REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut menyoroti kasus siswa SMKN 4 Kota Semarang, Jawa Tengah, Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) yang tewas ditembak polisi. Aipda RZ selaku pelaku penembakan saat itu beralasan korban sebagai anggota gangster.

Menurut Natalius, masalah itu sebenarnya menjad tugas Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM). Hanya saja, Kementerian HAM tetap perlu turun tangan untuk mengawal pengusutan kasus tersebut.

"Sesuai dengan Kewenangan yang dimiliki UU 39 Tahun 1999 maka Komnas HAM RI sebagai institusi pemantauan dan penyelidikan kasus HAM dan lembaga kuasi judisial memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan atas tewasnya siswa di Semarang. Saya sudah perintahkan staf untuk monitoring kasus ini secara serius," ujar Pigai saat dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Dilaporkan siswa SMKN 4 Kota Semarang berinisial GRO tewas setelah mengalami luka tembak senjata api di tubuhnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio membenarkan adanya peristiwa yang menewaskan siswa yang tinggal di Kembangarum, Kota Semarang, Jateng itu. "Betul. Untuk (penanganan) kejadiannya di Polrestabes," kata Dwi di Kota Semarang, Senin (25/11/2024).

Wakil Kepala SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, juga membenarkan informasi tentang meninggal dunia salah seorang siswanya itu Menurut dia, kabar duka kematian GRO justru diperoleh dari teman-teman korban. "Kami dapat informasi dari teman-teman almarhum kemudian mengecek ke rumah tinggalnya," katanya.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar menjelaskan, anggotanya yang melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang sedang diperiksa Paminal (Pengamanan Internal). Irwan menyebut, anggotanya menembak GRO ketika sedang berusaha melerai tawuran antarkelompok gangster remaja atau biasa disebut kreak di wilayah Semarang Barat.

"Ya kan teman-teman selama ini dan masyarakat meminta kita melakukan tindakan tegas terhadap kreak-kreak. Ini kan bagian dari tindakan tegas kepada kelompok kreak. Harusnya teman-teman bisa mendukung," kata Irwan di Mapolrestabes Semarang, Selasa (26/11/2024).

Irwan menjelaskan, tindakan tegas terhadap kelompok kreak seharusnya didukung. "Terus mau dibiarkan? Kalau kita tidak bertindak juga disalahkan. Kita bertindak kalian salahkan. Kan susah juga ini," ujarnya.

Irwan mengungkapkan, pada Ahad (24/11/2024) dini hari WIB, aparat menerima laporan terkait adanya tawuran antarkreak di tiga lokasi, yakni di Kecamatan Gayamsari, Semarang Utara, dan Semarang Barat. "Dalam penanganan ketiga peristiwa ini ada beberapa yang kita amankan dan tetapkan sebagai tersangka," kata Irwan.

Tawuran...

Jakarta (ANTARA) - Belakangan ini, dua peristiwa tragis kembali mencuat dan menjadi perhatian publik terkait penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum.

Kasus seorang polisi yang menembak rekan sesama anggota, serta insiden tewasnya siswa SMK di Semarang akibat peluru dari senjata aparat, memicu diskusi luas tentang potensi penyalahgunaan senjata api di kalangan aparat keamanan.

Peristiwa-peristiwa ini mengusik rasa aman masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan terkait apakah regulasi dan pengawasan yang ada sudah cukup untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dalam lingkup tugas penegakan hukum, senjata api memang menjadi alat penting yang berfungsi sebagai perlindungan diri dan pelaksanaan tugas.

Namun, penggunaan senjata api tidak hanya membawa tanggung jawab besar, tetapi juga risiko penyalahgunaan jika tidak disertai pengawasan ketat, pelatihan yang memadai, dan kondisi psikologis yang stabil dari pemegangnya.

Kejadian-kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Sebagai langkah awal, semua perlu melihat kembali regulasi yang mengatur penggunaan senjata api oleh aparat.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pedoman utama.

Peraturan ini menekankan pentingnya prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Beberapa poin penting meliputi peringatan sebelum menggunakan senjata dimana polisi harus memberikan peringatan yang jelas sebelum menggunakan senjata api, kecuali dalam keadaan mendesak di mana penundaan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat.

Kemudian, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah untuk menurunkan mental pelaku dan memberikan peringatan.

Hanya saja, dalam praktiknya, implementasi aturan ini sering kali menghadapi kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan yang konsisten terhadap pelaksanaan peraturan tersebut.

Dalam beberapa kasus, senjata api mungkin saja diberikan kepada aparat tanpa evaluasi psikologis yang menyeluruh, padahal kondisi mental individu sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di lapangan.

Peneliti Kepolisian Arman Hidayat, Syahruddin Nawi, dan Nasrullah Arsyad dalam Journal of Lex Theory (JLT) Volume 3, Nomor 2, Desember 2022, melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini menemukan bahwa frekuensi penyalahgunaan senjata api oleh aparat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan di Kota Makassar (sebagai lokus penelitian) cukup tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan senjata api ini meliputi struktur hukum, pengetahuan hukum, dan budaya hukum.

Peneliti merekomendasikan agar institusi kepolisian melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap anggota yang diberi wewenang membawa senjata api.

Proses rekrutmen dan penempatan anggota kepolisian harus dilakukan secara profesional dan proporsional.

Selain itu, pembinaan terhadap anggota kepolisian perlu dilakukan secara intensif dan merata, khususnya untuk meningkatkan profesionalitas, termasuk pembinaan mental dan keterampilan khusus yang wajib dimiliki.

Izin pinjam pakai senjata api juga harus diberikan secara berkala dan selektif, sehingga jika terjadi perubahan perilaku yang mengarah pada potensi penyalahgunaan, senjata api dapat segera ditarik dari pemegangnya.

Kondisi-kondisi ini untuk mengantisipasi adanya potensi bahaya, terutama jika aparat mengalami tekanan emosional atau stres berat yang tidak terdeteksi.

Selain itu, pelatihan penggunaan senjata api jangan dilakukan secara sporadis untuk menekan faktor lain yang memperbesar risiko penyalahgunaan.

Sebab faktanya, pelatihan teknis menembak saja tidak cukup, aparat juga perlu dibekali dengan kemampuan pengambilan keputusan yang berbasis pada prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas.

Dalam kasus tewasnya siswa SMK, misalnya, jika ada dugaan pada investigasi awal bahwa pelaku tidak mematuhi prosedur standar operasional terkait penggunaan senjata api dalam situasi non-darurat akan menjadi cermin adanya kelemahan dalam internalisasi nilai dan prinsip yang seharusnya mendasari penggunaan kekuatan oleh aparat.

Lebih jauh, faktor budaya institusional turut mempengaruhi penyalahgunaan senjata api.

Jangan sampai menumbuhkan budaya maskulinitas toksik, terutama di unit penegakan hukum, agar kepemilikan senjata api tidak diasosiasikan dengan status dan kekuasaan.

Karena jika budaya semacam ini dibiarkan, senjata api tidak lagi dipandang sebagai alat pelindung, melainkan simbol kekuatan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

Situasi ini jelas berpotensi memperburuk citra institusi kepolisian di mata masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Rekomendasi kebijakan

Upaya pencegahan penyalahgunaan senjata api oleh Polri juga telah dilakukan melalui peraturan berlapis, termasuk dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yang mengatur mekanisme laporan untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan.

Peneliti ilmu hukum dari Universitas Pekalongan Nur Fatoni, Listyo Budi Santoso, S.H., M.Kn., dan Nurul Huda, S.H., M.Hum., menganalisis pengaturan kewenangan penggunaan senjata api, faktor penyebab penyalahgunaan, dan upaya pencegahan yang dilakukan.

Mereka menemukan bahwa faktor internal penyebabnya meliputi pemahaman aturan, etika, dan kondisi psikologis anggota, sedangkan faktor eksternal mencakup pengawasan pimpinan dan situasi operasional.

Pencegahan dapat dilakukan melalui seleksi personel, pemeriksaan psikologi, dan evaluasi berkala, sementara tindakan represif berupa penindakan tegas terhadap pelanggaran.

Para peneliti merekomendasikan pengaturan yang lebih ketat dan sanksi yang konsisten untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan senjata api.

Memang dalam perkembangannya, masalah ini sejatinya bukan tanpa solusi. Secara keseluruhan sejumlah rekomendasi dapat disampaikan.

Pertama, perlu ada penguatan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Setiap pemberian izin kepemilikan senjata api harus disertai evaluasi psikologis yang independen dan berkelanjutan, termasuk dalam bentuk asesmen mendalam terhadap tingkat stres kerja dan kondisi mental aparat.

Selain itu, audit reguler terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat menjadi langkah preventif untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini.

Kedua, pelatihan penggunaan senjata api harus ditingkatkan secara komprehensif, mencakup aspek teknis, psikologis, dan etis.

Aparat perlu dilatih tidak hanya untuk menembak dengan presisi, tetapi juga untuk memahami kapan dan bagaimana senjata api dapat digunakan sesuai dengan prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Program pelatihan berbasis simulasi situasi nyata, seperti yang diterapkan di beberapa negara maju, dapat menjadi model yang patut ditiru.

Ketiga, penting untuk mendorong reformasi budaya institusional yang lebih berorientasi pada pelayanan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kepemimpinan di setiap tingkat harus mampu menjadi teladan dalam mempraktikkan akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan senjata api.

Selain itu, sistem pelaporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan kekuatan oleh aparat harus dioptimalkan dan dijamin keamanannya, sehingga masyarakat tidak takut untuk melaporkan kejadian yang mencurigakan.

Terakhir, perlunya pendekatan yang lebih empati terhadap kesehatan mental aparat. Lingkungan kerja yang penuh tekanan sering kali menjadi pemicu utama penyalahgunaan senjata api.

Program dukungan kesehatan mental, seperti konseling rutin dan layanan psikologis berbasis institusi, dapat membantu aparat mengelola stres mereka dengan cara yang lebih sehat.

Pada akhirnya, keberhasilan mencegah penyalahgunaan senjata api oleh aparat bergantung pada kemauan institusional untuk melakukan perubahan struktural yang nyata.

Kasus-kasus seperti yang terjadi belakangan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan hanya dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga dengan mengatasi akar permasalahan yang lebih dalam.

Dengan regulasi yang ditegakkan secara konsisten, pengawasan yang ketat, dan budaya institusional yang sehat, kepercayaan publik terhadap aparat keamanan dapat dipulihkan, dan kasus penggunaan senjata api yang tak semestinya diharapkan dapat dihindari di masa depan.

Masyarakat Indonesia berhak hidup dalam rasa aman, dan aparat yang diberikan kepercayaan membawa senjata api harus memastikan bahwa kepercayaan ini tidak pernah disalahgunakan.

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menaruh perhatian kasus siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Komnas HAM mendesak kasus tersebut diusut tuntas dan mendorong polisi berani menindak tegas pelaku.

“Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin temen-temen sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan tim pencari fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, kata dia, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

“Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,” ungkapnya. 

Gamma meninggal dunia pada Minggu (25/11/2024) dini hari akibat luka tembak di pinggul. Pelaku diduga oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berinisial RZ (38) berpangkat Aipda. 

Polisi mengklaim, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. 

Pada Selasa siang di wilayah Semarang Barat itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar pra-rekonstruksi di TKP. 

“Kami memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejadian yang terjadi, sehingga yang terjadi di lapangan betul, fakta, tidak ada yang ditutupi,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di lokasi.

Sejumlah karangan bunga ungkapan duka cita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang menyusul meninggalnya Gamma Rizkynata Oktafandi (17) anggota paskibra yang ditembak oknum polisi. 

Para sahabat almarhum pun tampak larut dalam kesedihan. Mereka tidak percaya klaim polisi yang menyebut Gamma masuk gangster dan terlibat tawuran.

“Saya nggak percaya, dia nggak pernah ikut tawuran. Nggak percaya, saya malah teman dekatnya, saya sering lihat kesehariannya dia gimana, pas main-main sama dia terus,” kata Fajar ditemui di SMKN 4 Semarang usai pulang sekolah, Selasa (26/11/2024).

Dia menyebut, GRO memang hobi modifikasi motor. “Tapi bukan yang drag-dragan (kebut balap liar). Dia memang teknik mesin, saya otomotif,” ujar dia.

Sebagai informasi, Gamma dan timnya menang Porsimaptar Akpol pada Oktober 2024 kategori lomba PBB. Hal itu diamini Fajar. 

“Kami kenal waktu sama-sama di paskib sejak sekitar 5 bulan lalu. Dia paskibtra aktif, sering ngebuat lucu-lucuan, dia nggak nakal, baik orangnya. Sejak kenal dia, saya nggak pernah dia itu kreak, tawuran, nggak pernah kayak dia nakal-nakal nggak pernah,” ujarnya.

Fajar syok mendengar sahabatnya tewas. Dia kali terakhir bertemu dengan sahabatnya itu pada Sabtu (24/11/2024) siang hingga sore. Pada Minggu sore, dia mendapat informasi sahabatnya itu meninggal dunia. “Tiba-tiba aja diinfoin meninggal, nggak ada kronologinya,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni

Pengamat Kepolisian Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) turut menginvestigasi peristiwa penembakan yang dilakukan polisi terhadap pelajar SMK terjadi di Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/11).

Menurut Bambang, klaim polisi yang menyebut peristiwa itu terjadi saat anggota hendak membubarkan tawuran diragukan publik.

"Pernyataan sepihak dari kepolisian tentu akan diragukan masyarakat karena akan bias kepentingan. Makanya, pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih objektif," kata Bambang saat dihubungi, Selasa (26/11).

Ia menjelaskan ada banyak peraturan Kapolri yang mengatur penggunaan senjata api saat bertugas, di antaranya Perkap Nomor 1/2009 dan Perkap Nomor 8/2009.

Bambang mengatakan dalam peraturan-peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan-tahapan tertentu.

"Misalnya tembakan peringatan yang diarahkan ke udara. Dan tembakan bukan untuk mematikan tapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat," katanya.

Bahkan, kata dia, polisi dilarang menggunakan senjata api bila membahayakan masyarakat yang lain atau beresiko salah sasaran. Bambang pun mempertanyakan apakah polisi yang bertugas menganalisis situasi sesuai prosedur.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," ujarnya.

Diberitakan, Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengklaim Bripka R melepaskan tembakan yang menewaskan Pelajar SMKN 4 Semarang berinisial GRO (16) saat hendak membubarkan tawuran. Selain itu, ada dua rekan GRO yang mengalami luka.

Irwan menjelaskan pada Senin dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, Bripka R sedang melintas di wilayah Semarang Barat. Saat itu, Bripka R melihat tawuran antar geng Tanggul Pojok dan kelompok Seroja. Kemudian, Bripka R hendak membubarkan tawuran tersebut.

"Informasinya kan jam 01.00 habis kerja, melakukan penyelidikan di kantor. Lakukan perjalanan pulang melintas di kantor Perumahan Paramount itu. Polisi mau melerai," kata Irwan dalam keterangan tertulis, Selasa.Namun saat hendak melerai, lanjut Irwan, Bripka R justru diserang oleh beberapa pelaku tawuran yang membawa senjata tajam. Hal itu yang membuat anggotanya melepaskan tembakan. Tembakan mengenai bagian pinggul GRO dan menyebabkan pelajar itu meninggal dunia.

SEMARANG, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kesiapan untuk mengambil tindakan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran dalam insiden penembakan anggota paskibra SMKN 4 Semarang, yang menyebabkan GR (17) meninggal oleh oknum Polrestabes Semarang.

Peristiwa tragis ini terjadi di sekitar Jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, pada Minggu (24/11/2024) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin Siagian mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi terkait insiden tersebut.

Namun, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini jika terbukti ada pelanggaran hukum.

"Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses. Saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga," ujar Saurlin saat ditemui di Kantor Bawaslu Jateng, Selasa (26/11/2024).

Saurlin menambahkan bahwa pihaknya dapat menindaklanjuti kasus tersebut setelah menerima laporan atau secara proaktif mendalami temuan di lapangan.

"Jadi bisa dua-duanya (laporan dan proaktif). Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus (mengawasi Pilkada) di Jateng," jelasnya.

Dalam insiden tersebut, tiga pelajar anggota paskibra SMKN 4 Semarang terkena tembakan, di antaranya GR yang meninggal dunia, serta dua siswa lainnya, A (17) dan S (16), yang sempat mendapatkan perawatan medis.

GR telah dimakamkan di Sragen.

Zainal Abidin 'Petir', Ketua LBH Petir (Penyambung Titipan Rakyat) Jateng, juga berupaya memberikan pendampingan kepada keluarga korban secara sukarela.

"Tadi saya ke rumah satu korban, S, di Jrakah, tapi tidak ada. Kata orang kampung situ, masih trauma, ketakutan. Keluarga juga tidak bisa dihubungi," ungkap Zainal saat diwawancarai.

Zainal melanjutkan, ia juga tidak dapat menemui A dan keluarganya, meskipun A sudah mengikuti rekonstruksi yang digelar oleh polisi di lokasi kejadian pada Selasa (26/11/2024) siang.

"Kemudian kita ke saudara A, di Karonsih, juga tidak ada padahal tadi ikut rekonstruksi," imbuhnya.

Semarang -

Insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang inisial G menjadi sorotan beberapa pihak. Mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Jateng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengaku mendorong adanya penegakan hukum. Meski belum mendapat laporan detail terkait insiden tersebut, ia meminta agar kasus dituntaskan dan keamanan masyarakat bisa kembali terjamin.

"Laporan belum masuk. Namun ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga," kata Saurlin di Kantor Bawaslu Jateng, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (26/11/2024).

Hal senada dikatakan Ketua Ombudsman Jateng Siti Farida. Ia mendorong pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut agar tak timbul spekulasi yang meresahkan masyarakat.

"Mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi para korban dan keluarga," kata Farida dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, stabilitas pelayanan publik menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang genting menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kita mendorong supaya rasa keamanan masyarakat betul-betul menjadi keamanan kita bersama. Apalagi ini menjelang Pilkada, semoga semua kondusif terus," tuturnya saat dihubungi detikJateng.

Sementara itu, Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zainal Abidin Petir, menyatakan siap mendampingi keluarga G yang hingga kini masih belum mendapat pendampingan dari badan hukum.

"Jika keluarga korban meminta, saya siap memberikan pendampingan hukum selama proses penanganan penyidikan kasus ini," kata Zainal saat dihubungi awak media.

"Kapolrestabes juga harus terbuka dan transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Biar masyarakat percaya dengan kinerja polisi. Kalau memang anak buahnya salah, harus ditindak tegas. Jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat kejadian," lanjutnya.

Zainal yang sudah berusaha mendatangi SMKN 4 Semarang dan rumah korban, menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk Tim Pencari Fakta guna mencari kebenaran dari kasus tersebut yang dirasa janggal sebab informasi yang masih berbeda-beda dari beberapa pihak.

"Aku udah cari info ketiga anak itu perilaku baik dan kalem. Mereka itu anggota Paskibraka. Kapolrestabes harus fair, apakah oknum polisi sudah sesuai SOP atau tidak karena ada informasi yang simpang siur," ujarnya.

Propam Mabes Polri Turun Tangan

Dilansir detikNews, tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri datang ke Semarang untuk mengasistensi penanganan kasus seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang meninggal karena diduga ditembak anggota polisi.

"Untuk yang Semarang, tim Propam dan Itwasum sedang turun ke Semarang untuk melaksanakan asistensi, monitor langsung, dan evaluasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (26/11/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Sandi meminta masyarakat bersabar karena penyelidikan tewasnya siswa SMK pada Minggu (24/11) dini hari itu masih berlangsung.

Baca artikel detikjateng, "Propam Mabes Polri Terjun ke Semarang Terkait Siswa Tewas Ditembak Saat Tawuran" selengkapnya https://www.detik.com/jateng/berita/d-7658029/propam-mabes-polri-terjun-ke-semarang-terkait-siswa-tewas-ditembak-saat-tawuran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

(rih/ahr)

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum,"

Semarang (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta tindakan hukum ditegakkan jika terjadi pelanggaran hukum dalam kasus siswa SMKN 4 Semarang, GRO, yang meninggal dunia diduga akibat ditembak polisi.

"Kalau memang ada pelanggaran hukum, maka harus ada tindakan hukum," kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa.

Menurut dia, Komnas HAM belum memperoleh pengaduan resmi tentang peristiwa yang menewaskan siswa kelas XI SMKN 4 Semarang itu.

Ia memastikan Komnas HAM akan memroses perkara tersebut jika sudah ada laporan yang disampaikan.

Selain menerima laporan resmi, lanjut dia, Komnas HAM bisa secara proaktif menangani perkara tersebut nantinya.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang dalam siaran persnya juga meminta Komnas HAM untuk turun tangan dalam perkara tersebut.

Direktir LBH Semarang Syamsudin Arif meminta Komnas HAM bersama LPSK dan Kompolnas terlibat langsung dan memberi perlindungan terhadap keluarga, teman, pihak sekolah, serta saksi lain dalam perkara itu.

"Menuntut pengusutan perkara secara transparan dan berkeadilan dengan menghukum seberat-beratnya pelaku," katanya.

LBH juga mendesak reformasi di tubuh kepolisian untuk melindungi hak-hak masyarakat.

Sebelumnya, seorang siswa kelas XI SMKN 4 Kota Semarang, berinisial GRO, dilaporkan meninggal dunia diduga akibat luka tembak senjata api di tubuhnya.

Warga Kembangarum, Kota Semarang, tersebut telah dimakamkan oleh keluarganya di Sragen pada Minggu siang.

Polisi menduga korban merupakan pelaku tawuran antar gangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dinihari.

Polisi yang berusaha melerai peristiwa tawuran antar gangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

SEMARANG, iNews.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak agar kasus siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi harus diusut tuntas. Komnas HAM juga mendorong polisi berani menindak tegas pelaku.

“Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin temen-temen sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,” ungkap Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian saat ditemui di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan tim pencari fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, dia menjelaskan, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

“Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,” sambungnya. 

Gamma meninggal dunia pada Minggu (25/11/2024) dini hari akibat luka tembak di pinggul. Pelaku diduga oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berinisial RZ (38) berpangkat Aipda. 

Polisi mengklaim, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. 

Pada Selasa siang tadi, di wilayah Semarang Barat itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar pra-rekonstruksi di TKP. 

“Kami memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejadian yang terjadi, sehingga yang terjadi di lapangan betul, fakta, tidak ada yang ditutupi,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di lokasi.

Sejumlah karangan bunga ungkapan duka cita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang menyusul meninggalnya Gamma Rizkynata Oktafandi (17) anggota paskibra yang ditembak oknum polisi. Para sahabat almarhum pun tampak larut dalam kesedihan. Mereka tidak percaya klaim polisi yang menyebut Gamma masuk gangster dan terlibat tawuran.

“Saya nggak percaya, dia nggak pernah ikut tawuran. Nggak percaya, saya malah teman dekatnya, saya sering lihat kesehariannya dia gimana, pas main-main sama dia terus,” kata Fajar ditemui di SMKN 4 Semarang usai pulang sekolah, Selasa (26/11/2024).

Dia menyebut, GRO memang hobi modifikasi motor. “Tapi bukan yang drag-dragan (kebut balap liar). Dia memang teknik mesin, saya otomotif,” ujar dia.

Diperoleh informasi, Gamma dan timnya menang Porsimaptar Akpol pada Oktober 2024 kategori lomba PBB. Hal itu diamini Fajar. 

“Kami kenal waktu sama-sama di paskib sejak sekitar 5 bulan lalu. Dia paskibtra aktif, sering ngebuat lucu-lucuan, dia nggak nakal, baik orangnya. Sejak kenal dia, saya nggak pernah dia itu kreak, tawuran, nggak pernah kayak dia nakal-nakal nggak pernah,” bebernya.

Fajar syok mendengar sahabatnya tewas. Dia kali terakhir bertemu dengan sahabatnya itu pada Sabtu (24/11/2024) siang hingga sore. Pada Minggu sore, dia mendapat informasi sahabatnya itu meninggal dunia. “Tiba-tiba aja diinfoin meninggal, nggak ada kronologinya,” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan, tindakan hukum harus diberikan kepada oknum polisi yang diduga menembak siswa SMKN 4 Semarang yang juga anggota paskibra Gamma Rizkynata Oktafandy (17) di Semarang.

?Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin teman-teman sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,? ungkap Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Kantor Bawaslu Jateng, Kota Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan Tim Pencari Fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

?Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,? sambungnya.

Sementara itu, saat ditanyakan kegiatannya di Jawa Tengah, Saurlin Siagian menyebut hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara besok.

Saurlin menyebut, Komnas HAM menerjunkan 2 tim, yang terdiri dari belasan orang, dibagi wilayah tugas utara dan selatan Jawa Tengah untuk seminggu ke depan yang dimulai per hari ini, Selasa (26/11/2024).

?Kami mendapat informasi banyak sekali dari Bawaslu, tentang bagaimana kegiatan di lapangan, kondisinya, pelanggaran-pelanggaran, informasi itu kami cerna untuk membuat rekomendasi ke para pihak. Kami juga (secara khusus) akan melakukan pengawasan khusus di daerah-daerah yang masuk kategori rawan,? tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar mengungkapkan peristiwa itu terjadi di sekitar jalan Perumahan Paramount, Semarang Barat, Minggu.

Irwan mengatakan semula terjadi tawuran antara geng Tanggul Pojok melawan geng Seroja. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok. Korban penembakan merupakan anggota geng Tanggul Pojok.

Dia menyebutkan, para remaja melawan polisi saat dilerai hingga akhirnya dilakukan tindakan tegas berupa tembakan kepada gengster tersebut.

"Saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, muncul anggota polisi. Kemudian dilakukan upaya untuk melerai. Namun, ternyata anggota polisi informasinya diserang, sehingga dilakukan tindakan tegas," ujar Irwan saat diwawancarai di markasnya, Senin (25/11/2024) malam.

Namun, pihak sekolah menegaskan GR dikenal sebagai "anak baik" dan meragukan klaim polisi soal GR terlibat tawuran.

GR juga dikenal sebagai siswa berprestasi dan anggota aktif Paskibra SMKN 4 Semarang.

Dia tinggal bersama neneknya di Kembangarum, Semarang Barat, setelah kehilangan ibunya. Sang ayah tinggal di Sragen, Jawa Tengah.

Pihak sekolah menggambarkan GRO sebagai siswa teladan dengan nilai akademis yang baik dan kepribadian yang positif.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Semarang, Agus Riswantini, menyatakan pihaknya masih mencari kejelasan kronologi kejadian.

“Korban adalah siswa yang berprestasi. Kami masih menunggu informasi resmi dari pihak keluarga dan kepolisian,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diminta ikut turun bergerak mengusut insiden polisi yang menembak pelajar SMK inisial GR (17) di Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

Pihak kepolisian menyebut GR (17) terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto menilai pihak eksternal perlu dilibatkan lantaran penjelasan sepihak dari polisi kerap diragukan publik karena bias kepentingan.

"Makanya pihak eksternal yakni Komnas HAM harusnya segera terjun untuk melakukan investigasi untuk mendapat informasi atau bukti yang lebih obyektif," kata Bambang saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2024).

Dia juga mempertanyakan apakah anggota polisi yang menembak pelajar SMK itu sudah menerapkan prosedur terkait penggunaan senjata api.

Apalagi banyak peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh personel Polri.

Misalnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009 terkait implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tindakan Polri.

Menurutnya, dalam peraturan yang ada, jelas disebutkan bahwa penggunaan senjata api harus melalui tahapan tertentu, seperti tembakan peringatan yang diarahkan ke udara, dan tembakan bukan untuk mematikan tetapi melumpuhkan atau menghentikan ancaman bagi personel maupun masyarakat.

"Pertanyaannya adalah apakah prosedur itu sudah dilakukan? Seberapa membahayakankah anak-anak yang tawuran itu pada personel atau masyarakat? Hal-hal seperti itulah yang harus lebih dulu diinvestigasi," tanyanya.

Bambang juga menyorot banyaknya kasus serupa yang terjadi.

Dia menilai seharusnya Kepolisian segera melakukan evaluasi terkait penanganan aksi ketidaktertiban masyarakat dalam hal ini adalah tawuran kelompok.

"Seperti kasus kematian Afif Maulana di Sumbar, atau 7 korban meninggal di sungai Bekasi," kata Bambang.

Lebih lanjut, ia menilai polisi perlu menggunakan kamera badan atau bodycam selama bertugas.

"Sayangnya pengadaan bodycam untuk semua personel belum dilakukan bahkan bulan Juni 2024 lalu menolak dengan alasan tidak ada anggaran," ujarnya.

Diketahui, siswa SMK Negeri anggota Paskibra di Semarang berinisial GR (17) disebut terlibat tawuran antarkelompok hingga berakhir meninggal tertembak saat dilerai polisi pada Minggu (24/11/2024) sekitar pukul 01.00 WIB.

Serang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Banten Romi Yudianto melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian (bintorwasdal) di Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa.

Kunjungannya dalam rangka memastikan persiapan dan pengamanan yang dilakukan Lapas Kelas IIA Tangerang menjelang Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang.

Kakanwil Romi Yudianto didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Jalu Yuswa Panjang diterima langsung oleh Kalapas Kelas IIA Tangerang, Tri Winarsih beserta Jajaran Pejabat Struktural.

“Pada hari ini saya mengunjungi Lapas Kelas IIA Tangerang, kunjungan saya hari ini dalam rangka melihat sudah sejauh mana persiapan Lapas Kelas IIA Tangerang pada pelaksanaan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang dan melihat proses program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang,” kata Romi Yudianto dalam keterangannya.

Lepas memastikan dan mengecek data pemilih, Romi dan Jalu mengunjungi Area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) guna melihat program Ketahanan Pangan yang ada di Lapas Kelas IIA Tangerang.

Kakanwil berpesan untuk tetap mengutamakan keamanan dan ketertiban dalam kesiapan Pilkada serentak dan terus mendukung setiap program Menteri khususnya Ketahanan Pangan ini.