Jakarta -

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pihaknya melakukan evaluasi terkait masalah overkapasitas seusai kejadian tersebut.

"Yang pertama tentunya kita akan upayakan untuk mengatasi masalah overcapacity dulu," kata Agus di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan lapas tersebut seharusnya berkapasitas 100 orang. Namun diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Agus.

Agus menyebutkan yang dapat melakukan tindakan kepada para napi kabur adalah kepolisian. Ia mengimbau para napi yang kabur untuk menyerahkan diri.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka, ya, mungkin ada musibah yang lain," ujarnya.

Agus masih mendalami penyebab puluhan napi kabur. Ia telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Yan mengatakan Lapas Kutacane memiliki total 369 tahanan. Tim gabungan masih turun melakukan pencarian terhadap tahanan yang kabur.

"Jumlah narapidana di dalam lapas saat ini ada 318 orang," kata Yan.

(ial/eva)

Jakarta -

Sejumlah tahanan di Lapas Kutacane, Aceh kabur pada Senin sore. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto mengatakan bahwa lapas tersebut berkapasitas 100 orang, tapi saat peristiwa tersebut terjadi diisi 368 lebih tahanan.

"Memang masalah-masalahnya selalu itu, jadi overcapacity selalu menjadi, bukan selalu menjadi alasan yang klasik tapi itulah adanya bahwa kapasitas lapas di Kutacane itu sebenarnya adalah 100 orang namun dihuni oleh 368 lebih warga binaan pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai masalah," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam sambutannya di acara penandatangan nota kesepahaman dengan BNN, di kantor Kementerian Imipas, Jakarta, dilansir detikNews, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan saat ini penyebab pasti kaburnya warga binaan masih didalami. Pihaknya telah mengutus Dirjen Imigrasi Mashudi untuk mengecek kejadian tersebut.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau masalah yang lain sebagai dampak daripada perilaku petugas dalam layanan," ucapnya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekira pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Peristiwa tersebut sempat viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat para napi kabur dengan cara melompat pagar dan berlari ke arah jalan raya.

Beberapa napi yang kabur tampak tidak mengenakan baju hanya memakai celana. Mereka lari ke arah warga yang sedang berada di lokasi.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani nota kesepahaman atau MoU, dan perjanjian kerja sama soal rehabilitasi penyalahguna narkoba. Menteri Agus berharap MOU ini menjadi solusi mengatasi permasalahan overcapacity di lembaga permasyarakatan (lapas).

"Mudah-mudahan dengan pecandu dan penyalahguna yang tidak dilakukan proses hukum, tapi langsung melalui proses rehab. Ini akan mengurangi overcapacity yang memang selalu kita (permasyarakatan) hadapi," kata Agus dalam sambutannya di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, (11/3/2025).

Agus berharap semakin banyak penyalahguna narkoba yang direhabilitasi. "Dengan BNN juga ada ini semakin banyak kita bekerja sama mudah-mudahan semakin banyak warga binaan, permasyarakatan kita yang bisa kita lakukan rehabilitasi," tambahnya.

Menteri Agus juga berterima kasih kepada BNN yang dinilai sering melakukan tugas bersama mengatasi narkotika, yang masuk ataupun keluar lapas. Menteri Agus berharap kolaborasi ini dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika.

"Terima kasih kepada Kepala BNN karena kita bersama-sama sudah melakukan, lebih dari 40 kali, upaya penangkalan daripada penyelundupan narkotika ke dalam dan keluar dari lapas," tutur dia.

Dalam kesempatan ini, Menteri Agus juga memperingatkan jajarannya agar selektif menerima titipan tahanan. Dia menyarankan pihak lapas menerima tahanan yang status perkaranya sudah inkrah.

"Saya mohon tidak ada titipan yang diterima sebelum inkrah, artinya sebelum dia menjadi narapidana," tuturnya.

"Kalau masih titipan statusnya, masih tahanan menunggu proses hukum yang belum inkrah, sebaiknya selektif dalam menerima titipan tahanan dari kementerian atau lembaga yang lain," tambah dia.

Sementara itu Marthinus Hukom mengatakan isu yang diselesaikan dengan adanya MOU ini, terkait program rehabilitasi. Marthinus mengatakan ada setengah masalah permasyarakatan yang bisa diselesaikan dengan MoU ini.

"Isu yang kita selesaikan dengan MoU ini adalah kita melaksanakan program-program rehabilitasi. Yang pertama tentang pemasarakatan. Saya pikir dengan MoU ini, kita telah menyelesaikan setengah dari problem permasyarakatan dan penghukuman serta keterlibatan para napi di dalam lapas," kata Marthius.

Dia menegaskan komitmen narkoba adalah musuh bersama. Dia berharap MoU ini dapat mengantarkan BNN ke pengungkapan-pengungkapan sindikat narkoba yang merambah hingga ke dalam lapas.

"Lewat kerjasama dengan Kementerian Impas ini, kita dapat membongkar sindikasi-sindikasi yang merambah, merambes masuk sampai ke lapas," sebutnya.

Adapun ada 3 dokumen yang ditandatangi bersama, yaitu:

1. Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antara kedua lembaga;

2. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan Rehabilitasi Pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Perjanjian Kerja Sama ini diantaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

(ial/aud)

Jakarta -

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

(ial/wnv)

Semarang -

Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Semarang mengirim 33 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) ke Nusakambangan. Mereka akan belajar berkebun, bertani, dan beternak.

Pengiriman 33 napi itu dilakukan hari Kamis (6/3) kemarin. Mereka berangkat menggunakan bus dikawal oleh petugas Lapas dan anggota Kepolisian. Sebelum berangkat, narapidana sudah melalui tahap pemeriksaan berupa pemeriksaan badan, barang, dan juga kesehatan.

Kepala Lapas Kelas I Semarang, Mardi Santoso, dalam keterangannya mengatakan pengiriman napi itu merupakan wujud akselerasi program menteri imigrasi dan pemasyarakatan dalam memberdayakan WBP untuk mendukung dan menyukseskan program ketahanan pangan.

"Di sana teman-teman akan belajar, minimal belajar bagaimana beternak, berkebun, belajar bagaimana menjadi laki-laki. Syukuri apapun yang terjadi, rezeki kalian saat ini ada di sana, memang sudah takdir kita," kata Mardi saat pengarahan dan dituangkan dalam siaran pers, Jumat (7/3/2025).

Dia menjelaskan, Lapas Terbuka Nusakambangan menyiapkan lahan yang akan diolah untuk berbagai kegiatan pendukung ketahanan pangan. Antara lain menjadi lahan pertanian, jagung, sawah, tambak udang, sayuran juga peternakan ayam petelur, pedaging hingga kambing.

"Perlakuannya berbeda, mereka dikirim ke sana untuk bekerja, menyukseskan program ketahanan pangan, tentu mereka akan diperhatikan, diberikan fasilitas yang baik dan juga premi," pungkas Mardi.

Untuk diketahui, dikutip dari detikNews, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Agus Andrianto, berencana memanfaatkan Nusakambangan menjadi percontohan pusat latihan terpadu sektor pertanian, peternakan, perikanan hingga balai latihan kerja konveksi maupun pemanfaatan faba (limbah PLTU) untuk pembuatan bahan bangunan. Pelatihan itu diperuntukkan bagi warga binaan.

"Kami telah menggandeng berbagai pihak, termasuk PT PLN dan BRI, untuk mewujudkan visi besar ini," kata Menteri Agus saat meninjau langsung kondisi Nusakambangan bersama para pihak yang terlibat pelaksanaan proyek kolaborasi, Rabu (5/2).

Kementerian Imipas sudah mengaktifkan lahan seluas 115 hektare untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Lahan seluas 72 hektare dibagi untuk sektor pertanian dan perkebunan ditargetkan menjadi lumbung padi dan jagung.

Kemudian 32 hektare lahan di tepi pantai belakang Lapas Pasir Putih akan dikembangkan sebagai tambak udang, termasuk budidaya udang vaname dan berbagai jenis ikan. Sisa lahan dimanfaatkan untuk sektor peternakan ayam petelur, ayam kampung, bebek, kambing, dan sapi.

(apl/dil)

JAKARTA, investor.id – Mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kasus dugaan korupsi yang terjadi di anak usaha PT Pertamina (Persero). Kasus ini mencuat dan menjadi perhatian nasional karena nilainya yang fantastis.

“Ya diproses saja sesuai dengan proses hukum yang ada. Siapapun, siapapun (yang terlibat),” ujar Jokowi menjawab pertanyaan media.  

Jokowi pun mengatakan, Pertamina merupakan BUMN besar dan memiliki manajemen yang besar pula, sehingga seharusnya ada manajemen kontrol oleh jajaran di atas.

“Ya sekali lagi, ini manajemen besar ya. Manajemen besar. Manajemen besar. Saya kira manajemen kontrol oleh komisaris, manajemen oleh direksi harus lebih detail,” kata dia menjawab apakah dirinya merasa kecolongan, karena kejadiran tersebut ada pada masa pemerintahannya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan Pertamina merupakan sebuah BUMN yang besar dan kuat yang mengelola semuanya sehingga harus memiliki manajemen yang kuat sebagai pengawas. Ada direksi dan komisaris yang dipilih melalui proses panjang. 

“(Proses pemilihan manajemen) Dilihat oleh Menteri BUMN, dilihat oleh Menteri ESDM, kemudian lewat TPA (Tim Penilai Akhir) baru masuk ke saya. Jadi semuanya lewat proses. Tidak bisa semuanya secara ujug-ujug. Karena sekali lagi, ini menyangkut pengelolaan aset yang sangat besar sekali,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Solo itupun mengatakan, seluruh produk Pertamina setahu dirinya semuanya telah melalui verifikasi, dicek dan memenuhi standar kelayakan oleh Lembaga Sertifikasi dan Pengujian Minyak dan Gas (Lemigas).

“Jadi semuanya ada proses. Produknya juga semuanya dites, dicek semuanya. Tapi ya apapun yang namanya penyelewengan itu bisa sajalah terjadi,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 10 orang terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 pada Senin (3/3/2025).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar, tujuh dari 10 orang yang diperiksa telah berstatus tersangka. Mereka adalah Yoki Firnandi (YF), Riva Siahaan (RS), Dimas Werhaspati (DW), Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Sani Dinar Saifuddin (SDS), Agus Purwono (AP), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR). 

Sementara itu, tiga orang lainnya yang diperiksa Kejagung sebagai saksi merupakan petinggi Pertamina. Mereka adalah Direktur Utama Kilang Pertamina Taufik Adityawarman, Manager Treasury PT Pertamina ANW, dan Manager QMS PT Pertamina AA.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

CILEGON - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melantik Aditya Triputranto sebagai Kepala Kantor Imigrasi Cilegon. Aditya Triputranto menggantikan Muhammad Deny Firmansyah yang diangkat menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebelumnya, Aditya Triputranto menjabat sebagai Kepala BidangTeknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Surabaya. Pelantikan tersebut berlangsung di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon pada Selasa, 4 Maret 2025.

Pemberhentian dan pengangkatan pejabat administrator ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

?Langkah ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas kerja serta mendukung program akselesarai yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto,? bunyi keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan dapat membawa semangat baru bagi Kantor Imigrasi Cilegon dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta menjalankantugasdanfungsi dengan lebih optimal.

?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan organisasi guna mewujudkan tata kelola keimigrasian yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.?.

BANYUWANGI, iNEWSSURABAYA.ID – Program ketahanan pangan yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto kini mulai dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banyuwangi. Pada Kamis (7/2/25), para tahanan Lapas Banyuwangi melakukan penanaman padi di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang terletak di Kelurahan Pakis, dengan luas area mencapai 2 hektare.

Kegiatan penanaman padi ini menjadi bagian dari inisiatif besar yang dilakukan Lapas Kelas IIA Banyuwangi, tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari program pembinaan warga binaan melalui peningkatan keterampilan di bidang pertanian.

Kepala Lapas Banyuwangi, Mochamad Mukaffi, menjelaskan bahwa program ini mendapat apresiasi luas dari berbagai pihak. Selain memberikan manfaat langsung bagi warga binaan, program ini juga mendukung tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia.

“Melalui program ini, kami tidak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga memberdayakan warga binaan untuk memiliki keterampilan yang berguna bagi kehidupan mereka setelah bebas nanti,” kata Mukaffi.

Dalam pelaksanaannya, warga binaan yang terlibat dalam program ini akan diberdayakan untuk merawat padi hingga masa panen yang diperkirakan berlangsung dalam waktu empat bulan. Warga binaan yang terlibat dalam kegiatan ini telah melewati proses seleksi, termasuk sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan hanya 5 orang yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar lapas.

Selain itu, sebagian dari hasil panen padi akan disalurkan untuk kegiatan sosial sebagai bentuk kontribusi langsung kepada masyarakat sekitar Lapas Banyuwangi, termasuk bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan keluarga warga binaan.

Kepala Lapas Banyuwangi juga menekankan bahwa program ini merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta bagian dari 13 Program Akselerasi yang digagas oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam rangka pemberdayaan warga binaan.

“Program ini adalah wujud nyata dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Agus Andrianto untuk menciptakan ketahanan pangan melalui pemberdayaan warga binaan di Lapas,” ujar Mukaffi.

Program ketahanan pangan ini juga memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk terlibat dalam kegiatan yang memberikan dampak positif bagi mereka dan masyarakat. Melalui pelatihan pertanian dan penanaman padi, para tahanan diharapkan dapat memperoleh keterampilan yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah menjalani masa pembinaan di Lapas.

“Tujuan kami adalah memberi kesempatan bagi warga binaan untuk belajar dan berkontribusi kepada masyarakat, baik selama menjalani hukuman maupun setelah mereka bebas nanti,” jelas Mukaffi.

Sebagian besar hasil panen padi yang akan dituai dalam beberapa bulan ke depan akan didistribusikan untuk kegiatan sosial, termasuk bantuan untuk masyarakat miskin di sekitar Lapas. Ini adalah langkah nyata dalam memberdayakan warga binaan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Panen padi ini tidak hanya untuk kepentingan Lapas, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi positif kepada masyarakat sekitar,” tutup Mukaffi.

 

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA, iNewsTuban.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), subholding, dan KKKS. Praktik haram ini diduga terjadi selama periode 2018 hingga 2023.

Semula, Kejagung mengumumkan penetapan tujuh tersangka pada Selasa (24/2/2025). Penetapan dilakukan usai tujuh tersangka itu menjalani pemeriksaan.

 

 

Mereka yakni Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, Direktur Optimalisasi dan Produk Pertamina Kilang Internasional Sani Dinar Saifuddin, Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kemudian Vice President Feedstock Manajemen pada PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadhan dan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim Nusantara Dimas Werhaspati.

 

 

Lalu pada Rabu (25/2/2025), Kejagung menetapkan dua tersangka baru dalam perkara tersebut. Keduanya yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga Edward Corne.

Penyidik Kejagung menemukan dugaan adanya upaya pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax.

 

 

"Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar RON 92. Kemudian, diblending, dioplos, dicampur," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (25/2/2025).

Dia menuturkan, pada periode 2018-2023, pemenuhan minyak mentah dalam negeri seharusnya wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri dan Pertamina wajib mencari pasokan minyak bumi yang berasal dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.

Adapun, hal tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan di Dalam Negeri.

 

 

"Berdasarkan fakta penyidikan, tersangka RS, SDS, dan AP melakukan pengkondisian dalam Rapat Optimalisasi Hilir (OH) yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang, sehingga produksi minyak dalam negeri tidak terserap seluruhnya, dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor," ucapnya.

Dia menambahkan, pada saat produksi kilang minyak sengaja diturunkan, maka produksi minyak mentah dalam negeri oleh KKKS sengaja ditolak dengan dua alasan.

 

 

Pertama, produksi minyak mentah oleh KKKS tidak memenuhi nilai ekonomis, padahal harga yang ditawarkan oleh KKKS masih masuk range harga KBS.

Kedua, produksi minyak mentah KKKS ditolak dengan alasan spesifikasi tidak sesuai dengan spec. Namun, nyatanya minyak mentah bagian negara masih sesuai spec kilang dan dapat diolah atau dihilangkan kadar merkuri atau sulfurnya.

 

 

"Saat porsi minyak mentah oleh KKKS ditolak dengan dua alasan tersebut, maka menjadi dasar minyak mentah Indonesia dilakukan ekspor," katanya.

Akibat perbuatan para tersangka, negara merugi Rp193,7 triliun. Namun, angkanya berpotensi melebihi temuan itu.

Sebab, jumlah tersebut merupakan penghitungan kerugian negara pada 2023. Sedangkan kasus yang disidik mencakup 2018 hingga 2023.

 

 

"Kemarin yang sudah disampaikan di rilis, itu Rp193,7 triliun. Itu tahun 2023. Makanya kita sampaikan, secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan.

Dia mengatakan, proses penghitungan dilakukan bekerja sama dengan ahli. Terlebih, terdapat sejumlah komponen yang harus diperhitungkan berkaitan penghitungan kerugian negara atas praktik haram tersebut.

 

 

Komponen tersebut, kata dia, mulai dari kompensasi hingga subsidi. Selain itu, penyidik perlu memastikan apakah komponen tersebut diterapkan di sepanjang 2018-2023.

"Soal menghitung kerugian itu nanti kalau bisa di-trace di 2018-2023, ini kan baru kompensasi 2023, aturan kompensasinya nanti mau kita cek. Ada gak di 2018, 2019, kalau gak ada berarti kan di 2018 bukan kerugian dong, karena gak ada," jelasnya.

 

Editor : Prayudianto

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum pada Rabu (26/2) menjadi sorotan, mulai dari Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain hingga Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional ke Bahrain

Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal ke Bahrain.

Kasubdit III Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Amingga Meilana Primastito dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dalam pengungkapan kasus itu, pihaknya menangkap dan menahan tiga tersangka yang berinisial SG, RH, serta NH.

Dijelaskan oleh Amingga, tiga tersangka tersebut memiliki peran berbeda-beda. Tersangka SG berperan sebagai penghubung dengan pemberi kerja di Bahrain dan menerima uang dari korban.

Selengkapnya klik di sini.

2. Polrestabes Bandung minta "sahur on the road" dilakukan untuk ibadah

Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung meminta kegiatan "sahur on the road" dilakukan dengan tujuan ibadah dan tidak boleh dilaksanakan di jalanan.

Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pemkot Bandung dan berkomitmen untuk memastikan sahur on the road hanya dilakukan di tempat ibadah seperti masjid.

"Jadi tidak boleh di jalan-jalan. Walaupun memang mereka (masyarakat) mau sahur on the road, silakan tetapi di tempat ibadah," kata Budi di Bandung, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

3. Majelis hakim tolak keberatan Dirut PPM pada kasus korupsi APD Kemenkes

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri (PPM) Ahmad Taufik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) COVID-19 pada Kemenkes tahun 2020.

Hakim Ketua Syofia Marlianti menyatakan surat dakwaan penuntut umum terkait kasus tersebut telah menguraikan perbuatan terdakwa secara cermat, jelas, dan lengkap bagaimana pembuatan dilakukan dengan waktu dan tempat yang cermat, jelas, dan lengkap.

"Menyatakan surat dakwaan penuntut umum adalah sah sebagai dasar untuk memeriksa tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Ahmad Taufik," ujar Hakim Ketua dalam sidang putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

4. Kapolri sebut TNI/Polri tetap solid usai insiden di Mapolres Tarakan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa TNI dan Polri tetap solid meskipun terjadi insiden penyerangan di Mapolres Tarakan oleh sejumlah oknum prajurit TNI pada hari Senin (24/2).

"Saya kira Pangdam (Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugrah) dan Kapolda (Kapolda Kalimantan Utara Irjen Pol. Hary Sudwijanto) sudah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. TNI dan Polri tetap solid serta terus bekerja sama dalam menjaga dan mengawal negeri ini," ujar Kapolri Jenderal Pol. Sigit dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.​​​​​​​

5. Kejagung sita dokumen dan uang tunai di rumah Riza Chalid

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita dokumen dan uang tunai dalam penggeledahan di rumah pengusaha minyak bumi Muhammad Riza Chalid di Jalan Jenggala, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (25/2).

Sebagai informasi, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023. Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto duduk lesehan bersama tahanan saat mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Langkah yang dilakukan Agus itu dinilai menunjukkan sikap humanis.

"Sikap yang diambil ini memperlihatkan sikap yang humanis. Kami kira ini sangat baik. Sebagai pejabat negara, Pak Menteri memperhatikan keberadaan warga binaan yang saat itu sedang duduk lesehan," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Rabu (26/2/2025).

Sugiat mengatakan langkah yang diambil Agus Andrianto ini harus menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Terutama kepada pimpinan-pimpinan di Kementerian Imipas.

"Dengan adanya peristiwa ini, tentu diharapkan seluruh kalangan di Kementerian Imipas, mulai dari tingkat paling tinggi hingga di rutan ataupun lapas harus bersikap humanis kepada warga binaan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini meminta pegawai di lapas maupun rutan memberlakukan warga binaan dengan baik. Dia mengingatkan setiap warga binaan yang ada di lapas dan rutan merupakan warga negara Indonesia yang harus dijaga dan dibina dengan baik.

"Saya berharap agar pegawai di rutan dan lapas menjadikan warga binaan itu seperti saudara sendiri. Dijaga dengan baik, hak-haknya dipenuhi," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2). Saat itu, Agus duduk lesehan bersama para warga binaan.

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ucap Agus melansir detikNews.

(afb/mjy)

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto makan bersama Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang. Kegiatan ini selain mempererat hubungan warga binaan dengan petugas juga memberikan semangat dalam menjalani pembinaan.

Menteri Agus Andrianto menyapa langsung warga binaan dan mengajak mereka untuk berdiskusi, membuka ruang kepada warga binaan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Bahkan Agus menawarkan warga binaan untuk mengikuti pelatihan di bengkel kerja Nusakambangan

?Pembinaan bukan hanya soal menjalani hukuman, tetapi juga tentang bagaimana menjalani masa pidana dengan baik, terus memperbaiki diri dan kembali menjadi individu yang lebih baik di masyarakat. Jika teman-teman berminat bisa kita ikutkan pelatihan kemandirian di Nusakambangan, kita sudah buat beberapa modul untuk pembelajaran disana,? ucapnya, Selasa (25/2/2025).

Agus juga mengajak para warga binaan dan seluruh petugas pemasyarakatan untuk melakukan evaluasi diri pada Bulan Ramadan.

?Bulan puasa ini seharusnya bisa menjadi ajang evaluasi diri agar menjadi insan yang lebih baik, kita semua perlu berpuasa dari hal-hal yang akan menjerumuskan atau merugikan diri, jika tidak bisa berbuat banyak kepada masyarakat setidaknya kita bisa menjaga diri agar tidak menjadi masalah bagi orang lain,? pesannya.

Dalam kegiatan itu, Agus menikmati menu yang sama dengan warga binaan. Sesuai dengan jadwal menu bagi warga binaan Cipinang pada hari itu. Menariknya, Menteri Agus bertukar jatah makan dengan salah satu warga binaan dan menyantapnya bersama.

Acara ini juga dirangkaikan dengan hiburan stand-up comedy oleh komedian Mongol, yang juga pernah menjadi warga binaan Rutan Cipinang 2009. Kehadiran Mongol tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi para Warga Binaan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik selalu memungkinkan melalui pembinaan yang tepat.

Lewat pengalaman pribadinya, ia memberikan motivasi kepada Warga Binaan untuk tidak menyerah dalam menjalani pembinaan dan terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

?Dulu saya sempat merasa terpuruk, tapi life must go on jadi ya saya jalani saja, dan bahkan saat masih warga binaan saya menjadi ketua Gereja pertama di Rutan Cipinang ini. Kalau teman-teman memang membutuhkan saya juga bersedia membantu memberikan pelatihan di bidang seni,? ujarnya.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan yang lebih humanis. Selain program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, pendekatan psikososial seperti ini diharapkan dapat meningkatkan optimisme Warga Binaan dalam menghadapi masa depan.

Agus Andrianto berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di berbagai Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan lainnya sebagai bagian dari pembinaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat Ramadan, diharapkan warga binaan dapat semakin termotivasi untuk memperbaiki diri dan menyiapkan langkah menuju kehidupan yang lebih baik setelah bebas.

Dalam kegiatan makan siang bersama warga binaan, Agus didampingi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Pimpinan Tinggi dan Kepala UPT Pemasyarakatan.