JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka layanan kunjungan keluarga tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK selama rangkaian perayaan Hari Raya Paskah 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, total ada 11 tahanan yang merayakan Paskah di Rutan KPK, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Betul (termasuk Hasto), jumlah tahanan yang akan melaksanakan ibadah Paskah di Rutan KPK sejumlah 11 orang dari total 46 tahanan KPK," kata Budi dalam pesan singkat, Jumat (18/4/2025).

Layanan kunjungan keluarga ini juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

Selain itu, KPK akan menyelenggarakan rangkaian ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik.

Ibadah Jumat Agung, misalnya, akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025. Sementara untuk ibadah paskah akan dilaksanakan pada 20 April 2025, pukul 14.00-16.00 WIB.

Terakhir, KPK menyatakan berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum.

Batam (ANTARA) - Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau (PT Kepri) memperpanjang masa penahanan mantan Kasatresnarkoba Polresta Barelang Kompol Satria Nanda untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polda Kepri.

Humas PT Kepri Priyanto Lumbanradja dikonfirmasi ANTARA di Batam, Jumat, mengatakan perpanjangan masa penahanan Kompol Satria Nanda tertuang dalam Surat Penetapan Penahanan PT Kepri Nomor: 105/Pen.Pid/2025/PT TPG tanggal 25 Maret 2025.

“Penahanan diperpanjang dari tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Polda Kepri,” kata Priyanto.

Sejak perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada 18 Januari 2025, Kompol Satria Nanda ditahan terpisah dari sembilan anggotanya (Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang).

Kesembilan mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang ditahan di Rutan Kelas IIA Barelang, sedangkan Kompol Satria Nanda di Rutan Polda Kepri.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kasi Intel Kejari) Kota Batam Tiyan Andesta menjelaskan alasan penahanan Satria Nanda di Rutan Polda Kepri untuk keamanan, dikhawatirkan akan berbenturan dengan tahanan yang pernah ditangkapnya.

“Jadi 12 tersangka itu, ssepuluhnya mantan anggota polisi, dua tersangka berstatus sipil. 11 tersangka di Rutan Kelas IIA Barelang, satu tersangka di Rutan Polda Kepri,” kata Tiyan di Batam, Kamis (9/1).

Selain alasan keamanan, kata dia, juga adanya permohonan dari pihak keluarga, serta pertimbangan dari tim Pidana Umum dan pimpinan Kejaksaan Negeri setempat.

Kompol Satria Nanda menjadi terdakwa perkara dugaan tindak pidana penyisihan barang bukti narkoba sabu seberat 1 kilogran bersama sembilan orang mantan anggotanya dari Subnit 1 Satresnarkoba Polresta Barelang.

Dalam perkara ini tercatat total 12 terdakwa, dua di antaranya terdakwa berstatus sipil dan mantan anggota Polri yang dipecat atas nama Azis Martua Siregar, dan Zulkifli Simanjuntak alias Juntak.

Sementara itu, 10 mantan anggota Satresnarkoba Polresta Barelang, yakni Kompol Satria Nanda, Shigit Sarwo Edhi (Kasubnit I), Fadillah, Aryanto, Alex Chandra, Jaka Surya, Wan Rahmat, Ma’ruf Rambe, Rahmadi dan Junaidi Kurniawan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

SIKKA, KOMPAS.com – Uskup Maumere, Mgr Ewaldus Martinus Sedu, memimpin misa Kamis Putih di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (17/4/2025). Dalam perayaan itu, Uskup Ewaldus membasuh kaki 12 warga binaan sebagai simbol cinta kasih dan pelayanan.

Dua belas warga binaan itu melambangkan para rasul Yesus dalam perjamuan malam terakhir. Tujuh di antaranya merupakan warga binaan asal Nangahale yang tengah menjalani hukuman atas kasus pengrusakan plank milik PT Krisrama.

“Kalian bukanlah orang buangan. Kalian adalah sesama saudara kami. Kita semua adalah makhluk yang lemah dan rapuh, terkadang kita jatuh pada kesalahan yang sama,” kata Uskup Ewaldus dalam homilinya.

Ia meyakini belas kasih Tuhan dapat dialami bahkan di balik jeruji. Oleh karena itu, ia mengajak warga binaan menjadikan pengalaman itu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

Uskup Ewaldus juga menegaskan bahwa perayaan Ekaristi di rutan merupakan bagian dari tradisi Gereja Katolik yang berlangsung di banyak keuskupan di seluruh dunia, termasuk Vatikan.

“Di Roma malam ini juga, para uskup dan imam agung sedang merayakan Ekaristi Kamis Putih di salah satu penjara. Jadi hampir semua uskup melakukan hal yang sama,” tuturnya.

Ia menutup misa dengan permintaan doa dari para warga binaan agar dirinya dapat terus menjadi gembala yang baik.

“Mari kita saling mendoakan. Saya juga mohon doa dari kalian agar saya tetap menjadi gembala yang baik,” pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberikan fasilitas bagi tahanan beragama Kristen Protestan dan Katolik termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang akan merayakan Hari Raya Paskah 2025. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, hal itu sebagai wujud menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," kata Tessa kepada wartawan yang dikutip Jumat (18/4/2025).

Tessa menjelaskan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Kegiatan itu akan digelar dua hari, yakni pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025 dari pukul 14.00-16.00 WIB.



Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025 dari pukul 09.00-13.00 WIB

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang beragama Kristen dan Katolik di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK untuk beribadah pada Jumat Agung dan Paskah.

“KPK akan menyelenggarakan ibadah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik. Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Tessa menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan Paskah pada Jumat (18/4) dan Minggu (20/4) tersebut dilaksanakan mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa layanan kunjungan keluarga tetap difasilitasi yakni pada Minggu (20/4), dan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WI

“KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Diketahui, perayaan Paskah berlangsung pada Minggu (20/4), sedangkan Jumat (18/4) dilaksanakan Jumat Agung.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

(aud/whn)

Jakarta -

KPK memfasilitasi rangkaian perayaan hari raya Paskah untuk tahanan yang beragama Kristen atau Katolik di Rutan KPK, Jakarta Selatan. KPK memastikan para tahanan mendapatkan hak untuk beribadah.

"Dalam rangka perayaan Hari Raya Paskah tahun ini, KPK akan menyelenggarakan ibadah Paskah bagi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik," ujar Jubir KPK Tessa Mahardhika di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 dan Minggu 20 April 2025 pada pukul 14.00 sampai dengan 16.00," tambahnya.

KPK juga membuka kunjungan bagi keluarga yang ingin merayakan Paskah bersama tahanan. Kunjungan bisa dilakukan pada Minggu (20/4).

"Layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada hari Minggu pada tanggal 20 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai dengan 13.00 waktu Indonesia bagian barat," sebutnya.

Diketahui, Paskah jatuh pada Minggu (20/4) mendatang. Salah satu rangkaian Paskah adalah Jumat Agung yang akan dilaksanakan pada Jumat (18/4) besok.

(ial/whn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan yang beragama Kristen dan Katolik untuk merayakan Hari Raya Paskah 2025.

"Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati hak-hak dasar para tahanan, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tessa mengatakan, ibadah akan dilaksanakan di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih, pada Jumat, 18 April 2025, dan Minggu, 20 April 2025, pada pukul 14.00-16.00 WIB.

Selain itu, layanan kunjungan keluarga juga akan tetap difasilitasi pada Minggu, 20 April 2025, mulai pukul 09.00-13.00 WIB.

"KPK berkomitmen untuk memastikan seluruh tahanan tetap mendapatkan pelayanan sesuai hak-haknya selama menjalani proses hukum," ucap dia.

Pekanbaru -

Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemindahan dilakukan setelah belasan narapidana itu viral dugem di tahanan.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapi dijebloskan ke BPN yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

Blok itu pertama kali dikenalkan oleh Kepala Kanwil Kemenkumham yang menjabat saat itu, yakni Ibnu Chuldun pada 2021 silam. Ibnu Chuldun sengaja menggagas blok agar ada penjagaan ketat.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Saat ini pemeriksaan masih berlanjut untuk mengusut asal-usul masuknya barang terlarang itu ke dalam sel.

Diketahui video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

(afb/afb)

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) segera mengevaluasi dan membenahi pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai buntut berulangnya keriuhan akibat perilaku tidak patut warga binaan di dalam lapas.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Jakarta, Kamis, mengatakan kehebohan yang terjadi di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, telah menjadi perhatian DPR.

Sebelumnya, sedang viral di media sosial sebuah tayangan video yang menampilkan 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, yang terlibat dugem sambil pesta minuman keras dan narkoba.

Menurut Willy, peristiwa di Rutan Pekanbaru itu mirip dengan peristiwa di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, akhir tahun lalu dan peristiwa sejenis lainnya.

"DPR tentu mengapresiasi tindakan cepat dan terukur yang diambil Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Riau dengan mencopot Kepala Rutan Kelas I Pekanbaru," kata Willy.

Ia mengatakan pembenahan tersebut tidak boleh berhenti hanya dengan pencopotan kepala rutan, tetapi perlu ada evaluasi mendasar dan komprehensif terhadap pengelolaan rutan.

"Komisi XIII akan segera panggil jajaran kementerian untuk mengoordinasikan perbaikan komprehensif terkait persoalan ini," ujarnya.

Menurut Willy, evaluasi pengelolaan lapas maupun rutan perlu dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Berbagai permasalahan yang terjadi di lapas perlu diurai satu per satu agar peta jalan perbaikan lapas di Indonesia dapat dihasilkan.

"Komisi XIII sudah tabung banyak catatan tentang kapasitas, fasilitas, manajemen pengelolaan lapas di sisi hilir, termasuk tentu kasus Rutan Sialang Bungkuk ini. Kita juga sudah berdialog secara formal dan informal dengan berbagai pihak berkenaan dengan sistem pemasyarakatan warga binaan ini. Nanti kita ulas semua sesuai mekanisme hak pengawasan DPR," kata Willy.

Willy menegaskan permasalahan pengelolaan lapas di Indonesia ini cukup kompleks dan perlu melibatkan berbagai perspektif agar bisa ditemukan akar masalahnya untuk dilakukan perbaikan.

Ia menambahkan anomali kelonggaran aturan yang tampak dari peristiwa saat ada warga binaan yang joget-joget sambil konsumsi minuman keras atau narkoba bukan hanya perlu dilihat dari sisi kelalaian pengelola lapas.

"Kita perlu temukan akar masalahnya sebelum mencopot pejabat terkait. Kenapa dilonggarkan aturannya, tentu punya latar belakang, ini harus ditemukan," tegas Willy.

"Kalau memang terjadi transaksi pelonggaran aturan, itu perlu diperiksa apakah sudah memadai kesejahteraan pengelola lapas. Kalau memang warga binaan sampai merasa perlu dugem dan konsumsi narkoba, bagaimana asesmen psikologis terhadap mereka? Jadi, banyak hal yang perlu diperiksa," tambah legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.

Willy mengatakan komisinya akan segera bertemu dengan jajaran Kementerian Imipas agar perbaikan lapas dapat segera terwujud.

Ia meyakini Menteri Imipas Agus Andrianto bersama DPR mampu memperbaiki persoalan ini karena Menteri Imipas sebagai sosok progresif yang mengenal baik permasalahan di dalam lapas

"Komisi XIII DPR dan Kementerian Imipas sebagai mitra strategis punya cita-cita yang sama untuk perbaikan sistem pemasyarakatan. Tidak akan sulit mendialogkan langkah perbaikan sistem pemasyarakatan ke depan," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru -

Video tahanan dan narapidana didugadugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Aksi para napi itu pun berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau melakukan razia ke seluruh rutan dan lapas di Riau hingga hingga pejabat rutan dirumahkan. Berikut fakta baru kasus tersebut.

1. Seluruh Lapan dan Rutan di Razia

Kantor Wilayah Ditjenpas Riau akhirnya melakukan razia ke seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau buntut video viral narapidana atau tahanan diduga dugem dan pesta narkoba.⁠

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Bukan cuma Rutan Sialang Bungkung, Maizar memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia bersama tim gabungan dari TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Dia menegaskan akan menidak siapa pun yang terlibat dalam kelonggaran aktivitas tahanan di rutan tersebut, termasuk kepada pra petugas jika terbukti lali menjalankan pengawasan.

2. Karutan dan KPR Dicopot-Diperiksa

Buntut kasus tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry juga telah dicopot dari jabatannya.

Hal itu diungkap Maizar, Rabu (16/4). Ia mengatakan pembebastugasan terhadap dua pejabat rutan tersebut dilakukan hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Maizar mengaku tak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika terbukti tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.

Untuk petugas yang terlibat, dia juga memastikan akan diberi sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

3. Kronologi Aksi Dugem para Tahanan

Maizar juga menjelaskan kronologi aksi dugem dan pesta miras para tahanan tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu terjadi Senin (14/4) sekitar pukul 10 malam.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Video yang beredar, lanjut Maizar, juga direkam sendiri oleh tahanan tersebut dan diunggah ke status WhatsApp. Dari status WA napi tersebut lah ada yang merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial hingga viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Dia mengatakan telah berupaya maksimal mencegah penyelundupan HP dan barang-barang terlarang masuk namun para napi dan tahanan melakukan berbagai upaya untuk mengelabui petugas.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

(nkm/nkm)