SUASANA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak tegang saat advokat Adnan Buyung Nasution menginterupsi pembacaan putusan atas perkara subversi dari tokoh militer dan politik H.R. Darsono yang sedang dibacakan oleh hakim Soedijono pada Maret 1986 silam.

Waktu itu, Buyung, sapaan akrab dari legenda advokat Indonesia berambut putih dan bersuara lantang itu merasa tersinggung, karena ada potongan kalimat dalam pertimbangan hakim yang menyebut dirinya “tidak etis”, hingga protes Buyung membuat hakim menghentikan pembacaan putusan.

Saat polisi memasuki ruang sidang, Buyung pun menghardik dan menyuruh agar polisi keluar dengan argumentasi bahwa ruang sidang bukanlah urusan polisi, karena masih di bawah wewenang hakim.

Akhirnya H.R. Darsono divonis 10 tahun penjara. Namun, tindakan Buyung membuatnya dilaporkan oleh hakim Soedijono ke Mahkamah Agung atas tuduhan merendahkan martabat lembaga peradilan (contempt of court).

Buyung sempat dijatuhkan putusan administratif oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mencabut izin praktiknya sebagai pengacara.

Sepak terjang Buyung jelas tidak serta-merta dapat disamakan dengan kasus advokat yang begitu menghebohkan publik karena protesnya yang dianggap berlebihan hingga menaiki meja sidang pengadilan.

Tidak hanya diberhentikan oleh organisasinya, kini yang bersangkutan juga dilaporkan ke polisi dengan 3 pasal berlapis, yaitu 335, 207, dan 217 KUHP, tentu dengan mengedepankan praduga tak bersalah.

Delik merendahkan peradilan

Menurut Black’s Law Dictionary Edisi 9, Contempt of Court (CoC) didefinisikan sebagai tindakan yang menentang wewenang atau martabat pengadilan.

Artinya, menyerang atau mengancam siapapun yang ada di persidangan merupakan perbuatan yang dianggap sebagai ancaman serius terhadap independensi peradilan.

Selanjutnya, Black’s Law juga membedakan antara “civil contempt” sebagai kegagalan menaati perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum suatu pihak dan “criminal contempt”, yaitu suatu tindakan yang merintangi peradilan atau menyerang integritas pengadilan.

Istilah CoC pertama kalinya ditemukan dalam Penjelasan UU Mahkamah Agung, yaitu untuk dapat menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Adapun bentuk umum CoC antara lain: berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan, tidak mentaati perintah pengadilan, menyerang integritas dan impartialitas pengadilan, menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan, dan penghinaan terhadap pengadilan dengan cara publikasi.

Dalam KUHP Lama, CoC memang belum dikriminalisasi secara khusus. Namun perbuatannya tersebar dalam beberapa delik umum yang bergantung pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana secara faktual dan tidak bisa dianalogikan, melainkan dengan jalan penafsiran, misalnya di Pasal 207, 212, 216-218, 223-224, 281, 310, & 315-316 KUHP.

Sedangkan ketentuan hukum acaranya mengacu pada pasal 218 KUHAP, yaitu: dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan.

Siapa pun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua, dikeluarkan dari ruang sidang, dan pelanggaran tata tertib yang bersifat tindak pidana dapat dilakukan penuntutan.

Menurut yurisprudensi umum, siapapun yang hadir di persidangan tentunya dapat menjadi pelaku CoC, yaitu para pihak dalam perkara perdata dan terdakwa/jaksa dalam perkara pidana, kemudian advokat, saksi, polisi, petugas pengadilan, wartawan dan pengunjung sidang, termasuk juga hakim atau juri.

Diatur KUHP Baru

Dalam Bab VI, mulai dari Pasal 279-299 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang akan berlaku efektif tahun 2026, pembentuk KUHP Baru memilih judul “Tindak Pidana Terhadap Proses Peradilan”.

Bab VI itu terdiri dari 4 bagian, yaitu Penyesatan terhadap proses peradilan, Mengganggu dan Merintangi Proses Peradilan, Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan, dan Pelindungan Saksi dan Korban.

Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan (sebelumnya diusulkan dengan nama “Rekayasa Kasus”), lahir dalam rapat kerja Pemerintah & Tenaga Ahli RKUHP dengan Komisi III DPR RI tanggal 9 November 2022, karena waktu itu viral dugaan rekayasa kasus dalam perkara pembunuhan Brigadir J, tentunya dengan pengaturan sanksi yang lebih berat.

Sedangkan dalam Pasal 280 KUHP Baru, diatur CoC yang tergolong ringan dengan Pidana Denda kategori II, yaitu 1) tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk peradilan, 2) bersikap tidak hormat terhadap aparat, petugas, atau persidangan padahal telah diperingatkan hakim.

Berikutnya, 3) menyerang integritas aparat, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau 4) tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.

Dengan mengatur CoC secara lengkap dan komprehensif, pembentuk KUHP nampaknya menghendaki adanya perlindungan hukum terhadap independensi dan penghormatan terhadap integritas peradilan sebagai suatu sistem untuk mengadministrasikan keadilan.

Awal runtuhnya negara hukum?

Terlepas dari tidak dapat dibenarkannya perilaku advokat yang menaiki meja sidang dan juga tidak absolutnya hak imunitas dalam Pasal 16 UU Advokat yang harus dilaksanakan dalam tugas profesi dengan iktikad baik, mungkin kasus ini adalah peringatan dini agar kita menyadari bahwa penghormatan terhadap hukum dan peradilan tidak kalah pentingnya dari program unggulan Prabowo-Gibran.

Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, nampaknya advokat sudah jauh dari kemuliaan profesinya (officium nobile).

Begitu gampangnya menjadi advokat, berkumpulnya advokat hanya di perkotaan besar, menjamurnya organisasi yang menyelenggarakan pendidikan dan ujian tanpa standarisasi, serta lunturnya kode etik advokat juga dapat menjadi awal runtuhnya negara hukum.

Cita-cita menjadi seorang advokat kesannya bukan lagi untuk menegakan keadilan dan menolong sesama yang miskin dan teraniaya, namun hanya mempertontonkan keglamoran, menghalalkan segala cara untuk menang, dan bahkan menunjukkan sikap arogansi yang tidak menggambarkan harkat dan martabat dari profesi advokat yang seharusnya mulia.

Entah terinspirasi dari William Shakespeare yang mengatakan, “the first thing we do let's kill all the lawyers”, konon terdapat isu yang sejak lama berhembus bahwa terdapat “hidden agenda”, guna memastikan bahwa advokat tidak pernah boleh bersatu dan berdaulat sebagai salah satu “conditio sine qua non” dari tegaknya suatu negara hukum.

Berbeda dengan penyidik selaku penjaga pintu gerbang peradilan, jaksa yang menjalankan fungsi penuntutan, dan hakim yang akan memutus perkara, advokat adalah satu-satunya profesi yang ada di setiap tingkat sistem peradilan.

Sehingga jika hendak memperbaiki negeri ini, maka perbaikilah advokatnya terlebih dahulu, mumpung para tokoh advokat sedang dipercayakan jabatan dan kewenangan yang besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan menerapkan work from anywhere (WFA) dua hari dalam seminggu usai adanya efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

"Kemarin kami diskusi ya dengan pimpinan dan akhirnya setelah itu mereka langsung rapat, diputuskan bahwa LPSK akan menerapkan tiga hari work from office (WFO) dan dua hari WFA," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Tomy menjelaskan, seluruh pegawai menyambut baik keputusan terkait WFA dua hari tersebut.

"Ya dengan kebijakan WFA itu ya kita semua sepakatlah, akhirnya kan bisa apa yang menjadi aspirasi dan usulan kami diterima pimpinan," tutur Tomy.

Menurut Tomy, WFA akan mengurangi beban anggaran dalam rangka efisiensi.

"Sehingga kan juga bisa mengurangi beban anggaran yang bisa dialokasikan untuk program-program perlindungan," ujar Tomy.

Tomy juga mendorong pimpinan LPSK untuk melakukan moratorium perlindungan jika anggaran yang terkait fungsi tersebut dipangkas.

"Tetap dengan anggaran sekian, ya kita sih mendesak juga agar pimpinan juga berani mengeluarkan statement untuk melakukan moratorium perlindungan karena dampaknya itu kan juga terhadap perlindungan," ungkap Tomy Permana.

Sebelumnya diberitakan, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

JAKARTA - Saksi dan korban yang menerima perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) terancam kehilangan haknya. Hal ini menyusul adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.



"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikan karena enggak ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi panggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan krban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksankana tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," tutupnya.

Sebagai informasi, LPSK pada 2025 mendapat anggaran Rp229 miliar, lebih kecil berkurang dari tahun sebelumnya yang mendapatkan anggaran Rp279 miliar. Sementara, anggaran LPSK setelah ada efisiensi anggaran menjadi Rp88 miliar. Artinya ada efisiensi anggaran LSPK sebesar 62%.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Sopir taksi yang menjadi saksi kunci dalam kasus polisi tembak warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), atas nama Muhammad Haryono alias MH, mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

MH menjadi saksi kunci dari tindakan brutal Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), mantan anggota Polresta Palangka Raya dari Satuan Sabhara, yang menembak warga dua kali ketika dirinya menyopiri mobil milik polisi tersebut pada November 2024 lalu.

Perlindungan ini diberikan setelah MH resmi diterima sebagai Justice Collaborator atau JC untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut.

Pengacara MH dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat mengungkapkan, bentuk perlindungan terhadap MH adalah dalam bentuk teknis penahanan.

“Sejak dilimpahkan ke kejaksaan sampai pengadilan, proses penahanan MH tidak boleh berada satu sel dengan tersangka satunya, yakni AKS, itu perlindungan pertama yang diberikan LPSK,” beber Parlin kepada wartawan di Kantor Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Rabu (12/2/2025).

Kemudian, bentuk perlindungan terhadap MH selaku saksi adalah dengan adanya pendampingan, berupa pemantauan hingga proses hukum yang menjerat dirinya sampai selesai.

“LPSK juga akan melakukan penelitian dan rekomendasi atas kasus ini, tetapi proses ini akan berjalan sepanjang sidang nanti,” tutur Parlin.

Parlin mengatakan, dengan ditetapkannya MH sebagai JC tersebut, maka MH sendiri tidak boleh memberikan pernyataan tanpa persetujuan atau izin dari LPSK secara langsung.

“Maka dari itu MH disebut sebagai terlindung oleh LPSK, terlindung dari semua gangguan dalam proses kasus ini berjalan, baik itu dari intervensi, prosesnya, dan lain-lain,” tutur Parlin.

Sementara itu, Tenaga Ahli LPSK Biro Hukum, Kerjasama, dan Humas, Ali Nur Sahid mengonfirmasi perlindungan LPSK dan status JC terhadap MH.

Dia menyatakan, LPSK memberikan layanan perlindungan pada MH, sebagai saksi pelaku atau JC dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau pembunuhan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

“LPSK menetapkan status JC MH dalam Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK (SMPL) pada Selasa (14/1/2025) lalu,” beber Ali saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan, Rabu.

Dalam rangka pemenuhan hak JC tersebut, lanjut Ali, LPSK berkoordinasi dengan Polda Kalteng, Polresta Palangka Raya dan Kejari Palangka Raya dalam rangka perkembangan penanganan perkara.

“Koordinasi itu dilakukan dalam upaya sinergi program perlindungan dan pendampingan terhadap terlindung,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 40 pegawai honorer Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terancam diberhentikan imbas efisiensi anggaran.

"Dari 60 (pegawai honorer), 40 akan hilang, ya karena itu dampak dari efisiensi, dampak dari pemotongan anggaran terhadap LPSK sebesar 62 persen," kata Ketua Ikatan Pegawai LPSK Tomy Permana saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (12/2/2025).

Tomy mengatakan, pegawai honorer yang terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan tenaga profesional yang sedang menjalankan program perlindungan berbasis komunitas.

"Sudah tiga tahun berjalan. Nah sekarang ini sebenarnya masuk pada tahap transisi yang mana nanti di program itu akan dilebur pada Biro AKH atau Hukum, Kerja Sama, dan Humas," ungkap Tomy.

Kendati demikian, Tomy mengungkapkan, LPSK masih berdiskusi terkait pegawai honorer yang terancam di PHK akibat efisiensi anggaran.

"Masih dalam diskusi ya karena kan kita sekarang juga mengupayakan, setidaknya jangan 62 persenlah pemotongannya (anggaran)," urainya.

Kompas.com telah menghubungi Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas untuk meminta konfirmasi terkait hal ini. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons.

Sebelumnya, ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah anggaran LPSK yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Susilaningtyas mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cuma memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

Sebelumnya diberitakan, LPSK telah mengabulkan permohonan MH, sopir taksi yang juga menjadi saksi kunci dan tersangka dalam kasus penembakan yang mengakibatkan kematian seorang warga di Kalteng, untuk menjadi justice collaborator (JC).

Haryono ditetapkan sebagai tersangka bersama Brigadir Anton Kurniawan Stiyanto (AKS), anggota polisi, dalam kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang menyebabkan tewasnya Budiman Arisandi, sopir ekspedisi asal Banjarmasin.

Insiden tersebut terjadi pada 27 November di Jalan Tjilik Riwut, Trans Kalimantan, Km 38. Saat itu, Haryono mengemudikan mobil yang ditembaki oleh Brigadir Anton.

Setelah kejadian, pada 10 Desember 2024, Haryono melaporkan tindakan Brigadir Anton ke Polresta Palangka Raya. Namun, ia justru turut ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Haryono dari LBH Genta Keadilan, Parlin Bayu Hutabarat, kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK agar kliennya dapat menjadi JC untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Selasa (12/2/2025) petang.

Kunjungan itu dilakukan dalam rangka membahas perlindungan terhadap saksi kunci dalam kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi bernama Anton Kurniawan Stiyanto (AKS).

Saksi kunci tersebut adalah seorang sopir taksi bernama Muhammad Haryono (MH) yang menyopiri mobil AKS saat tindak kejahatan berlangsung.

Haryono kini turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat membersihkan mayat korban kejahatan.

Dalam pertemuan selama kurang lebih satu jam dengan pihak Kejati Kalteng tersebut, LPSK diwakili oleh satu orang.

Pertemuan turut dihadiri oleh tim pengacara Haryono dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta Keadilan.

Saat coba diwawancarai, perwakilan LPSK tersebut enggan memberikan keterangan.

Berdasarkan pernyataan dari pengacara MH, Roy Sidabutar, pertemuan itu dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), LPSK, dan penyidik dari Polda Kalteng yang menangani kasus tersebut.

“Kami baru dapat kabar bahwa perkara tersebut sudah P-21, hari ini dilaksanakan tahap dua di Kejaksaan Negeri (Kejari) Palangka Raya hari ini,” beber Roy saat dikonfirmasi, Rabu (12/2/2025).

Roy menjelaskan bahwa pengajuan kliennya sebagai justice collaborator (JC) telah disetujui, sehingga sekarang status MH dalam keadaan terlindung.

MH menjadi saksi-pelaku yang diharapkan turut membantu membongkar kejahatan.

“Artinya mirip sama posisi Bharada Richard Eliezer (dalam kasus Sambo) dulu, jadi bisa ada keringanan,” beber Roy.

Meski sudah dalam keadaan terlindung dan merupakan JC, status tersebut tidak serta merta dapat membebaskan MH dari jerat hukum.

Dijelaskan Roy, dalam persidangan nanti akan dilihat lagi konsistensi masing-masing tersangka dalam memberikan keterangan.

“Kejati menyatakan bahwa apa yang menjadi kewenangan LPSK akan difasilitasi, status JC diterima oleh LPSK, tetapi saat sidang dilihat lagi konsistensi tersangka dalam memberikan keterangan,” tutur Roy.

IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan efisiensi anggaran untuk kementerian dan lembaga, salah satunya terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun, kebijakan tersebut ternyata mengancam hak perlindungan terhadap saksi dan korban.

"Kemungkinan besar memang ada beberapa saksi dan korban yang akan kami hentikan perlindungannya dengan berbagai pertimbangan," kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Meski demikian, Susi memastikan LPSK selektif dalam menyaring siapa-siapa saja yang tidak lagi membutuhkan perlindungan. Misalnya saja, mereka yang mendapatkan perlindungan fisik menjadi prioritas utama LPSK.

"Tapi itu kami selektif karena banyak kasus yang perlu perlindungan fisik yang enggak mungkin pihak lain, ada beberapa hal lain misalnya kasus yang terpaksa kami hentikkan karena engga ada anggarannya," tuturnya.

Susi menyebut efisiensi anggaran ini memang membuat perlindungan yang diberikan LPSK tidak maksimal. Misalnya saja, bantuan psikososial terhadap saksi dan korban dihilangkan selama adanya efisiensi anggaran.

Meski demikian LPSK dipastikan bakal melaksanakan tugas dan wewenang yang berlaku. LPSK juga menegaskan tidak akan menolak saksi dan korban yang memang datang untuk memohon perlindungan.

"Kami akan melakukan perlindungan melaksanakan tugas dan wewenang, sampai sejauh itu kami berharap ini bisa dipulihkan kondisi ini, supaya saksi dan korban bisa dilindungi secara maksimal," ujar dia.

Sebagai informasi, anggaran LPSK pada 2025 awalnya mencapai Rp229 miliar, lebih rendah dari 2024 sebesar Rp279 miliar. Meski begitu, anggaran lembaga tersebut tetap terkena efisiensi menjadi Rp88 miliar, atau dipangkas 62 persen dari anggaran semula.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi memberikan perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban kasus penembakan Ilyas Abdurrahman (48), bos rental mobil yang tewas di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak.

Tujuh saksi dan korban itu terdiri dari dua anak dan lima rekan kerja Ilyas.

"Kami sudah memutuskan (permohonan perlindungan) terhadap tujuh orang pemohon diterima," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

Dengan demikian, LPSK akan memberikan perlindungan kepada ketujuh saksi dan korban tersebut, termasuk melakukan pengawalan ketika para saksi dan korban hadir dalam sidang kasus penembakan ini.

Sementara, terkait bantuan medis untuk korban penembakan, LPSK masih menunggu pihak dokter.

"Berkaitan dengan kondisi medis juga kami masih menunggu berkaitan rujukan dari dokter terhadap korban untuk tindakan selanjutnya," ungkap Susilaningtias.

Adapun rencana pendampingan psikologis juga masih menunggu asesmen karena saat ini korban masih ada yang menjalani perawatan medis.

"Kalau psikolog belum diputuskan karena korban masih menjalani perawatan medis, belum dilakukan asesmen psikologi," tutur Susilaningtias.

Susilaningtias menambahkan, keputusan pemberian perlindungan terhadap tujuh saksi dan korban secara resmi diputuskan LPSK pada Senin (10/2/2025).

Sebelumnya diberitakan, bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman ditembak di rest area Tol Tangerang-Merak, 2 Januari 2025.

Penembakan itu diduga dilakukan anggota TNI AL, Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli.

Ilyas ditembak setelah berupaya mengambil Kembali mobil Honda Brio miliknya yang disewakan dan dipindahtangankan ke Bambang.

Selain Ilyas, Ramli Abu Bakar (59), anggota Asosiasi Rental Mobil Indonesia (ARMI), juga ditembak dalam peristiwa ini.

JAKARTA - Ikatan Pegawai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pimpinan LPSK untuk menyampaikan moratorium alias penundaan layanan perlindungan kepada publik. Hal itu dilakukan buntut adanya efisiensi anggaran di lembaga tersebut.

Efisiensi anggaran yang dilakukan merupakan tuntutan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. LPSK diminta untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar 62% dari pagu semula.

"Dengan pagu anggaran Rp220 miliar, Kementerian Keuangan meminta LPSK melakukan efisiensi sebesar Rp144 miliar atau 62% dari pagu semua. Sontak tersisa Rp88 miliar," tulis keterangan pers yang disampaikan Ikatan Pegawai LPSK, dikutip Selasa (11/2/2025).



Anggaran minim itu harus digunakan untuk belanja pegawai, operasional kantor dan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Namun, minimnya anggaran setelah dipotong dinilai menghambat layanan perlindungan bagi publik.

"Ikatan Pegawai LPSK mengingatkan pimpinan untuk berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan kepada publik. Mengingat, sisa anggaran yang sangat terbatas untuk melakukan layanan publik," tulis keterangan itu.

Pegawai LPSK pun meminta waktu khusus di halaman Kantor LPSK untuk bertemu para pimpinan pada Senin (10/2) kemarin. Pegawai LPSK menyampaikan agar pimpinan berani menyampaikan moratorium layanan perlindungan.

"LPSK akan kesulitan memberikan perlindungan bagi saksi dan korban dengan anggaran yang tersisa. Jika dipaksakan pun, dengan segala keterbatasan, dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan mengurangi kualitas perlindungan," jelas.

Pegawai juga mendesak pimpinan LPSK menerapkan sistem kerja work from anywhere (WFA) bagi pegawai. Sebab efisiensi ini juga mempengaruhi penggunaan fasilitas kerja untuk dikurangi.