Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pengalihan pengelolaan aset kawasan Gelora Bung Karno (GBK) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden," ujar Prasetyo dalam pernyataannya kepada wartawan, Rabu.

Prasetyo mengatakan hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta, Senin (28/4).

Dia menjelaskan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan proses pengalihan tersebut secara teknis.

Hal itu karena pengelolaan aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara berbentuk Badan Layanan Umum, yang berbeda dengan proses pengalihan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hingga saat ini, kata dia, belum ada aset yang dipindahkan karena proses masih dalam tahap koordinasi teknis dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara.

"Jadi mohon bersabar kalau pertanyaannya aset apa saja yang sudah dialihkan, tentu sampai hari ini belum karena baru sedang kita koordinasikan secara teknis dengan pihak-pihak terkait," ujar dia.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa Danantara Indonesia akan memiliki aset kelolaan mencapai 1 triliun dolar Amerika Serikat (AS).

Ia menjelaskan aset kelolaan dari perusahaan- perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini mencapai 982 miliar dolar AS, yang nantinya ditambah aset kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SU GBK) yang akan bergabung ke Danantara.

"Itu bertahap, memang kalau kita lihat asetnya dari BUMN kan sebenarnya 900 miliar dolar AS yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 982 miliar dolar AS," ujar Rosan saat sesi doorstop setelah acara Town Hall Danantara Indonesia di Jakarta, Senin (28/4).

Ia menjelaskan aset kawasan Stadion Utama GBK yang saat ini dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), pada delapan tahun lalu bernilai sebesar 25 miliar dolar AS.

"Dan itu adalah yang kita ada di sini GBK yang ada di Mensesneg, yang nilainya (value) pada delapan tahun yang lalu 25 miliar dolar AS. Jadi, GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," ujar Rosan.

Dengan aset- aset kelolaan itu, Ia menyampaikan pihaknya akan melakukan perencanaan yang matang agar menjadi aset yang produktif, dan menghasilkan return of investment dan return of asset yang positif.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beroperasinya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuat semua aset pemerintah kini dikelola dalam satu wadah. Tidak hanya badan usaha milik negara (BUMN), aset yang selama ini di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), seperti Gelora Bung Karno (GBK) dan kawasan hunian dan perkantoran di Kemayoran, juga nantinya dikelola Danantara.

Menteria Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pemindahan aset itu merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Jadi berkenaan dengan pertanyaan aset kawasan Gelora Bung Karno yang akan dialihkan pengelolaannya di bawah Danantara, ya betul itu adalah petunjuk dari Bapak Presiden pada saat beliau memberikan pengarahan dalam acara Townhall Danantara beberapa hari yang lalu," kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Menurut dia, butuh waktu memindahkan aset di bawah Kemensetneg untuk diserahkan ke Danantara. Apalagi, selama ini, aset berbentuk badan layanan umum (BLU) yang dikelola Kemensetneg berbeda orientasinya dengan BUMN.

"Sehingga kami tentunya butuh waktu untuk mempersiapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara adalah bersifat pengelolaannya di bawah Badan Layanan Umum, yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset-aset di BUMN," ucap Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan respons Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatannya selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan.

Dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, tetapi belum mengambil keputusan final.

“Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya,” ujarnya melalui pesan teks, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada tindakan lanjutan dari Presiden Prabowo, termasuk penandatanganan surat pengunduran diri maupun proses pencarian pengganti.

“Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya,” pungkas Prasetyo.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan resmi mengundurkan diri dari jabatannya.

Saat dihubungi Bisnis melalui sambungan telefon, Hasan mengaku telah mengirimkan surat pada Senin, 21 April 2025 untuk mundur dan keputusan tersebut merupakan hasil perenungan panjang dan bukan tindakan yang bersifat emosional maupun mendadak.

“[Mundur dari kepala PCO] Ya benar saya sudah memasukan surat tanggal 21 April," katanya kepada Bisnis saat dikonfirmasi, Selasa (29/4/2025).

Dia menyatakan bahwa keputusan untuk mundur diambil karena merasa ada persoalan yang tak lagi dapat lagi dia atasi, dan bahwa sudah waktunya untuk memberi kesempatan kepada figur lain yang lebih tepat.

“Saya sudah menyampaikan bahwa jika ada sesuatu yang tidak bisa lagi saya atasi, maka saya akan tahu diri dan menepi. Dan hari ini, sepertinya saat itu sudah tiba,” ujarnya.

Hasan menandatangani surat pengunduran dirinya dan mengirimkannya kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet.

Dia menekankan bahwa keputusan ini dilakukan demi kebaikan komunikasi pemerintah di masa mendatang.

Tak hanya itu, Hasan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan yang telah diberikan. Dia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjabat, belum mampu memberikan pelayanan sebagaimana yang diharapkan oleh Presiden.

“Menjadi bagian dari Kabinet Merah Putih adalah kehormatan dan kebanggaan tersendiri bagi saya. Namun saya sadar, sudah waktunya saya duduk sebagai penonton,” katanya.

Hasan juga menyatakan kesiapannya untuk membantu proses transisi kepemimpinan di kantor komunikasi kepresidenan, apabila dibutuhkan.

Meski mundur dari jabatan struktural, Hasan memastikan dirinya tidak akan jauh dari dunia politik dan pemerintahan. Dia menyiratkan bahwa peran sebagai pengamat dan pelaku di balik layar tetap akan dijalankannya.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara soal rencana pengalihan aset kompleks Gelora Bung Karno (GBK) ke bawah BPI Danantara. Dia membenarkan arahan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini pihaknya langsung menindaklanjuti arahan itu dengan mempersiapkan petunjuk dan pelaksanaan secara teknis soal pengalihan aset yang akan dilakukan.

Prasetyo menyoroti aset GBK selama ini pengelolaannya di bawah Kementerian Sekretariat Negara dengan berlandaskan Badan Layanan Umum. Tentu saja perlu ada aturan baru untuk memindahkan aset tersebut ke bawah pengelolaan BUMN.

"Kami tentunya butuh perlu waktu untuk siapkan secara teknis pengalihan ini karena bagaimanapun aset GBK di bawah Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya berada di bawah Badan Layanan Umum (BLU) yang tentu ada perbedaan dengan proses pengalihan dari aset aset di BUMN," beber Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Dia melanjutkan sampai hari ini belum ada aset-aset negara lain semacam GBK yang dialihkan ke bawah pengelolaan Danantara. Pihaknya masih melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, baik Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, maupun dengan Danantara.

Di sisi lain, Prasetyo juga menegaskan rencana perpindahan aset GBK ke bawah pengelolaan Danantara adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan dalam Townhall Meeting Danantara beberapa hari lalu.

"Itu betul, itu adalah arahan dan petunjuk dari Presiden pada saat beliau berikan pengarahan dalam acara townhall Danantara beberapa hari lalu," tegas Prasetyo.

Sebelumnya, CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani mengungkapkan pihaknya akan mengelola aset di bawah Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) seperti Gelora Bung Karno (GBK).

Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM mengatakan aset GBK pada 8 tahun lalu tercatat senilai US$ 25 miliar atau sekitar Rp 420 triliun. Aset tersebut secara resmi akan dikelola di bawah Danantara.

"Akan dimasukkan aset lain dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK. Yang ada di Mensetneg yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya US$ 25 miliar. Nah jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini akan dimasukkan ke dalam Danantara," kata Rosan kepada wartawan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (28/4/2025) yang lalu.

(acd/acd)

JAKARTA - Hasan Nasbi mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office ( PCO ). Sebelum pengunduran Hasan Nasbi itu diumumkan, Presiden Prabowo Subianto menetapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden.

Lalu, masih perlukah mencari pengganti Hasan Nasbi setelah Mensesneg jadi jubir presiden?

?Secara institusional tetap perlu,? kata Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro kepada SindoNews, Rabu (30/4/2025).



Alasan yang pertama, kata Agung, menimbang kabinet gemuk sehingga fungsi kejubiran perlu dioptimalkan agar semakin baik. ?Sehingga lebih fokus merespons cepat segala dinamika kebangsaan termasuk soal-soal kebijakan dengan eksesnya,? katanya.

Kemudian alasan yang kedua, Agung mengatakan bahwa tumbuh suburnya media dengan segala platform membutuhkan manajemen dan pengawalan isu yang baik. ?Bila dilakukan secara serampangan dan ala kadarnya dikhawatirkan akan mengulang kesalahan yang sudah-sudah,? imbuhnya.

?Ketiga, pun bila dilekatkan ke sesneg, maka jubir mesti mampu mengayomi semua, mampu berkomunikasi secara sederhana, mudah diakses, dan serba hadir bersama presiden dan rakyat saat dibutuhkan,? pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga juga menilai masih perlu mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai kepala PCO. ?PCO itu tugasnya tidak hanya menjadi jubir, tapi juga menyiapkan komunikasi strategis. Karena itu, jubir itu hanya salah satu tugas dan fungsi PCO,? kata Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Pengamat Politik Adi Prayitno menuturkan bahwa PCO itu lembaga yang sudah dibuat yang ada regulasinya. ?Tentu harus ada kepala PCO baru setelah Hasan mundur. Sekalipun sudah ada Mensesneg juga jubir istana,? ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik ini.

Namun, Adi menilai secara kelembagaan PCO harus diperkuat dengan jubir baru yang juga sangat melekat dengan presiden.

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo juga menilai pengganti Hasan Nasbi masih diperlukan. Dia menuturkan, PCO merupakan sebuah fungsi yang salah satunya sebagai koordinator juru bicara.

?Walaupun Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Mensesneg sebagai jubir tapi kan tetap butuh fungsi yang mengoordinasikan jubir, lalu fungsi untuk kemudian selalu berdiskusi dan menyerahkan hasil monitoring atau hasil analisis informasi ke presiden dan yang bisa mendukung aktivitas komunikasi presiden secara lebih efektif,? katanya.

Dia menduga keputusan Hasan Nasbi mundur dari jabatan Kepala PCO karena susah untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo dalam kesehariannya. ?jadi, agak susah bagi koordinator jubir untuk bekerja terpisah dari presiden,? ucapnya.

Dia menjelaskan, seorang jubir tidak boleh pakai asumsi dan kepentingan pribadi. ?Dia harus tahu luar dalam presiden sebenarnya mau ngomong apa, memahami kehendak yang mau disampaikan presiden,? katanya.

Maka itu, menurut dia, sosok pengganti Hasan harus seseorang yang bisa membuat Presiden Prabowo nyaman sehari-sehari. ?Tidak kemudian hanya ditunjuk berdasarkan fungsinya tapi kemudian tidak bisa menjalankan fungsinya secara optimal,? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi menyatakan mundur dari jabatannya. Pernyataan itu disampaikan dalam rekaman video yang diunggah akun Instagram Total Politik.

"Teman-teman semua, hari Senin tanggal 21 April 2025 adalah hari terakhir saya menjalani aktivitas di Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Hasan dalam video tersebut, dilihat Selasa (29/4/2025).

Presiden Prabowo Subianto menunjuk tiga jajarannya di Kabinet Merah Putih sebagai Juru Bicara sebelum Hasan Nasbi mundur sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Hasan mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sejak Senin (21/4) kemarin. Ia menyebut alasan mundur diri dikarenakan adanya persoalan yang tidak lagi mampu diatasi kemampuannya.

Ia mengatakan surat pengunduran diri itu telah diserahkan kepada Prabowo melalui dua orang sahabatnya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Lewat pengunduran dirinya itu, Hasan mengaku memberi kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu. Hal itu, kata dia, merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Prasetyo membenarkan apabila Prabowo telah menerima surat pengunduran diri itu. Hanya saja, ia mengatakan Prabowo masih mempelajari terlebih dahulu dan belum meneken keputusan mundurnya Hasan.

"Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," jelasnya.

Beberapa hari sebelum mundurnya Hasan, Prabowo juga sudah menunjuk Prasetyo sebagai Juru Bicara baru. Ketika itu Prasetyo mengaku diminta untuk ikut berperan aktif sebagai Juru Bicara.

Ia juga menyebut kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran PCO yang kala itu masih dipimpin Hasan. Menurutnya semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan bakal ada tambahan dua Juru Bicara baru yang akan bertugas bersama dirinya. Keduanya yakni Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo.

Meski begitu, ia membantah adanya kocok ulang atau reshuffle kabinet terhadap posisi Kepala PCO buntut adanya penambahan tiga Juru Bicara Istana itu.

"Enggak (reshuffle), sekali lagi seperti yang sudah saya sampaikan, saya ini diminta untuk ikut aktif membantu. Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," ujarnya kepada wartawan, Senin (21/4).

KOMPAS.com -Prasetyo Hadi jadi sorotan setelah mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

Sebelum Hasan Nasbi mundur, Presiden Prabowo telah resmi menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Dilansir dari laman Partai Gerindra, Prasetyo menjelaskan bahwa peran sebagai juru bicara sejatinya tidak berbeda dengan tugas PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

“Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu,” ungkapnya pada Kamis (17/4/2025).

Namun, Prasetyo Hadi akhirnya berganti peran menjadi Kepala PCO setelah Hasan Nasbi mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.

Hasan sendiri mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025 melalui surat yang dikirimkan ke Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Profil Prasetyo Hadi

Prasetyo Hadi adalah politisi dan pengusaha yang merupakan kader dari Partai Gerindra.

Dilansir dari laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi adalah lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.

Ia lulus dengan gelar S1 dari jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 2006.

Perjalanan Karier Prasetyo Hadi

Dilansir dari Kompas.com, Prasetyo Hadi menjadi kader Partai Gerindra sejak 2008.

Ia kemudian menjabat sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Prasetyo Hadi sempat menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020.

Saat itu, Prasetyo Hadi maju sebagai pengganti Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Ia terpilih karena perolehan suaranya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VI berada di urutan terbanyak kedua pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2019.

Di DPR, iai bertugas di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk untuk menduduki jabatan Mensesneg di Kabinet Merah Putih.

Prasetyo Hadi kemudian ditunjuk menjadi Jubir Presiden yang tugasnya beriringan dengan Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Selain berkarir di bidang politik, Prasetyo Hadi juga tercatat sebagai Komisaris di PT. Sentra Strategis Indonesia sejak 2014 sampai sekarang.

Ia juga menjadi Direktur Utama PT. Tusen Hutami Lestari sejak 2016 sampai saat ini.

Harta Kekayaan Prasetyo Hadi

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id pada Rabu (30/4/2025), Prasetyo Hadi memiliki total harta kekayaan mencapai 11.605.075.158.

Hal ini tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 19 Januari 2025 ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Harta itu terdiri dari sebidang tanah di Kota Bogor yang dilaporkan dari hasil sendiri senilai Rp 3.300.000.000.

Ada juga dua bidang tanah di Kota Bondowoso masing-masing senilai Rp. 679.470.000 dan Rp. 1.305.315.000.

Kemudian, tiga mobil dan dua sepeda motor yang disebut sebagai hasil sendiri, dengan rincian:

• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2014 senilai Rp 265.000.000
• Mobil Toyota Alphard S tahun 2012 senilai Rp 325.000.000
• Mobil Toyota Fortuner Jeep tahun 2016 senilai Rp 355.000.000
• Sepeda motor Honda GL 200 tahun 2013 senilai Rp 10.500.000
• Sepeda motor Honda N (110A) C AT tahun 2011 senilai Rp 3.500.000.

Selanjutnya, ada surat berharga senilai 306.000.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp3.355.290.158.

Sehingga, total harta kekayaannya tercatat berjumlah Rp11.605.075.158 karena Prasetyo Hadi tidak melaporkan kepemilikan utang.

Sumber:
nasional.kompas.com
nasional.kompas.com
elhkpn.kpk.go.id
fraksigerindra.id
gerindra.id

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto belum mencari pengganti Hasan Nasbi yang mundur dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.

Sebab, Prabowo juga masih belum menandatangani surat pengunduran diri dari Hasan.

"Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025) malam.

Prasetyo menyampaikan bahwa surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.

Prabowo masih ingin mempelajari surat pengunduran Hasan Nasbi sebelum menekennya.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujar Juru Bicara Prabowo itu.

Diberitakan sebelumnya, Hasan Nasbi telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Surat pengunduran diri Hasan dikirim ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada 21 April 2025.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025) kemarin.

Hasan menjelaskan bahwa keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia juga meminta maaf jika selama ini pelayanannya tidak memenuhi harapan Prabowo.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi, keluar lapangan, dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," imbuh Hasan.

KOMPAS.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, resmi mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Ia menyebutkan bahwa surat pengunduran dirinya telah diajukan sejak 21 April 2025.

Surat tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan.

Menariknya, sebelum Hasan menyatakan mundur, Presiden Prabowo telah lebih dahulu menunjuk Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) presiden. Kala itu, Hasan masih menjabat sebagai Kepala PCO.

Siapa Prasetyo Hadi?

Prasetyo Hadi merupakan salah satu kader Partai Gerindra yang kini dipercaya mengemban tugas di Kabinet Merah Putih. Ia dikenal sebagai sosok yang cukup lama berkecimpung dalam dunia politik bersama Gerindra.

Lahir di Ngawi pada 28 Oktober 1979, Prasetyo merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara tahun 1998. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM), mengambil jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada tahun 1999 hingga 2006.

Kiprah politiknya dimulai saat ia bergabung dengan Partai Gerindra pada 2008. Kariernya di legislatif dimulai pada 1 September 2020, ketika ia dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2019–2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW).

Saat itu, ia menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo ditempatkan di Komisi II yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, hingga reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih sebagai Presiden untuk periode 2024–2029, Prasetyo dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Kini, selain menjabat Mensesneg, ia juga ditunjuk sebagai juru bicara presiden menggantikan Hasan Nasbi yang mundur sejak 21 April 2025.

Sumber: Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto belum menandatangani surat pengunduran diri Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI.

Prasetyo juga mengatakan bahwa Prabowo belum mencari pengganti Hasan.

"Jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Meski begitu, surat pengunduran diri Hasan itu sudah dilaporkan ke Prabowo.

Menurut Prasetyo, Kepala Negara masih ingin mempelajari surat tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya di Kabinet Merah Putih.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui 2 orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

Hasan menjelaskan, keputusan ini sudah diputuskan secara matang dan tidak mendadak.

Dia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025 lalu.

Surat itu dikirimkan ke Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan," ujar Hasan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Ia menyebut Prabowo masih akan mempelajari terlebih dulu isi surat yang disampaikan Hasan tersebut.

"Berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi, belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," kata Pras lewat pesan singkat, Selasa (29/4).

Pada hari ini, Selasa (29/4) Hasan mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Dalam video pengumumannya, ia menyatakan telah menyerahkan surat pengunduran dirinya pada 21 April 2025 lalu.

Hasan menyebut surat pengunduran diri itu diserahkan ke Presiden Prabowo melalui Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indrawijaya.

Hasan menyampaikan keputusan itu bukanlah sesuatu yang diambil secara mendadak serta emosional. Ia merasa keputusan itu merupakan yang terbaik.

Ia juga menyatakan bahwa keputusan itu diambil secara matang.

Hasan menyebut alasannya ia mundur ialah karena ada persoalan yang sudah tak bisa lagi teratasi ataupun adanya persoalan yang di luar kemampuannya.

Ia pun memberikan kesempatan bagi figur lain yang dirasa lebih pantas menggantikan posisinya itu.

Hasan menyebut keputusan ini merupakan jalan terbaik demi kelancaran komunikasi pemerintahan di masa yang akan datang.

Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden RI Prabowo Subianto yang sudah memberikan kepercayaan kepadanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Muzani mengaku kedatangannya untuk makan siang bersama Prabowo.

"Tadi kita makan siang dengan presiden dan presiden minta makan bareng, jadi kami menemani makan siang presiden," kata Muzani usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Muzani menyebut hadir juga di lokasi Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Ada Pak Dasco, ada Pak Teddy, ada Pak Mensesneg," ungkap dia.

Menurut Muzani, tidak ada pembicaraan serius saat makan siang bareng Presiden RI.

Menurutnya, dalam acara makan siang tadi, tidak ada pembicaraan soal mundurnya Hasan Nasbi dari jabatan Kepala PCO.

"Pertama, tidak ada dibahas sama sekali. Kedua, saya juga belum baca terus terang, belum mendengar," ujarnya.

Muzani juga enggan berkomentar soal mundurnya Hasan dari Kabinet Merah Putih.

"Saya belum bisa komentar, orang ini saja saya belum dapat cerita yang kesahihannya," ucapnya.

Terkait soal isu reshuffle usai Hasan mundur, Muzani juga enggan merespons.

"Saya belum dengar ada rencana, ada cerita, ada desas-desus. Saya belum dengar," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Hasan telah mundur dari jabatannya sebagai Kepala PCO.

Hasan mengungkap sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden RI Prabowo Subianto sejak 21 April 2025.

"Pada hari ini 21 April 2025 sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet," ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).