Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

Keputusan itu diambil guna mewujudkan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto yang sejalan dengan program Astacita Presiden RI tentang pencegahan maupun pemberantasan korupsi dan narkoba.

"Berdasarkan hasil penindakan dan asesmen, narapidana tersebut terindikasi dan diduga masih mengendalikan peredaran narkoba, love scamming, serta penipuan online dari Lapas dan Rutan," ujar Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen PAS Deddy Eduar Eka Saputra melalui keterangan persnya, Kamis (7/11).

Eduar mengatakan pemindahan puluhan narapidana melibatkan TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang dikoordinasikan langsung oleh Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas, serta didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara.

"Kolaborasi ini menunjukkan komitmen lintas institusi dalam menciptakan lapas dan rutan yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online," kata Eduar.

Narapidana yang dipindahkan ke Nusakambangan akan ditempatkan di Lapas Kelas IIA Karanganyar yang menggunakan sistem pengamanan Super Maximum Security.

Selain untuk menimbulkan efek jera, hal tersebut diharapkan juga dapat memutus jaringan peredaran narkoba serta penipuan online dari lapas dan rutan.

Eduar menambahkan langkah pemindahan tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kelebihan kapasitas atau overcrowded di Lapas dan Rutan di Sumatera Utara yang saat ini dihuni oleh 32.177 narapidana (data per 5 November 2024) dengan kapasitas ideal sejumlah 14.811 orang.

"Data tersebut menunjukkan lapas dan rutan di Sumatera Utara mengalami overcrowded mencapai 217 persen," ujarnya.

Ia menambahkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berupaya mewujudkan program Astacita, satu di antaranya dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Pemindahan 64 orang narapidana risiko tinggi (high risk) dari Lapas dan Rutan di Sumatera Utara ke Nusakambangan disebut menjadi langkah awal dari komitmen yang diwujudkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ke depannya akan dilakukan pemindahan narapidana risiko tinggi (high risk) secara bertahap ke lapas wilayah Nusakambangan sebagai upaya mencegah dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta penipuan online, khususnya di lapas dan rutan," kata Eduar.

BOGOR, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan arah baru sistem hukum pidana Indonesia melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional, sebagai langkah nyata memperkuat keadilan sosial.

Yusril mengungkapkan KUHP baru ini mencerminkan semangat keadilan sosial sesuai prinsip yang dianut masyarakat Indonesia.

Menurutnya, hukum pidana baru tak lagi menitikberatkan hukuman balas dendam, melainkan lebih mengedepankan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif).

“Penekanannya sanksi pidana tidak lagi pada pembalasan, pencelaan seperti yang kita kenal dalam hukum kolonial, tapi lebih mengedepankan restorative justice, lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketentraman dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat,” kata Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Menurut Yusril, konsep keadilan restoratif bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat dan hukum Islam, pendekatan ini sudah lama dikenal sebagai cara penyelesaian konflik.

Masyarakat diajak bermusyawarah, berdamai, hingga menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan perselisihan.

“Restorative justice bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum perkembangan hukum masyarakat kita, karena hukum adat dan hukum Islam mengedepankan adanya aspek restoratif,” ujar Yusril.

Yusril menegaskan pemerintah menghadapi tantangan besar menyelesaikan lima undang-undang pendukung KUHP baru dalam waktu setahun. Kelima undang-undang ini penting agar pelaksanaan KUHP nasional dapat berjalan sesuai rencana, mewujudkan keadilan sosial yang lebih dekat dengan nilai-nilai bangsa.

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra berharap, Menteri HAMNatalius Pigai dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Hal ini disampaikan Yusril dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024 yang digelar di di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Mulanya, Yusril memaparkan visi yang ingin diwujudkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam delapan misi yang disebut Asta Cita.

Dari delapan Asta Cita tersebut, empat di antaranya dikerjakan oleh Kementerian Koordinator Kumham Imipas. Salah satunya, penegakan HAM di Indonesia.

“Pak Natalius Pigai seorang aktivis HAM yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai menteri yang menangani urusan HAM kita berharap Beliau betul-betul dengan jajaran kementeriannya akan mampu membangun kesadaran yang lebih tinggi dalam menegakkan hak asasi manusia,” kata Yusril.

Ia menyampaikan, Asta Cita Prabowo nomor satu adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Hal ini sejalan dengan Kementerian HAM yang baru dibentuk.

Eks Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini pun menyatakan, perlindungan dan penegakkan HAM yang menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo-Gibran dibuktikan dengan dibentuknya Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, Natalius Pigai sebagai aktivis HAM diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan HAM yang timbul di tengah-tengah masyarakat, baik masa lalu, maupun yang saat ini terjadi.

“Menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang hak asasi manusia yang kita hadapi bersama, baik di masa lalu, masa sekarang, dan pencegahan tindak pidana pelanggaran HAM di negara kita ini,” kata Yusril.

BOGOR, KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang baru tinggal satu tahun lagi.

Dalam paparannya di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11/2024), Yusril menekankan perubahan ini sebagai langkah penting membangun hukum pidana yang mencerminkan nilai-nilai Indonesia.

“Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana, kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan,” kata Yusril.

Menurut Yusril, meski Indonesia telah menciptakan sejumlah peraturan pidana sejak kemerdekaan, hukum pidana warisan kolonial tetap mendominasi sistem hukum nasional.

Yusril menyampaikan, KUHP baru membawa harapan besar dalam membentuk sistem hukum pidana berasaskan prinsip yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

“Keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru, di mana kita membangun sistem hukum pidana berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri, baik berdasarkan hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat,” papar Yusril.

Pemerintah mengharapkan KUHP baru lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat, dengan dasar hukum adat dan agama yang telah lama diakui di Nusantara.

Yusril menyebut, transformasi ini juga mencakup upaya mengadopsi serta mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam hukum pidana nasional, menciptakan sistem yang lebih dekat dengan keadilan sosial dan budaya Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri HukumSupratman Andi Agtas menegaskan bahwa layanan tetap berjalan meskipun Kementerian Hukum saat ini masih dalam masa transisi karena ada perubahan nomenklatur.

Diketahui, Presiden Prabowo memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dulu di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Meski ada masa transisi, namun semua layanan publik tetap berjalan seperti biasanya,” ujar Supratman saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian Hukum di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, tim transisi terus bekerja untuk membagi tugas, personel atau sumber budaya manusia (SDM), aset, dan lainnya yang sebelumnya berada pada satu kementerian yaitu Kemenkumham akibat adanya nomenklatur baru.

"Kami menargetkan paling lambat bulan Juni 2025 itu bisa selesai untuk masa transisi baik personel regulasi dan lainnya," kata Supratman di Jakarta, Senin,

Dia lantas menyebut bahwa sebelum dipecah menjadi tiga kementerian, Kementerian Hukum dan HAM menjadi kementerian dengan SDM terbanyak kedua setelah Kementerian Keuangan.

"Kementerian yang sangat gemuk, kementerian terbanyak dari sisi sumber daya manusia nomor dua setelah kementerian keuangan sebelum kami dipisahkan ada 65 ribu jumlah pegawai," ujarnya.

Supratman pun mengaku optimistis bahwa masa transisi di Kementerian Hukum bisa berjalan dengan baik, dan diharapkan dapat menjadi percontohan oleh kementerian lainnya.

"Sekarang kami telah membentuk tim transisi agar menjadi percontohan kementerian lain," ujarnya.

Saat ini Komisi XIII DPR RI sedang melaksanakan Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum, dan ini merupakan raker pertama setelah kementerian itu dipecah.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham, Nico Afinta menyatakan pihaknya telah menyiapkan transisi peralihan menjadi Kementerian Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Diketahui, Kementerian Koordinator itu akan menjadi tiga kementerian yang merupakan hasil pemisahan dari Kemenkumham.

Nico mengatakan, pihaknya telah membentuk tim transisi dan telah mencanangkan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Program jangka pendek ditargetkan tercapai pada 20 Oktober kemarin dan telah terlaksana.

Kemudian, program jangka menengah tercapai pada Desember 2024. Sementara, program jangka panjang akan terlaksana hingga Juni 2025.

Sejumlah program transisi yang disusun meliputi bidang regulasi serta kelembagaan, keuangan, sumber daya manusia, tata kelola aset, dan lainnya.

Sementara itu, untuk anggaran 2024 yang akan berakhir dua bulan ke depan, telah ditentukan anggaran Kementerian Hukum Rp 7,9 triliun.

Kemudian, pos anggaran Kementerian HAM Rp 64,855 miliar, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 13,39 triliun.

"Fokus peningkatan pelayanan keimigrasian, penguatan sistem pemasyarakatan serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang membutuhkan operasional kedua sektor ini," kata Nico dalam acara serah terima jabatan di Kompleks Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Jakarta -

Langkah DPR RI yang mengingatkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk realistis terkait permintaan penambahan anggaran sampai Rp 20 triliun mendapat apresiasi. DPR melalui Komisi XIII dianggap tidak terbawa suasana 'bulan madu' pemerintahan baru karena berani memberi kritik terhadap permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak realistis.

"Ini menjadi 'start awal' yang mencerahkan dari kinerja DPR di awal masa bakti periode 2024-2029 pasca pelantikan anggota dewan sebulan lalu," kata Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Diketahui, peringatan Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly kepada Natalius Pigai terkait permintaan tambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun menjadi perhatian publik. Yasonna meminta Pigai realistis dalam rapat kerja perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM Natalius Pigai pada Kamis (31/10) kemarin.

Kepada Pigai, Yasonna mengingatkan saat ini negara tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan penambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Mantan Menkumham itu menyebut terdapat hal mendesak lainnya yang harus didahulukan di tengah kondisi keuangan negara yang menghadapi tantangan serius.

Tantangan yang dimaksud Yasonna itu seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit sekitar Rp 600 triliun. Sementara di tahun mendatang, utang negara yang jatuh tempo diperkirakan akan mencapai sekira Rp 800 triliun. Belum lagi kondisi ekonomi masih terpengaruh situasi global yang terjadi peperangan.

Ari pun setuju dengan Yasonna yang menilai semestinya menteri-menteri Kabinet Merah Putih bisa sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, dalam hal ini terkait efisiensi anggaran.

"Restrukturisasi postur kabinet yang semakin 'gemoy' tidak serta merta turut menghabiskan porsi APBN," ungkap Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Institute tersebut.

"Harusnya menteri-menteri baru punya pola pemahaman yang sama akan tugas Presiden Prabowo Subianto yang sangat berat di awal pemerintahannya," sambungnya.

Pigai telah mengungkapkan alasan kenapa ia ingin anggaran kementeriannya bertambah 300 kali lipat. Ia mengaku ingin fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Pigai juga menyebut akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Selain itu, Kemenham disebut ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM.

Ari pun menyebut permintaan Pigai terlalu ugal-ugalan, apalagi anggaran negara akan banyak keluar untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

"Alih-alih meminta anggaran yang 'ugal-ugalan' di saat beban berat APBN tersedot untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), harusnya Pigai menyadari saran dari Yasonna sebagai anggota legislatif yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM sehingga paham dengan seluk beluk penganggaran," paparnya.

Ari lalu membandingkan permintaan Rp 20 triliun yang diajukan Pigai dengan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hanya Rp 5 triliun pada 2025. Padahal kementerian ini diminta membangun 3 juta rumah.

"Untung kita memiliki anggota dewan yang mengingatkan pentingnya penyusunan program terlebih dahulu dari sebuah kementerian baru," sebut pengajar program Pascasarjana di berbagai universitas di tanah air termasuk di Universitas Indonesia (UI) itu.

Ari menambahkan, 'warning' DPR sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol lembaga legislatif. Menurutnya, DPR mampu membuktikan tidak terbawa romantisme pemerintahan baru.

"Saya tidak membayangkan jika DPR asal setuju dan terbawa dengan suasana bulan madu pemerintahan baru yang baru seumur jagung jika semua permintaan kementerian baru diluluskan," ungkap Ari.

"Jika DPR terus mengingatkan permintaan-permintaan eksekutif yang terkesan asal maka rakyat terpuaskan dengan fungsi kontrol yang dijalankan DPR," imbuhnya.

Ari juga menyoroti kekhawatiran Yasonna atas perbedaan pernyataan Menteri Pigai dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sebagai 'induk semang' Kementerian HAM. Yasonna mengingatkan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar tak mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

"Ini merupakan arahan nyata dari pihak legislatif agar kementerian baru menjalankan tupoksinya dengan benar," tegas Ari.

Sebelumnya, peringatan yang sama juga sempat disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Ia menilai sebaiknya Pigai terlebih dahulu berkoordinasi dengan internal
pemerintahan sebelum mengungkapkan keinginannya ke publik, apalagi tambahan anggaran yang diminta sangat fantastis.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu juga menganggap permintaan Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," urai Andreas.

Kendati Menteri HAM telah menjelaskan tambahan anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," pungkasnya.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T':

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mau membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Ia menyampaikan itu dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Saya akan bentuk hampir semua provinsi. Kantor wilayah dan struktur sudah saya siapkan Pak Pimpinan," kata Pigai dalam rapat.

Pigai menyebut kepala kanwil di daerah itu akan setara dengan PNS eselon dua. Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Merespons itu, Ketua Komisi XIII Willy Aditya turut memberikan catatan. Menurutnya, tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikit berbeda dengan menteri yang lainnya dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

Sebagai gantinya, dia mengungkapkan, memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, program 100 kerja sudah selesai dilakukan jika yang dimaksudkan adalah pengaturan tata laksana kerja hingga pengisian staf.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Pigai menjelaskan bahwa rapat perdana yang dipimpinnya saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang enam sampai tujuh kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," kata Pigai.

Pigai lantas memperkirakan bahwa pada Senin (4/11/2024) atau Selasa (5/11/2024) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Sebelumnya, pada 23 Oktober 2024, Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024) kemarin.

Pada kesempatan ini, Pigai mengulas perjalanannya dari seorang aktivis dan mantan oposisi sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto, hingga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasannya ingin mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang sebelumnya memicu kontroversi.

Singgung latar belakang oposisi

Pigai membuka rapat dengan memperkenalkan diri kepada setiap fraksi di Komisi XIII DPR dan mengenang peranannya selama ini sebagai oposisi.

Saat menyapa perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pigai menyebut dirinya memiliki kemiripan dengan fraksi tersebut karena sama-sama dikenal sebagai oposisi pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujarnya di hadapan para anggota Komisi XIII DPR.

Pigai kemudian menegaskan bahwa jabatan menteri yang kini diembannya bukanlah penghargaan karena perannya yang pernah menjadi oposisi.

Sebagai mantan komisioner Komnas HAM, ia merasa memiliki pengalaman dan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin Kementerian HAM.

"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi, saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai.

Setelah itu, Pigai pun menyampaikan harapannya untuk memperkuat isu-isu HAM di mata publik dan parlemen. Ia menilai, selama ini isu HAM masih dianggap kurang relevan oleh banyak pihak.

"HAM itu di ujung pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM, dan baru kali ini ada imajinasi dalam memori pimpinan dan anggota DPR," ujar dia.

Alasan ingin anggaran Rp 20 triliun

Di hadapan Komisi XIII DPR, Pigai menjelaskan alasannya ingin meningkatkan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk memperkuat struktur dan program kementerian, termasuk penambahan staf hingga 2.544 orang, pembangunan Universitas HAM, serta sosialisasi HAM hingga ke tingkat desa.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bangga jika hari-hari ini dirinya diserang lantaran pernyataannya yang dinilai kontroversial. Diketahui, Pigai menjadi sorotan setelah dirinya berharap agar anggaran Kementerian HAM ditambah dari Rp60 miliar menjadi Rp20 triliun.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, mengangkat hak asasi manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan republik ini," kata Pigai dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Pigai juga menegaskan, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai tujuan keberadaan kementeriannya ini.

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan, sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja," ujarnya.

Di sisi lain, mantan Komisioner Komnas HAM ini menyebut, pernyataan yang dianggap menggemparkan itu ternyata juga tidak ada kritikan yang diterima dari para civil society.



"Mohon izin, satu civil society pembela HAM tidak memberikan kritikan. Itu menunjukkan saya mengungkapkan perasaan yang paling dalam dari pembela kemanusiaan yang ada seantero negeri ini," pungkas pria kelahiran Paniai, 25 Desember 1975 ini.

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pihaknya tak memiliki program 100 hari di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan yang didorong oleh Kementerian HAM saat ini adalah program menghadapi situasi yang darurat.

"Saya bangga dengan staf saya, mungkin kementerian kami termasuk yang paling siap Pak. Hari ini kami sudah mendapatkan peraturan presiden tentang Kementerian, mungkin dalam waktu 2-3 hari ini kami akan mendapatkan Permen tentang HAM," kata Pigai di rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai mengatakan tak punya program 100 hari di kabinet Merah Putih. Ia menyebutkan yang terpenting adalah membangun rakyat dalam lima tahun ke depan.

"Berarti hari Senin atau Selasa saya sudah lantik di kementerian baru, kami laksanakan secepatnya. Orang bertanya apakah itu bagian dari program 100 hari? Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ucap Pigai.

Ia mengatakan program 100 hari hanya sebutan. Ia justru khawatir setelah program itu selesai jajaran di Kementerian HAM justru tak lagi bekerja.

"Bapak/Ibu sekalian, ini saya sampaikan kami tidak punya program 100 hari. Andaikan kalau saya mengatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesai tujuh hari, Pak," ungkap Pigai.

"Nanti kalau 100 hari setelah itu 101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja. Oleh karena itu, saya menempatkan lima tahun sebagai kondisi emergency, dan pasukan saya harus siap melayani kebutuhan-kebutuhan rakyat semuanya," imbuhnya.

(dwr/maa)