Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Fuzhou, China (ANTARA/Xinhua-AsiaNet) – Derek menara berjajar, dan mesin-mesin menderu. Di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rongqiao Fuqing, Fuzhou, pembangunan Pangkalan Ekspor Global Fuyao sedang berlangsung dengan pesat, dan sebuah pabrik pintar nol karbon segera hadir.

Dengan total investasi sebesar 3,25 miliar yuan, proyek ini diperkirakan akan menjadi fasilitas ekspor kaca otomotif terbesar di dunia, namun hanya memerlukan waktu dua bulan dari penandatanganan kontrak hingga peletakan batu pertama.

“Dengan dukungan dari zona pengembangan dan departemen pemerintah di semua tingkatan, kemajuan kami berjalan sangat lancar,” ungkap seorang eksekutif Fuyao. Yang menarik perhatian grup ini bukan hanya lokasi dan infrastruktur yang unggul, tetapi juga budaya bisnis Fuzhou, yang dapat “melakukan sesuatu dengan mudah, memproses dengan cepat, dan menyelesaikan dengan tuntas.”

“Menangani kasus secara efisien” dan “mengumpulkan data paling banyak satu kali”, Fuzhou telah menggandakan upaya untuk membina atmosfer yang berorientasi pasar, berbasis hukum, internasional, dan mendukung agar setiap pemangku kepentingan dapat menikmati lingkungan yang terbuka, adil, jelas, efisien, dan stabil.

Pada tahun 2024, Fuzhou memiliki 969 proyek dalam perencanaan dengan total investasi sebesar 594 miliar yuan dan telah melaksanakan 687 proyek dengan total investasi sebesar 303,3 miliar yuan.

Selain itu, dengan memanfaatkan kekuatan proyek “Two Countries, Twin Parks” (China dan Indonesia membentuk taman industri di wilayah masing-masing untuk mencari sinergi), Fuzhou telah memperkuat inisiatif masuk dan keluar perusahaan.

Di bawah payung “Two Countries, Twin Parks”, Saneheld (Fuqing) Food Co., Ltd. dan Grup Salim dari Indonesia bersama-sama membangun Pusat Perikanan Laut Indonesia — basis pertama mulai beroperasi pada April 2022 dengan kapasitas tahunan 500.000 ton, dan basis kedua direncanakan memulai produksi percobaan pada Juni 2025. Fuhua Textile menginvestasikan 71,25 juta USD untuk membangun pabrik di Indonesia, dan akan mulai beroperasi pada Mei 2025. Anak perusahaan Huagang Group, Honggang Textile, mendirikan pabrik modern di Indonesia untuk mengonsolidasikan R&D, penenunan, dan perdagangan.

Fuzhou, dengan menggali mekanisme untuk memberdayakan perusahaan dan menumbuhkan lahan subur untuk pertumbuhan bisnis, bercita-cita menyongsong masa depan cerah bersama Anda semua.

Sumber: Departemen Publikasi Komite Partai Komunis China Kota Fuzhou

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Pangkalpinang (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi melepas tugas Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam yang akan melanjutkan tugas sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Republik Indonesia digantikan oleh Yuldi Yusman sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Ditjen Imigrasi.

“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan di Ditjen Imigrasi atas dukungan dan kerja sama Bapak dan Ibu selama ini. Pencapaian yang kita raih adalah hasil kolaborasi kita semua. Saya mohon doa restu untuk melanjutkan Kembali tugas saya di BPSDM Hukum. Semoga Imigrasi terus berjaya," kata Saffar Muhammad Godam.

Godam menjabat selama 6 bulan sejak ditunjuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada Selasa (22/10/2024) lalu. Masa kepemimpinan Saffar Muhammad Godam ditandai dengan berbagai pencapaian signifikan.

Di antaranya adalah kontribusi terhadap rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, dengan total Rp9 triliun, melampaui target PNBP sebesar Rp6 triliun (150 persen).

Kontribusi PNBP terbesar berasal dari layanan visa sebesar Rp5,03 triliun, diikuti oleh layanan paspor sebesar Rp2,49 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar Rp1,4 triliun.

Selain dalam peningkatan PNBP, Godam melanjutkan perluasan layanan Immigration Lounge, yang bertujuan untuk memudahkan penerbitan Paspor dan pemberian Izin Tinggal bagi masyarakat di lokasi strategis.

Dalam periode Oktober 2024 hingga April 2025, telah diresmikan 3 (tiga) Immigration Lounge yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall Bekasi, Ciputra World Mall Surabaya dan Mall Pesona Square Depok.

Perluasan penggunaan autogate di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga menjadi fokus utama dengan meneruskan capaian pendahulunya. Hingga saat ini, autogate telah diterapkan di beberapa bandara dan pelabuhan utama, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta (98 autogate), Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali (90 autogate) dan Bandara Juanda, Surabaya (28 autogate), Bandara Kualanamu, Medan (30 autogate), Pelabuhan Batam Centre, Batam (5 autogate).

Pengakuan internasional atas kualitas layanan Imigrasi juga diraih dengan terpilihnya Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebagai Peringkat Ke-10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia Tahun 2025 versi Skytrax.

Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk waktu tunggu, sistem antrean, dan efisiensi e-gate. Selain itu, telah diresmikan pula Pelabuhan Internasional Gold Coast Bengkong di Batam, Kepulauan Riau, yang diharapkan dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia.

"Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama ini. Selamat bertugas, semoga sukses dan senantiasa dalam lindungan Tuhan,” ujar Menteri Imipas, Agus Andrianto.

Sementara itu, Yuldi Yusman Plt Dirjen Imigrasi yang baru juga memiliki sejumlah catatan prestasi selama menjabat sebagai Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

Di antaranya adalah deportasi TJC, warga negara Amerika Serikat yang merupakan buronan U.S. Marshals atas kasus eksploitasi seksual anak, pengamanan 17 warga negara Vietnam yang diduga menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian di sebuah klinik bedah kecantikan di Jakarta Utara.

Pelaksanaan operasi wira waspada penanaman modal asing (OPS PMA) bersama BKPM di Bali dan Batam, yang menindak pelanggaran izin tinggal oleh sejumlah orang asing, serta pengamanan FN dan GC, dua warga negara Tiongkok yang dicari Pemerintah Tiongkok terkait kasus kejahatan ekonomi.

“Dengan resminya Bapak Yuldi Yusman sebagai Plt. Dirjen Imigrasi, saya berharap Ditjen Imigrasi dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga kedaulatan negara,” tutup Agus.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita unggulan Kamis untuk disimak, Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan hingga pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas. Berikut berita-berita tersebut:

1.⁠ ⁠Presiden utus Jokowi, Jonan, Pigai, Thomas Djiwandono ke Vatikan

Presiden Prabowo Subianto mengutus Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, dan Ignatius Jonan untuk mewakili Presiden RI dan Pemerintah Indonesia menghadiri acara pemakaman Sri Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, Sabtu (26/4).

Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menjelaskan utusan-utusan khusus Pemerintah RI itu diharapkan dapat mewakili bangsa dan negara untuk menyampaikan belasungkawa. Baca selengkapnya di sini

2.⁠ ⁠Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus

Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari kediamannya di Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus, Vatikan, agar umat beriman dapat memberikan penghormatan terakhir hingga hari pemakamannya pada Sabtu (26/4).

Ritus pemindahan jenazah Paus Fransiskus berlangsung pada Rabu pagi, dipimpin oleh dewan kardinal yang berkumpul di Roma setelah wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik itu. Baca selengkapnya di sini

3.⁠ ⁠Kejagung tegaskan tidak antikritik produk jurnalistik yang kontra

Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa pihaknya tidak antikritik terhadap produk jurnalistik yang kontra terhadap institusi tersebut.

Kejaksaan Agung mempersilakan jurnalis untuk berkarya dengan sebebas-bebasnya. Baca selengkapnya di sini

4.⁠ ⁠Kejagung benarkan sita uang tersangka AM yang disimpan di bawah kasur

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan telah menyita uang dari tersangka AM (Ali Muhtarom) yang disimpan di bawah kasur pada rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah.

Ali Muhtarom selaku anggota majelis hakim merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan suap dan/atau gratifikasi terkait dengan putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Baca selengkapnya di sini

5.⁠ ⁠Pembangunan pabrik BYD diusik premanisme ormas, Moeldoko: Tumpas saja

Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko mendukung Gubernur Jawa Barat untuk menumpas tindakan premanisme yang dapat mengganggu investasi, dalam hal ini menyinggung kasus premanisme yang terjadi pada pembangunan fasilitas manufaktur BYD di Subang, Jawa Barat.

Menurut dia, alih-alih mengganggu, masyarakat seharusnya turut ambil andil dalam menciptakan iklim investasi yang baik, sebab dengan hadirnya investasi akan terbuka pula lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Tiara Hana Pratiwi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM mengungkap bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) pernah dimiliki Pusar Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdana Kusuma.

Temuan itu disampaikan Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam rapat audiensi dengan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Komisi XIII DPR, Rabu (23/4). Atnike mengaku pihaknya akan segera menindaklanjuti temuan tersebut.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike dalam rapat.

Usai rapat, Atnike mengatakan Komnas HAM akan melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari TNI AU terkait temuan tersebut.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu.

Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike.

Dalam penjelasan terpisah, Atnike menyebut bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menyatakan adanya kepemilikan atas sirkus.

Namun, ia menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan OCI.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Apa Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Para Korban?

Dalam kesempatan tersebut, para mantan pemain sirkus juga mengungkapkan kisah pilu mereka. Butet, salah satu korban, mengaku mengalami berbagai kekerasan fisik selama menjadi bagian dari OCI.

"Saya sering dipukuli, dirantai, bahkan pernah dipaksa tampil saat sedang hamil," ujar Butet. Ia juga bercerita dipisahkan dari anaknya dan pernah dijejali kotoran gajah sebagai bentuk penyiksaan.

Fifi, anak Butet, mengalami nasib serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah dewasa. Fifi juga sempat kabur, namun dikembalikan ke sirkus dan kembali disiksa.

"Saya pernah disetrum di alat kelamin dan dipasung," ungkap Fifi.

Mengapa Kasus Ini Belum Tuntas Selama 28 Tahun?

Atnike menyayangkan lambannya proses penyelesaian kasus eksploitasi di lingkungan sirkus OCI.

Menurutnya, aduan pertama kali masuk ke Komnas HAM pada tahun 1997, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," jelas Atnike.

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih dari 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," imbuhnya.

Pada tahun 2002, para korban kembali mengadu karena rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada 1997 tidak dijalankan oleh pihak OCI. Kala itu, Komnas HAM telah menyimpulkan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," papar Atnike.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," jelasnya.

Sebagian artikel ni telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temuan Komnas HAM: Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU pada 1997".

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa kepemilikan sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari, diduga memiliki keterkaitan dengan Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) TNI AU.

Menurut dia, temuan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang diterima dengan nomor Skep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike usai audiensi dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Pasal 10 huruf A SK tersebut, Puskopau diduga mempunyai kepemilikan atas sirkus OCI tersebut dengan nomenklatur "Unit Usaha Jasa Niaga Umum". Namun, dia perlu menelusuri lebih lanjut kepemilikannya, karena SK tersebut terbit pada tahun 1997.

"Nah itu perlu kita lihat itu kan tahun 97," kata dia.

Menurut dia, kasus dugaan eksploitasi yang terjadi di sirkus OCI sudah terjadi sejak lama. Komnas HAM, kata dia, sudah memperoleh informasi-informasi mengenai dugaan eksploitasi itu sejak tahun 1997, tetapi perlu ditelusuri kembali.

Dia pun mengaku bakal meminta penjelasan kepada Markas Besar TNI AU terkait temuan yang sudah lama tercatat tersebut. Karena, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi.

"Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa ada empat poin pelanggaran HAM yang diduga terjadi terkait eksploitasi pemain sirkus di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI), yang sudah tercatat sejak tahun 1997.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa Komnas HAM juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait pelanggaran itu pada 1 April 1997. Namun rekomendasi yang dikeluarkan, kata dia, tidak ditindaklanjuti oleh pihak OCI.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM, sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai," kata Atnike saat audiensi Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, pelanggaran HAM yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya.

"Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh OCI masih berada dalam usia anak atau di bawah umur, sejalan dengan apa yang diceritakan," katanya.

Kemudian yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya.

"Dan yang keempat, pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata dia.

Sehubungan dengan itu, dia mendorong negara untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam konvensi tentang hak anak, di antaranya untuk memiliki identitas dan ikatan keluarga, mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, negara juga perlu menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kerja-kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan, mendapatkan lingkungan yang aman serta upah yang adil, dan mendapatkan perlindungan dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikan.

Dia menegaskan Komnas HAM menolak segala bentuk eksploitasi anak yang bersifat komersil atau segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan.

"Komnas HAM merasa prihatin bahwa para pengadu para korban yang dulu anak anak hingga dewasa pada saat ini belum juga mendapatkan pemulihan atas kerugian fisik psikis dan ekonomi maupun sosial," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Atnike Nova Sigiro, mengungkap fakta mengejutkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan sejumlah eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menyebut bahwa Komnas HAM menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada tahun 1997.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike dalam forum tersebut.

Ditemukan Surat Keterangan Kepemilikan

Dalam keterangan terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM turut menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menegaskan keterlibatan badan hukum milik TNI AU dalam kepemilikan sirkus tersebut.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

Meski begitu, Atnike menegaskan pihaknya masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan Oriental Circus Indonesia.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun 1997. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada akhir tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya, tahun 1997," jelas Atnike.

Komnas HAM Akan Tindak Lanjut Temuan ke TNI AU

Merespons temuan tersebut, Atnike menyatakan Komnas HAM akan mengambil langkah lanjutan untuk meminta klarifikasi dari TNI AU terkait keterlibatan institusional dalam kepemilikan Oriental Circus Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendalami kasus eksploitasi manusia dan pelanggaran HAM yang dialami oleh sejumlah perempuan yang pernah menjadi pemain di sirkus OCI.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah perempuan yang merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengungkap pengalaman pahit mereka saat bekerja di bawah sirkus tersebut.

Mereka mengadu langsung kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada 15 April 2025.

Butet, salah satu mantan pemain sirkus, menceritakan bahwa ia kerap mengalami kekerasan fisik selama masa pelatihan dan pertunjukan.

"Saya dipukuli, dirantai, dan pernah dipaksa tampil saat hamil. Anak saya dipisahkan, bahkan saya pernah dijejali kotoran gajah," ungkapnya penuh emosi.

Cerita memilukan tak berhenti pada Butet. Anak perempuannya, Fifi, juga mengalami kekerasan serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah beranjak dewasa. Fifi sempat melarikan diri, namun dikembalikan ke lingkungan sirkus dan mengalami penyiksaan.

"Alat kelamin saya pernah disetrum. Saya juga pernah dipasung," kata Fifi dalam kesaksiannya.

Saat ini Komnas HAM mendesak adanya peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas sirkus yang masih beroperasi, serta menjamin pemulihan hak-hak korban eksploitasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Danu Damarjati)

SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M Hadi Shubhan SH, MH, C.N, menegaskan tindakan penahanan ijazah oleh pengusaha di Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan.

“Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu. Penahanannya oleh pengusaha jelas merugikan pekerja,” ujar Prof Hadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, kondisi tersebut kerap terjadi karena pekerja berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan pekerjaan.

Sehingga korban tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti kebijakan perusahaan.

“Pekerja dalam posisi tidak seimbang. Mereka dipaksa karena kebutuhan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja jika tidak patuh,” tambahnya.

Ia menyebut, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara tegas dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

Hal ini, lanjutnya, menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha.

“Kita belum punya aturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik soal ini. Namun, di Provinsi Jawa Timur, sudah ada ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Pasal 42 Perda tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah.

Prof Hadi juga menekankan bahwa praktik penahanan ijazah memiliki dampak serius bagi pengembangan karier dan kehidupan para pekerja.

“Pekerja bisa kehilangan kesempatan untuk pindah kerja atau melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki akses terhadap ijazahnya sendiri,” ujarnya.

Terkait sanksi hukum, Prof Hadi menyebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif.

Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pengawas ketenagakerjaan juga berwenang menjatuhkan sanksi.

“Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jawa Timur, pelaku juga bisa dikenai pidana berupa kurungan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat menilai kasus dugaan eksploitasi para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari masuk dalam pelanggaran HAM Berat.

Kesimpulan Sugiat merujuk pada hasil investigasi Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan keterangan para korban dalam rapat audiensi dengan Komisi XIII DPR, Rabu (23/4).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," kata Sugiat usai audiensi.

Dia juga meyakini kasus itu telah masuk ranah pidana. Apalagi, tak sedikit di antara para pemain sirkus tersebut direkrut sejak usia belia mulai 2-5 tahun.

Mereka, kata Sugiat, ditarik dari keluarga mereka untuk dipekerjakan dan diperjualbelikan meski usia mereka belum memenuhi syarat untuk bekerja. Komisi XIII, lanjut, Sugiat, berjanji akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan, si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orang tuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," katanya.

Pada kesempatan itu, sejumlah korban menuturkan pengakuan terkait tindakan eksploitasi yang mereka terima selama bergabung dengan OCI. Bahkan mereka dilarang untuk pergi.

Vivi Nurhayadi, salah seorang korban mengaku pernah menjadi korban penganiayaan usai tertangkap saat mencoba kabur. Bukan hanya badan, Vivi mengaku alat kelaminnya ikut disetrum pakai setruman gajah.

"Setelah saya melarikan diri, tiga hari kemudian saya menghirup udara luar saya ditangkap lagi dengan sekuriti dan setelah itu saya dibawa ke pos sekuriti dan saya dibawa pulang," kata Vivi dalam audiensi.

"Di tengah jalan pun saya sudah dipukuli, dikata-katain kasar, binatang, sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin pakai setruman gajah, sampai alat kelamin saya disetrumin," imbuhnya.

Pihak OCI Taman Safari telah membantah hal itu. Founder OCI sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, menduga ada aktor atau provokator di balik tuduhan itu. Dia pun mengaku akan menempuh jalur hukum atas tuduhan itu. Dia mengaku mengetahui pihak yang melakukan provokator di balik tudingan dugaan tersebut.

"Di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami," ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4).

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan Oriental Circus Indonesia (OCI) tercatat pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU). Atnike mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan tersebut.

Hal itu disampaikan Atnike dalam rapat bersama Komisi XIII, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025). Atnike mengatakan temuan itu berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim Komnas HAM pada 1997 saat kasus pelanggaran HAM tersebut mulai terungkap.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor SKep/20/VII/1997 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma yang pada pasal 10 huruf (a) terkait Unit Usaha Jasa Niaga Umum milik Puskopau salah satunya Sirkus," kata Atnike.

Ditemui terpisah usai rapat, Atnike membenarkan jika terdapat dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Pusat Koperasi Pangkalan Udara (Puskopau) TNI AU Halim Perdana Kusuma.

"Itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau salah satunya kepemilikan atas sirkus," kata Atnike.

Atnike mengatakan saat ini pihaknya akan kembali melakukan penelusuran terhadap temuan-temuan Komnas HAM pada 1997. Termasuk, kata dia, berkaitan dengan dokumen yang menyatakan OCI pernah berada di bawah Puskopau.

"Maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal ya 1997," tuturnya.

Sebelumnya, pihak OCI membantah adanya dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus. Pihak OCI menyatakan akan menyelesaikan dugaan eksploitasi secara kekeluargaan.

"Jadi menurut Pak Jansen ya, apapun yang terjadi beliau tetap mengutamakan penyelesaian kekeluargaan karena mereka seperti adik-adiknya itu, itu kan (yang) angkat dulu almarhum bapaknya, Pak Hadi," kata kuasa hukum OCI Ricardo Kumontas kepada wartawan di Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Ricardo mengatakan jalur hukum jadi pilihan terakhir pihak OCI dalam penyelesaian masalah ini. Pendiri OCI Jansen Manansang, terang Ricardo, sedih dengan cerita yang muncul di publik terkait dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus.

'Lihat juga Video: Eks Pemain Sirkus Taman Safari Minta Komnas HAM Buka Berkas 1997'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," ujar Sugiat.

"Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambung dia.

Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.

Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujar Sugiat.

Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.

Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus eksploitasi pemain sirkusTaman Safari Indonesia ini.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.