kurang fokus," ucap Yusril dalam acara penyambutan menteri dan wakil menteri kabinet baru di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

Yusril mengenang likuidasi kementerian yang menangani HAM pada masa Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang saat itu bernama Kementerian Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Hukum dan Perundang-Undangan.

"Saya menyadari pada waktu itu, dalam usia 40 tahun memimpin Departemen terbesar di dalam kabinet dengan jumlah pegawai sekitar 60-70 ribu orang pada waktu itu," ucap Yusril.

Menurut dia, hal tersebut berat untuk dilakukan. Terlebih, bidang-bidang yang diurus nyaris tidak berhubungan antara yang satu dengan lainnya.

Yusril mencontohkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

"Itu tidak ada nyambung-nya satu dengan yang lain, tapi bernaung di satu kementerian yang sangat besar," kata Yusril.

Oleh karena itu, menurut dia, pemekaran Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian yang berdiri sendiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, merupakan langkah strategis.

"Itu suatu langkah yang sangat strategis dan luar biasa yang diambil oleh presiden baru kita, yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober yang lalu," ujar Yusril.

Yusril Ihza merupakan salah satu dari 48 menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 yang dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pelantikan jajaran menteri berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029.

Yusril Ihza Mahendra akan fokus memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

"Fokus-nya pada pembangunan hukum dan penegakan hukum," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Yusril menyampaikan pembangunan hukum sudah diamanatkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pemerintah harus mempunyai suatu badan legislasi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Atgas menjadi Menteri Hukum dalam pemerintahannya selama lima tahun ke depan.

Untuk diketahui, Kementerian Hukum merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Supratman diketahui pada era pemerintahan Presiden Jokowi menduduki posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Dia dilantik pada 19 Agustus 2024 atau jelang Jokowi purnatugas.

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra itu menggantikan posisi Yasonna Laoly sebagai Menkumham.

Lantas bagaimana jejak karier Supratman Andi Agtas di bidang hukum?

Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Tengah, 55 tahun lalu tersebut ternyata sudah malang melintang di dunia hukum. Supratman Andi Agtas tercatat sebagai pengajar atau dosen di fakultas hukum Universitas Tadulako periode 1998-2012.

Dia menempuh pendidikan strata satu dan magister di bidang ilmu hukum. Lalu, memeroleh gelar sarjana dari UMI Makassar dan Magister ilmu hukum dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Tak berhenti sampai di situ, Supratman lantas mendapat doktor ilmu hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Sebelum terjun ke dunia politik Tanah Air dan bergabung dengan Partai Gerindra, Supratman pernah menggeluti profesi sebagai pengacara atau advokat.

Terjun ke dunia politik, Gerindra sukses membawa Supratman melenggang ke senayan sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019.

Saat itu, Supratman didapuk menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR. Gerindra kembali mempercayakan posisi tersebut kepada putra asli Sulawesi Tengah ini pada periode keduanya lolos ke Senayan.

Total, Supratman Andi Agtas dua periode dipercaya menduduki jabatan Ketua Baleg DPR RI oleh Gerindra, periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Namun, jelang berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019-2024, Supratman diganti oleh Wihadi Wiyanto yang sama-sama berasal dari Gerindra.

Keputusan mengganti Supratman Andi Agtas tersebut dilakukan sejak 1 Agustus 2024. Tetapi, surat pergantiannya baru diterima Supratman saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan di-carry over kepada Anggota DPR 2024-2029 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 6 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tidak ada alasan khusus mengenai pergantian Ketua Baleg DPR dari Supratman Andi Agtas ke Wihadi Wiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum.

Kementerian ini merupakan pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang sebelumnya juga dijabat Supratman.

Saat itu, ia ditunjuk Presiden RI Ke-7 Joko Widodo menduduki jabatan tersebut menggantikan Yasonna H. Laoly.

“Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum,” kata Prabowo di Istana Negara sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretaris Kabinet, Minggu (20/10/2024).

Sebelum menduduki kursi Menteri Hukum dan HAM, Supratman duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Ia dipercaya menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Bukan politkus kaleng-kaleng, Supratman merupakan doktor Ilmu Hukum dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Ketika menempuh pendidikan strata satu, Supratman termasuk mahasiswa yang mengambul double degree yakni di UMI Makassar dan Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Natalius Pigai menjadi sorotan setelah ditunjuk menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Prabowo Subianto.

Pengumuman susunan Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Natalius Pigai yang lahir di Paniai, Papua Tengah, pada 25 Desember 1975, adalah salah satu tokoh yang dikenal kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak usia muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, khususnya kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta, tempat ia memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.).

Selain menempuh pendidikan formal, Pigai juga rajin memperkaya pengetahuannya melalui berbagai pelatihan dan pendidikan non-formal.

Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier profesional Pigai dimulai sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari tahun 1999 hingga 2004.

Selama periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk sebagai moderator dialog interaktif di TVRI dari 2006 sampai 2008.

Kontribusinya terus berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Sebagai putra asli Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Harta kekayaan

Natalius Pigai tercatat melaporkan hartanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019.

Berdasarkan Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara.

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pada Kabinet Merah Putih.

"Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM)," kata Prabowo saat mengumumkan formasi kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Adapun Kementerian HAM dahulunya bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkuham) di era pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Natalius Pigai lahir pada 28 Juni 1975 di Paniai, Irian Jaya. Ia pernah menjabat sebagai Anggota Komnas HAM periode 2012-2017.

Ia juga pernah menjadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Alhilal Hamdi, dan Jacob Nuwa Wea.

Sebelumnya ia juga pernah menjadi Penasihat BRR Aceh-Nias di Deputi Pengawas dan Menulis Ensiklopedia Tsunami Aceh-Nias pada 2008 sampai 2009.

Tak hanya itu, Pigai pernah mengabdi di beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Yayasan Cinderalas dan Yayasan Sejati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Profil Yusril Ihza Mahendra kembali menjadi sorotan publik setelah ditunjuk Presiden RI 2024-2029 Prabowo Subianto, menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Dia didapuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sosok Yusril dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).

Yusril lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983, dan melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum serta ilmu Islam di kampus yang sama.

Yusril kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, tempat ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993.

Sebagai akademisi, Yusril memulai kariernya sebagai dosen Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum di Universitas Indonesia.

Berkat prestasinya, ia diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di almamaternya.

Karier politik Yusril dimulai ketika ia mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) pada era reformasi, sebagai kelanjutan dari Partai Masyumi yang dibubarkan pada masa Presiden Soekarno.

Pada Sidang MPR RI 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Indonesia, setelah berhasil meraih 232 suara, meskipun pada akhirnya Abdurrahman Wahid yang diusung oleh koalisi Poros Tengah berhasil memenangkan pemilihan.

Sebelum terjun ke politik, Yusril sudah dikenal luas sebagai penulis pidato Presiden Soeharto.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, ia menulis 204 pidato untuk Presiden Soeharto, hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 1998.

Setelah reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan terus berkembang. Ia dipercaya sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di era Presiden Abdurrahman Wahid pada 1999-2001.

Kemudian, Yusril juga dipercaya sebagai Menteri Hukum dan HAM pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004), dan Menteri Sekretaris Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2007).

Tak hanya di pemerintahan, Yusril juga mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza. Ihza & Ihza Law Firm menjadi salah satu firma hukum yang diperhitungkan di Indonesia, terutama karena reputasi besar Yusril di bidang hukum tata negara.

Karier Yusril tidak hanya terbatas di dalam negeri. Ia beberapa kali dipercaya untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai politikus, Yusril juga dikenal sebagai pengacara beberapa tokoh penting, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum PBB untuk periode 2015-2020, dan terus aktif dalam politik nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, pada Minggu (20/10/2024) malam.

“Komjen Pol Agus Andrianto, sebagai Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Dirjen Imigrasi dan Pemasyarakat berada di dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pimpinan kedua direktorat jenderal itu dipimpin oleh seorang pejabat eselon satu.

Saat ini, Agus masih menjabat sebagai Wakil Kepala Polri (Wakapolri) dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Saat masih menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Agus pernah menangani kasus penistaan agama yang menjerat Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Selanjutnya pada 2017, ia dipromosikan menjadi Wakapolda Sumatera Utara, sebelum menjadi Kapolda Sumut pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2019, ia naik bintang menjadi Kabaharkam Polri, sebelum akhirnya menjadi Kabareskrim tahun 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kooordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatandalam pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Profesor Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan" ujar Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Minggu (20/10/2024).

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Yusril merupakan pria asli Belitung Timur yang dikenal sebagai pakar hukum tata negara dan merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Karier politiknya mumpuni, pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, dan Menteri Kehakiman.

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) ini juga pernah didapuk menjadi kuasa hukum untuk Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat sengketa Pilpres 2024.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendra menjadi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Penunjukan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu malam.

“Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” kata Prabowo ketika membacakan daftar Menko di Kabinet Merah Putih.

Kementerian ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sebagai informasi, Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur. Ia meraih gelar sarjana filsafat di Universitas Indonesia pada 1983, kemudian melanjutkan studi pascasarjana di bidang hukum dan ilmu Islam di Universitas Indonesia.

Dirinya juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia mendapatkan gelar Master of Science (M.Sc.) serta Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Yusril memulai karier akademiknya sebagai dosen di Universitas Indonesia, mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum. Dari universitas ini, ia kemudian diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Yusril juga pernah ditunjuk menjadi pengacara bagi Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Dengan keahlian di bidang hukum tata negara, ia merupakan anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri serta ketua Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm.

Pada tahun 1999, Yusril hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah lengsernya Presiden Soeharto pada 1998, Yusril, yang sebelumnya berprofesi sebagai dosen hukum, terjun ke dunia politik dengan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), yang merupakan kelanjutan dari Partai Islam Masyumi pada masa Presiden Soekarno.

Dalam pemilihan presiden di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril meraih 232 suara, sementara Megawati mendapatkan 305 suara dan Abdurrahman Wahid 185 suara. Meski peluangnya terbuka untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah yang terdiri atas PBB, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Golkar justru mengusung Abdurrahman Wahid dari PKB.

Pengalaman Yusril dimulai sebelum ia terjun ke dunia politik. Sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menulis naskah pidato selama pemerintahan Soeharto. Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, Yusril menulis sebanyak 204 pidato untuk Presiden Soeharto.

Usai reformasi, karier Yusril dalam pemerintahan berkembang pesat. Ia menjabat sebagai menteri di beberapa era kepresidenan. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid 1999-2001, Yusril diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Kemudian, Yusril juga pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati 2001-2004, dan akhirnya sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2007.

Setelah itu, Yusril mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza, yang diberi nama Ihza & Ihza Law Firm. Dengan reputasi besar Yusril, jasa konsultasi hukum ini semakin dikenal. Seiring dengan perkembangan politik terkini, Yusril kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020.

Dalam karier internasionalnya, Yusril beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, seperti ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024