Jakarta (ANTARA) - Kejaksaan Agung menyatakan bahwa tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAKTV nonaktif dialihkan status penahanannya menjadi tahanan kota.

"TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/3) sore," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Harli mengatakan alasan perubahan status penahanan itu karena yang bersangkutan sakit.

Tian Bahtiar sebelumnya menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari sejak tanggal 22 April 2025.

Tian Bahtiar (TB) merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan perintangan penyidikan penanganan perkara di Kejaksaan Agung.

Selain Tian, Kejagung juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat serta Junaedi Saibih (JS) selaku dosen dan advokat.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa para tersangka melakukan pemufakatan jahat yang dilakukan untuk mencegah, merintangi, atau menggagalkan penanganan perkara secara langsung atau tidak langsung.

Perintangan itu dilakukan pada rangkaian penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022, tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, dan perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Qohar mengatakan bahwa terungkapnya kasus ini berawal dari pengembangan kasus dugaan suap dalam putusan lepas perkara pemberian fasilitas ekspor CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari pengembangan, diketahui bahwa tersangka Marcella Santoso dan Junaedi Saibih memerintahkan tersangka Tian Bahtiar untuk membuat berita-berita negatif yang menyudutkan penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dengan imbalan biaya sebesar Rp478.500.000.

Uang tersebut, kata Qohar, masuk ke dalam kantong pribadi Tian.

"Tersangka TB kemudian mempublikasikannya di media sosial, media online, dan JAKTV News sehingga Kejaksaan dinilai negatif," katanya.

Selain melalui berita, tersangka Marcella dan Junaedi juga membiayai demonstrasi dan kegiatan seminar, podcast, serta talkshow yang menyudutkan Kejaksaan.

Lalu, oleh tersangka Tian, berita demonstrasi tersebut dipublikasikan dalam bentuk pemberitaan.

Ketiga tersangka pun dikenai Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Tiga oknum polisi di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) diamankan usai kedapatan menyelundupkan sabu ke dalam rutan. Dalam aksinya, polisi nakal tersebut diam-diam memasukkan 7 poket sabu melalui kotak makanan kepada salah satu tahanan berinisial NA (30).

Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan penyelundupan sabu dilakukan 3 anggota jaga Satuan Samapta Polresta Samarinda yakni Bripda FDS dan AADS, serta Aipda EP pada Minggu (30/3).

"Iya jadi memang betul ada (tiga polisi penjaga) oknum personel dari Polresta Samarinda yang bersangkutan tidak menjalankan SOP penjagaan tahanan. Anggota ini meloloskan atau tidak melakukan pemeriksaan sehingga dimasukkan di kotak makanan atau di makanan adanya narkoba," jelas Yuliyanto kepada detikKalimantan, Jumat (25/4/2025).

Yuliyanto menyebut aksi ketiga pelaku terungkap usai salah satu personel mendapati penyelundupan tersebut, dan melaporkan ketiganya ke pimpinan. "Untungnya di antara personel penjagaan itu, ada yang integritasnya bagus, sehingga dia menemukan barang itu dan dilaporkan kepimpinan," terangnya.

Ia menerangkan hasil pemeriksaan sementara, ketiga oknum tersebut membantu NA memasukkan 7 poket sabu dengan imbalan Rp 1 juta. "Ada 7 poket, masing-masing berisi sabu 0,5 gram, di mana mereka mendapatkan imbalan Rp 1 juta dari tahanan yang menerima barang tersebut," ungkapnya.

Saat ini, tiga oknum polisi tersebut telah dilakukan Patsus (Penempatan Khusus) di Propam Polda Kaltim guna di proses. Apakah mereka akan terjerat pidana umum?

"Prosesnya dilihat dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan, mulai dari saksi, barang bukti, dan lainnya. Apakah disiplin saja atau etika, atau pidana umum ini akan terus berkembang," pungkasnya.

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

Video: Viral Mobil Tabrak 24 Motor di Samarinda, Ternyata Dikejar Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dialihkan penahananya menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/4/2025) kemarin.

“TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Harli mengatakan, pengalihan penahanan ini karena sakit yang diderita oleh Tian.

“Karena alasan sakit,” lanjut Harli.

Namun, saat ini, Harli belum menjelaskan penyakit yang diidap oleh Tian hingga menyebabkan penahanan dirinya menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.

Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pemberitaan JAK TV nonaktif, Tian Bahtiar, dialihkan penahananya menjadi tahanan kota sejak Kamis (24/4/2025) kemarin.

“TB sudah dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak Kamis sore,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Harli mengatakan, pengalihan penahanan ini karena sakit yang diderita oleh Tian.

“Karena alasan sakit,” lanjut Harli.

Namun, saat ini, Harli belum menjelaskan penyakit yang diidap oleh Tian hingga menyebabkan penahanan dirinya menjadi tahanan kota.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (22/4/2025) dini hari, Tian sudah mendekam di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung bersama dengan sejumlah tersangka lainnya.

Saat ini, Kejaksaan Agung menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Marcella Santoso (MS) selaku advokat, Junaedi Saibih (JS) selaku advokat, dan Tian Bahtiar (TB) selaku Direktur Pemberitaan JAK TV.

Para tersangka ini diduga melakukan perintangan penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan untuk tiga kasus perkara, yaitu kasus dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO).

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group yang bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Pusat terkait kasus vonis lepas ekspor CPO terhadap tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) Muhammad Arif Nuryanta, Panitera Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan (WG), serta kuasa hukum korporasi, Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri.

Kemudian, tiga majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekspor CPO, yakni Djuyamto selaku ketua majelis, serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku anggota.

Terbaru, Social Security Legal Wilmar Group, Muhammad Syafei, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merupakan pihak yang menyiapkan uang suap Rp 60 miliar untuk hakim Pengadilan Tipikor Jakarta melalui pengacaranya untuk penanganan perkara ini.

Kejaksaan menduga Muhammad Arif Nuryanta, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, menerima suap Rp 60 miliar.

Sementara itu, tiga hakim, Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom, sebagai majelis hakim, diduga menerima uang suap Rp 22,5 miliar.

Suap tersebut diberikan agar majelis hakim yang menangani kasus ekspor CPO divonis lepas atau ontslag van alle recht vervolging.

Vonis lepas merupakan putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kategori tindak pidana.

Anggota Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC dipecat atau menerima Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia dinilai terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan yang melanggar sejumlah aturan Polri.

Dikutip detikJatim, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan LC dinilai terbukti melakukan pencabulan hingga pemerkosaan beberapa kali pada korbannya. Aksi bejat itu dilakukan sejak Maret 2025.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," kata Jules saat konferensi pers, Kamis (24/4/2025).

Ia mengatakan LC telah menjalani serangkaian penyelidikan, penyidikan, hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. Menurut Jules, LC terbukti melanggar Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.

Selain itu Pasal 8 huruf C angka 1,2,3 Peraturan Khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b Peraturan Konsep Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Etik Profesi, dan Pasal 13 Peraturan Khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," imbuhnya.

Menurut Jules, aksi bejat LC terjadi hingga 4 kali. "Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," imbuhnya.

Rabu (23/4/2025), dilakukan sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Dalam sidang itu, yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari kemudian, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," tutur mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikJatim dengan judul Aiptu LC Setubuhi Tahanan Perempuan 4 Kali di Ruang Berjemur Rutan.

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Video: Sambut Lebaran, Warga Pontianak Siap Gelar Tradisi Meriam Karbit

Anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri. Ia terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita di lingkungan Polres Pacitan.

Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Jules Abraham Abast mengatakan perbuatan LC dilakukan sebanyak empat kali, sejak Maret hingga 2 April 2025. Aksi bejat itu dilakukan di ruang berjemur wanita di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Pacitan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," ujar Jules dalam konferensi pers di Mapolda Jatim, Kamis (24/4/2025), dilansir dari detikJatim.

Terbukti Langgar Etik dan Hukum

Jules menjelaskan, LC telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jatim. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, LC dinyatakan melanggar sejumlah aturan.

Ia disebut melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta Pasal 5 ayat 1 huruf B dan C, Pasal 8 huruf C angka 1, 2, dan 3, Pasal 10 ayat 1 huruf b, dan Pasal 13 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," kata Jules.

Sidang Etik Putuskan Pemecatan

Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap LC digelar pada Rabu (23/4/2025) di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim. Sidang memutuskan bahwa LC melakukan perbuatan tercela dan dijatuhi beberapa sanksi.

"Yang menjadi tuntutan di antaranya pelaku pelanggaran dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kemudian penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari, lalu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," jelas mantan Kabid Humas Polda Jabar itu.

Sanksi pemecatan terhadap LC diputuskan setelah adanya laporan dari korban pada 12 April 2025. Hasil pemeriksaan menyatakan ada sekitar 13 saksi yang telah diperiksa dalam proses tersebut.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," kata Jules saat konferensi pers.

LC Kini Ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim

Setelah menjalani sidang etik, LC langsung ditahan di Rumah Tahanan Dittahti Polda Jatim. Jules memastikan penahanan itu berkaitan dengan proses hukum pidana yang berjalan terhadap LC.

"Penempatan khusus selama 12 hari terhitung mulai tanggal 12 April sejak pelaporan oleh saudari PW sampai dengan 23 April 2025. Jadi, hari Rabu kemarin (LC) sudah menjalani keputusan yang terakhir (ditahan di Dittahti Polda Jatim). Ketiga adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri atau kita kenal dengan PTDH, atau lebih kita kenal juga adalah pemecatan kepada saudara LC," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di detikJatim. Baca selengkapnya di sini!

Video: ABG Tewas gegara Kepala Dibenturkan saat Tolak Dicabuli, 11 Pelaku Ditangkap

Video: ABG Tewas gegara Kepala Dibenturkan saat Tolak Dicabuli, 11 Pelaku Ditangkap

Gelapnya ruang tahanan ternyata tak sekelam hati seorang aparat yang seharusnya menjaga hukum. Seorang oknum anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, justru menodai amanah itu dengan tindakan bejat.

Ia mencabuli hingga menyetubuhi seorang tahanan perempuan sebanyak empat kali di ruang berjemur Rutan Polres Pacitan. Kini, kariernya berakhir dengan pemecatan tidak hormat.

Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast menegaskan, keputusan pemecatan tersebut merupakan hasil sidang pelanggaran kode etik yang digelar setelah laporan resmi masuk pada 12 April 2025.

"Menjatuhkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri," ujar Jules saat konferensi pers di Bid Humas Polda Jatim, Kamis (24/4/2025).

Aksi Bejat Berlangsung 4 Kali di Ruang Berjemur

Dalam konferensi pers yang sama, Jules menjelaskan bahwa perbuatan tercela LC dilakukan berulang kali di area yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para tahanan perempuan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelasnya.

Aksi bejat itu terungkap setelah korban memberanikan diri melapor. LC pun langsung menjalani proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim.

Langgar Sejumlah Peraturan Kepolisian

Dalam sidang etik yang digelar pada 23 April 2025, LC dinyatakan terbukti melanggar berbagai aturan. Mulai dari Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian, hingga sejumlah pasal dalam **Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan," imbuh Jules.

Sanksi Pemecatan dan Penahanan

Selain dinyatakan melanggar kode etik berat, LC juga telah menjalani penempatan khusus selama 12 hari sejak pelaporan oleh korban PW hingga 23 April 2025. Setelah sidang etik, LC langsung ditahan di Rutan Dittahti Polda Jatim.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Jules.

Penyelidikan terhadap kasus ini turut melibatkan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap LC.

Kasus ini menjadi catatan kelam sekaligus peringatan tegas bahwa tidak ada ruang bagi pelanggaran hukum dan etika di tubuh Polri. Kombes Jules Abraham Abast menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat bukan sekadar sanksi administrasi, tetapi bentuk komitmen institusi untuk menjaga marwah dan kepercayaan publik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dalam hal ini adalah sanksi yang kita kenal dengan pemecatan," tegas Jules di hadapan awak media.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

KOMPAS.com - Seorang anggota Polres Pacitan, Aiptu LC, resmi dipecat dari keanggotaannya di Polri setelah terbukti melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita.

Pemecatan ini merupakan hasil dari sidang komisi etik Polri yang digelar di ruang sidang Bidang Propam Polda Jawa Timur pada Rabu (23/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abraham Abast, mengungkapkan bahwa sidang etik terhadap LC menghasilkan tiga poin tuntutan.

"Pertama, bahwa perbuatan LC merupakan perbuatan tercela. Kedua, menuntut LC ditahan di tempat khusus selama 20 hari. Ketiga, menuntut LC diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri," ujar Jules saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025) malam.

Putusan sidang menyatakan bahwa LC melakukan pelanggaran berat sebagai anggota Polri. Ia pun dijatuhi hukuman penahanan di tempat khusus selama 12 hari, dan diberhentikan dengan tidak hormat dari institusi kepolisian.

"Untuk putusan kedua, sudah dijalani LC, yakni ditahan di tempat khusus selama 12 hari," tambah Jules.

Kapan LC Ditetapkan sebagai Tersangka?

Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Dalam laporan tersebut, LC diduga melakukan pencabulan hingga pemerkosaan terhadap seorang tahanan wanita berinisial PW.

Saat itu, LC menjabat sebagai pejabat sementara Kepala Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Kasat Tahti) di Polres Pacitan.

PW merupakan tahanan dalam perkara perdagangan orang. Dugaan kekerasan seksual dilakukan oleh LC di dalam ruang berjemur rumah tahanan Polres Pacitan. Berdasarkan hasil penyelidikan, LC ditetapkan sebagai tersangka pada 21 April 2025.

“Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” jelas Kombes Jules.

Apa Sanksi Hukum yang Dihadapi LC?

LC dijerat dengan Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini mengatur tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh aparat terhadap seseorang dalam tahanan, dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300 juta.

Setelah resmi dipecat, LC ditahan di Rumah Tahanan Polda Jawa Timur berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim.

“Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim,” terang Jules.

Meski telah dipecat, LC masih memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap keputusan sidang etik. Namun hingga saat ini, belum ada informasi resmi terkait upaya banding tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Oknum Polisi Pacitan Pemerkosa Tahanan Wanita Ditetapkan Tersangka dan Dipecat".

Anggota polisi di Polres Pacitan, Jawa Timur, Aiptu LC dipecat atau diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) akibat kasus pencabulan dan pemerkosaan. Aiptu LC dinilai terbukti mencabuli dan memerkosa korban berulang kali.

"Sanksi yang kita kenal dengan pemecatan, kemudian terkait dengan putusan berdasarkan hasil sidang pada tim Polri yang telah dilakukan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast saat konferensi pers, dikutip dari detikJatim, Jumat (25/4/2025).

Jules mengungkap kasus pencabulan dan pemerkosaan itu dilakukan Aiptu LC sejak Maret 2025. Lokasi perbuatan bejat Aiptu LC dilakukan di ruang berjemur di Polres Pacitan.

"(Dilakukan LC) di ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, di mana dilakukan oleh tersangka LC sekitar bulan Maret dan 2 April 2025. Sedangkan korbannya adalah tahanan Satreskrim Polres Pacitan dalam perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau muncikari," jelas Jules.

LC pun telah menjalani serangkaian proses hukum hingga sidang etik di Bid Propam Polda Jatim. LC dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 5 ayat 1 huruf B, C peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

Tak hanya itu, LC dinilai bersalah melanggar pasal 8 huruf C angka 1,2,3 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, Pasal 10 ayat 1 huruf b peraturan konsep negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang etik profesi, dan pasal 13 peraturan khusus Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik.

"Yang dilakukan oleh tersangka LC melakukan pelecehan seksual atau perbuatan cabul dan persetubuhan dengan tahanan wanita Polres Pacitan pada ruang berjemur wanita di rutan Polres Pacitan," ujarnya.

"Yang terakhir terjadi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan pada ruang berjemur wanita di Rutan Polres Pacitan, dilakukan oleh tersangka LC pada Maret 2025 dan tanggal 2 April 2025, untuk saksi sejauh ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak kurang lebih 13 orang saksi," ujar Jules

LC menjalani sidang komisi kode etik Polri di ruang sidang Bid Propam Polda Jatim pada Rabu (23/4) kemarin. Dalam sidang itu pelaku dihukum menjalani penempatan khusus selama 20 hari dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

Video: Aiptu LC Pemerkosa Tahanan di Pacitan Dipecat dari Polri

SURABAYA, KOMPAS.com - LC, seorang anggota Polres Pacitan, dipecat setelah menjalani sidang komisi etik Polri di ruang sidang Bidang Propam Polda Jatim pada Rabu (23/4/2025).

LC terbukti melakukan pelecehan hingga pemerkosaan terhadap PW, seorang tahanan wanita di Polres Pacitan.

Kombes Jules Abraham Abast, Kabid Humas Polda Jatim, mengungkapkan tuntutan terhadap LC dalam sidang tersebut.

"Ada tiga poin tuntutan kepada LC. Pertama, bahwa perbuatan LC merupakan perbuatan tercela."

"Kedua, menuntut LC ditahan di tempat khusus selama 20 hari. Ketiga, menuntut LC diberhentikan dengan tidak hormat dari anggota Polri," ungkapnya saat dikonfirmasi pada Kamis (24/4/2025) malam.

Putusan sidang komisi etik Polri untuk LC menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan LC sebagai anggota Polri, sangat tercela.

LC dijatuhi hukuman ditahan di tempat khusus selama 12 hari dan diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan Polri.

"Untuk putusan kedua, sudah dijalani LC, yakni ditahan di tempat khusus selama 12 hari," ujarnya.

Sejak 21 April 2025, LC telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Setelah dipecat, LC ditahan di Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 yang dikeluarkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

"Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim," ujarnya.

Kejadian ini bermula dari laporan yang diterima Polres Pacitan pada 12 April 2025, di mana diduga oknum polisi tersebut melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan yang berperan sebagai muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 300.000.000.

Sejak Rabu (23/4/2025), LC telah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

SURABAYA, KOMPAS.com - Aiptu LC, anggota Polres Pacitan, dipecat sebagai anggota Polri karena terbukti memerkosa tahanan wanita.

Selain dipecat, LC juga ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual.

"Sejak 21 April 2025, saudara LC ditetapkan tersangka dalam kasus pidana kekerasan seksual Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast, dikonfirmasi Kamis (24/4/2025) malam.

Dua hari setelahnya, menurut Jules, LC juga dipecat sebagai anggota Polri berdasarkan hasil sidang komisi etik Polri pada Rabu (23/4/2025).

Usai dipecat, LC ditahan di Rutan Polda Jatim berdasarkan surat perintah penahanan nomor 103 yang dikeluarkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim.

"Jadi malam ini LC sudah berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Kasusnya ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim," ujarnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025.

Diduga, Aiptu LC yang saat merupakan pejabat sementara Kasat Tahti Polres Pacitan melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana perdagangan orang.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda Rp 300 juta.

Sejak Rabu (23/4/2025), tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.

SURABAYA, KOMPAS.com - Oknum polisi di Polres Pacitan berinisial LC resmi dipecat dengan tidak hormat dan ditahan di rutan Polda Jatim. Namun dia akan mengajukan banding.

LC dipecat dari Polri dan ditahan di rutan Polda Jatim usai ditetapkan sebagai tersangka karena mencabuli dan memperkosa seorang tahanan perempuan berinisial PW sebanyak empat kali.

Hasil sidang etik Bidpropam Polda Jatim pada Rabu (23/4/2025) kemarin, pelanggaran LC dinilai perbuatan tercela, ditahan dan resmi dipecat dari Polri.

Dalam perkara ini, tersangka diberi kesempatan untuk mengajukan banding atas putusan sidang etik.

“Yang bersangkutan diberikan kesempatan apakah akan mengajukan banding atau tidak, ternyata yang bersangkutan masih mengajukan banding,” kata kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, Kamis (24/4/2025).

Kendati demikian, proses hukum pidana tersangka akan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu nanti juga akan menjadi pertimbangan, dari penyidik dan teman-teman Propam,” jelasnya.

Jules menegaskan bahwa komitmen Polri dalam kasus ini memberikan sanksi tegas terhadap LC dengan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).

“Yang bersangkutan setelah kemarin malam hasil putusan yang menyatakan (sanksi) diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat,” ungkapnya.

Diketahui, kejadian ini bermula dari adanya laporan polisi yang dilaporkan ke Polres Pacitan pada 12 April 2025. Diduga, oknum polisi yang bertugas melakukan pencabulan terhadap tahanan perempuan berinisial PW.

PW merupakan tahanan perempuan perkara tindak pidana menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan dan menjadikan pencaharian atau muncikari.

LC diduga melanggar Pasal 6 Huruf C UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda Rp 300.000.000.

Sejak Rabu (23/4/2025) tersangka LC sudah ditahan di rumah tahanan Polri Polda Jatim berdasarkan surat penahanan Nomor 103 oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jatim.