Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pecandu narkoba adalah korban dan harus direhabilitasi.

Hal itu disampaikan Agus dalam agenda penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12 Ex Gedung Sentra Mulia Kementerian Imipas, Selasa (11/3).

"Pecandu dan penyalahguna narkoba ini korban. Kalau terus-terusan dia tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi," ujar Agus.

Ia mengatakan kolaborasi dengan BNN diperlukan agar dapat melindungi masyarakat dari korban pecandu dan penyalahguna narkoba. Ia mengungkit upaya penangkalan penyelundupan narkotika ke dalam dan ke luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang sudah dilakukan lebih dari 40 kali.

"Syukur alhamdulillah tentunya kerja sama yang sudah terjalin (dengan BNN) selama ini sudah cukup baik," imbuhnya.

Purnawirawan polisi ini menuturkan pencegahan dan pemberantasan narkoba menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas Pemerintah sebagai penjabaran dari Asta Cita Presiden, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Upaya tersebut juga selaras dengan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yakni memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.

Terdapat tiga dokumen penting yang ditandatangani bersama, yaitu Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas antarkedua lembaga.

Kemudian Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lapas.

Menurut Agus, hal itu ditujukan untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

"Perjanjian kerja sama ini di antaranya mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika," ungkap Agus.

Ia menambahkan hingga saat ini sudah lebih dari 300 bandar, yang divonis mati dan seumur hidup, yang dipindahkan ke Nusakambangan untuk ditempatkan di ruang tahanan super maximum security.

"Mudah-mudahan ini bisa mengurangi beban kerja daripada rekan-rekan di lapangan," ucap Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN Marthinus Hukom menjabarkan tiga hal yang perlu ditekankan atas kolaborasi dimaksud.

Yakni penyelesaian kasus pidana narkoba dalam penghukuman dan sistem peradilan pidana, solusi komprehensif peredaran narkoba yang berhubungan dengan perlintasan manusia (imigrasi), serta pelaksanaan program rehabilitasi bagi warga binaan pidana narkoba.

"Semoga dengan penandatangaan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini kita peroleh kesepakatan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan mereka yang terlibat dalam penjara itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya," kata Marthinus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto merespons soal Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Agus mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran narkoba di lapas.

Ia menyatakan akan mencopot petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau ada petugas kita yang menghambat prosesnya, laporkan, pasti saya copot," kata Agus, saat ditemui di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan pengembangan kasus yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, terutama dugaan peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau kita analisis ternyata mereka ada kerja sama dengan petugas lapas, pasti kita akan lakukan tindakan," ujar dia.

Pihaknya terus memperketat pengamanan untuk memberantas narkoba di lapas, salah satunya dengan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Nusa Kambangan.

"Baru sekitar 313-an yang sudah kita pindahkan ke Nusa Kambangan, namun ini akan terus kita pindahkan, termasuk mereka-mereka yang menjadi biang kerusuhan, termasuk biang penipuan yang ada di pemasyarakatan," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

SURABAYA - Menyemarakkan Ramadan 1446 Hijriah/2025 Masehi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya membagikan takjil gratis kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda, Selasa 11 Maret 2025.

Kegiatan dimulai pukul 15.00 WIB ini turut melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.



"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," tambahnya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," pungkasnya.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari warga dan pengendara yang menerima takjil. Mereka mengapresiasi inisiatif Kantor Imigrasi Surabaya dalam membantu sesama, terutama bagi mereka yang masih berada di perjalanan saat waktu berbuka puasa tiba.

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

"Saya minta Pak Dirjen bersama tim dan diikuti anggota Komisi 13 bisa mendapatkan gambaran utuh soal kejadian di Aceh," tambahnya.

Upaya Pengejaran Narapidana

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membenarkan kaburnya sejumlah narapidana dari Lapas Kelas IIB Kutacane.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Ditjen PAS, Rika Aprianti, mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan analisis dan pengejaran terhadap para napi yang melarikan diri.

"Warga binaan yang melarikan diri masih dalam proses analisis nilai pastinya, sambil terus dilakukan pengejaran," kata Rika dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/3/2025).

Saat ini, pihak lapas telah berkoordinasi dengan kepolisian, TNI, dan pemerintah daerah untuk menangani situasi tersebut. Rika menambahkan bahwa kondisi di lapas sudah mulai kondusif sejak Senin malam pukul 21.00 WIB.

"Kalapas telah masuk ke blok untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan warga binaan," ujarnya.

Ia memastikan bahwa pelayanan makan untuk para narapidana tetap berjalan sesuai ketentuan.

"Penjagaan lapas saat ini juga dibantu oleh kepolisian dan TNI," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan bersama jajaran terkait masih dalam perjalanan menuju Lapas Kutacane untuk menindaklanjuti insiden tersebut.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Zuhri Noviandi, Haryanti Puspa Sari | Editor: Farid Assifa, Jessi Carina)

KOMPAS.com - Sebanyak 50 narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, dilaporkan melarikan diri pada Senin (10/3/2025) malam.

Kaburnya para napi diduga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap beberapa tuntutan yang tidak dipenuhi, termasuk permintaan adanya bilik asmara di dalam lapas dan pembagian makanan saat berbuka puasa

Kepala Lapas Kelas IIB Kutacane, Andi Hasyim, menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan wewenang pihaknya.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi dalam keterangannya kepada media.

Minimnya Petugas yang Berjaga

Andi mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengamanan di Lapas Kelas IIB Kutacane tidak sebanding dengan jumlah narapidana. Dengan hanya enam petugas yang berjaga, pengawasan terhadap 362 narapidana menjadi tantangan tersendiri.

"Dengan rasio seperti ini, ketika ada pergerakan besar dari warga binaan, jelas pengamanan tidak mencukupi," ujarnya.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa lapas memiliki tiga pintu utama yang semuanya dalam keadaan terkunci. Namun, saat insiden terjadi, dua di antaranya berhasil dijebol oleh para napi.

"Karena mereka jebol pintu dan pintu terakhir juga terkunci, akhirnya mereka lewat atap," ungkapnya.

Ia berharap agar para narapidana yang melarikan diri segera kembali. "Semua bisa kita komunikasikan asal sesuai dengan koridor hukum," tutup Andi.

Melebihi Kapasitas Jadi Pemicu

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah melebihi kapasitas sebagai salah satu penyebab utama kejadian ini.

Menurutnya, Lapas Kelas IIB Kutacane seharusnya hanya menampung 100 orang, tetapi saat ini dihuni oleh lebih dari 368 narapidana.

"Masalahnya selalu itu, jadi overkapasitas bukan alasan klasik, tetapi kenyataan bahwa kapasitas Lapas Kutacane hanya 100 orang, sementara dihuni 368 warga binaan. Hal ini tentu menimbulkan berbagai masalah," kata Agus dalam pidatonya di Gedung Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, pihaknya akan mengevaluasi kondisi makanan di lapas.

"Kita ingin tahu apakah betul masalah makanan yang menjadi penyebab, atau ada faktor lain terkait perilaku petugas dalam pelayanan," ujarnya.

Agus menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan timnya telah berada di Aceh untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

Jakarta -

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

(ial/wnv)

Jakarta -

Puluhan tahanan kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengatakan jumlah penjaga di lapas tersebut hanya 6 orang.

"Ya, kan tentunya kita yang jaga cuma 6 orang," kata Agus di Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Agus mengimbau para napi yang kabur itu untuk segera menyerahkan diri. Hal itu untuk mencegah kemungkinan hal-hal buruk terjadi.

"Ya saya mengimbau dan mudah-mudahan teman-teman dari kepolisian juga akan mengimbau, sebaiknya menyerahkan diri daripada mereka (napi kabur)," sebutnya.

Agus menjelaskan bahwa kapasitas lapas itu adalah 100 orang. Namun belakangan diketahui bahwa lapas diisi mencapai 368 orang.

"Bahwa kapasitasnya sebenarnya cuma 100, sekarang ada 368 (napi)," katanya.

Diketahui, aksi pelarian para napi itu terjadi pada Senin (10/3) sekitar pukul 18.20 WIB. Mereka kabur ke arah penjual takjil yang berjualan di depan lapas.

Dilansir detikSumut, ada 50 tahanan yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh. Saat ini 12 tahanan tersebut telah ditangkap kembali.

"12 orang sudah tertangkap, yang belum tertangkap 38 orang," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Aceh Yan Rusmanto, Selasa (11/3).

Simak Video 'Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu':

(ial/wnv)

Surabaya (ANTARA) - Petugas Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya menggelar aksi sosial dengan membagikan ratusan paket takjil kepada masyarakat sekitar dan pengendara yang melintas di Jalan Juanda dalam rangka berbagi di bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah.

Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto di Kota Surabaya, Selasa mengatakan kegiatan bagi takjil itu juga melibatkan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dari Universitas Negeri di Surabaya.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Imigrasi Surabaya dalam menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat.

"Kami selalu berupaya untuk melakukan kegiatan sosial dengan berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kali ini, dalam momen Ramadan, kami berbagi takjil untuk membantu warga dan pengendara yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba," ujar Agus.

Ia menjelaskan, kegiatan ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal Polisi (Purn) Agus Andrianto.

"Ini merupakan bentuk komitmen Imigrasi Surabaya dalam mendukung program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia nomor delapan yakni memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," tuturnya.

Selain sebagai bentuk kepedulian, Agus berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan di masa mendatang untuk semakin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

"Meskipun sederhana, aksi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kepedulian antar sesama," katanya.

Tak hanya itu, aksi sosial ini diharapkan terus berlanjut dan senantiasa menginspirasi lebih banyak pihak untuk saling berbagi.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya menjadi momen berbagi di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi langkah kecil menuju perubahan besar dalam meningkatkan kepedulian dan kesejahteraan bersama," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Edison Sitorus meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk mengusut tuntas puluhan narapidana kabur dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh.

"Kami akan meminta agar menteri dan direktorat jenderal terkait beserta jajaran memberikan penjelasan dan mengusut tuntas kejadian tersebut," kata Edison dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Sebagai anggota komisi yang salah satunya membidangi urusan pemasyarakatan, Edison menilai kejadian tersebut merupakan bentuk kelalaian petugas lapas. Oleh sebab itu, Lapas Kutacane bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikannya.

Wakil rakyat ini juga menyoroti kemungkinan penyebab para tahanan kabur, seperti jumlah penghuni yang melebihi kapasitas (overcapacity) yang membuat petugas kewalahan atau melanggar prosedur operasional standar.

Untuk itu, ia menekankan perlunya evaluasi dalam sektor pemasyarakatan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu, tambah Edison, Komisi XIII DPR RI mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan yang bertujuan menginventarisasi secara detail permasalahan di bidang pemasyarakatan dan mencari solusi terbaik.

Diketahui bahwa puluhan warga binaan atau narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, dilaporkan kabur pada hari Senin (10/3) menjelang waktu berbuka.

Sebagian dari napi yang melarikan diri telah berhasil ditangkap dan pengejaran masih dilakukan terhadap napi yang kabur.

Menteri Imipas Agus Andrianto mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami penyebab kaburnya para napi itu.

Agus telah memerintahkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi beserta tim untuk meninjau langsung lapas tersebut.

"Kami ingin tahu apa betul masalah makanan yang menjadi penyebab atau masalah yang lain sebagai dampak dari perilaku petugas dalam pelayanan," kata dia di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

Di samping itu, dia menyebut kapasitas Lapas Kutacane sejatinya hanya untuk 100 orang, tetapi jumlah penghuninya sekitar 368 warga binaan.

Oleh sebab itu, Agus memandang perlu evaluasi terhadap permasalahan overcapacity merupakan hal utama.

Beberapa upaya untuk mengatasi overcapacity itu, kata Agus, mendorong agar pecandu dan penyalahguna narkotika direhabilitasi alih-alih dipidana, pengurangan warga binaan melalui amnesti Presiden, hingga selektif menerima tahanan titipan.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dalam bidang penegakan hukum hingga rehabilitasi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Menteri Imipas Agus Andrianto dan Kepala BNN Marthinus Hukom menandatangani tiga nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antarunit kerja di kementerian dan lembaga tersebut di Kantor Kementerian Imipas, Jakarta, Selasa.

“Kerja sama yang kita sepakati bersama mudah-mudahan kita bisa implementasikan dengan kolaborasi, koordinasi, dan langkah-langkah yang simultan, tentunya bisa menggunakan anggaran sendiri-sendiri maupun anggaran bersama, dalam rangka melindungi warga negara kita dari korban pecandu dan penyalahguna narkotika,” kata Agus.

Adapun nota kesepahaman yang ditandatangani, yakni Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi BNN dan Kementerian Imipas. Nota kesepahaman ini menjadi payung hukum dalam koordinasi dan pelaksanaan masing-masing tugas.

Kemudian, Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika di Lingkungan Pemasyarakatan. Hal ini untuk membangun sistem penyelenggaraan rehabilitasi pemasyarakatan yang berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Rehabilitasi.

Selain itu, diteken pula Perjanjian Kerja Sama antara Deputi Bidang Pemberantasan BNN dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pelaksanaan operasi bersama di satuan kerja pemasyarakatan dan dukungan terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.

Dalam sambutannya, Agus mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan narkoba merupakan pengejawantahan dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Dia pun menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang sejatinya merupakan korban.

“Kalau terus-terusan dia (pecandu dan penyalahguna) tidak dilakukan rehabilitasi, nanti pasti dia akan terus menjadi pecandu dan penyalahguna. Karena bagi korban narkotika tidak ada kata sembuh, kata-katanya adalah pulih. Kalau dia salah memilih pergaulan, dia akan kumat lagi,” ujar Menteri Imipas.

Sementara itu, Marthinus berharap dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama tersebut, tercipta suatu pemahaman kolektif bahwa narkotika merupakan musuh bersama.

Kepala BNN juga berharap melalui kerja sama dengan Kementerian Imipas, kejahatan lintas negara terkait narkotika dapat dideteksi sejak dini agar tidak ada lagi warga negara Indonesia yang terjerumus dalam jaringan peredaran narkotika internasional.

“Kewajiban kita kan melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri, yang bepergian ke luar negeri, termasuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan,” kata Marthinus.