Jakarta -

Jaleswari Pramodhawardani mundur dari posisinya sebagai Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP). Jaleswari akan resmi meninggalkan jabatannya pada 1 Februari 2024.

"Melalui siaran pers ini, saya Jaleswari Pramodhawardani menginformasikan pengunduran diri saya dari jabatan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan terhitung 1 Februari 2024," kata Jaleswari dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1/2024).

Jaleswari mengaku sudah mengajukan surat pengunduran diri ke Kepala KSP Moeldoko. Dia menjelaskan alasannya mundur karena pilihan politik.

"Secara formal, proses permohonan pengunduran diri tersebut telah saya ajukan kepada Bapak Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya.

"Adapun alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi di mana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya," lanjutnya.

Jeleswari memahami prinsip netralitas sebagai pegawai pemerintah. Untuk itu, dia mengundurkan diri demi menjaga profesionalismenya.

"Saya juga memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah, terutama di tahun politik ini," ucapnya.

Jaleswari meminta maaf kepada seluruh jajaran KSP. Dia berharap Indonesia terus bergerak lebih baik.

"Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal. Demikian siaran pers ini saya sampaikan. Semoga Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT," ucapnya.

(eva/haf)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyerahkan tujuh Buku Pancasila yang diterbitkan Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi BPIP kepada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) di Auditorium Perpusnas RI, Jakarta, Selasa.

Adapun tujuh buku Pancasila terbitan BPIP yang diserahkan ke Perpusnas RI adalah Garuda Pancasila: Sejarah Penciptaan Lambang Negara; Salam Merdeka dan Salam Pancasila; Menemukan Kembali Api Pancasila Melalui Kumpulan Pidato-pidato Bung Karno; Ketuhanan Dalam Bingkai Pancasila, Prespektif Lintas Iman, Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila, Pancasila; Dialektika dan Masa Depan Bangsa dan Sigma Pancasila, Mengenyam Kepelbagaian Meneguhkan Keindonesiaan.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat membuka diskusi dan penyerahan buku-buku Pancasila ke Perpusnas RI di Auditorium Perpusnas RI, Jakarta, Selasa.mengatakan penyerahan buku dapat dapat menjadi upaya untuk meningkatkan literasi Pancasila dan ajang transfer pengetahuan, keilmuan dan wawasan Pancasila kepada masyarakat.

"Penyerahan buku-buku yang diterbitkan oleh BPIP kepada Perpusnas RI dan ANRI pada dasarnya merupakan bagian dari tanggungjawab BPIP untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam," ujar Yudian.

UU Nomor 13 Tahun 2018 ini merupakan undang-undang yang mengatur tentang pengumpulan dan penyimpanan karya cetak dan rekam di Indonesia.

UU ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan karya cetak dan rekam yang telah dihasilkan oleh para pencipta dan penerbit di Indonesia agar tetap dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Menurutnya, sebagai sebuah Badan yang ada ideologi Pancasila di dalamnya, salah satu tugas BPIP adalah melakukan pengkajian dan penyusunan materi Pancasila.

Untuk itu, BPIP sangat mendukung segala upaya untuk melakukan pengkajian dan penyusunan materi Pancasila, termasuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya menyerahkan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan guna menyelamatkan karya cetak dan karya rekam dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia.

Sementara itu, terkait dengan diskusi tiga buku Pancasila terbitan BPIP, Yudian mengemukakan bahwa ketiga buku yang dibahas merupakan buku-buku yang dikerjakan oleh Direktorat Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP secara gotong royong bersama sejumlah akademisi dan peneliti.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk menyusun ketiga buku ini adalah pendekatan sejarah. Melalui pendekatan sejarah, diharapkan generasi muda akan mendapatkan pengetahuan tentang Pancasila dan mengenali asal usul dan tradisi-tradisi yang dimiliki bangsa sendiri, bangsa Indonesia.

Sementara itu, Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila Aris Heru Utomo menambahkan penjelasan bahwa tujuh buku yang diserahkan kepada Perpusnas RI sudah dapat dibaca dalam bentuk digital di situs BPIP https://bpip.go.id/buku/

Adapun terkait dengan tiga buku yang didiskusikan, Aris menjelaskan bahwa buku pertama, komik “Salam Merdeka dan Salam Pancasila” merupakan adaptasi dan pengembangan dari narasi materi audio visual Salam Pancasila yang sudah dihadirkan terlebih dahulu oleh BPIP dan diputar dalam setiap kegiatan sosialisasi Pancasila.

Dipilihnya media komik adalah untuk memperluas keterjangkauan pesan yang ingin disampaikan, khususnya guna menjangkau kalangan generasi muda yang gemar akan gambar-gambar animasi.

Lalu, untuk buku kedua, “Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara” merupakan buku yang disusun untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah penciptaan lambang Garuda Pancasila.

“Melalui buku Garuda Pancasila Sejarah Penciptaan Lambang Negara, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa lambang negara Garuda Pancasila diciptakan melalui gotong royong atau pemikiran banyak orang dan panitia, bukan ciptaan orang per orang atau individu,” ungkap Aris.

Adapun buku ketiga, “Menemukan Kembali Api Pancasila Melalui Pidato-pidato Bung Karno”, disusun dengan maksud untuk memberikan referensi tentang pemikiran Pancasila dari penggalinya yaitu Ir. Sukarno. Melalui buku ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh paket lengkap tentang pemikiran Bung Karno tentang Pancasila melalui pidato-pidatonya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Lamongan, Jatim (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya ingin menjaga kekokohan ideologi Pancasila.

"Apa yang ingin saya lakukan, kalau dari sudut politik, saya ingin menjaga kekokohan ideologi negara kita Pancasila untuk menguatkan persatuan Indonesia," kata Mahfud di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (13/1) malam.

Sementara itu, Mahfud mengatakan bahwa persatuan Indonesia sangat penting, sehingga masyarakat diimbau tidak terjebak untuk mengganti dasar ideologi negara.

"Persatuan Indonesia itu sangat penting bagi kita. Enggak usah terjebak pada pikiran-pikiran untuk mengganti ideologi negara. Itu sudah tidak mungkin," ujarnya.

Mahfud kemudian menjelaskan beragam upaya menggantikan ideologi negara yang membuktikan bahwa Pancasila adalah ideologi yang teruji.

"Ada yang melalui gerakan parlemen, ikut pemilu tetapi gagal, kembalinya tetap ke Pancasila. Ada yang dilakukan melalui pemberontakan dulu, ada DI/TII, ada Permesta, G30S/PKI, dan lain-lain tetap gagal karena Pancasila itu adalah sebuah ideologi yang sudah teruji," katanya.

Pada Pemilu 1999 menurut Mahfud, Presiden B.J Habibie menyatakan mempersilakan pihak yang ingin mengganti ideologi dengan membuat partai dan bertarung dalam pemilu.

"Tahun 1999 ketika reformasi, ini banyak yang belum lahir tahun 1999, ketika reformasi dilakukan banyak orang yang mengatakan 'kita ganti saja nih ideologi Pancasila'. Maka pada saat itu, Presiden Habibie menyatakan 'kita segera mengadakan pemilu, siapa yang mengganti ideologi Pancasila silakan membuat partai, dan memperjuangkan biar Pancasila ini diganti'," ujarnya.

Namun kata Mahfud, upaya tersebut tetap gagal.

"Tahun 1999, Pemilu diikuti oleh 24 partai, ada yang membawa ideologi agar Pancasila diganti, ada Partai Nahdlatul Ummat, ada Partai Abul Yatama, ada Partai Masyumi Baru, dan partai-partai lain sebanyak 24. Pada akhirnya sesudah pemilu, semua partai politik yang mendapat kursi di Pemilu sebanyak 83 persen itu menyatakan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologi negara," kata Mahfud.

Karena itu Mahfud mengatakan bahwa tugas pokok yang akan dilakukan oleh dirinya kelak adalah menjaga keutuhan ideologi.

"Tugas saya yang paling pokok kalau di bidang politik adalah menjaga keutuhan ideologi," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan seluruh jajaran Kantor Staf Presiden (KSP) mengenai tantangan dan dinamika yang mungkin terjadi sepanjang tahun 2024.

Saat berkeliling mengunjungi ruangan para deputi, staf, dan tenaga ahli KSP di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu, Moeldoko mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun penting bagi Indonesia, di mana Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Kita harus bekerja keras untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada," kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh staf yang sudah dilakukan sepanjang tahun 2023.

Moeldoko pun meminta agar kinerja tersebut tetap dipertahankan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

"Semoga kerja keras tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam menghadapi dinamika di tahun 2024 ini," katanya.

Moeldoko juga mengunjungi seluruh ruangan kedeputian di KSP. Kehadiran Moeldoko dijadikan kesempatan bagi staf untuk berbagi ide dalam meningkatkan kinerja KSP.

"Saya berterima kasih, ya, sudah pada kerja. Saya kira kantor masih sepi," ujar Moeldoko.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Densus 88 berhasil meringkus 10 orang terduga teroris di wilayah Sragen dan Boyolali, Jawa Tengah. Sebanyak 9 orang merupakan anggota jaringan JI, sementara satu orang jaringan JAD.

"Ada satu orang di Jawa Tengah, merupakan anggota JAD yang pada waktu bersamaan juga dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu saudara NK, jadi ada 9 orang JI yang pertama, ditambah 1 orang dari JAD sehingga total jadi 10. Dalam satu rangkaian penegakan hukum yang ditangkap dari wilayah Sragen, Boyolali, Jawa Tengah," kata juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, Kombes Aswin Siregar, kepada wartawan, Rabu (20/12/2023).

Sembilan di antara yang ditangkap itu, lanjut Aswin, disebut sebagai pentolan wilayah Qodimah Timur untuk organisasi JI. Hal tersebut merupakan pembagian wilayah di JI.

Aswin mengungkap kelompok tersebut berperan menyuarakan tentang khilafah. Mereka bergerak dan ingin mengganti ideologi Pancasila.

"Kelompok ini seperti sudah kita ketahui sangat menyuarakan tentang khilafah dan kemudian anti-Pancasila, ingin mengubah atau mengganti ideologi Pancasila berdasarkan pemahaman dari kelompok tersebut," ungkapnya.

Dari penangkapan tersebut, sejumlah senjata api disita. Di antaranya senjata api laras pendek, 10 TCP berkaliber 6 dan 8 mm, kemudian kaliber 5,56 sebanyak 70 butir, kaliber 3,8 spesial sebanyak 107 butir, dan kaliber 9,9 mm sebanyak 69 butir, serta beberapa senjata lain yang bersifat manual seperti panah mesin.

(rdh/dek)

JAKARTA - Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu dipahami masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya tidak tertutup dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, keyakinan, atau prinsip yang membentuk dasar suatu sistem pemikiran, pandangan hidup, atau filosofi yang digunakan untuk mengatur atau memandu tindakan, kebijakan, dan perilaku dalam suatu masyarakat atau kelompok.

Di sisi lain, Pancasila adalah fondasi ideologis Indonesia yang memuat lima asas atau prinsip dasar yang menjadi landasan negara.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mencakup lima asas yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila sebagai ideologi terbuka tercermin dalam berbagai aspek kehidupan.

Berikut 10 contoh Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Contoh Penerapan Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1. Menghormati dan memelihara keberagaman budaya, agama, adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia.

2. Mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum yang adil dan transparan.

3. Memberikan akses yang sama terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

4. Melindungi hak asasi manusia tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.

5. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

6. Berperan aktif dalam kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama.

7. Mendorong pendidikan yang menghargai keberagaman budaya dan kepercayaan, serta mempromosikan toleransi antarbudaya.

8. Memiliki pemimpin yang bertanggung jawab, adil, dan berintegritas yang mengedepankan kepentingan rakyat.

9. Memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka.

10. Memastikan setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing.

Itulah 10 contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan para pembaca.

KOMPAS.com – Ideologi adalah kumpulan gagasan, ide dan keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Ideologi menjadi kerangka penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Di Indonesia, para pendiri bangsa telah sepakat menetapkan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila.

Secara umum, ideologi Pancasila berarti nilai-nilai luhur budaya dan religius bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila.

Makna Pancasila sebagai ideologi

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara.

Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik.

Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Visi tersebut, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan, sebagaimana termuat dalam Pancasila.

Arti ideologi bagi negara

Ideologi dapat disebut juga sebagai sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut.

Ideologi memiliki arti yang sangat penting bagi suatu negara, termasuk ideologi Pancasila bagi Indonesia. Arti penting ideologi bagi suatu negara, yaitu:

• Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan;
• Suatu bangsa dan negara dapat berdiri kokoh dan tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada;
• Memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan;
• Mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidup bangsa;
• Menyatukan orang dari berbagai golongan, suku, agama, ras, dan bahkan ideologi;
• Mengatasi konflik atau ketegangan sosial.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Pancasila ditetapkan sebagai ideologi negara Indonesia melalui proses yang panjang dengan para pendiri bangsa.

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka

Menurut Moerdiono, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu:

• Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang cepat sehingga tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi sebelumnya;
• Runtuhnya ideologi yang tertutup, seperti marxisme, lenisisme dan komunisme;
• Pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme di masa lampau;
• Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor inilah yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka dan bukan lagi dogma yang kaku.

Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena memenuhi tiga dimensi.
Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni:

• Dimensi realita: Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat.
  Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang ada bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
• Dimensi idealisme: Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.
  Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.
• Dimensi fleksibilitas: Kemampuan sebuah ideologi untuk memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi sangat diperlukan karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, serta sebagai pandangan hidup dan petunjuk bagi berbagai aspek kehidupan.

Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Pancasila diperlukan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara.

Pancasila sendiri memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka

Sebuah ideologi dapat bertahan dalam menghadapi perubahan dan tantangan dalam masyarakat jika ideologi tersebut memiliki beberapa dimensi.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung sejumlah dimensi. Beberapa dimensi yang terdapat dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni:

• Dimensi realita: Kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat.
  Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Realita yang ada bisa diselesaikan dengan keterbukaan ideologi negara.
• Dimensi idealisme: Kemampuan sebuah ideologi untuk memberikan harapan kepada masyarakatnya untuk mewujudkan masa depan yang cerah.
  Idealisme dari Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme dan memotivasi masyarakat untuk mencapai cita-cita bangsa.
• Dimensi fleksibilitas: Kemampuan sebuah ideologi untuk memengaruhi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya dengan menemukan tafsiran-tafsiran yang sesuai dengan kenyataan baru yang muncul di hadapannya.

Batas keterbukaan ideologi Pancasila

Selain itu, ada juga batas-batas yang menyebabkan Pancasila tetap terjaga meskipun merupakan ideologi terbuka.

Batasan ini penting agar informasi, pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa perlu khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila.

Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yakni:

• Stabilitas nasional yang dinamis;
• Larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• Pencegahan berkembangnya paham liberal;
• Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

KOMPAS.com – Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa harus mengubah nilai dasarnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa dan tuntutan perkembangan zaman dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Akan tetapi, keterbukaan ini bukan berarti nilai dasar Pancasila dapat diubah dengan nilai dasar lainnya yang artinya sama saja dengan meniadakan Pancasila atau identitas dan jati diri bangsa.

Untuk itulah, ada batasan terkait keterbukaan ideologi Pancasila.

Batas keterbukaan ideologi Pancasila

Keterbukaan ideologi Pancasila memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

Batasan ini penting agar informasi, pendapat dan budaya yang berasal dari luar dapat diterima tanpa khawatir akan membahayakan kelestarian Pancasila.

Batas-batas keterbukaan ideologi Pancasila, yakni:

• Stabilitas nasional yang dinamis;
• Larangan terhadap ideologi marxisme, lenninisme, dan komunisme;
• Pencegahan berkembangnya paham liberal;
• Larangan terhadap pandangan ekstrem yang meresahkan kehidupan masyarakat;
• Penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus.

Faktor yang mendorong pemikiran Pancasila sebagai ideologi terbuka

Gagasan mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka berkembang sejak 1985. Namun, semangatnya telah ada sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara.

Menurut Moerdiono, terdapat sejumlah faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila, yaitu:

• Perkembangan dinamika masyarakat Indonesia yang cepat sehingga tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis dalam pemikiran ideologi sebelumnya;
• Runtuhnya ideologi yang tertutup, seperti Marxisme, Lenisisme dan Komunisme;
• Pengalaman sejarah politik Indonesia dengan pengaruh komunisme di masa lampau;
• Tekad untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor-faktor inilah yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila sehingga tidak menjadi dogma yang kaku.

Referensi:

• Tomalili, Rahmanuddin. 2019. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Deepublish.

JAKARTA - Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto merupakan seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD). Sebelumnya, sosok kelahiran 26 Februari 1964 ini menjadi salah satu dari 11 Jenderal TNI Bintang 3 yang meninggalkan militer .

Adapun sejumlah perwira tinggi (pati) berpangkat Letnan Jenderal tersebut termasuk dalam jajaran 164 Pati TNI AD yang mengikuti Wisuda Purna Wira (WPW) di Gedung Moch Lily Rochli Akademi Militer Magelang, Jumat (11/11/2022).

Dalam hal ini, Anto Mukti Putranto yang sebelumnya berstatus sebagai Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD juga menjadi salah satunya.

Dikutip dari laman resmi TNI AD, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto merupakan lulusan Akabri 1987. Selain Akabri, beberapa pendidikan militer yang pernah ditempuhnya adalah Sus Sarcab Infanteri (1987), Suslapa I Inf (1993), Disklapa II/Inf (1997), Seskoad (2000), serta Sesko TNI (2011).

Tak sampai disitu saja, pria kelahiran Jember ini juga pernah mengikuti pendidikan militer pengembangan spesialisasi seperti Latsar Para (1988), Jump Master (1990), Susdanyonif (2000), dan Susdandim (2004).

Beralih ke riwayat kariernya, Anto Mukti mengawali dinas militernya sebagai Danton, Dankima, Dankipan, Kasilog, hingga Kasipers di Yonif Linud 612/MD (1987-1995). Pada tahun 1997, dia menyelesaikan pendidikan Diklapa II Infanteri dan menjabat Gumil Gol VI di Pusdikif. Setahun berselang, dia beralih menjadi Kasidok/Turjuk Linud Pussenif.

Pasca pendidikan Seskoad tahun 2000, Anto Mukti Putranto menempati posisi Danyonif Linud 433/3 Kostrad dan menjadi Dansatgas Yonif Mekanis TNI Kongo serta Pabandya Ops Sops Kostrad.

Kemudian pada Juni 2016, dia mendapat promosi bintang dua menjadi Panglima Divisi 1/Kostrad sebelum akhirnya menjadi Pangdam II/Swj periode 2017-2018. Terakhir, Anto Mukti menempati posisi Dankodiklat AD.

Sepanjang kariernya di dunia militer, Letnan Jenderal TNI (Purn) Anto Mukti Putranto juga telah beberapa mendapat penugasan atau latihan di luar negeri. Di antaranya ada Joint Readiness Training Center (JRCC) Louisiana USA (1997), Peace Keeping Command Post Exercise Thailand (2007), hingga Operasi Perdamaian PBB di Lebanon pada 2007-2008.

Selain itu, sejumlah brevet pun dimilikinya seperti Brevet Para Raider, Brevet Infanteri, Brevet Cakra Kostrad, Brevet Jump Master, Brevet Mobil Udara, Brevet Taipur, Brevet Terbang Layang AU, hingga Brevet Master Gunner.

Jakarta -

Tidak hanya sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila juga harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

Setiap sila memiliki makna yang berbeda-beda dan dapat menjadi pedoman hidup bermasyarakat bagi rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu dipahami untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila, sebagaimana dilansir dari artikel berjudul Pancasila Rumah Kita milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai-nilai Pancasila

Berikut penjelasan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar dapat menumbuh rasa cinta pada Pancasila itu sendiri.

1. Memahami Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan. Rakyat Indonesia percaya dan yakin akan adanya Tuhan.

Sila ini memerdekakan setiap rakyat Indonesia untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai perintah agama.

Untuk memahami sila pertama Pancasila, setiap pemeluk agama di Indonesia harus bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama.

Tidak hanya itu, rakyat Indonesia juga harus menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.

2. Memahami Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Manusia yang adil dan beradab menggambarkan bangsa Indonesia yang sadar bahwa manusia memiliki harkat dan martabat yang sama derajatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman terhadap sila kedua Pancasila dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan dan kebenaran.

Agar dapat mencintai Pancasila, maka sila kedua dapat diterapkan dalam sehari-hari dengan saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.

Tidak hanya itu, menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai, dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan juga perlu dilakukan.

3. Memahami Sila Persatuan Indonesia

Sila persatuan Indonesia menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu kesatuan. Pluralitas di Indonesia disatukan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Melansir Buku Ajar Mata Pelajaran Sekolah Dasar PKN dan Pancasila oleh Ni Putu Candra Prastya Dewi dan Drs. I Made Sedana, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah upaya untuk membangun dan membina nasionalisme dalam negara.

Nasionalisme adalah cinta Tanah Air. Maka, untuk mencintai Pancasila rakyat Indonesia haruslah mencintai Tanah Air dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Penerapan sila persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

4. Memahami Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menjelaskan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia demokrasi yang sesuai dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia dipegang oleh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugas negara, pemerintahan Indonesia terdiri atas badan-badan yang dipilih melalui pemilihan umum.

Setiap warga negara dibebaskan untuk menentukan pilihannya dan tidak diperbolehkan memaksakan kehendak orang lain. Untuk memahami sila keempat, maka setiap orang harus menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.

5. Memahami Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil di bidang apa pun, mulai dari bidang hukum hingga sosial, seperti disebutkan dalam buku Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa karya Pandji Setijo.

Setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama selaku bangsa Indonesia, maka dari itu wajib ditegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun salah satu cara menerapkan sila kelima Pancasila di antaranya menghargai hak-hak orang lain, seperti tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

7 Cara Menumbuhkan Rasa Cinta pada Pancasila

Dari penjelasan di atas, berikut poin-poin cara menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila:

• Bersikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan.
• Menghormati kebebasan orang lain dalam beragama dan juga hidup rukun.
• Saling mencintai sesama manusia tanpa mengindahkan perbedaan, baik suku hingga agama.
• Menanamkan sikap tenggang rasa, menghargai dan menghormati orang lain serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
• Rela berkorban demi negara dan memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
• Menghormati hasil keputusan bersama yang dilakukan melalui musyawarah.
• Tidak menyalakan radio dengan volume keras hingga mengganggu tetangga.

Demikian upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta pada ideologi Pancasila.

(kri/kri)